TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah negara di Eropa telah menyatakan kesiapan untuk berinvestasi energi terbarukan yakni listrik tenaga surya atau sel surya di Provinsi Kalimantan Timur. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Rabu, menjelaskan, keinginan investasi tersebut disampaikan dalam pertemuan sejumlah duta besar saat menghadiri undangan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, di Jakarta.

"Energi yang akan dikembangkan adalah tenaga surya atau solar cell. Usaha tersebut potensial dikembangkan di Kutai Kartanegara, Samarinda, Paser dan Kutai Barat," kata Akmal Malik.

Akmal mengungkapkan, pertemuan tersebut difasilitasi Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura dan dihadiri oleh sejumlah Duta Besar negara sahabat di antaranya Duta Besar Selandia Baru Kevin Burnett, ONZM, Duta Besar Norwegia Rut Kruger Giverin, Duta Besar Jerman Ina Lepel, Duta Besar Finlandia Pekka Kaihilahti, Duta Besar Swedia Daniel Blockert, Duta Besar Denmark Sten Frimodt Nielsen, Duta Besar Italia Mr Benedetto Latteri, Duta Besar Irlandia Padraig Francis dan Duta Besar Swiss Olivier Zehnder.

Akmal mengatakan, pertemuan tersebut membahas ketertarikan negara-negara sahabat itu untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan di Kaltim. "Ketertarikan ini sangat baik, sebab faktanya hingga saat ini dominasi penggunaan energi di Kaltim masih dominan menggunakan energi berbahan fosil alias energi tak terbarukan," kata Akmal.

Kaltim sendiri, kata Akmal, akan terus bertransformasi dari penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan. Di sejumlah perusahaan tambang misalnya, saat ini sudah perlahan mulai mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dalam operasional tambang mereka. Seperti diterapkan PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser.

Selain itu, mereka juga berharap bisa berkontribusi untuk pembangunan IKN dengan mendorong pengusaha dari negara-negara itu berinvestasi ke Kaltim. "Makanya saya minta teman-teman di DPMPTSP harus lebih sigap. Jangan hanya mengandalkan China, tapi negara-negara yang peduli energi terbarukan harus kita sambut," kata Akmal.

Diskusi juga menyinggung rencana dukungan negara-negara tersebut untuk berinvestasi di Kalimantan Timur sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, kata Akmal, dalam perspektif ekonomi dan IKN posisi Kaltim sangat rasional karena Kaltim memiliki infrastruktur yang sudah cukup memadai.

Sebagian duta besar juga membicarakan tentang pentingnya desentralisasi bagi Indonesia. Sebab desentralisasi akan memberikan ruang bagi daerah untuk menyiapkan ekonomi, lapangan kerja dan membangun infrastruktur.

Bisnis.com, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan perlunya peningkatan industri sel modul surya setelah pemerintah mengeluarkan aturan relaksasi terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa kebijakan baru ini seharusnya mendorong pertumbuhan industri sel modul surya, termasuk industri hulu. “Jadi seluruh rantai pasoknya tumbuh, maka yang diperlukan adalah pemerintah juga mendorong atau menciptakan demannya,” kata Fabby kepada Bisnis pada awal pekan ini (6/8/2024).

Fabby menambahkan bahwa Permen ESDM tentang relaksasi TKDN sejalan dengan Permenperin No. 34 tentang penghitungan TKDN. Untuk mencapai TKDN yang disyaratkan oleh Permenperin No. 34 Tahun 2024, industri hulu dari modul surya harus berkembang.

“Kalau tidak, ketentuan pasal 19 tidak bisa terpenuhi yang di ESDM itu. Nah, ini bagaimana memastikan agar pengembangan industri atau rantai pasok industri surya itu juga bertumbuh,” ujarnya.

Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa terdapat dua proyek PLTS yang diberikan relaksasi TKDN. Pertama, perjanjian jual beli tenaga listriknya harus ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Kedua, proyek tersebut direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026 sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

“Keduanya dapat diberikan relaksasi penggunaan produk dalam negeri,” demikian tertulis dalam beleid tersebut.

Terkait percepatan pertumbuhan energi baru terbarukan (EBT) dalam negeri, Fabby menjelaskan bahwa kunci utamanya adalah pertumbuhan industri itu sendiri. Dia memberi contoh banyak proyek PLTS yang terhambat karena tidak mendapatkan modul dan panel surya yang sesuai dengan kebutuhan.

“Produk di Indonesia tidak ada yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga banyak proyek PLTS terhambat, terkendala, dan tertunda pengerjaannya,” kata Fabby.

Menjawab pertanyaan tentang apakah Permen ini dapat mempercepat pengembangan EBT, Fabby menegaskan bahwa hal itu sangat tergantung pada seberapa cepat industri tersebut dapat dibangun.