Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konflik Gaza telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan berdarah dalam sejarah Timur Tengah modern. Ketegangan antara Israel dan Hamas yang terus berlanjut telah menyebabkan banyak korban jiwa, kehancuran infrastruktur, serta krisis kemanusiaan yang memprihatinkan.

Seiring dengan meningkatnya tekanan internasional untuk menemukan solusi damai, diplomasi global, terutama peran Amerika Serikat, semakin terlihat menonjol dalam upaya menghentikan pertumpahan darah.

Tekanan Internasional untuk Gencatan Senjata

Dalam upaya untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, Amerika Serikat telah memainkan peran penting sebagai mediator. Meskipun terdapat hambatan dari kedua belah pihak, pejabat Amerika telah menyatakan optimisme bahwa kesepakatan gencatan senjata dapat segera tercapai.

Tekanan diplomatik ini terutama terlihat melalui kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, yang telah melakukan sembilan kali kunjungan ke kawasan tersebut sejak konflik pecah.

Namun, upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan ini tidak berjalan mulus. Israel dan Hamas menunjukkan sikap yang berbeda terhadap proposal yang diusulkan.

Hamas, misalnya, menganggap bahwa usulan tersebut terlalu condong ke arah kepentingan Israel, terutama terkait dengan keberadaan militer Israel di koridor Netzarim yang membelah Jalur Gaza serta perbatasan Mesir-Gaza. Hal ini menjadi garis merah bagi Hamas dan Mesir, yang secara historis memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut.

Peran Qatar dan Mesir dalam Negosiasi

Qatar dan Mesir, sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, juga berperan penting dalam mediasi ini. Pertemuan internasional yang dimediasi oleh Qatar pada pekan sebelumnya menjadi salah satu langkah signifikan dalam upaya mencapai kesepakatan.

Meski demikian, pertemuan berikutnya yang direncanakan berlangsung di Kairo pada Kamis pekan ini tampaknya mengalami penundaan. Penundaan ini menunjukkan kompleksitas negosiasi, di mana setiap pihak berusaha untuk mempertahankan posisi strategisnya masing-masing.

Meskipun ada upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak, negosiasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan menolak penarikan pasukan Israel dari koridor Netzarim dan perbatasan Mesir-Gaza.

Penolakan ini dianggap sebagai hambatan utama dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, Hamas yang tidak secara langsung terlibat dalam putaran negosiasi terbaru, menyebut pernyataan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, bahwa mereka mundur dari kesepakatan sebagai pernyataan yang menyesatkan.

Eskalasi Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan

Di lapangan, situasi di Gaza terus memburuk. Pasukan Israel terus menekan lebih dalam ke wilayah Gaza Tengah dan Selatan dalam upaya untuk mengalahkan pejuang Hamas yang telah merestrukturisasi pertahanan mereka.

Hal ini menyebabkan ribuan warga sipil harus mengungsi kembali, termasuk dari zona aman kemanusiaan yang sebelumnya ditetapkan. Zona-zona kemanusiaan yang tersisa kini hanya mencakup 11% dari total wilayah Gaza dan sudah penuh sesak dengan para pengungsi baru.

Selain itu, kekerasan juga meluas ke Tepi Barat yang diduduki Israel. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa tiga orang tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Tulkarm pada Kamis dini hari.

Serangan ini diklaim oleh militer Israel sebagai operasi kontra-terorisme, menambah panjang daftar korban akibat eskalasi kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.

Implikasi Regional dan Global

Konflik di Gaza tidak hanya mempengaruhi situasi lokal tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas regional dan politik global. Pembunuhan beruntun terhadap komandan tinggi Hezbollah dan kepala politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Beirut dan Teheran baru-baru ini telah meningkatkan ketegangan di kawasan.

Hezbollah, yang memiliki kekuatan militer signifikan di Lebanon, telah menembakkan roket ke Israel dalam solidaritas dengan Hamas, memperburuk situasi di sepanjang garis biru yang memisahkan Israel dan Lebanon.

Lebih jauh, ketegangan yang meningkat ini dikhawatirkan dapat memicu konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, terutama dengan keterlibatan Iran yang memiliki hubungan dekat dengan Hezbollah dan Hamas.

Tercapainya gencatan senjata di Gaza tidak hanya penting untuk meredakan ketegangan di Palestina tetapi juga untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - DUBAI/LONDON. Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang tewas di Iran, dikenal sebagai sosok yang keras dalam diplomasi internasional dalam membela Palestina ketika konflik berkecamuk di Gaza, di mana tiga putranya tewas akibat serangan udara Israel.

Meski sering berbicara keras, banyak diplomat melihatnya sebagai sosok yang moderat dibandingkan dengan anggota Hamas yang lebih garis keras dan didukung Iran di Gaza.

Haniyeh, yang diangkat sebagai pejabat tinggi Hamas pada 2017, sering berpindah antara Turki dan Doha, Qatar, menghindari pembatasan perjalanan di Jalur Gaza yang diblokade.

Ini memungkinkannya berperan sebagai negosiator dalam perundingan gencatan senjata dan berkomunikasi dengan sekutu Hamas, Iran.

"Semua perjanjian normalisasi yang Anda (negara-negara Arab) tandatangani dengan (Israel) tidak akan mengakhiri konflik ini," ujar Haniyeh di Al Jazeera setelah pejuang Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober.

Israel merespons serangan ini dengan kampanye militer yang telah menewaskan lebih dari 35.000 orang di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat.

Putra-Putra Haniyeh Tewas

Tiga putra Haniyeh – Hazem, Amir, dan Mohammad – tewas pada 10 April akibat serangan udara Israel yang menghantam mobil mereka, menurut Hamas.

Selain itu, Haniyeh juga kehilangan empat cucunya dalam serangan tersebut. Haniyeh membantah klaim Israel bahwa putra-putranya adalah pejuang Hamas, menekankan bahwa "kepentingan rakyat Palestina diutamakan di atas segalanya" ketika ditanya apakah kematian mereka akan mempengaruhi perundingan gencatan senjata.

Meski sering berbicara keras di depan umum, diplomat dan pejabat Arab melihatnya sebagai sosok yang relatif pragmatis dibandingkan dengan anggota Hamas lainnya di Gaza.

Haniyeh dan Khaled Meshaal, pendahulunya sebagai pemimpin Hamas, telah berkeliling wilayah tersebut untuk pembicaraan mengenai perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Qatar dengan Israel.

Diplomasi Ulang Alik

Ketika meninggalkan Gaza pada 2017, Haniyeh digantikan oleh Yahya Sinwar, tokoh garis keras yang pernah dipenjara di Israel selama lebih dari dua dekade.

Sebagai pemimpin politik Hamas, Haniyeh memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh garis keras dalam kelompok tersebut dan sayap militer Hamas.

Haniyeh dan Meshaal telah bertemu dengan para pejabat di Mesir yang juga berperan sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata. Pada awal November, Haniyeh melakukan perjalanan ke Teheran untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Haniyeh, seorang Muslim Sunni, berperan besar dalam membangun kapasitas tempur Hamas dengan menjalin hubungan dengan Iran, negara Muslim Syiah yang terang-terangan mendukung Hamas.

Awal Karir

Saat masih muda, Haniyeh adalah aktivis mahasiswa di Universitas Islam di Kota Gaza dan bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 saat kelompok itu dibentuk. Ia menjadi anak didik pendiri Hamas Syekh Ahmad Yassin dan salah satu ajudan yang dipercaya pada tahun 2003. Yassin dibunuh oleh Israel pada tahun 2004.

Sebagai pendukung awal Hamas dalam politik, Haniyeh menjadi perdana menteri Palestina setelah Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006. Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007 dan Haniyeh menegaskan bahwa perlawanan terhadap Israel akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk.

Haniyeh, dengan pendekatan diplomatiknya, terus menjadi suara penting dalam politik Hamas hingga akhir hayatnya.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - DUBAI/LONDON. Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang tewas di Iran, dikenal sebagai sosok yang keras dalam diplomasi internasional dalam membela Palestina ketika konflik berkecamuk di Gaza, di mana tiga putranya tewas akibat serangan udara Israel.

Meski sering berbicara keras, banyak diplomat melihatnya sebagai sosok yang moderat dibandingkan dengan anggota Hamas yang lebih garis keras dan didukung Iran di Gaza.

Haniyeh, yang diangkat sebagai pejabat tinggi Hamas pada 2017, sering berpindah antara Turki dan Doha, Qatar, menghindari pembatasan perjalanan di Jalur Gaza yang diblokade.

Ini memungkinkannya berperan sebagai negosiator dalam perundingan gencatan senjata dan berkomunikasi dengan sekutu Hamas, Iran.

"Semua perjanjian normalisasi yang Anda (negara-negara Arab) tandatangani dengan (Israel) tidak akan mengakhiri konflik ini," ujar Haniyeh di Al Jazeera setelah pejuang Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober.

Israel merespons serangan ini dengan kampanye militer yang telah menewaskan lebih dari 35.000 orang di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat.

Putra-Putra Haniyeh Tewas

Tiga putra Haniyeh – Hazem, Amir, dan Mohammad – tewas pada 10 April akibat serangan udara Israel yang menghantam mobil mereka, menurut Hamas.

Selain itu, Haniyeh juga kehilangan empat cucunya dalam serangan tersebut. Haniyeh membantah klaim Israel bahwa putra-putranya adalah pejuang Hamas, menekankan bahwa "kepentingan rakyat Palestina diutamakan di atas segalanya" ketika ditanya apakah kematian mereka akan mempengaruhi perundingan gencatan senjata.

Meski sering berbicara keras di depan umum, diplomat dan pejabat Arab melihatnya sebagai sosok yang relatif pragmatis dibandingkan dengan anggota Hamas lainnya di Gaza.

Haniyeh dan Khaled Meshaal, pendahulunya sebagai pemimpin Hamas, telah berkeliling wilayah tersebut untuk pembicaraan mengenai perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Qatar dengan Israel.

Diplomasi Ulang Alik

Ketika meninggalkan Gaza pada 2017, Haniyeh digantikan oleh Yahya Sinwar, tokoh garis keras yang pernah dipenjara di Israel selama lebih dari dua dekade.

Sebagai pemimpin politik Hamas, Haniyeh memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh garis keras dalam kelompok tersebut dan sayap militer Hamas.

Haniyeh dan Meshaal telah bertemu dengan para pejabat di Mesir yang juga berperan sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata. Pada awal November, Haniyeh melakukan perjalanan ke Teheran untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Haniyeh, seorang Muslim Sunni, berperan besar dalam membangun kapasitas tempur Hamas dengan menjalin hubungan dengan Iran, negara Muslim Syiah yang terang-terangan mendukung Hamas.

Awal Karir

Saat masih muda, Haniyeh adalah aktivis mahasiswa di Universitas Islam di Kota Gaza dan bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 saat kelompok itu dibentuk. Ia menjadi anak didik pendiri Hamas Syekh Ahmad Yassin dan salah satu ajudan yang dipercaya pada tahun 2003. Yassin dibunuh oleh Israel pada tahun 2004.

Sebagai pendukung awal Hamas dalam politik, Haniyeh menjadi perdana menteri Palestina setelah Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2006. Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007 dan Haniyeh menegaskan bahwa perlawanan terhadap Israel akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk.

Haniyeh, dengan pendekatan diplomatiknya, terus menjadi suara penting dalam politik Hamas hingga akhir hayatnya.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - KAIRO. Radio Militer Israel melaporkan pada hari Sabtu bahwa tentaranya telah menargetkan kepala militer Hamas dalam sebuah serangan di Khan Younis, Gaza. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan bahwa serangan tersebut telah menewaskan setidaknya 20 warga Palestina.

Radio Militer Israel mengatakan bahwa masih belum jelas apakah kepala militer Hamas, Mohammed Deif, tewas dalam serangan tersebut. Militer Israel menyatakan masih menyelidiki laporan tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Rumah Sakit Nasser di Khan Younis menerima 20 jenazah dan 90 orang terluka. Pernyataan tersebut tidak memberikan jumlah pasti korban yang dipindahkan ke fasilitas medis lainnya.

Kantor media yang dikelola Hamas melaporkan bahwa setidaknya 100 orang tewas dan terluka, termasuk anggota Layanan Darurat Sipil.

Seorang pejabat senior Hamas tidak mengonfirmasi apakah Deif jadi korban dalam serangan tersebut.

"Tuduhan Israel adalah omong kosong dan bertujuan untuk membenarkan pembantaian yang mengerikan. Semua martir adalah warga sipil dan apa yang terjadi merupakan eskalasi serius dari perang genosida, didukung oleh Amerika dan kebisuan dunia," kata Abu Zuhri kepada Reuters.

Militan yang dipimpin Hamas telah menewaskan 1.200 orang dan mengambil lebih dari 250 sandera dalam serangan lintas perbatasan ke Israel selatan pada 7 Oktober, menurut catatan Israel.Israel telah membalas dengan aksi militer di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 38.000 warga Palestina, menurut otoritas medis di Gaza.