Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) membeberkan alasan sertifikasi halal bagi UMKM berjalan lambat.

Ketua Umum MES Wilayah Jakarta, Rachmat Anggara mengatakan bahwa sejumlah hal masih menjadi kendala sertifikasi halal di kalangan UMKM. Beberapa di antaranya, edukasi yang minim dan akses yang sulit jadi biang keroknya.

"Edukasi, sosialisasi, akses dan fasilitasnya. Syaratnya juga belum sefleksibel itu," ujar Anggara, Selasa (23/7/2024).

Lambatnya sertifikasi halal di kalangan UMKM tersebut menyebabkan pemerintah akhirnya menunda program mandatori halal UMKM yang awalnya ditargetkan bisa terlaksana pada Oktober 2024.

"Kemarin dari pemerintah kenapa diundur karena ada hal-hal seperti itu, enggak kekejar target bulanannya dibandingkan untuk semua [UMKM] bisa sertified halal," jelasnya.

Oleh karena itu, Anggara mengusulkan sejumlah strategi kepada pemerintah agar proses sertifikasi halal bagi UMKM bisa lebih cepat. Mulai dari mempermudah akses hingga persyaratan.

Menurutnya, syarat sertifikasi halal untuk UMKM perlu disesuaikan alias tidak serta-merta disamakan dengan syarat sertifikasi halal bisnis skala besar. Selain itu, fasilitator yang mengedukasi hingga mendampingi UMKM untuk sertifikasi halal, kata dia, perlu ditambah seiring jumlah pelaku UMKM yang makin banyak.

"Insyaallah kalau aksesnya dipermudah, bisa dimana saja daftar halal, terus yang bantuin untuk sertified halal bisa banyak harusnya bisa speed up sih," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (16/5/2024), pemerintah telah memutuskan untuk mengundur kewajiban sertifikasi halal. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini ditujukan bagi produk-produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2024 menjadi pada 2026.

"Nah, tentu UMKM tersebut adalah yang mikro yang penjualannya Rp1—2 miliar [per tahun], kemudian yang kecil yang penjualannya sampai dengan Rp15 miliar [per tahun]," katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kewajiban sertifikasi halal pada dua tahun mendatang tidak hanya ditetapkan untuk UMK yang bergerak di kategori makanan dan minuman, tetapi juga obat tradisional, herbal, produk kimia kosmetik, aksesoris, barang gunaan rumah tangga, serta berbagai alat kesehatan.

Menurutnya, keputusan pemerintah untuk mengundur selama dua tahun kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil adalah karena capaian target sertifikasi halal per tahun baru mencapai 4 juta lebih dari yang ditargetkan sebanyak 10 juta sertifikasi halal.

Adapun untuk produk dari berbagai negara lain akan diberlakukan kewajiban sertifikasi halal setelah negara tersebut menandatangani Mutual Recognation Arrangement (MRA).

“Jumlah sertifikasi halal target yang ada itu sertifikasi halal 10 juta, tetapi capaiannya sampai saat ini baru sekitar 4.418.343, jadi masih jauh dari pada capaian,” kata Airlangga.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melihat perkembangan industri halal di Indonesia sebagai peluang besar untuk melakukan percepatan sertifikasi halal. Apalagi, melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) PNM saat ini memberdayakan 15,2 juta nasabah aktif di seluruh Indonesia.

Akselarasi kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku UMKM di Indonesia perlu terus digenjot mengingat potensi UMKM halal yang 60 persennya atau sekitar 38,5 juta pelaku UMKM bergerak dalam sektor makanan dan minuman. Nyatanya, dari jumlah yang cukup besar tersebut, baru 7,5 persen yang memiliki sertifikat halal.

EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razaq Manan Ahmad optimis pihaknya dapat membantu percepatan sertifikasi halal melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha yang dimiliki oleh PNM sebagai bagian dari pemberian modal intelektual. “PNM terus mengupayakan dalam mendorong nasabah Mekaar agar bisa bersaing secara global. Salah satunya dengan pendampingan proses kepemilikan dokumen pendukung usaha seperti ini (sertifikat halal),” ungkap Razaq.

Menurutnya, PNM berkomitmen untuk menyiapkan pelaku usaha ultra mikro yang tangguh, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan. Ia berharap kesejahteraan nasabah Mekaar nantinya juga akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya kepemilikan dokumen pendukung usaha.

“Kalau pelaku usaha skala ultra mikro sudah memiliki dokumen-dokumen secara lengkap, peluang akses pasar akan terbuka lebih luas, kesejahteraan keluarga bisa lebih cepat tercapai,” tambahnya.

Sebagai lembaga pembiayaan dan pendamping perempuan prasejahtera di Indonesia melalui sektor usaha ultra mikro, PNM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas wirausaha dan kesejahteraan nasabahnya. Hingga saat ini 15.2 Juta nasabah aktif PNM Mekaar tersebar di seluruh Indonesia dan berpeluang besar menjadi motor penggerak industri halal di Indonesia.