Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong implementasi efisiensi energi dan energi terbarukan untuk properti milik pemerintah daerah (pemda) dan korporasi menuju bangunan gedung hijau.

Implementasi tersebut penting untuk mendukung upaya pemerintah bertransisi ke energi terbarukan, sekaligus menguntungkan bagi pemilik properti karena bangunan gedung hijau bisa menghemat energi juga biaya dan memangkas emisi karbon.

Devi Laksmi, Koordinator Pengembangan Usaha Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan, pemerintah telah memiliki Peta Jalan untuk Penyelenggaraan dan Pembinaan Bangunan Gedung Hijau yang menargetkan penurunan emisi di gedung pemerintah, gedung komersial, dan rumah tinggal.

"Per Juni 2024, sebanyak 12 gedung komersial telah melaporkan implementasi manajemen energi secara voluntary karena mengikuti Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN)," katanya dalam webinar Kementerian ESDM dan Pemerintah Jerman melalui proyek Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), Rabu (30/10).

Total penghematan energinya mencapai 6.334 MWh dan 1.380 tCO2e penurunan emisi.

Sebagai perbandingan, jumlah bangunan yang sudah melaporkan juga secara voluntary karena mengikuti PEEN tahun 2023 sebanyak 38 gedung komersial dan 41 gedung pemerintah.

Konsumsi energinya 292.000 setara barel minyak (SBM), penghematan energi 17.000 SBM, dan penurunan emisi 23.000 tCO2e.

Implementasi efisiensi energi dan energi terbarukan di sektor bangunan sudah dilakukan oleh beberapa instansi.

Di antaranya PT Fedung Bank Exim, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dan Rumahsakit Islam Surabaya Jemursari. Ketiganya merupakan pemenang Subroto Awards kini PEEN kategori bangunan pada 2023 dan 2024.

PT Gedung Bank Exim melalui bangunan Plaza Mandiri menghemat energi 11.735.360 kWh. Pada 2023, Gedung Plaza Mandiri berkontribusi mengurangi emisi karbon sebanyak 10.327,12 tCO2e.

Gedung Menara Wijaya yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menghemat energi 28.822 kWH pada 2023, setara dengan penghematan biaya Rp 60,84 juta. Penurunan emisi sebanyak 25,07 tCO2e di tahun yang sama.

Implementasi energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di RSI Surabaya Jemursari menghasilkan penghematan energi sebanyak 918.964 kWh atau setara Rp 1.378.446.000 pada 2019.

Selanjutnya, berdasarkan hasil studi Climate Policy Initiative (CPI), ada temuan kunci.

Pertama, regulasi bangunan gedung hijau belum mewajibkan bangunan residensial yang sebenarnya memiliki luasan lantai terbanyak di Indonesia.

Kedua, pemerintah daerah kurang mengimplementasikan regulasi bangunan gedung hijau.

Ketiga, instrumen khusus untuk mendanai bangunan gedung hijau terbatas.

Keempat, pada bangunan gedung di Indonesia, pendinginan merupakan faktor konsumsi energi tertinggi.

"Temuan kelima, berdasarkan referensi dari contoh eksisting, bangunan gedung hijau baru bisa memiliki biaya investasi 10%-15% lebih tinggi daripada bangunan konvensional," ungkap Ira Purnomo, Analis CPI.

Namun, studi kasus kami di Semarang menunjukkan, biaya operasional 32%-44% lebih rendah, sehingga menghasilkan penghematan yang signifikan dari tagihan listrik.

"Dan, membuat investasi bangunan gedung hijau lebih hemat biaya dalam jangka panjang," imbuh dia.

Hanya, implementasi efisiensi energi dan energi terbarukan pada bangunan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski begitu, potensi implementasi bangunan gedung hijau oleh pemerintah daerah dan korporasi saat ini mulai terbuka.

"SETI mendukung replikasi langkah ini yang terbukti mendatangkan keuntungan penghematan energi, finansial, dan pengurangan emisi," ucap Malindo Wardana, perwakilan Konsorsium SETI.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan berkelanjutan tengah menjadi fokus perhatian masyarakat global saat ini untuk meminimalisir dampak perubahan iklim. Konsumen semakin melirik produk-produk dari perusahaan yang mengimplementasi konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau environmental, social, and governance (ESG) dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Hasil survei suara konsumen tahun 2024 yang dilakukan PWC menunjukkan bahwa konsumen global bersedia membayar 9,7% lebih mahal untuk produk-produk ramah lingkungan meskipun di saat yang sama biaya hidup lebih mahal di tengah tingginya inflasi.

Sementara itu, Indonesia Millenial Report 2024 menunjukkan bahwa 30% millenial sudah memiliki fokus terbesar pada perubahan iklim dan degradasi lingkungan. adapun Indonesia Gen Z Report 2024 menunjukkan bahwa ada 31% kalangan Gen Z yang memiliki perhatian utama terhadap hal tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong para pengembang, termasuk pengembang rumah subsidi untuk semakin memperkuat implementasi aspek lingkungan dalam membangun proyek perumahan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sertifikasi terhadap pengembang yang mmebangun properti hijau dengan menerbitkan sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Sertifikasi BGH dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pemerintah melalui Menteri PUPR juga telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

Sertifikasi BGH melibatkan serangkaian proses pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja bangunan dalam hal efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, penggunaan material dan teknologi ramah lingkungan, serta kualitas sanitasi di area bangunan.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan sertifikasi BGH sangat penting agar pembangunan hunian di Tanah Air dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. “Dengan pendekatan yang tepat, ungkapnya, rumah sederhana subsidi tidak hanya menjadi tempat tinggal yang terjangkau, tetapi juga bisa memenuhi standar bangunan gedung hijau.” kata dia dalam keterangannya, Selasa (8/10).

Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty telah berhasil mendapatkan sertifikat BGH. Perumahan ini merupakan proyek rumah subsidi pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat BGH.

Perumahan MGK telah menerapkan semua prinsip bangunan gedung hijau berdasarkan tahap perencanaan sejak awal. Sementara rumah yang dibangun telah menerapkan hunian dengan banyak bukaandan high ceiling, sehingga pencahayaan dan sirkulasi udara menjadi optimal. Desainnya juga bagus dan seluruh ruangan terlihat fungsional.

Iwan mengatakan, Perumahan MKG tersebut telah membuktikan bahwa green housing itu tidak harus mahal. “Perumahan MGK ini bisa menjadi contoh bagi perumahan-perumahan bersubsidi lain di Indonesia,” ujarnya.

Direktur Utama Infiniti Realty, Samuel Stepanus Huang mengatakan, pihaknya memiliki misi dan visi untuk tetap membangun hunian yang berkualitas dan layak huni, meski rumah di perumahan MBK ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia bilang, Perumahan MGK telah menerapkan penerangan yang ramah lingkungan memakai solar panel, optimalisasi pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam rumah yang menghemat pemakaian listrik dan pendingin ruangan (AC), serta penggunaan air bersih yang efisien.

“Meski harga jualnya sudah dipatok Rp166 juta per unit rumah, namun kami berkomitmen agar penghuni di Perumahan MGK dapat tinggal di rumah yang lebih baik dan nyaman sehingga dapat menikmati kehidupan yang sejahtera,” tegasnya.

Samuel menambahkan, seluruh shareholder Infiniti Realty sepakat bahwa perusahaan ini tidak hanya mengejar profit (keuntungan) uang semata, karena yang lebih utama adalah meraih intangible asset yang berupa reputasi, citra dan nama baik perusahaan.

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyerahkan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) untuk perumahan bersubsidi Mulia Gading Kencana (MGK) di Kota Serang, Provinsi Banten, Sabtu (5/10/2024).

Sertifikasi ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pemerintah melalui Menteri PUPR juga telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

"Adanya perumahan bersubsidi yang memiliki sertifikat BGH menunjukkan bahwa sektor properti tetap maju dan berkembang dan mampu mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dikutip dari laman Ditjen Perumahan.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang telah bekerja keras, para arsitek, insinyur, dan semua pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mewujudkan visi bangunan hijau ini.

Sertifikasi BGH melibatkan serangkaian proses pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja bangunan dalam hal efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, penggunaan material dan teknologi ramah lingkungan, serta kualitas sanitasi di area bangunan.

"Sertifikasi BGH diberikan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib dan mendorong Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, dan sumber daya lainnya," terangnya.

Dok. Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyerahkan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) untuk perumahan bersubsidi Mulia Gading Kencana (MGK) di Kota Serang, Provinsi Banten, Sabtu (5/10/2024).

Menurut Iwan, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, sertifikasi bangunan gedung hijau menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan yang ramah lingkungan.

Bangunan gedung hijau bukan hanya sekadar tren, melainkan sebuah komitmen untuk menciptakan ruang yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

"Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita bisa mewujudkan lingkungan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan di Indonesia. Sertifikasi bangunan gedung hijau sebagai salah satu pilar dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia," tandasnya.

Dengan pendekatan yang tepat, rumah sederhana subsidi tidak hanya bisa menjadi tempat tinggal yang terjangkau, tetapi juga bisa memenuhi standar bangunan gedung hijau.

Perumahan MGK ini menjadi contoh bahwa rumah sederhana subsidi juga bisa berkualitas tinggi dan green housing itu tidak mahal.

"Sertifikasi ini tidak hanya memberikan pengakuan atas upaya kita dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan banyak manfaat, baik secara ekonomis maupun sosial. Bangunan yang ramah lingkungan cenderung memiliki efisiensi energi yang lebih baik, biaya operasional yang lebih rendah, serta memberikan kenyamanan yang lebih bagi penghuninya," pungkas Iwan.