Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengaku tidak bertanggung jawab terkait aplikasi SiPepek. Aplikasi yang dibuat oleh Dinas Sosial ini dianggap nyeleneh dan mengandung konotasi negatif.

Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengatakan kata pepek dalam bahasa Cirebon artinya lengkap. Kata tersebut pun sering diucapkan oleh masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari.

"Nama aplikasinya menggunakan bahasa kita sehari-hari. Harus mampu menghargai perbedaan bahasa," kata Wahyu saat ditemui di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (15/7/2024).

Berdasarkan informasi, SiPepek atau Sistem Informasi Administrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan aplikasi penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon.

Aplikasi tersebut hadir sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang bertujuan mewujudkan manusia berkualitas.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Indra Fitriyani mengatakan SiPepek merupakan inovasi bagi kemudahan pelayanan administrasi. Hal tersebut merupakan wujud dari implementasi reformasi birokasi.

“Tujuannya, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan dalam aplikasi SiPepek ini sebagai jembatan dalam memberikan kemudahan administrasi PPKS, sebagai wujud nyata dari SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu),” kata Fitriyani.

Meskipun memiliki konotasi negatif, aplikasi SiPepek dianggap membantu mewujudkan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon.

Ke depannya, lanjutnya, SiPepek tidak hanya melayani pengajuan penerima bantuan iuran (PBI) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau subsidi listrik, melainkan melayani semua PPKS.

"Kami terbuka untuk menerima kritik dan saran dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan. Sebab, ia bertekad, Dinsos Kabupaten Cirebon akan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG--Sejumlah penamaan aplikasi buatan pemerintah daerah yang nyeleneh dan bahkan mengandung konotasi negatif, termasuk di Jawa Barat ramai jadi perbincangan warganet.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengaku akan segera melakukan kroscek, agar penamaan aplikasi yang dianggap negatif tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Apalagi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta, agar pemerintah daerah supaya jangan terlalu banyak membuat aplikasi dan memanfaatkan platform yang ada.

"Saya akan cek ricek kembali, karena ada kepantasan dan kepatutan. Yang jelas sesuai kebijakan dari pemerintah pusat, sesuai komitmen Pak Gubernur tidak ada nambah aplikasi tapi lebih memanfaatkan, meng-custom aplikasi yang ada," katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (10/7/2024).

Sementara mengenai penamaan aplikasi yang berkonotasi negatif, Sekda Herman menegaskan akan melakukan evaluasi guna meredam persoalan ini.

"Kalau ada hal kurang tepat terkait penamaan, nanti kami akan evaluasi. Harus cek ricek kita akan ingatkan," ucapnya.

Seperti diketahui, ada aplikasi dari tiga kota/kabupaten yang menjadi sorotan dan viral di sosial media. Antaranya aplikasi SiPepek, akronim dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan milik Kabupaten Cirebon.

Penamaan aplikasi ini dinilai berkonotasi negatif, karena merupakan alat kelamin perempuan pada bahasa sejumlah daerah di Indonesia, khususnya Sumatra.

Lalu aplikasi SiPedo milik Kabupaten Sumedang, yang merupakan akronim dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online. Dimana pedo dalam bahasa Sunda merupakan pernyataan enak terhadap makanan atau masakan.

Terakhir SiCantik, aplikasi buatan Pemerintah Kabupaten Bogor, akronim dari Sistem Informasi Kehadiran dan Kinerja.