REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengatakan sistem politik di Indonesia perlu dievaluasi secara total, melihat makin mahalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini berujung pada parktık politik semakin kurang inklusif.

"Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya," ujar Ketua Umum ICMI, Prof Arif Satria, dalam siaran tertulisnya kepada media pada Diskusi Politik Bertema "Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal", Jumat malam (5/7/2024) di Jakarta.

Menurut Arif, sistem politik saat ini di Indonesia semakin bias hanya untuk mereka yang berduit saja karena demokrasi yang semakin mahal. Selain itu pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini makin menjauhkan dari high politics. "Bahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi ajang jor-joran politik uang," kata Arif.

Dirinya mengkhawatirkan, akan terjadinya pergeseran budaya politik yang cenderung materialistik dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar. "Saya khawatir, lama kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," ujar Arif.

Menurut Arif yang juga Rektor IPB, keadaan tersebut jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa. Politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekedar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

"Karena itu solusinya adalah evaluasi total sistem politik kita, agar bangsa ini kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tersebut,” ujar Arif.

Dalam diskusi politik tersebut, turut hadir para pembicara lainnya seperti Wakil Ketua Umum ICMI, Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat Prof Dr Didin S Damanhuri SE, MS, DEA, Koordinator Komisi Politik dan Kenegaraan dan Dewan Pakar ICMI Pusat, Prof Dr Yuddy Chrisnandi, SE, ME, Direktur CIDES ICMI dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof Dr Andi Faisal Bakti, MA, PhD, Mantan Dirjen Otda Kemendagri periode 2010-2014, Majelis Pengurus Pusat ICMI,Prof Dr Djohermansyah Djohan, MA, dan juga Ketua Koordinasi Politik ICMI, Prof Dr Lili Romli, MSi.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.