Bisnis.com, BADUNG - Indonesia berupaya mencari skema pembiayaan inovatif bagi negara-negara berkembang atau global south dalam gelaran Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Bali, 1-3 September 2024.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko menjelaskan, saat ini arsitektur keuangan di dunia terbilang kurang berpihak kepada negara-negara global south.

Oleh karena itu, dalam gelaran HLF MSP 2024, Indonesia bersama pihak-pihak lain akan mencoba merumuskan skema pembiayaan inovatif bagi negara-negara global south. Dia mengatakan, tujuan perumusan skema baru ini adalah agar negara-negara global south tidak mengalami pembatasan atau handicap dari pasar keuangan baik dari sisi akses, persyaratan, dan lainnya.

"Intinya adalah bagaimana mencari skema pendanaan yang mudah dan inovatif. Kita harapkan ke depannya ini bisa bermanfaat untuk dunia internasional," jelas Bogat dalam Konferensi Pers Persiapan HLF MSP 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali pada Minggu (1/9/2024).

Selain itu, Bogat mengatakan HLF MSP juga akan berupaya mentransformasi kerja sama antara negara-negara global south. Dia menuturkan, transformasi kerja sama internasional perlu dilakukan seiring dengan perkembangan zaman

Dia berharap, transformasi tersebut nantinya dapat menghasilkan output berupa kolaborasi antara negara-negara global south ataupun di seluruh dunia yang lebih optimal dan adaptif.

Sebelumnya, Indonesia memiliki tiga agenda utama yang akan disepakati dengan negera peserta High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 pada 1-3 September 2024 di Bali.

Berdasarkan akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dikutip Minggu (1/9/2024), pertama, adalah Summary dan Rekomendasi Kebijakan.

"Hasil-hasil diskusi dan sesi paralel akan dirangkum dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030," tulis akun @kemensetneg.ri.

Kedua, komitmen dan inisiatif baru dari berbagai pemangku kepentingan, untuk berkolaborasi dalam proyek pembangunan yang berfokus pada inovasi dan solusi alternatif.

Ketiga, kerangka kerja sama multipihak. Peningkatan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil akan difasilitasi melalui pembentukan platform kerja sama baru untuk pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang efektif.