Bisnis.com, MANGGARAI BARAT — Sejumlah perusahaan sosial, organisasi komunitas, dan inisiatif restoratif bertemu dengan investor raksasa seperti Temasek Foundation untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan usaha dan pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan itu dinaungi dalam Impact Investment Day (IID) yang berlangsung pada 7—8 September 2024 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL).

Sejumlah inisiatif dan kolaborasi inisiatif restorasi serta keberlanjutan, terutama di daerah-daerah terluar dan terdepan, serta potensi yang belum dimanfaatkan di Indonesia Timur hadir dalam perhelatan itu.

IID dirancang sebagai wadah untuk menghubungkan penggerak dampak (impact drivers) seperti perusahaan sosial, organisasi komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat dengan pendukung dampak (impact enablers) termasuk investor, donor, dan organisasi filantropi.

Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia dan Dewan Pengarah IID Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pihaknya mengajak dunia usaha untuk melihat bisnis lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).

Menurut Bambang, ESG harus menjadi katalis inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Oleh karena itu, IID berupaya mempertemukan para impact drivers dan impact enablers untuk pengembangan berbagai inisiatif berkelanjutan.

"Ini bukan lagi tentang memenuhi standar minimum, tetapi tentang memimpin perubahan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis, masyarakat, dan planet tempat kita hidup," ujar Bambang pada Minggu (8/9/2024).

Chairperson YBLL Monica Tanuhandaru menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi restoratif dalam pemanfaatan bambu oleh pihaknya menunjukkan bahwa proyek yang fokus pada pembangunan kapasitas masyarakat lokal, pemanfaatan potensi alam lokal NTT, juga penciptaan pasar untuk produk berkelanjutan dapat dilakukan dan ditingkatkan ke skala yang lebih besar.

"Pendekatan holistik ini menjadi blueprint bagi IID dalam memberdayakan impact driver dan menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas melalui impact enabler," ujar Monica.

Para peserta IID berkesempatan menyaksikan presentasi proyek inovatif dan berbagi wawasan dengan para ahli di bidang restorasi dan keberlanjutan. Lalu, para impact drivers pun dapat terhubung langsung dengan impact enablers untuk membuka peluang kerja sama hingga pengembangan skala usahanya.

Sejumlah impact drivers yang turut berpartisipasi antara lain, BambooCoop, EcoNusa Foundation, Jaga Semesta, Javara, Krealogi, Spedagi, Tiga Pilar Pertiwi, TORAJAMELO, Blue School, serta beberapa impact entrepreneurs dari program Bangun Wirausaha Perempuan Berdaya (BUILD) dari Angin Foundation yaitu Kalara Borneo, Riles Lestary, Tenun.In, dan Timor Moringa.

Dalam acara itu pun terdapat dua kerja sama yang telah terjalin, yakni kerja sama PT Freeport Indonesia dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari untuk pengembangan bambu berbasis ekonomi restoratif, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan rendah karbon dan inklusif di Timika, Papua Tengah dan Flores, NTT.

Kedua, terdapat kerja sama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dengan Spedagi Indonesia untuk pengembangan sepeda bambu lipat bernama Spedagi Lempit. Founder Spedagi Singgih S. Kartono menjelaskan bahwa sepeda bambu produksi dalam negeri telah terbukti ketangguhannya dalam ajang bersepeda jarak jauh dan menjadi ikon produk bambu inovatif, sehingga perlu dilakukan peningkatan desain dan kualitas secara terus menerus.

Bisnis.com, MANGGARAI BARAT — Perusahaan-perusahaan sosial, organisasi komunitas, hingga lembaga swadaya masyarakat yang mendorong ekosistem restorasi dan ekonomi berkelanjutan terus berkembang. Dukungan finansial dari investor maupun lembaga keuangan seperti perbankan dapat mendukung proses riset dan inovasi mereka agar menghasilkan produk yang berdampak.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa semakin banyak perusahaan sosial maupun inisiatif yang mendorong ekosistem ekonomi hijau di tanah air. Investor pun melirik mereka dengan pertimbangan bukan sekadar profit, melainkan juga kebermanfaatannya bagi lingkungan dan masyarakat.

Menurut Vivi, dukungan permodalan bagi inisiatif-inisiatif itu kerap tidak bisa dilakukan secara reguler, karena seringkali perusahaan sosial hingga organisasi memerlukan waktu cukup panjang hingga bisa menemukan skema dan produk yang tepat, terutama dalam hal keberlanjutan lingkungan dan keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat yang terlibat.

"Seringkali startup, misalnya yang bergerak di bidang agrikultur, mereka butuh masa inkubasi, riset, dan inovasi, perlu grace period lebih panjang dari yang selama ini disediakan oleh perbankan," ujar Vivi saat sela perhelatan Impact Investment Day di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, pemerintah berkomunikasi dengan perbankan untuk dapat memahami pola bisnis itu lalu menyediakan pendanaan tersendiri yang dapat mendukung proses riset dan inovasi tersebut.

"Agar ada semacam dana untuk mendukung risiko-risiko yang harus ditanggung teman-teman [perusahaan sosial] saat dia research and development, kemudian juga inovasi sebelum sampai betul-betul produk mereka diterima oleh masyarakat dan pasar," ujar Vivi.

Dukungan itu membuat berbagai inisiatif, baik dari perusahaan sosial, organisasi komunitas, hingga non govermental organization (NGO) dapat mengembangkan operasinya sehingga produksi berkelanjutan bisa terus berkembang skalanya.

Pemerintah pun terus berupaya mengimbangi perkembangan inisiatif-inisiatif yang pesat itu dengan pembaruan dan penyempurnaan regulasi. Vivi menyebut bahwa kerap terdapat regulasi yang belum mengatur spesifik sejumlah inisiatif yang berkembang pesat.

Misalnya, terdapat inisiatif daur ulang plastik melalui produksi kayu dan bata, yang terdiri dari campuran plastik dan gabah. Perusahaan itu berkembang pesat dan berencana untuk masuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara daring atau e-procurement, tetapi sempat terkendala oleh regulasi.

Jenis produk itu rupanya belum masuk dalam daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), karena baru terdapat kelompok plastik atau kayu, bukan produk campuran dengan daur ulang plastik. Alhasil, pemerintah perlu membuat klasifikasi lebih detil agar produk itu bisa dimanfaatkan lebih luas.

"Dengan dia masuk ke dalam kode usaha industri, dia berhak untuk dapat insentif yang ada, misalnya gas industri. Sekarang kan [sebelum dapat kode usaha] bayarnya pakai [harga] gas yang normal, karena belum dianggap sebagai industri. Kami juga belajar, mendengarkan, dan jadi berkoordinasi dengan berbagai pihak, oh, kita mesti melengkapi ini agar social innovators terus bergerak," ujar Vivi.