Bisnis.com, JAKARTA - Soft powerChina yang antara lain bermanifestasi dalam pendidikan, bahasa dan budaya populer, seringkali dianggap sebagai alat yang digunakan untuk mengambil keuntungan dalam hubungannya dengan Indonesia. Salah satu dari keuntungan tersebut adalah potensi berkurangnya citra negatif China di Indonesia.

Sinolog asal Singapura, Profesor Leo Suryadinata masih belum sepenuhnya setuju dengan pandangan yang menganggap soft power China memiliki pengaruh besar di negara-negara Asia Tenggara.

Menurutnya, hingga saat ini, soft power China di Asia Tenggara dan Indonesia masih belum terukur dampaknya. Oleh karenanya, masih diperlukan studi lebih lanjut mengenai dampak dan pengaruh dari peningkatan soft power China itu.

Pakar sinologi yang saat ini menjadi Visiting Senior Fellow pada ISEAS Yusof Ishak Institute Singapura itu, pada awalnya konsep soft power tidak pernah diaplikasikan untuk membicarakan China, karena pada tahun tersebut China masih merupakan negara miskin.

“Artinya, soft power terkait dengan kekuatan satu negara, kalau negara itu masih terbelakang umumnya orang tidak berbicara soal soft power,” ujarnya dalam seminar berjudul 'Soft Power China Yang Sedang Bangkit dan Dampaknya Di Asia Tenggara Di Bidang Pendidikan Dan Budaya Populer' dikutip dari siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Adapun, penggunaan istilah soft power untuk merujuk pada China baru muncul abad ke 21, setelah negara itu makin dikenal dengan pengaruh kuasa lunaknya.

“Sebelum itu yang dikerjakan oleh China adalah mengekspor revolusi, kekerasan. Padahal soft power tidak ada hubungannya dengan kekerasan,” ujar Leo.

Alih-alih menggunakan kekuatan, sambungnya, soft power justru diterapkan dengan menggunakan atraksi membujuk negara-negara untuk memberikan kehormatan dan penghargaan terhadap China, sehingga membuat negara lain bersedia berbuat sesuatu yang diinginkan oleh China.

Leo Suryadinata menjelaskan bahwa dengan berkembangnya fenomena kebangkitan China, China yang awalnya tidak memiliki kepercayaan diri menjadi berani untuk mengekspor kebudayaan dan pendidikan.

“Namun demikian, dampaknya belum terukur dan masih belum diketahui. Bahkan meski pendidikan Tionghoa ini telah diberikan sekian jangka waktu, sampai sekarang ini jarang atau belum ada lulusan China yang berpengaruh di pemerintahan negara-negara Asia Tenggara,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto berpandangan bahwa soft power China, baik dalam bentuk pendidikan, budaya populer, maupaun media, sebenarnya adalah instrumen yang digunakan oleh China untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia.

Oleh karenanya meski penting untuk menyambut peluang yang dihadirkan oleh soft power China itu, pemerintah Indonesia harus mencari cara untuk memaksimalkan manfaatnya bagi Indonesia, dan pada saat yang sama mencari strategi untuk mencegah Tiongkok menggunakannya sebagai alat propaganda semata.

Sementara itu, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPH Prof Edwin Tambunan menyatakan bahwa pembahasan mengenai soft power China menghadirkan nuansa yang menyegarkan karena dalam beberapa dasawarsa terakhir diskusi tentang China biasanya terfokus pada aspek hard power seperti kekuatan militer, kepentingan geopolitik, dan ambisi ekonomi glonal mereka.

“Padahal di balik semua itu China juga tengah aktif membangun pengaruh yang lebih halus melalui budaya, pendidikan, teknologi dan diplomasi publik,” ujarnya.

Oleh karenanya, Prof. Edwin berpandangan bahwa studi tentang soft power China memberi perspektif baru yang memungkinkan pemerhati memahami bagaimana China bukan hanya menjadi kekuatan ekonomi atau militer saja, tetapi juga menjadi kekuatan dalam aspek budaya dan nilai-nilai.