Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Donald Trump kembali memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024, mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris dalam persaingan yang semula diprediksi ketat.

Namun, hasil akhirnya menunjukkan kemenangan yang jelas, dengan Trump memperoleh lebih dari 270 suara elektoral dalam waktu singkat setelah pemungutan suara berakhir.

Dengan kemenangan ini, Trump akan dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari 2025, bersama Wakil Presiden terpilih, JD Vance.

Selain menjadi berita besar di dunia politik, kemenangan Trump juga menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan sejumlah kasus kriminal yang sedang dihadapinya.

Bagaimana kasus-kasus hukum yang menyangkut Trump kemungkinan akan terpengaruh dengan kembalinya dia ke Gedung Putih?

Kasus Hukum yang Sedang Diadili

Mengutip ladbible.com, Trump saat ini menghadapi beberapa tuduhan kriminal, termasuk 34 kasus pemalsuan catatan bisnis terkait skandal pembayaran uang tutup mulut kepada aktris porno, Stormy Daniels.

Trump dinyatakan bersalah dalam semua tuduhan tersebut, meskipun dia membantah terlibat. Kasus ini melibatkan pembayaran sebesar US$130,000 kepada Daniels untuk membungkam klaimnya mengenai pertemuan pribadi dengan Trump.

Tanggal Penjatuhan Vonis

Tanggal vonis atas kasus ini dijadwalkan pada 26 November 2024. Meski Trump telah terbukti bersalah, kecil kemungkinan ia akan dipenjara karena undang-undang federal melarang seorang presiden yang sedang menjabat untuk diproses secara hukum dalam kasus semacam ini.

Selain itu, data dari The New York Times menunjukkan bahwa hanya 42% dari kasus dengan vonis serupa yang berujung pada hukuman penjara, sehingga peluang Trump menerima hukuman penjara juga rendah.

Kasus-Kasus Lain yang Masih Menunggu Pengadilan

Selain kasus pemalsuan catatan bisnis, Trump juga menghadapi tuduhan terkait dengan:

1. Penyimpanan dokumen rahasia negara setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2020.
2. Upaya menggagalkan hasil pemilihan presiden 2020, di mana ia kalah dari Joe Biden.

Sebelum pemilu 2024, kedua kasus ini masih dalam tahap investigasi yang dipimpin oleh jaksa khusus Departemen Kehakiman.

Namun, dengan terpilihnya kembali Trump sebagai presiden, proses hukum kedua kasus ini kemungkinan besar akan dihentikan.

Berdasarkan laporan NBC News, jaksa khusus kemungkinan akan menghentikan penyelidikan ini karena adanya kekebalan presiden yang melarang pengadilan bagi presiden yang sedang menjabat.

Implikasi Kekebalan Presiden

Sebagai presiden yang sedang menjabat, Trump akan memiliki kekebalan dari tuntutan hukum federal yang menghalangi proses kriminal terhadap dirinya.

Hal ini kemungkinan besar akan berdampak pada penutupan kasus yang sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman.

William Barr, mantan Jaksa Agung AS dan sekutu Trump, mengeluarkan pernyataan yang mendukung keputusan tersebut.

Ia menyatakan bahwa masyarakat AS telah memilih Trump untuk memimpin dengan "pengetahuan penuh tentang klaim yang diajukan terhadapnya," dan menyarankan agar seluruh jaksa federal serta negara bagian "membantu negara maju" dengan menghentikan kasus-kasus tersebut.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada Selasa lalu, Donald Trump memberikan suaranya di Palm Beach, Florida, untuk pemilihan presiden, meskipun ia memiliki status hukum sebagai terpidana.

Mengutip unilad.com, hal ini memicu pertanyaan di kalangan publik tentang bagaimana Trump masih bisa menggunakan hak pilihnya, mengingat aturan ketat Florida terhadap pemilih dengan status pidana.

Kasus Hukum Trump: Dakwaan dan Vonis di New York

Sebelumnya tahun ini, mantan presiden AS tersebut dinyatakan bersalah di pengadilan Manhattan atas 34 dakwaan terkait pemalsuan catatan bisnis.

Tuduhan tersebut terkait dengan pembayaran uang tutup mulut kepada aktris film dewasa, Stormy Daniels, yang dilakukan melalui mantan pengacaranya, Michael Cohen.

Trump terus membantah tuduhan tersebut dan menyebut pengadilan itu sebagai “memalukan” dan “tidak adil,” serta menegaskan bahwa ia adalah orang yang "tidak bersalah."

Walaupun Trump berencana untuk maju kembali dalam pemilihan presiden mendatang, ia masih menghadapi vonis hukuman yang dijadwalkan pada 26 November mendatang.

Keputusan ini sempat memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin akan sulit untuk berpartisipasi dalam pemilu, mengingat undang-undang Florida yang biasanya melarang pemilih dengan status pidana untuk ikut serta dalam pemilihan kecuali hak pilih mereka dipulihkan oleh Dewan Pengampunan Negara Bagian.

Celah Hukum yang Dimanfaatkan Trump di Florida

Meskipun Florida memiliki peraturan ketat, terdapat celah hukum yang memungkinkan Trump tetap dapat memilih.

Berdasarkan laporan dari CNN, hukum Florida menyatakan bahwa jika seorang pemilih menerima vonis di negara bagian lain, maka Florida akan mengikuti peraturan negara bagian tempat pemilih tersebut dinyatakan bersalah.

Dalam kasus Trump, hukum New York pada tahun 2021 mengizinkan mereka yang memiliki status pidana untuk tetap memilih, selama mereka tidak berada di dalam tahanan.

Artinya, selama Trump tidak ditahan, ia tetap memenuhi syarat untuk memilih di Florida, sesuai dengan aturan negara bagian New York.

Blair Bowie, Direktur Proyek Restore Your Vote di Campaign Legal Center, menyatakan bahwa hukum Florida masih jauh tertinggal dalam hal ini, mengingat Florida membatasi hak pilih bagi mereka yang memiliki catatan pidana.

“Kesimpulannya, seharusnya semudah ini bagi semua orang, bukan hanya Trump,” ujar Bowie.

Tampilan Trump yang Semakin 'Orange' Menjadi Sorotan Publik

Di luar isu hukum, penampilan Trump juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan warna kulitnya yang tampak lebih “orange” dari biasanya.

Menurut artis makeup selebriti Safia Cox, Trump tampaknya menggunakan produk pelembap berwarna atau bronzer yang memberikan efek warna tersebut.

Cox menambahkan bahwa warna tersebut kemungkinan besar berasal dari produk krim atau bedak matte, bukan dari sinar matahari langsung atau sun bed, mengingat perbedaan warna yang signifikan.

Seiring dengan pemilu yang tengah berlangsung, perhatian publik terhadap Trump tidak hanya tertuju pada upaya hukum dan ambisinya kembali ke Gedung Putih, tetapi juga pada setiap detail visual yang membentuk citranya di mata masyarakat.