Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran. Skema baru subsidi akan membuat BBM dapat dipasarkan dalam harga keekonomian.

Dua opsi itu muncul sebagai rekomendasi tim pengkajian dengan Bahlil sebagai ketuanya.

Bahlil mengatakan saat ini pemerintah memiliki dua opsi skema penyaluran BBM yang sedang dikaji. Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, namun masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

"Nah dalam rangka itu [kepastian skema subsidi], besok kami sudah mulai rapat perdana. Sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menuturkan kedua opsi itu masih dikaji dan akan diputuskan dalam dua pekan ke depan. "Jadi kami lagi tunggu aja dua Minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Jadi dua Minggu ini akan kami selesaikan," katanya.

Bahlil menyebut pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.

Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

Dia mengatakan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya.

"Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," tutur Bahlil.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Prabowo disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya. Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan sistem penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk berbasis data pengguna alias nomor induk kependudukan yang tercantum di KTP mulai 2025. Kebijakan ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Dalam beleid tersebut, program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Aturan itu diteken pada 18 Oktober 2024, kala Jokowi masih menjadi presiden. Disebutkan implementasi basis data untuk melaksanakan program pengelolaan subsidi jenis bahan bakar tertentu, listrik, LPG tabung 3 kg, pupuk, dan lain sebagainya, yang lebih tepat sasaran.

“Mulai tahun 2025, pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya,” ujarnya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Meski demikian, pemerintah akan melakukan kebijakan ini secara bertahap dan mempertimbangkan dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna.

Pada dasarnya dalam realisasi anggaran subsidi tersebut bergantung pada asumsi dasar ekonomi makro seperti harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

Sementara variabel yang mempengaruhi perhitungan subsidi, antara lain besaran subsidi harga, volume konsumsi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, harga indeks minyak dan gas bersubsidi, volume penjualan listrik bersubsidi, dan volume pupuk bersubsidi.

Untuk tahun depan, Kementerian Keuangan merencanakan Program Pengelolaan Subsidi senilai Rp307,93 triliun.

Kala meramu rencana subsidi energi tersebut bersama DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan adanya pengurangan anggaran senilai Rp1,1 triliun. Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa pemangkasan tersebut bukan karena adanya rencana pembatasan BBM.

“Ini turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan di dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena tadi kursnya Rp16.100 menjadi Rp16.000," tegasnya pada awal September lalu.