IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan mengkaji lebih dalam terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall alias tanggul laut raksasa.

Menurutnya, permukaan tanah di Jakarta turun sekira 10 cm setiap tahunnya. Sehingga dalam 10 tahun, muka tanah di Jakarta diperkirakan amblas hingga satu meter.

"Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai Giant Sea Wall. Nah ini yang kita akan pelajari lebih dalam lagi," kata AHY usai meninjau proyek tanggul pengaman pantai di Utara Jakarta, Senin (4/11/2024)

Berdasararkan kajian awal dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, apabila land subsidence atau penurunan tanah di Jakarta terus berlangsung, maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B atau Giant Sea Wall sepanjang 21 km.

Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112 ribu meter persegi (m2) dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

"Pada saatnya akan saya sampaikan secara utuh kepada publik hasil kajian tersebut. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat kita dari bahaya banjir dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang," kata AHY.

Pembangunan tanggul laut masuk dalam kategori upaya penanganan banjr rob tahap B.

Wamen Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan, penanganan banjir rob tahap A, meliputi pembangunan tanggul pantai dan muara sungai, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air, serta penataan kawasan (2014-2024).

Diana menambahkan, upaya penanganan ancaman banjir rob di pesisir utara Jakarta juga dilakukan dengan membangun jaringan sanitasi warga. Saat ini, tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1.

"Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240 ribu meter kubik (m3) per hari. Progres sekitar 20 persen dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana pada awal November lalu.

(Fiki Ariyanti)

Rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut proyek ini ditaksir akan menelan biaya hingga Rp 90 triliun. Sekretaris Jenderal PUPR Zaenal Fatah menjelaskan pemerintah memang telah melakukan penjajakan dengan China namun belum ada kelanjutan kembali.

"Mungkin setelah ada pelantikan (Presiden-Wapres) kita duduk lagi," kata Zaenal ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat bertemu dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan berbagai macam struktur tanggul laut (sea dikes) yang dapat diterapkan di Indonesia.

Basuki menyebut pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat. NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.

"Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan," kata Basuki dalam keterangannya.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

"Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi," katanya.

Tanggul Laut Jakarta

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) rampung tahun depan. Pengerjaan proyek NCICD ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Di NCICD itu ada pembagian. Ini tugasnya DKI, ada tugasnya PU. Karena di 13 sungai kan dibagi tuh. Yang tugasnya DKI, insya Allah sekitar separuh sudah selesai. Kalau di PU, malah lebih. Sedikit lagi. Kalau kemarin terakhir saya diskusi sekitar mungkin tahun depan. Sekitar tahun depan," ujar Zaenal.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dijalankan secara strategis sejak 2020. Penanggung jawab dari pembangunannya terbagi dua yaitu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Bob mengatakan, pada 2023 PUPR telah mengerjakan tanggul 8.278 m, terdiri atas tanggul di Pantai Muara Baru, Pantai Kali Baru, Pantai Kamal Muara, Kali Ancol, dan Cakung Drain, Cengkareng Drain dan Kali Dadap. Ditambah dengan 3 unit kolam retensi di kawasan Cilincing.

"Saat ini 2024 PUPR sedang mengerjakan 1.664 m (tanggul pantai) dan 1 unit kolam retensi di Pantai Kamal Muara Dadap dan Muara Sungai Kali Dadap. 1,6 km ini merupakan penyelesaian dari kesepakatan yang sudah kita lakukan oleh Pemprov untuk pembangunan pantai ini," kata Bob dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall di Kempinski Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).