DEPOK, KOMPAS.com - Setelah lebih dari 10 tahun beroperasi secara ilegal, tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, disegel pemerintah pusat, Senin (4/11/2024).

Sehari usai penyegelan, ratusan penghuni yang sebelumnya menempati puluhan rumah di sekitar TPS kini sudah meninggalkan lokasi.

Aktivitas pemilahan sampah oleh pemulung yang sempat dilihat Kompas.com pada Agustus 2024 juga kini tidak tampak sama sekali.

Capain ini menjadi buah jerih payah seluruh stakeholder termasuk pemilik lahan yaitu PT Megapolitan, warga sekitar yang terdampak, hingga Pemerintah Kota Depok.

Dayat, warga sekaligus penjaga lahan menuturkan, pemandangan ini menjadi yang pertama kalinya setelah belasan tahun TPS liar itu terus aktif.

“Ini pertama kalinya bisa sampai kosong (setelah belasan tahun), sebelumnya kan ditutup sama Pemda, eh tiga hari kemudian gerak (beraktivitas) lagi,” kata Dayat di dekat lokasi, Selasa (5/11/2024).

Angin segar semakin terasa ketika oknum pengelola TPS berinisial J ditahan oleh Gakkum KLHK pada Jumat (1/11/2024) malam.

J merupakan penanggungjawab atau “penguasa” aktivitas TPS liar selama 2-3 tahun terakhir, yang membuat volume sampah masuk kian masif dan tak terkendali.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menyebutkan, J bisa dijerat pidana karena tindakannya telah menimbulkan dampak berat pada lingkungan, terutama polusi udara.

“Jadi awal pertama kenapa ditangkap itu karena mereka melakukan pembakaran secara terbuka, ini kan melanggar UU Lingkungan Hidup,” ujar Abra.

Penghuni bebal

Penyegelan TPS liar Limo melalui proses panjang, termasuk upaya Pemkot bersama Satpol PP yang sudah berulang kali menjegal aktivitas ilegal TPS.

Abra sempat menyebutkan, pihaknya terus bertindak penutupan hingga tujuh kali selama TPS liar tersebut beroperasi.

"Kita sudah melakukan penindakan, ada tujuh kali kita pernah melakukan penutupan ya tetapi ada pelanggaran. Jadi ditutup, (lalu) ada pelanggaran," ujar Abra.

Namun, hal itu tak digubris dengan berbagai dalih. Warga TPS masih bebal dan kembali beraktivitas di sana.

Kondisi itu serupa dengan protes warga sekitar yang tegas memasang portal jalan demi memutus akses mobil pengangkut sampah ke titik TPS pada akhir Agustus 2024.

Namun, portal pun tidak mempan melawan kegigihan penghuni TPS untuk mematikan aktivitas ilegal di sana.

Menteri LH turun tangan

Oleh sebab itu, DLHK Depok terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar adanya kolaborasi tingkat lanjut dalam menutup permanen TPS liar Limo.

“Kemudian kita juga sudah lapor sehingga pemerintah pusat turun tangan melakukan upaya tambahan, upaya bantuan,” tutur Abra.

Hal ini yang akhirnya menghasilkan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq turun ke lokasi untuk menyegel TPS sampah liar di Limo, Depok, pada Senin (4/11/2024).

Penyegelan dilakukan di lokasi bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.

“Tentu ini tidak hanya respons, kmi bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ujar Hanif.

Proyeksi setelah penyegelan

Setelah penyegelan, Abra berujar, masih ada langkah pemulihan yang perlu dilakukan DLHK bersama pemilik lahan.

Pertama, usulan pengolahan sampah di TPS menggunakan Refuse Derived Fuel (RDF).

Kedua, mengupayakan penanganan sampah yang diuruk dengan tanah atau cover soil.

“Kita juga akan rencana akan panggil pihak-pihak yang mengeklaim tanah tersebut, kita juga sudah sampaikan upaya pemulihannya. Kami koordinasi terus dengan KLHK,” jelas Abra.

DEPOK, KOMPAS.com - Dayat, salah seorang warga Limo mengungkapkan, ini pertama kalinya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di Limo, Kota Depok sepi tanpa aktivitas setelah belasan tahun beroperasi ilegal.

Dia yang juga merupakan penjaga lahan TPS dari PT. Megapolitan menunjukkan kepuasannya karena mayoritas warga di sekitar sana juga telah meninggalkan lokasi.

Semua itu terjadi setelah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel TPS tersebut, kemarin.

“Ini pertama kalinya bisa sampai kosong (setelah belasan tahun), sebelumnya kan ditutup sama Pemda, eh tiga hari kemudian gerak (beraktivitas) lagi,” kata Dayat di dekat lokasi, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, kondisi saat ini sulit untuk dicapai. Dirinya telah menyaksikan upaya dari pemilik lahan, warga, hingga Pemkot untuk menuntaskan perkara ini.

Selama ini, penghuni TPS terus-terusan bebal dan melanjutkan aktivitas ilegal pengelolaan sampah tersebut.

“Dulu kan Satpol PP pernah kasih peringatan, dari pihak pemilik lahan juga sudah tegur segala macam. Tapi tidak banyak perubahan,” ungkapnya.

Persoalannya karena ada ratusan warga yang menetap di TPS itu.

Oman, salah seorang warga lainnya menuturkan, ada lebih dari 300 jiwa menempati bangunan di sekitar TPS.

Hal itu diperkirakan saat melihat puluhan bangunan rumah berjejer di sekitar gunungan sampah.

“Bisa lebih dari 200 (orang). Di rumah ini saja (menunjuk salah satu rumah) dihuni 10 orang, untuk di sisi sebelah sana sekitar 9 rumah. Anggap satu rumah 3-5 orang, berapa tuh? Belum sisi lainnya ya,” ujar Oman.

Saat ini, pekerjaan yang tersisa adalah memulihkan lahan termasuk pemadaman pembakaran sampah yang masih dalam proses pengerjaan Damkar Depok.

Beberapa titik sampah memang masih terlihat mengeluarkan asap pekat abu meski sudah tidak terlalu banyak.

Sebelumnya diberitakan, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyegel TPS sampah liar di Limo, Depok, yang telah beraktivitas belasan tahun pada Senin (4/11/2024).

Penyegelan dilakukan di lokasi bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.

“Tentu ini tidak hanya respons, kmi bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ujar Hanif.

Tidak hanya penyegelan, oknum pengelola TPS berinisial J juga sudah ditahan oleh Gakkum KLHK pada Jumat (1/11/2024) malam.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menyebutkan, J bisa dijerat pidana karena tindakannya telah menimbulkan dampak berat pada lingkungan, terutama polusi udara.

“Jadi awal pertama kenapa ditangkap itu karena mereka melakukan pembakaran secara terbuka, ini kan melanggar UU Lingkungan Hidup,” ungkap Abra.

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, yang telah beraktivitas 10 tahun.

Penyegelan dilakukan di lokasi pada Senin (4/11/2024) bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.

“Tentu ini tidak hanya respons, kami bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ungkap Hanif kepada wartawan, Senin.

Menurut dia, aktivitas TPS Limo meresahkan warga yang terdampak polusi udara di sekitar lokasi. Akibatnya, beberapa dari mereka mengalami gangguan kesehatan.

"Terkait hal ini jadi penyebab dua hal penting di Jakarta, yaitu udara yang tak sehat gara-gara ini, ada yang disebut particular matters besarnya hanya kurang 2,5 milimikron atau 30 persen dari rambut kita," ungkap Hanif.

Polusi itu menimbulkan penyakit jantung atau infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) hingga kematian bayi di usia dini.

"Jadi dari sebab udara tidak bersih saja kita mapping terkait penyebabnya, ini yang akan kita tangani secara bertahap. Hampir 31 persen disebabkan oleh kendaraan bermotor," tutur Hanif.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menjelaskan, penyegelan ini juga sebagai tindak lanjut setelah Satpol PP melayangkan tiga kali surat peringatan.

“Kegiatan pembuangan sampah liar ini yang jelas dampaknya adalah kualitas lingkungan di sekitar jadi menurun, ada bau juga, karena sampah yang kita perkirakan itu hampir 231.000 meter kubik,” ucap Abra kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Ke depannya, Pemkot bersama Pemerintah Pusat akan memulihkan lahan yang dijadikan tempat membakar dan mengelola sampah secara sembarangan.

Sebelumnya diberitakan, TPS liar di Limo ditutup oleh warga dengan memasang portal jalan pada Sabtu (24/8/2024).

Aksi ini dilakukan karena beberapa warga mengalami ISPA akibat TPS liar ini.

Setelah pemasangan portal itu, warga bersama stakeholder terkait termasuk DLHK Depok menggelar mediasi.

Hasil mediasi itu adalah DLHK akan berkomitman menutup total TPS liar yang telah beroperasi belasan tahun ini.