JAKARTA, investor.id - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai petani memiliki fleksibilitas dalam memilih komoditas yang akan ditanam sesuai dengan kondisi cuaca.  Hal ini menanggapi narasi agar petani tembakau beralih ke tanaman lain.

"Saat musim hujan, kami menanam padi, dan saat kemarau, kami menanam tembakau. Petani sudah tahu bagaimana mengelola lahannya sesuai dengan musim yang ada," kata Ketua APTI DIY, Triyanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Diketahui , UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 telah memberikan kebebasan kepada petani untuk memilih komoditas yang ingin mereka tanam. Dengan landasan itu, konversi tanaman hanya terjadi jika suatu komoditas tidak memberikan margin keuntungan yang cukup bagi petani dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian,petani sendiri yang akan menentukan apakah mereka akan tetap menanam tembakau atau beralih ke tanaman lain.

Menurut Triyanto, tembakau merupakan tanaman yang tumbuh di musim kemarau, dan tidak semua komoditas pertanian dapat ditanam di lahan yang sama.

Menurut dia, belum ada komoditas lain yang nilainya lebih besar dari tembakau, terlebih saat musim kemarau. Menurutnya, petani tembakau sejahtera dan punya hak mempertahankan sumber penghidupannya.

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang memaksa petani untuk beralih ke tanaman lain tanpa mempertimbangkan kondisi lokal hanya akan menambah beban petani," tuturnya. 

Ia menegaskan bahwa pembahasan soal kesehatan tidak bisa menjadi dasar untuk memaksa petani beralih ke komoditas lain.

Triyanto juga menilai bahwa permasalahan yang dihadapi petani tembakau seringkali dikaitkan dengan narasi bahwa mereka tidak sejahtera. 

Bahkan, petani tembakau berperan besar pada perekonomian daerah. Ia menegaskan bahwa sejahtera atau tidaknya petani bukan semata-mata ditentukan oleh komoditas yang mereka tanam, melainkan oleh regulasi yang menekan industri. 

"Ini hanya narasi yang dikaitkan dengan industri hasil tembakau. Kenyataannya, saat harga tembakau bagus, petani justru bisa membeli tanah dan menjaga inflasi di daerah," tegasnya.

Kemasan Polos Tanpa Merek

APTI menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTI, Agus Parmuji melihat adanya pelanggaran norma konstitusi dalam merancang RPMK dengan mengabaikan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang seharusnya menjadi acuan.

Seluruh pelaku usaha industri hasil tembakau menolak keras ketentuan dalam RPMK terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek. Di mana wacana kebijakan tersebut sebelumnya tidak diatur dalam PP 28/2024.

DPN APTI juga mencatat sejumlah kejanggalan dalam RPMK, seperti jangka waktu penerapan ketentuan standardisasi kemasan yang tidak sesuai amanat PP 28/2024. Ketentuan Pasal 1157 pada PP 28/2024 mengatur bahwa pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan pencantuman peringatan kesehatan dalam waktu 2 tahun sejak PP diundangkan, yaitu pada Juli 2026.

"Namun, ketentuan pada RPMK tidak sesuai dengan amanat PP 28/2024, yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib mematuhi aturan mengenai standardisasi kemasan termasuk desain dan tulisan, dan peringatan kesehatan, dalam waktu 1 tahun sejak PP 28/2024 diundangkan, yaitu Juli 2025," kata  Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTI, Agus Parmuji.

Sementara itu, Ketua APTI DIY, Triyanto menyatakan bahwa kemasan rokok polos tanpa merek pada dasarnya menimbulkan dilema. Di satu sisi, pihaknya menolak karena kebijakan tersebut akan merugikan banyak pihak. Apalagi, konsumen tidak akan tahu spesifikasi produk, seberapa berbahaya atau tidak. 

Selain itu, ia menekankan bahwa kebijakan ini justru bisa membuka peluang pemalsuan produk rokok hingga penyebaran rokok ilegal. "Pemerintah juga akan dirugikan karena potensi kehilangan pendapatan cukai," ujar Triyanto. 

Oleh karenanya, Triyanto mengimbau pemerintah agar bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan, terutama dalam melindungi petani, produsen, dan buruh.

Ia menjelaskan bahwa tembakau adalah salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara. 

"Devisa terbesar negara salah satunya berasal dari tembakau, namun sayangnya harga tembakau belum diatur dengan jelas seperti padi dan kedelai. Bila petani tembakau dialihkan ke komoditas lain, belum ada komoditas penggantinya yang cocok ditanam di ladang tembakau," jelasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News