Jakarta: Over the past week dozens of police officers were injured and shops, cars and homes damaged in disorder in the United Kingdom.

The violence erupted the night after three children were killed in Southport in a stabbing attack last Monday. This followed false rumours which spread online that a suspect was a Muslim asylum seeker.

Over the weekend the prime minister condemned the riots as "far-right thuggery" and on Monday he vowed to "ramp up" the law to deal with the violence.
British Embassy in Jakarta release a statement from British Deputy Ambassador, Matthew Downing about violent disorder.

“In light of the violence and disorder that has taken place in a small number of locations in the UK, on behalf of the British Government, I want to publicly condemn this mindless thuggery and hooliganism, carried out by minority of people. I also want to reassure the people of Indonesia that visitors to the UK remain warmly welcome,” said Downing as stated from the Embassy release.

Downing added that Britain is a tolerant, open and multi-cultural country, and what you are witnessing does not represent British values.

“The UK Government has been clear that we will not, as a country, tolerate attacks on mosques, on Muslim communities or against anyone because of their religion or the colour of their skin,” Downing said.

The criminals who are carrying out these acts, and those who have incited them with hatred and disinformation online, will face the full force of the law.

Downing also emphasized the importance of relations between Indonesia and Britain. As the two countries mark our 75th anniversary of diplomatic relations this year, the UK’s friendship with Indonesia will continue to thrive.

“I look forward to us strengthening and growing the political, cultural, educational and trade and investment relationship between our two countries,” said Downing.

(FJR)

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - LONDON. Bassim Haidar, seorang pengusaha ultra-kaya, mempertimbangkan untuk meninggalkan London akibat perubahan pajak warisan yang diusulkan oleh Perdana Menteri Inggris yang baru, Keir Starmer.

Haidar kini mencari rumah di Yunani dan Monaco, karena kebijakan baru tersebut, menurutnya, menjadikan Inggris tidak ramah bagi orang kaya.

Keir Starmer berpendapat bahwa perubahan ini akan membuat sistem perpajakan lebih adil dan meningkatkan dana untuk pelayanan publik.

Namun, Haidar mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap ekonomi, jika para pengusaha memilih meninggalkan Inggris atau menghindari pindah ke negara tersebut, sehingga merusak reputasi Inggris sebagai pusat inovasi bisnis.

Pada bulan Maret, pemerintahan Konservatif yang baru saja digulingkan merencanakan penghapusan rezim pajak 'non dom' yang telah lama berlaku di Inggris. Rezim ini memungkinkan orang-orang kaya tidak perlu membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

Partai Buruh yang dipimpin oleh Starmer kemudian menjanjikan kebijakan lebih ketat, dengan menghapus bantuan permanen bagi 'non dom' yang memindahkan aset non-Inggris ke dalam negeri setelah 15 tahun tinggal di Inggris.

Kini, Haidar berharap Starmer dan Menteri Keuangan Rachel Reeves mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan menggantinya dengan pajak tahunan baru sebesar enam digit bagi individu dengan kekayaan bersih lebih dari 5 juta pound (sekitar US$ 6,52 juta).

Haidar memperkirakan bahwa pungutan sebesar 150.000 pound dapat menambah dana sebesar 4 miliar pound per tahun tanpa memicu eksodus orang-orang kaya non-domestik.

“Anggapan bahwa Inggris terlalu bagus untuk ditinggalkan adalah tidak benar,” kata Haidar kepada Reuters.

Dia menambahkan bahwa dikenakan pajak besar atas kekayaan yang diperoleh di luar Inggris, bahkan sebelum orang pindah ke negara tersebut, adalah tidak adil.

Haidar mendesak pemerintah untuk berdialog dengan para jutawan global mengenai reformasi pajak yang menurutnya dapat mengancam lapangan kerja di Inggris.

Organisasi seperti Patriotic Millionaires UK juga mengusulkan pungutan kekayaan tahunan bagi orang super kaya. Menurut kelompok ini, menetapkan pajak sebesar 2% pada kekayaan di atas 10 juta pound per tahun akan mempengaruhi sekitar 20.000 orang dan menghasilkan hingga 24 miliar pound per tahun.