IDXChannel - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi beredar. Adapun PP yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM.

Berikut persyaratan mengenai kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah.

Untuk penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut:

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut:
- Dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang piutang macet sekitar satu juta pelaku UMKM, yakni petani dan nelayan. Nilai utang yang dihapus adalah sekitar Rp10 triliun.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengungkapkan kriteria pelaku UMKM yang utang piutangnya bisa dibebaskan. Pertama, utang UMKM petani dan nelayan tersebut tercatat dalam pembukuan di bank pelat merah yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kedua mengenai besaran utang yang dihapus. Untuk badan usaha, lanjut Maman, maksimal Rp500 juta. Sedangkan untuk perorangan, batas maksimal utangnya Rp300 juta.

"Jadi diberikan sebuah penghapusan utang piutang, di mana banknya notabene Bank BUMN Himbara. Rata-rata maksimal badan usaha itu Rp500 juta, untuk perorangan Rp300 juta," kata Maman di kompleks Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman menuturkan, Prabowo hanya membebaskan utang piutang pelaku UMKM dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Satu juta orang pelaku UMKM yang mayoritas petani dan nelayan itu, lanjut Maman, akan dibebaskan utangnya jika terkena permasalahan bencana alam dan pandemi Covid-19.

"Tapi saya harus tegaskan agar tidak simpang siur, ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19," kata Maman.

Prabowo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya ada sekitar satu jutaan orang. Kurang lebih nanti ada (utangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," ujar Maman.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman buka-bukaan terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus piutang macet pelaku UMKM, seperti petani dan nelayan.

Maman mengatakan, pemerintah menargetkan menghapus piutang satu juta pelaku UMKM sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan sebesar Rp10 triliun. Satu juta orang tersebut adalah para petani dan nelayan.

Lebih jauh katanya, kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM yang diteken Prabowo.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya ada sekitar satu jutaan orang. Kurang lebih nanti ada (utangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," ujar Maman di kompleks Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, proses pembebasan utang tersebut, diungkapkan Maman, bukan melalui APBN. Dia mengatakan mekanisme yang dilakukan tidak melalui bank, namun hanya berupa penghapusan uang piutang di Bank Himbara saja.

"Dan itu nanti proses mekanismenya tidak melalui bank. Jadi ini tidak ada sama sekali melalui APBN kita itu penghapusbukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank," tutur Maman.

Lebih lanjut, kata Maman, PP tersebut diteken agar bank memiliki legitimasi hukum untuk menghapus utang piutang bagi UMKM sektor pertanian, perkebunan dan pertanian.

"Jadi agar PP ini dibuat, pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus," ujar Maman.

"Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar dalam penghapusbukuan di bank masing-masing. Nah itu yang mau coba kita pulihkan supaya nanti kurang lebih satu juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," tutur Maman.

(Fiki Ariyanti)