Taipei: Sebanyak 23 juta warga Taiwan berhak menentukan masa depan mereka sendiri, ucap Presiden Lai Ching-te yang juga menegaskan pentingnya melindungi kedaulatan serta memahami budaya serta sejarah nasional.

Lai juga mengkritik pandangan keliru bahwa Taiwan dapat menjadi pangkalan untuk "merebut kembali" Tiongkok.

Mengutip dari AsiaOne pada Senin, 22 Juli 2024, Lai yang baru menjabat pada Mei lalu bersama Democratic Progressive Party (DPP), terus memperjuangkan identitas Taiwan yang terpisah dari Tiongkok, sebuah posisi yang sering memicu kemarahan Beijing yang menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari Negeri Tirai Bambu.
Berbicara di konvensi tahunan DPP pada 21 Juli, Lai menyebutkan bahwa mereka yang berjuang untuk membawa demokrasi ke Taiwan, sejak darurat militer berakhir pada tahun 1987, memiliki pemahaman yang jelas tentang posisi pulau itu di dunia.

"Tidak ragu-ragu untuk menumpahkan darah dan menggunakan hidup mereka untuk menyanggah gagasan keliru bahwa ‘Taiwan adalah pangkalan untuk merebut kembali daratan,' dan melembagakan kebijakan nasional yang mengutamakan Taiwan," ujar Lai, yang juga merupakan ketua DPP.

Presiden Lai juga mengungkapkan bahwa Taiwan memiliki prioritas berbeda dari masa lalu, di saat Chiang Kai-shek dan pemerintah Republik Tiongkok melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang saudara dengan komunis Mao Zedong. Lai menegaskan bahwa tugas utama saat ini adalah menyatukan rakyat, menentang aneksasi oleh Tiongkok, dan memastikan kedaulatan nasional.

Konflik Tiongkok-Taiwan

"Kita harus melakukan yang terbaik agar seluruh rakyat Taiwan memahami sejarah dan budaya Taiwan, dan membangun identitas nasional bahwa 23 juta orang yang tinggal di Taiwan adalah sebuah komunitas yang ditakdirkan untuk bersama," tambahnya.

Lai menolak klaim kedaulatan Tiongkok atas Taiwan dan menyatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka. Meski telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan Beijing, tawaran tersebut selalu ditolak.

Sementara itu, Tiongkok terus melakukan latihan militer di sekitar Taiwan tak lama setelah pelantikan Lai. Beijing juga terus mengirimkan pesawat jet tempur dan kapal perang di sekitar Taiwan setiap hari.

Taiwan memulai latihan perang tahunan Han Kuang pada 22 Juli, yang tahun ini difokuskan untuk mensimulasikan pertempuran nyata. Lai mengatakan DPP akan selalu memegang teguh sistem konstitusional yang demokratis dan bebas.

"kami tidak akan pernah membiarkan Taiwan mengalami bahaya kepunahan karena kegagalan politik demokratis," pungkasnya. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Peran Presiden Baru Taiwan Lai Ching-te dalam Konfrontasi Lintas Selat

(WIL)