Jakarta: Menjelang pemilihan umum presiden Amerika Serikat (AS) pada Selasa besok, persaingan antara Wakil Presiden Kamala Harris dan eks presiden Donald Trump semakin ketat. Masing-masing kandidat memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri yang memengaruhi peluang mereka untuk menang.

Harris, yang diusung Partai Demokrat sebagai penerus Presiden Joe Biden, dinilai memiliki keunggulan sebagai figur baru di panggung politik kepresidenan.

“Harris membawa angin segar sebagai kandidat perempuan pertama dari Demokrat, serta menawarkan kebijakan yang lebih moderat dibandingkan gaya Trump yang kerap kontroversial,” ujar Yon Machmudi, Pengamat Hubungan Internasional asal Universitas Indonesia saat dihubungi Medcom.id, Senin, 4 November 2024.
Selain itu, Harris diharapkan bisa menarik suara dari kelompok pemilih progresif yang menginginkan pemimpin stabil dan tidak memecah belah.

Namun, Trump juga bukan tanpa keunggulan. Sebagai mantan presiden, ia memiliki basis pendukung yang loyal dan popularitas yang tinggi di kalangan pemilih Partai Republik.

Menurut Yon, Trump menggunakan retorika populis yang kuat, yang menarik banyak pendukung di akar rumput meski gaya komunikasinya cenderung kontroversial.

“Bagi sebagian pemilih, Trump dianggap lebih tegas dan langsung dalam mengambil keputusan, meskipun terkadang kebijakannya tidak bisa diprediksi,” tambah Yon.

Yon juga menyoroti bahwa kemenangan salah satu dari mereka akan berdampak besar pada politik global dan hubungan luar negeri AS. Jika Harris terpilih, kebijakan luar negeri AS diperkirakan akan lebih stabil dan kooperatif, mirip dengan kebijakan Biden.

Sebaliknya, terpilihnya Trump mungkin akan membawa perubahan kebijakan yang mendadak, terutama terkait perdagangan dan isu geopolitik Asia yang bisa berdampak pada hubungan dengan Indonesia.

Pilpres AS 2024 ini diyakini akan menjadi salah satu yang paling menentukan, dengan selisih perolehan suara yang tipis di antara kedua kandidat. Baik Harris maupun Trump diharapkan mampu menawarkan visi yang sesuai dengan harapan warga AS dalam menentukan pemimpin mereka untuk empat tahun ke depan. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga: Harris dan Trump Masih Bersaing Ketat, Hasil Pilpres AS Sulit Diprediksi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Genosida Israel terhadap masyarakat Palestina di Jalur Gaza telah berlangsung selama satu tahun, dengan korban jiwa mencapai lebih dari 40.000 orang. Sebagian besar korban adalah rakyat sipil, terutama perempuan anak-anak.

Infrastruktur penting seperti sekolah, rumah sakit, akses kesehatan, sumber air, dan kebutuhan pokok lainnya hancur atau kesulitan beroperasi. Kondisi ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah Palestina yang terkepung tersebut.

"Kita menghadapi potensi semakin banyaknya orang-orang yang meninggal bukan hanya karena serangan militer, tetapi juga karena kelaparan yang sangat memprihatinkan," ujar pengamat Timur Tengah Yon Machmudi dalam pesan audio kepada Medcom.id, Senin, 7 Oktober 2024.
Ia mengaku prihatin terhadap dampak buruk dari peperangan di Gaza yang tak kunjung berakhir hingga saat ini. Menurutnya, situasi di Gaza sangat memprihatinkan, terutama karena ancaman kelaparan kini sudah semakin serius.

Yon juga mengatakan dirinya belum melihat ada tanda-tanda kemenangan dalam perang di Gaza, baik dari pihak Israel maupun kelompok pejuang Palestina Hamas.

"Dalam satu tahun berperang, Israel tidak mampu mengalahkan Hamas, juga tidak mampu mengembalikan tawanan perang. Dalam kondisi seperti ini, tentu kekalahan strategis akan dialami oleh Israel," tegas Yon.

Tekanan Internasional

Sementara itu, Resolusi PBB baru-baru ini menyatakan bahwa Israel harus menarik diri dari wilayah pendudukan dalam waktu satu tahun. Yon melihat hal ini sebagai langkah positif menuju perdamaian.

"Dunia internasional sudah mulai menekan Israel dan menginginkan terhentinya peperangan. Hal ini bisa menjadi langkah optimistis untuk terciptanya gencatan senjata dan solusi ‘Two-State' agar negara Palestina bisa berdiri," tambahnya.

Yon juga berharap bahwa dengan adanya tekanan internasional, rezim Israel saat ini di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mendukung peperangan akan digantikan rezim baru yang lebih berpihak pada perdamaian.

"Perang tidak bisa didukung terus-menerus, dan rezim yang memaksakan peperangan akan jatuh," tutupnya. (Angel Rinella)

Baca juga: Kerusakan Besar Ditimbulkan Israel di Gaza Selama Setahun Terakhir


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)