Efisiensi: Satu-satunya Cara Jadi Negara Maju
Proses rantai ekonomi di negara ini masih jauh dari kata efisien. Tanpa efisiensi rasanya mimpi menjadi negara maju selamanya akan tetap menjadi mimpi Halaman all
(Kompas.com) 08/07/24 15:21 10085541
“TIME is Money, Efficiency is Life”, sebuah slogan populer yang menandai reformasi ekonomi Tiongkok pada tahun 1981 ini barangkali betul–betul dijiwai oleh seluruh rakyatnya selama bertahun–tahun.
Data World Bank mencatat, hanya dalam 20 tahun terakhir GDP Tiongkok naik lebih dari sepuluh kali lipat dari 1,66 triliun dollar AS pada 2003 menjadi 17,79 triliun dollar AS pada 2023.
Walau memiliki GDP lebih besar, yakni sebesar 27,36 triliun dollar AS pada 2023, Amerika Serikat membutuhkan waktu 44 tahun untuk mendongkrak GDP dengan rasio peningkatan yang lebih dari sepuluh kali lipat.
Data World Bank mencatat GDP Amerika Serikat sebesar 2,63 triliun dollar AS pada 1979.
Jika dicermati, hanya ada satu kunci kesuksesan Tiongkok menjadi negara maju: efisiensi. Segala produk harus bisa dibuat di dalam negeri, seluruh pertambahan nilainya harus terjadi di dalam negeri, di samping itu kualitasnya harus bagus dan harganya harus murah.
Efisiensi terbukti sebagai strategi yang paling fundamental dan tahan terhadap segala krisis.
Berdasarkan data dari Trading Economics, surplus neraca perdagangan Tiongkok pada 2023 bahkan mencapai nilai 829,08 miliar dollar AS. Dua puluh dua kali lebih besar dibanding surplus neraca perdagangan Indonesia yang hanya senilai 36,911 miliar dollar AS menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Maka banyak yang seharusnya kita dapat pelajari dari Tiongkok dan efisiensinya.
Proses rantai ekonomi di negara ini masih jauh dari kata efisien. Tanpa efisiensi rasanya mimpi menjadi negara maju selamanya akan tetap menjadi mimpi.
Lalu dari manakah kita harus mulai? Tentu dari masalah yang paling mendasar dan fundamental: masalah pangan.
Logikanya sederhana: proses rantai pasok (supply chain) dan produksi pangan yang efisien akan mengakibatkan produksi pangan yang berlimpah dan harga bahan pangan menjadi murah.
Jika harga pangan murah, maka daya beli masyarakat akan terjaga dan inflasi dapat dikendalikan. Masyarakat lebih mudah sejahtera.
Jika produksi berlimpah dan harga bahan pangan murah, maka negara kita juga tentu dapat meminimalkan impor.
Kita bisa jadi negara yang berdikari, paling tidak pada soal pangan. Toh negara kita konon katanya negara agraris.
Sebagai negara agraris, impor beras yang sebesar 1,789 miliar dollar AS pada 2023 adalah hal yang sungguh ironis. Permasalahan ketidakcukupan beras ini telah terjadi berpuluh–puluh tahun lamanya dan tidak pernah dapat terselesaikan.
Menurut perhitungan EIU, food security index kita masih berada pada skor 47,5 jauh di bawah Tiongkok yang memiliki skor 100.
Demikian juga indeks sufficiency of supply (ketercukupan pasokan) yang masih berada pada skor 32,1, jauh dibawah rata–rata keseluruhan negara yang sebesar 61,9.
Permasalahan pangan ini tentu harus menjadi prioritas dan perhatian bagi pemerintahan presiden terpilih kelak. Beberapa solusi yang dapat dipikirkan oleh pemerintahan presiden terpilih adalah sebagai berikut.
Pertama, negara harus hadir sebagai technology enabler untuk masalah pangan ini. Negara perlu memberikan dukungan berupa teknologi pertanian dan pertenakan yang muktahir dan efisien.
Di negara–negara maju, teknologi pertanian maupun perternakan sudah begitu maju dan terbukti mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi.
Pemerintah harus proaktif untuk melakukan riset, transfer teknologi dan mengimplementasikan teknologi tersebut.
Kedua, negara harus hadir menjamin seluruh rantai produksi sistem pertanian berjalan dengan efektif dan efisien. Negara dan petani dapat menjalin sebuah kemitraan ‘inti plasma’.
Negara sebagai ‘inti’ menyediakan lahan dan infrastruktur, menjamin distribusi pupuk, mengimplementasikan teknologi pertanian muktahir dan menyerap komoditas dengan harga yang adil bagi petani dan konsumen. Sedangkan petani sebagai ‘plasma’ tinggal fokus untuk menggarap dan mengolah lahan.
Data BPS menunjukkan bahwa 15,89 juta petani kita memiliki lahan untuk diolah kurang dari 0,5 hektare.
Dengan asumsi optimistis bahwa 1 hektare dapat menghasilkan 8 ton gabah per tahun, dengan harga gabah sebesar Rp 8.000/kg, maka masih ada 15,89 juta petani yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 32 juta per tahun atau sekitar Rp 2,6 juta per bulan.
Anda pun sudah bisa berhitung. Jika 15,89 juta petani tersebut hendak dilayakkan hidupnya paling tidak dengan memiliki penghasilan setara UMR di Jakarta, kita masih membutuhkan 8 juta hektare sawah lagi. Setara dengan 2/3 Pulau Jawa atau 1/9 Pulau Kalimantan.
Maka hal paling fundamental yang harus dilakukan adalah dengan mengusahakan ketersediaan lahan pertanian, supaya petani sejahtera dan produksi beras kita dapat terdongkrak.
Dengan lahan dan infrastruktur memadai, distribusi pupuk yang juga dapat di-manage dengan baik serta implementasi teknologi pertanian muktahir, petani semestinya hanya dapat lebih fokus bekerja menggarap sawahnya.
Negara kemudian juga harus mengatur agar komoditas tersebut dapat terserap dengan harga yang adil bagi petani dan konsumen.
Ketiga, negara harus melakukan intervensi yang efisien pada sektor perternakan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Saat ini kebutuhan daging dan susu dalam negeri sebagian besar masih dipenuhi dari impor. Data BPS mencatat pada 2023 impor daging kita masih sebesar 238.433 ton atau setara 834 juta dollar AS.
Sedangkan menurut Kementerian Perindustrian, 80 persen kebutuhan susu nasional pada 2023 masih dipenuhi dengan impor.
Menurut TKN Prabowo-Gibran, Program makan bergizi gratis diperkirakan akan menambah kebutuhan dalam negeri tersebut untuk daging sebesar 500.000 ton dan susu sebesar 4 juta kiloliter.
Maka tentu pemerintah harus melakukan intervensi melalui BUMN atau badan yang ditugaskan untuk mengimpor bibit sapi dalam jumlah masif, membangun infrastruktur dan teknologi perternakan yang modern serta menciptakan sistem logistik perternakan yang efisien.
Tentu dalam usaha menuju swasembada daging dan susu, pihak swasta juga dapat dilibatkan sepanjang tidak mempengaruhi efisiensi dari tata kelola ekosistem perternakan secara nasional.
Keempat, negara harus juga melakukan intervensi pada ekosistem industri pakan ternak.
Harga telur ayam yang tidak stabil dan terus naik dalam beberapa bulan terakhir adalah akibat dari inefisiensi biaya operasional perternakan unggas.
Menurut BPS, 70,62 persen biaya operasional perternakan unggas adalah biaya pakan ternak. Hampir 50 persen pangsa pasar dari pakan unggas saat ini dikuasai oleh hanya dua emiten besar.
Praktik oligopoli pada pakan unggas yang mungkin terjadi, tentu mengakibatkan tidak efisiennya operasional perternakan. Akhirnya masyarakat yang paling dirugikan akibat ketidakstabilan harga telur dan daging ayam yang diakibatkan oleh inefisiensi ini.
Negara perlu melakukan intervensi terkait hal ini dengan menggenjot produksi jagung sebagai bahan baku utama dari pakan unggas, memastikan proses impor jagung berjalan tanpa terafiliasi oleh produsen pakan unggas dan memberikan penugasan kepada BUMN atau badan lainnya untuk turut serta mengusahakan tata kelola ekosistem pakan unggas yang efisien.
Kelima, negara harus dapat menjadi price guarantator yang mampu mengendalikan dan menekan harga pangan agar murah dan terjangkau.
Proses rantai pasok yang meliputi: distribusi, penyimpanan dan logistik, harus diusahakan seefisien mungkin.
Menurut laporan dari Food Loss and Waste Indonesia pada tahun 2021, proyeksi kerugian akibat food loss yang salah satunya akibat proses storage atau penyimpanan adalah sebesar Rp 205 triliun.
Sedangkan kerugian akibat food waste yang salah satunya akibat proses distribusi adalah sebesar Rp 346 triliun.
Indonesia juga masuk dalam empat besar negara dengan food waste terbesar menurut UNEP Food Waste Index tahun 2021.
Pada peranan ini, negara harus dapat mengatur, mengusahakan dan memastikan agar proses sepanjang rantai pasok pangan berjalan dengan efisien, sehingga disparitas harga pangan dapat ditekan.
Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu pernah berujar: “Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dalam segala hal.”
Saat ini, rasanya kecepatan bukan satu–satunya hal yang paling penting. Efisiensi adalah kunci keunggulan bersaing suatu negara di masa kini. Negara yang efisien akan mengalahkan negara yang tidak efisien pada segala hal.
Tanpa efisiensi, hanya dua hal yang menjadi keunggulan kita: komoditas sumber daya alam yang kaya dan populasi besar sebagai pasar.
Sumber daya alam tentu suatu saat habis, jangan sampai populasi besar kita hanya sebagai penonton dan dijadikan target pasar oleh negara lain.
Harapan kita sungguh bertumpu pada pundak Presiden terpilih dan pemerintahan yang akan mulai bekerja pada Oktober 2024 nanti.
https://money.kompas.com/read/2024/07/08/152141426/efisiensi-satu-satunya-cara-jadi-negara-maju