Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira Rp 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya. Sehingga bantuan sosial yang biasa bersifat tunai ke masyarakat atau program pemberdayaan itu bisa kita lakukan dengan jumlah yang besar," ucapnya.

Dengan bansos yang semakin tinggi dan tentunya tepat sasaran, Cak Imin yakin kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dan menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Selain itu, jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif diyakini semakin banyak.

"Karena itu insya Allah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi," harapnya.

Cak Imin menyebut sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk bansos di 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

"Sampai hari ini belum (diusulkan), itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan," imbuhnya.

Simak juga Video: Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Ini Target Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Amazon berencana mewajibkan para karyawannya untuk bekerja di kantor selama 5 hari penuh per minggu pada 2025.

Kabarnya, karyawan yang menolak kebijakan tersebut akan diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela dan tidak dapat menggunakan komputer perusahaan.

Selama ini Amazon cuma mewajibkan karyawan untuk bekerja di kantor selama 3 hari saja setiap minggu. Banyak karyawan mengungkapkan rencana itu lebih ketat daripada perusahaan teknologi lainnya, terlalu banyak bekerja di kantor juga akan menghambat efisiensi karena waktu perjalanan dari rumah ke kantor.

Dilansir dari Reuters, Rabu (6/11/2024), CEO Amazon Andy Jassy mengatakan rencana untuk mewajibkan karyawan berada di kantor lima hari seminggu tidak bertujuan untuk memaksa pengurangan karyawan atau memuaskan para pemimpin kota.

"Sejumlah orang yang saya lihat menyebut bahwa alasan kami menerapkan kebijakan ini adalah, ini adalah PHK terselubung. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kedua hal itu tidak benar," tegas Jassy.

Jassy menyatakan kebijakan kerja di kantor dilakukan untuk mendorong penguatan budaya perusahaan.

Amazon berjanji akan menyediakan tunjangan komuter dan tarif parkir bersubsidi untuk membantu kebijakan karyawan kembali ke kantor.

"Itu adalah penyesuaian. Saya memahami banyak orang, dan kami akan bekerja sama mengatasi adaptasi tersebut," sebut Jassy.

Sebelumnya, Matt Garman, CEO Amazon Web Services menyarankan agar pekerja yang tidak ingin mematuhi persyaratan bekerja di kantor secara penuh dapat pindah ke perusahaan lain. Dia juga mengklaim 9 dari 10 karyawan telah diajak bicara dan mendukung perubahan kebijakan tersebut.

Namun para karyawan menolak kebijakan itu, ada sekitar 500 karyawan Amazon yang memohon Garman untuk merevisi kebijakan tersebut. Mereka menilai Amazon bisa dan mampu beroperasi dengan baik sepenuhnya dari jarak jauh.

Terlalu banyak kerja di kantor juga akan lebih mempengaruhi karyawan yang memiliki keluarga atau memiliki masalah medis.

(hal/kil)

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sejumlah bank tetap menjaga efisiensi dalam menjalankan operasional bisnisnya sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Hal ini terlihat dari rasio biaya terhadap pendapatan atau cost to income ratio (CIR) yang berada di posisi ideal. Untuk diketahui, semakin kecil CIR menunjukkan semakin efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Sebagai informasi, parameter untuk melihat bank yang sehat, yakni rasio biaya terhadap pendapatan yang ideal biasanya berada di bawah 50%. Namun, rasio antara 50%-60% masih dapat diterima untuk bank ritel.

Sementara untuk mengukur efisiensi Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang ideal berada di kisaran maksimal 96%. Namun CIR dianggap yang lebih akurat dalam mengukur efisiensi perbankan, karena tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya biaya pencadangan.

Berdasarkan catatan kontan, bank paling efisien di posisi pertama adalah Bank Central Asia (BCA), dimana CIR bank ini tercatat sebesar 30,36% per September 2024. Angka tersebut turun dari posisi di periode sama tahun lalu yang sebesar 33,08%.

Sejalan dengan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga ikut turun dari 43,79% menjadi 41,22% per September 2024.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, penurunan CIR BCA sejalan dengan optimalisasi layanan transaksi perbankan digital dan transaksi nontunai serta berbagai upaya lainnya.

“Kami berupaya menjaga CIR tidak terlalu berbeda dengan setahun sebelumnya. BCA senantiasa menjaga keseimbangan antara income, biaya operasional, dan kebutuhan investasi berkelanjutan,” ungkap Hera kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Di posisi kedua ada Bank Mandiri yang mencatatkan penurunan CIR dari 33,94% di September 2023 menjadi 32,12% di September 2024. Namun BOPO nya terlihat meningkat dari 52,92% ke 54,68% di September 2024.

Selanjutnya ada BRI yang mencatatkan penurunan CIR tipis dari 37,63% di kuartal III-2023 menjadi 37,58% di kuartal III-2024. Adapun BOPO nya meningkat dari 64,77% menjadi 67,85% di kuartal III-2024.

Sebagai informasi, secara umum naiknya rasio BOPO disebabkan berbagai hal selain dana pencadangan yang naik, juga disebabkan oleh naiknya beban bunga hingga biaya promosi.

Beban bunga yang ditanggung BMRI naik 37,8% dari Rp 26,14 triliun menjadi Rp 36,03 triliun pada kuartal III-2024. Secara konsolidasi biaya promosinya juga naik dari Rp 1,46 triliun menjadi Rp 1,58 triliun pada September 2024.

Adapun beban bunga yang di tanggung BRI naik 40,2% yoy dari Rp 30,69 triliun menjadi Rp 43,03 triliun di kuartal III-2024. Secara konsolidasi, beban promosinya naik dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 1,76 triliun.

Sementara Bank CIMB Niaga terlihat mencatatkan penurunan CIR dari 44,22% per September 2023, menjadi 43,63% per September 2024. Sejalan dengan itu, BOPO nya pun susut dari 73,58% menjadi 72,85%.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, rasio CIR yang sehat dikarenakan pihaknya berinvestasi di digitalisasi sejak beberapa tahun terakhir.

"Hal ini menghasilkan efisiensi dari sisi penambahan transaksi digital,porsi lebih banyak sehingga biaya per transaksi menjadi lebih murah. Juga automasi yang terjadi karena digitalisasi," ujar Lani

Selain itu, cost management juga disebut Lani ketat dengan filter financial yang di-manage. Ke depan, pihaknya akan terus berinvestasi di further digitalisasi dengan Gen AI agar produktivitas bisa meningkat.

"Guidance untuk CIR tetap di bawah 45% sampai akhir tahun ini," imbuhnya.

Setelah kita melakukan review di kepemimpinan kami, ternyata terminal 4 tidak diperlukan, tetapi hanya memerlukan perbaikan pada terminal 1, 2 dan 3 dengan kebutuhan dana hanya sebesar Rp1 triliun, sehingga kita bisa melihat lonjakan kapasitas bandar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi dengan membatalkan proyek pembangunan terminal 4 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang dan menggantinya dengan perbaikan pada terminal 1,2, dan 3.

Menurut Erick, rencana penambahan terminal 4 membutuhkan dana yang sangat besar yakni sebesar Rp14 triliun. Ia pun bergerak cepat dengan melakukan kajian komprehensif terkait rencana tersebut, dan menemukan opsi yang jauh lebih efisien.

"Setelah kita melakukan review di kepemimpinan kami, ternyata terminal 4 tidak diperlukan, tetapi hanya memerlukan perbaikan pada terminal 1, 2 dan 3 dengan kebutuhan dana hanya sebesar Rp1 triliun, sehingga kita bisa melihat lonjakan kapasitas bandara yang angkanya hampir mencapai 80-100 juta penumpang, itu efisiensi yang luar biasa," kata Erick di Jakarta, Senin.

Hal ini menjadi salah satu cerita sukses di Kementerian BUMN. Erick memastikan, BUMN harus mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta bijak dalam menggunakan anggaran, baik dari kas perusahaan maupun dari negara.

Menurut dia, ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan fasilitas di bandara merupakan bentuk dukungan konkret dalam peningkatan sektor pariwisata Indonesia. Selain Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Erick juga akan memperbaiki Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sebagai salah satu pintu masuk turis dari mancanegara.

"Untuk bandara Bali kita juga melakukan efisiensi, yaitu dengan melakukan renovasi, sehingga harapannya kapasitas penumpang bisa tumbuh dari 24 juta menjadi 32 juta tanpa membangun bandara baru," ucap Erick.

Namun demikian, ia mempersilakan jika ada wacana pembangunan bandara baru di Pulau Dewata. Erick mengatakan, hal ini menjadi salah satu upaya dalam memenuhi target wisatawan Bali yang diprediksi mencapai 50 juta hingga 100 juta di masa mendatang.

"Di rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Pariwisata, pariwisata akan ditargetkan hampir mencapai 20-29 juta untuk lima tahun ke depan. Artinya, dukungan ekosistem tidak lain ada di kita, yakni BUMN, melalui bandara, penerbangan, dan lain-lainnya," ujar Erick Thohir.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten perkebunan kelapa sawit dan pengolahan sawit PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) membukukan laba bersih Rp 185 miliar sampai kuartal III-2024.

Angka ini tumbuh 78 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama BWPT Henderi Djunaidi mengatakan, capaian ini melampaui pencapaian laba bersih BWPT sepanjang 2023.

"Hasil kinerja ini terjadi berkat sejumlah strategi yang dilakukan, salah satunya perusahaan secara konsisten menurunkan pinjaman bank sehingga mendorong terjadinya penurunan beban bunga pinjaman sebesar 16 persen secara tahunan," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

Ia menambahkan, BWPT juga mencatat Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar Rp 924 miliar per September 2024.

Angka itu tumbuh 10 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu dari Rp 840 miliar.

Selain itu, BWPT juga fokus untuk menjaga profitabilitas perusahaan dengan cara melakukan pembelian buah luar secara selektif.

BWPT fokus pada kualitas dan harga buah sehingga pembelian buah luar per September 2024 hanya sebesar 28 persen dari total pembelian buah periode yang sama tahun sebelumnya.

"Harga buah luar 2024 naik sebesar 25 persen dibandingkan 2023," imbuh dia.

Henderi mengungkapkan, langkah strategis di atas berhasil meningkatkan efisiensi biaya operasional perusahaan dengan beban pokok penjualan turun sebesar 16 persen secara tahunan.

Dengan demikian, BWPT mencatat pertumbuhan laba kotor sebesar 15 persen secara tahunan.

Di sisi lain, pendapatan BWPT selama sembilan bulan awal 2024 ini juga sedikit terkoreksi karena adanya pengurangan 1 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi 7 PKS dan tingkat pembelian buah luar tahun ini juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, peningkatan produksi akan dirasakan pada kuartal IV-2024, mengingat adanya keterlambatan musim hujan di tahun ini.

Namun, pendapatan selama satu tahun diprediksi dapat melampaui target yang telah ditetapkan dan didukung oleh tingkat Oil Extraction Rate (OER) yang saat ini telah mencapai 23,6 persen.

Faktor utama lainnya yang turut berkontribusi pada penurunan beban pokok penjualan adalah penurunan harga pupuk yang signifikan pada 2024 dan efisiensi dari biaya pemeliharaan kebun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten perkebunan kelapa sawit dan pengolahan sawit PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) membukukan laba bersih Rp 185 miliar sampai kuartal III-2024.

Angka ini tumbuh 78 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama BWPT Henderi Djunaidi mengatakan, capaian ini melampaui pencapaian laba bersih BWPT sepanjang 2023.

"Hasil kinerja ini terjadi berkat sejumlah strategi yang dilakukan, salah satunya perusahaan secara konsisten menurunkan pinjaman bank sehingga mendorong terjadinya penurunan beban bunga pinjaman sebesar 16 persen secara tahunan," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

Ia menambahkan, BWPT juga mencatat Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar Rp 924 miliar per September 2024.

Angka itu tumbuh 10 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu dari Rp 840 miliar.

Selain itu, BWPT juga fokus untuk menjaga profitabilitas perusahaan dengan cara melakukan pembelian buah luar secara selektif.

BWPT fokus pada kualitas dan harga buah sehingga pembelian buah luar per September 2024 hanya sebesar 28 persen dari total pembelian buah periode yang sama tahun sebelumnya.

"Harga buah luar 2024 naik sebesar 25 persen dibandingkan 2023," imbuh dia.

Henderi mengungkapkan, langkah strategis di atas berhasil meningkatkan efisiensi biaya operasional perusahaan dengan beban pokok penjualan turun sebesar 16 persen secara tahunan.

Dengan demikian, BWPT mencatat pertumbuhan laba kotor sebesar 15 persen secara tahunan.

Di sisi lain, pendapatan BWPT selama sembilan bulan awal 2024 ini juga sedikit terkoreksi karena adanya pengurangan 1 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi 7 PKS dan tingkat pembelian buah luar tahun ini juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, peningkatan produksi akan dirasakan pada kuartal IV-2024, mengingat adanya keterlambatan musim hujan di tahun ini.

Namun, pendapatan selama satu tahun diprediksi dapat melampaui target yang telah ditetapkan dan didukung oleh tingkat Oil Extraction Rate (OER) yang saat ini telah mencapai 23,6 persen.

Faktor utama lainnya yang turut berkontribusi pada penurunan beban pokok penjualan adalah penurunan harga pupuk yang signifikan pada 2024 dan efisiensi dari biaya pemeliharaan kebun.

BWPT sendiri telah selesai melakukan pemeliharaan secara intensif pada periode sebelumnya sehingga biaya pemeliharaan ke depan jauh lebih efisien, apalagi didukung oleh sistem digitalisasi dan mekanisasi yang telah diimplementasikan di seluruh kegiatan operasional perusahaan.

Lebih lanjut, Henderi bilang, BWPT menciptakan pertumbuhan fundamental double digit yang tecermin pada rasio keuangan perusahaan yang semakin baik.

Gross Profit Margin dan Operating Margin tumbuh sebesar 26 persen dan 36 persen secara tahunan. Sedangkan Net Profit Margin tumbuh sebesar 95 persen secara tahunan.

Adapun, berdasarkan alokasi belanja modal atau capital expenditure (capex) perusahaan, saat ini tengah dilakukan penanaman baru di lahan yang dimiliki BWPT untuk mendorong pertumbuhan produksi pada tahun-tahun mendatang, termasuk pembangunan peningkatan kapasitas pabrik untuk memperbesar produksi CPO.

Pabrik tersebut rencananya akan mulai dioperasikan pada awal kuartal II-2025.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu. Melihat total anggota kabinet yang bertabah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti beberapa hal.

Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet obesitas alias super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, Kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karena harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(rrd/rrd)

Jakarta -

Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu. Melihat total anggota kabinet yang bertabah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti beberapa hal.

Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet obesitas alias super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, Kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karena harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto langsung melantik menteri dan wakil menteri (wamen) usai menyandang orang nomor satu di Indonesia. Totalnya, ada 48 menteri, 56 wamen, dan 5 pejabat di luar kementerian koordinator.

Menyoroti hal tersebut, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi yang diisi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karana harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

(rrd/rrd)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah melalui serangkaian proses evaluasi yang ketat, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan bahwa Perusahaan telah mendapatkan persetujuan resmi dari Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tanggal 10 Oktober 2024.

Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pada tanggal 18 Januari 2024, dan melibatkan pemeriksaan lapangan (On Site Visit) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI. Setelah finalisasi perbaikan pada tanggal 30 September 2024, Bank NTT berhasil memperoleh persetujuan untuk produk KKI Fisik Segmen Pemerintah.

Plt. Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menyatakan, peluncuran KKI ini sejalan dengan program kerja Bank NTT untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT.

"KKI Fisik Segmen Pemerintah memberikan fasilitas kredit untuk transaksi di kanal EDC (Electronic Data Capture), khususnya untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD,” ujarnya yang dikutip di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Dengan plafon maksimal sebesar 40% dari Besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD/OPD yang ditetapkan oleh Peraturan/Instruksi Kepala Daerah, KKI ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, mengurangi risiko fraud, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Salah satu tujuan utama peluncuran Kartu Kredit Indonesia adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan adanya KKI, uang untuk meningkatkan sarana yang diperlukan dalam pekerjaan ASN sudah segera tersedia. Maka dari itu, mereka bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dengan alat yang lebih baik, termasuk untuk melayani masyarakat umum.

Untuk diketahui, KKI mengizinkan pemerintah daerah langsung mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa memerlukan uang tunai di muka. Namun, tentu saja konteks penggunaan KKI berbeda. Sebab, dana dari KKI hanya dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah atau apa pun yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Sementara itu, yang tak kalah menarik bahwa manfaat Kartu Kredit Indonesia akan sangat terasa untuk pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah telah mensyaratkan bahwa KKI tidak bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa impor. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan produk dan layanan yang disediakan oleh UMKM lokal.

“Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu rintangan logistik terbesar dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia adalah letak negara kepulauan yang memisahkan banyak provinsi. Namun, dengan penggunaan KKI, pemerintah pusat dan daerah bisa langsung menggunakan dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di lokasi mereka. Apalagi, mereka juga dapat melibatkan pemilik UMKM di sekitar. Jadi, wilayah yang lain pun juga bisa ikut maju,” pungkas Yohanis.

Lebih lanjut, Charles F. Corputty, Pjs. Kepala Divisi Supporting Kredit dan PIC Tim KKI Bank NTT, menambahkan, meskipun Bank NTT tidak tergabung dalam Working Group Bank Batch/Fase 1 Implementasi KKI yang menerapkan QRIS Cross Border dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, keberhasilan menghadirkan KKI di NTT menunjukkan komitmen Bank NTT sebagai Bank Milik Seluruh Pemda NTT.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah," pungkasnya.

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai bakal menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya penggunaan gas akan memangkas impor energi yang selama ini selalu membebani APBN.

Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, mengatakan gas bumi merupakan jawaban atas persoalan impor migas yang saat ini masih terjadi. Ketersediaan serta potensi cadangan energi fosil paling bersih ini di Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jika tidak dioptimalkan penggunaannya.

"Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur dan jaringan gas bumi). Ditambah lagi jika blok-blok migas seperti Masela bisa segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tinggi bisa disalurkan untuk penuhi kebutuhan industri," ujar dia, Kamis (17/10/2024).

Selain industri, pembangunan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang selama ini banyak mengabiskan uang subsidi.

"Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengurangi impor LPG yang sejauh ini masih mendominasi kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak over supply gas.

"Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua program itu yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,? jelasnya.

Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi kebutuhan lainnya yaitu transportasi. ?Nah jalan keluar kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi program pemerintahan ke depan yang paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang berhasil misalnya Korea Selatan,? Iwa memaparkan.

Sebab impor LPG dan impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar dalam upaya membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sedangkan pada saat yang sama terdapat gas bumi di dalam negeri yang bisa dioptimalkan.

?Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 juta BPH, sedangkan produksi sendiri hanya 600 ribu BPH. Padahal kebutuhan BBM kita 1,6 juta BPH,? tegasnya.

Dalam konteks era transisi menuju Net Zero Emission, Iwa menjelaskan, gas bumi juga berperan strategis dan optimalisasi energi fosil paling bersih ini menjadi jalan terbaik. ?Jika negara yang tidak punya energi fosil pasti lebih banyak bicara energi baru terbarukan. Sedangkan Indonesia yang kaya akan gas maka perlu dimanfaatkan secara optimal, jadi perlu adanya keseimbangan. Memang kita tidak meninggalkan rencana menuju energi baru terbarukan, tapi kita punya resources yang harus kita optimalkan,? ujarnya.

Terpisah, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mendukung upaya pemerintah untuk lebih memasyarakatkan gas bumi. ?Sebab itu menjadi solusi penggunaan LPG tabung hijau yang masih impor. Kita tahu, Indonesia mengalami defisit migas, apalagi pemerintah mensubsidi dalam jumlah yang cukup besar,? ucapnya, kepada wartawan.

Achmad mengatakan peran BUMN seperti Pertamina grup dan swasta harus lebih dioptimalkan berkaitan keinginan positif ini terlebih holding migas memiliki jaringan infrastruktur transimisi gas bumi terbesar di Indonesia. ?Sementara ini Pertamina melalui PGN dan grupnya lebih banyak memasok gas ke industri, sudah saatnya memiliki rencana bisnis sampai ke daerah-daerah. Bukan hanya komplek perumahan lama tapi juga masyarakat pada umumnya,? harapnya.

Maka pihaknya menyarankan supaya terjadi kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait hal ini. ?Pemerintah pusat perlu meyakinkan Pemda untuk menjamin terlaksananya pembangunan pipanisasi gas ke rumah tangga,? imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas. Menurut Bahlil, upaya tersebut perlu dilakukan agar Indonesia tidak ketergantungan impor.

"Kita bikin Jargas. Jargas ini harus kita buat. Kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita," tegasnya.

Tantangan utama masih minimnya penggunaan gas bumi terutama untuk rumah tangga, kata Bahlil karena infrastrukturnya belum dibangun. Negara harus terlibat dalam upaya ini karena membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit.

"Karena pipanya nggak dibangun. Saya sudah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol gas bumi," ujarnya.

Terkait LPG, Bahlil menjelaskan, kebutuhannya saat ini mencapai 8 juta ton per tahun. Sementara produksi di dalam negeri hanya 1,7 ton per tahun. Maka mayoritas LPG bersumber dari impor. Untuk itu optimalisasi gas bumi perlu segera diwujudkan sebagai solusi.

Terlebih, peningkatan infrastruktur gas bumi ini sejalan dengan poin kedua dari Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu swasembada energi dan ekonomi hijau. Pada upaya swasembada energi, terdapat sejumlah poin penting seperti pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, serta memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Optimalisasi gas bumi ini juga merupakan bagian dari langkah menuju Visi Emas Indonesia 2045.