Mendagri Soroti Banyak Daerah di Sumatera yang Belum Cairkan Anggaran Pilkada
Mendagri Tito Karnavian menyoroti banyak daerah di Sumatera yang belum mencairkan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024. Daerah mana saja? Halaman all
(Kompas.com) 09/07/24 12:44 10186676
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian "mengabsen" satu-satu wilayah di Pulau Sumatera yang belum menyalurkan anggaran Pilkada 2024 dari APBD masing-masing ke KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri setempat.
Hal itu ia lakukan di dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
"Ini kesempatan bagi kami yang langka mengumpulkan se-Sumatera, semua stakeholder, tidak gampang dan sulit kita ulangi lagi," kata Tito dikutip siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam.
"Saya hanya memberikan apresiasi kepada yang sudah tuntas dan memberikan atensi kepada yang masih banyak utangnya," lanjut dia di hadapan para kepala daerah se-Sumatera serta pimpinan KPU-Bawaslu RI dan daerah.
Tito menyoroti situasi di Aceh yang masih jauh dari harapan.
Berdasarkan data Kemendagri per kemarin, Pemprov Aceh sudah menyalurkan 100 persen anggaran untuk KIP (Komisi Independen Pemilihan).
Akan tetapi, di tingkat kabupaten/kota, hanya Pemkab Simeulue, Aceh Tamiang, dan Langsa yang telah melakukan realisasi hampir 100 persen.
"Kesimpulan saya, di Aceh masih banyak problem. Meskipun di provinsinya beres, tapi di kabupaten/kota belum," kata Tito.
"Lalu Sumatera Barat hebat ini. KPU-nya sudah tidak ada utang, Bawaslu-nya tidak ada utang, tapi sama TNI dan Polri-ya belum dibayar semua itu," ungkap Tito.
Sorotan juga mengarah ke Provinsi Lampung. Pemprov Lampung hanya merealisasikan anggaran sejauh ini kepada KPU Lampung, itu pun masih kurang Rp 6 miliar.
"Bawaslu-nya masih utang besar Rp 40 miliar. Polri-nya belum dibayar. TNI-nya belum dibayar," ucap eks Kapolri itu.
"Di sini yang (utangnya) nol hanya Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung, yang sudah bayar. Yang lain, 13 (kabupaten) belum bayar tuntas KPUD, baru mencicil. Bawaslu-nya di sini satu pun tidak ada yang nol (utangnya), dari provinsi, kabupaten, kota," tegas Tito.
Ia lalu meminta Pj Gubernur Lampung yang baru, Samsudin, untuk segera merapatkan situasi ini. Menurut Tito, Samsudin menerima bola panas dari kepemimpinan sebelumnya. Tito juga mengeklaim siap menurunkan tim ke Lampung jika situasi terlalu sulit.
"Kalau Bapak kesulitan, kami akan turunkan tim dari Kemendagri untuk melihat anggaran mereka ke mana, kok tidak bayar. Satu-satunya provinsi yang belum membayar Bawaslu daerah adalah Lampung," ujar Tito.
Tito juga menyoroti wilayah lain yang realisasi anggarannya dianggap ganjil. Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, misalnya, anggaran untuk TNI dan Polri sama sekali belum dipenuhi dan pemerintahnya malah masih berutang kepada KPU dan Bawaslu.
"Nanti kita cek betul yang Empat Lawang ini ada apa, ada duit atau enggak. Kalau dia enggak ada duit, kita terpaksa harus bantu dengan Kemenkeu menyalurkan cepat DAU (dana alokasi umum) yang berikutnya, untuk bayar ini. Kalau uangnya ada, kenapa ditahan, itu problemnya," sebut Tito.