Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) per 20 September 2024 telah mencapai Rp37,43 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan realisasi anggaran untuk pesta demokrasi di daerah pada November mendatang, hampir rampung atau mencakup 99,75% dari pagu yang senilai Rp37,52 triliun.

“Berarti kita sudah sangat siap mengikuti Pilkada dan anggaran daerah telah dialokasikan dan diadministrasikan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Suahasil menjelaskan, pada dasarnya anggaran untuk Pilkada mengalir dari pusat ke daerah melalui APBD.

Kemudian daerah melakukan hibah Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawaslud). Di mana mekanismenya penggunaan naskah perjanjian hibah daerah.

KPUD tercatat pada periode ini telah merealisasikan anggaran hibah Pilkada senilai Rp28,7 triliun dari pagu Rp28,76 triliun atau mencakup 99,78%. Tersisa Rp0,06 triliun lagi anggaran yang belum mengalir.

Kemudian untuk Bawaslud, telah merealisasikan 99,66% anggarannya, yakni senilai Rp8,73 triliun dari pagu kesepakatan hibah senilai Rp8,76 triliun.

Membandingkan dengan bulan sebelumnya atau hingga 6 Agustus 2024, saat itu realisasi telah mencapai Rp34,57 triliun atau 92% dari kesepakatan hibah.

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2024 mencatatkan defisit Rp153,7 triliun.

Penerimaan negara sepanjang Januari—Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau setara 63,4% dari target penerimaan. Pada periode yang sama, realisasi belanja negara tercatat senilai Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari alokasi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani dugaan pelanggaran pada Pasal 71 Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

Sebelumnya, Pasal 71 tersebut di antaranya mengatur soal mutasi aparatur sipil negara (ASN) oleh kepala daerah jelang Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan laporan Pasal 71 UU Pilkada dari ayat 1-5 terkait petahana yang melakukan mutasi.

"[Laporan] sekarang masih berkutat pada pasal 71 ayat 1, 2, 3 4 dan 5 yang mengenai petahana yang melantik, ada satu dua kasus sudah masuk," ujarnya usai acara Sentra Gakkumdu di Ancol, Kamis (19/9/2024).

Dia menambahkan, laporan itu masih bisa belum ditetapkan melanggar unsur pidana, lantaran keputusannya baru diketok saat penetapan calon Pilkada pada (22/9/2024).

Pasalnya, hingga saat ini belum ada calon kepala daerah yang sudah ditetapkan untuk maju dalam Pilkada serentak 2024.

"Ada pelantikan tanggal 22 Maret yang kemudian masih ada, kemudian setelah tanggal 22 baru jelas petahana yang maju ini apakah menjadi calon atau tidak. Kalau tidak menjadi calon kan, tidak terkait dalam dalam peraturan ini, pidana ya," tambahnya.

Dia juga memetakan bahwa saat ini dugaan pelanggaran tindak Pilkada ini tersebar di sejumlah daerah, yakni Sulawesi Utara, Jawa Tengah hingga Bali.

"Ada di beberapa tempat, ada di Sulawesi Utara ada di Jawa Tengah ada di Sumatera Kepulauan Riau dan juga di Nusa tenggara Timur dan juga NTB dan beberapa wilayah di Bali misalnya itu yang terjadi. Dan kita tunggu hasil penetapan kepala daerah," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan pada 27 November 2024 mencapai Rp 37,52 triliun. Anggaran itu berasal dari hibah daerah yang nantinya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Jadi seolah-olah Pemda kasih ke pusat, tapi itu sebetulnya untuk pemilihan di daerah masing-masing," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Sampai 6 Agustus 2024, anggaran tersebut telah terkumpul Rp 34,57 triliun atau 92% dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk daerah yang belum menyetorkan, kata Sri Mulyani, Kemenkeu otomatis akan langsung memotong dari jumlah kewajiban transfer ke daerah.

"Kalau mereka sudah ada NPHD tapi belum juga transfer padahal Pilkadanya sudah dekat, kami akan langsung memotong transfer yang akan kita transfer kepada masing-masing daerah sehingga make sure Pilkada bisa berjalan dalam hal ini Rp 37,52 triliun anggaran yang harusnya dikeluarkan," ucapnya.

Lebih rinci dijelaskan, hibah kepada KPU saat ini telah terkumpul Rp 26,85 triliun. Jumlah itu setara dengan 93% dari total kebutuhan KPU untuk Pilkada senilai Rp 28,76 triliun.

Sementara Bawaslu akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 8,76 triliun. Saat ini baru terkumpul Rp 7,72 triliun atau 88% dari kebutuhan Pilkada.

"Ini harusnya bisa diselesaikan sebelum Pilkada jalan," harap Sri Mulyani.

(aid/rrd)

SERUAN Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) patut diapresiasi. Seruan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak di Nusa Dua, Bali, Selasa, 30 Juli 2024.

Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu. Pelanggaran-pelanggaran pada Pemilu 2024 justru diawali oleh penyalahgunaan kekuasaan. Masih segar dalam ingatan kita, betapa Pemilihan Presiden 2024 yang sarat dengan pelanggaran netralitas berlangsung relatif masif. Pelanggaran tersebut sudah dimulai bahkan sebelum pemilu digelar.

Isu dan imbauan untuk menjaga netralitas, ketika itu, juga digaungkan terus-menerus. Namun, pada saat bersamaan dilanggar terus-menerus. Seolah tidak ada korelasi antara anjuran dan fakta di lapangan. Tidak mengherankan bila sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu paling brutal. Itu menjadi pukulan telak bagi demokrasi.

Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk keadilan pemilu mencatat ada tujuh macam tindakan pelanggaran. Pertama, dukungan aparatur sipil negara (ASN) terhadap salah satu kandidat (38 kasus), kampanye terselubung (16 kasus), dukungan terhadap kandidat tertentu (14 kasus), politisasi bansos (8 kasus). Selanjutnya, dukungan pejabat terhadap kontestan tertentu (9 kasus), penggunaan fasilitas negara (5 kasus), dan dukungan penyelenggara negara terhadap kontestan tertentu (2 kasus). Semua pelanggaran itu bahkan disebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu terlihat dari pihak yang terlibat pelanggaran, mulai tingkat kekuasaan terendah hingga tertinggi, serta banyaknya pelanggaran yang terjadi secara kasatmata.

Bahkan, Gardu Pemilu Jaringan Gusdurian mencatat terjadi 105 dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye sampai 8 Februari 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 58 di antaranya terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.

Baca Juga:Politik Utang Budi Dinilai Faktor Penghambat Netralitas di Pilkada 2024

Dengan banyaknya pelanggaran tersebut, sudah sepatutnya pemangku kekuasaan berkaca diri. Di sisi lain, Menko Polhukam sebagai bagian dari pemangku kekuasaan mestinya juga memastikan bahwa jajaran pemerintahan menjaga netralitas itu. Bukan hanya berkoar ke sana kemari untuk mengajak pihak lain menjunjung netralitas.

Apalagi dalam Pilkada 2024 nanti bakal banyak pasangan kandidat gubernur, wali kota, atau bupati yang mengandalkan kedekatan mereka dengan keluarga penguasa. Hal itu sudah ditunjukkan oleh beberapa kandidat dengan menggandeng keluarga pemegang kuasa dalam kampanye mereka.

Sikap tidak netral yang ditunjukkan oleh presiden, jajaran kekuasaan, dan pihak-pihak terkait dengannya akan sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ketidaknetralan itu bisa mengganggu kondusivitas kontestasi yang seharusnya berjalan demokratis.

Apalagi pilkada bakal banyak melibatkan warga masyarakat akar rumput yang mudah tersulut. Karena itu, penguasa dan penyelenggara negara harus menunjukkan teladan netralitas tersebut. Tidak sekadar aktif menyebar imbauan, jangan pula sekadar omon-omon.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG - - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Nusa Tenggara segera penuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024. Ini perlu diperhatikan lantaran tahap pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan segera dibuka, sehingga ketersediaan anggaran diperlukan.

Mendagri menegaskan, ketersediaan anggaran merupakan faktor terpenting suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Tanpa dukungan anggaran, Pilkada 2024 bakal sulit terlaksana dengan baik. “Yang paling utama sekali dan paling penting sekali adalah masalah anggaran,” jelas Mendagri saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali & Nusa Tenggara yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Pemda berperan penting dalam menyediakan anggaran Pilkada Serentak 2024. Sebab dukungan anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kecuali empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Adapun kebutuhan anggaran ini diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dengan penyelenggara Pilkada maupun pihak keamanan.

Sebagai upaya memastikan anggaran tersedia, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2024 pada 24 Januari 2023 kepada seluruh kepala daerah. Surat tersebut salah satunya mengatur tahap penyaluran realisasi NPHD, yakni 40 persen dari APBD tahun 2023 dan 60 persen APBD 2024. Namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak berjalan di sejumlah daerah. Karena itu, Mendagri terus mendorong daerah agar segera merealisasikan anggaran Pilkada.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyebutkan jumlah Pemda yang belum menyalurkan anggaran Pilkada maupun menandatangani NPHD terutama dengan TNI dan Polri. “Saya mohon betul juga untuk TNI dan Polri ini juga harus proaktif untuk menghubungi Pemdanya, di samping dari Kemendagri juga akan nge-push sedikit Pemdanya untuk NPHD-nya ditandatangani berapa kebutuhannya,” jelasnya.

Di lain sisi, Mendagri mengapresiasi Pemda se-Provinsi Bali yang telah menyelesaikan seluruh kebutuhan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan NPHD. Mendagri mengaku baru kali ini mendapati seluruh daerah dalam satu provinsi telah menyelesaikan penyaluran anggaran Pilkada, baik kepada penyelenggara maupun pihak keamanan.

“Untuk Provinsi Bali tadi sudah kami sampaikan, dari data ini kita lihat, kita baca saja sisa anggaran [Pilkada Serentak 2024] sudah nol semua,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian "mengabsen" satu-satu wilayah di Pulau Sumatera yang belum menyalurkan anggaran Pilkada 2024 dari APBD masing-masing ke KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri setempat.

Hal itu ia lakukan di dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

"Ini kesempatan bagi kami yang langka mengumpulkan se-Sumatera, semua stakeholder, tidak gampang dan sulit kita ulangi lagi," kata Tito dikutip siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam.

"Saya hanya memberikan apresiasi kepada yang sudah tuntas dan memberikan atensi kepada yang masih banyak utangnya," lanjut dia di hadapan para kepala daerah se-Sumatera serta pimpinan KPU-Bawaslu RI dan daerah.

Tito menyoroti situasi di Aceh yang masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data Kemendagri per kemarin, Pemprov Aceh sudah menyalurkan 100 persen anggaran untuk KIP (Komisi Independen Pemilihan).

Akan tetapi, di tingkat kabupaten/kota, hanya Pemkab Simeulue, Aceh Tamiang, dan Langsa yang telah melakukan realisasi hampir 100 persen.

"Kesimpulan saya, di Aceh masih banyak problem. Meskipun di provinsinya beres, tapi di kabupaten/kota belum," kata Tito.

"Lalu Sumatera Barat hebat ini. KPU-nya sudah tidak ada utang, Bawaslu-nya tidak ada utang, tapi sama TNI dan Polri-ya belum dibayar semua itu," ungkap Tito.

Sorotan juga mengarah ke Provinsi Lampung. Pemprov Lampung hanya merealisasikan anggaran sejauh ini kepada KPU Lampung, itu pun masih kurang Rp 6 miliar.

"Bawaslu-nya masih utang besar Rp 40 miliar. Polri-nya belum dibayar. TNI-nya belum dibayar," ucap eks Kapolri itu.

"Di sini yang (utangnya) nol hanya Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung, yang sudah bayar. Yang lain, 13 (kabupaten) belum bayar tuntas KPUD, baru mencicil. Bawaslu-nya di sini satu pun tidak ada yang nol (utangnya), dari provinsi, kabupaten, kota," tegas Tito.

Ia lalu meminta Pj Gubernur Lampung yang baru, Samsudin, untuk segera merapatkan situasi ini. Menurut Tito, Samsudin menerima bola panas dari kepemimpinan sebelumnya. Tito juga mengeklaim siap menurunkan tim ke Lampung jika situasi terlalu sulit.

"Kalau Bapak kesulitan, kami akan turunkan tim dari Kemendagri untuk melihat anggaran mereka ke mana, kok tidak bayar. Satu-satunya provinsi yang belum membayar Bawaslu daerah adalah Lampung," ujar Tito.

Tito juga menyoroti wilayah lain yang realisasi anggarannya dianggap ganjil. Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, misalnya, anggaran untuk TNI dan Polri sama sekali belum dipenuhi dan pemerintahnya malah masih berutang kepada KPU dan Bawaslu.

"Nanti kita cek betul yang Empat Lawang ini ada apa, ada duit atau enggak. Kalau dia enggak ada duit, kita terpaksa harus bantu dengan Kemenkeu menyalurkan cepat DAU (dana alokasi umum) yang berikutnya, untuk bayar ini. Kalau uangnya ada, kenapa ditahan, itu problemnya," sebut Tito.