Mendagri Pastikan Pilkada Jalan Terus Selama Anggaran Digelontorkan
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Pilkada 2024 di wilayah Sumatera masih jauh dari target. Halaman all
(Kompas.com) 10/07/24 05:27 10269717
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa Pilkada 2024 akan terus berjalan dan tak terganggu, selama pemerintah menggelontorkan anggaran untuk menggelar hajat itu.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
"Ada pertanyaan kemarin apakah pilkada akan jalan segala macam, tetap bisa jalan tidak ada masalah, selagi piti dan fulus itu ada. Itu yang penting," kata Tito dikutip siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam.
"Saya mohon betul rekan gubernur, baik definitif maupun pj, dari data ini tolong di-follow up untuk rapat lanjutan. Kami akan follow up. Tiap bulan kami pasti mengecek. Kita harus yakinkan sesegera mungkin 100 persen. Kalau sudah 100 persen, KPU dan Bawaslu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kegiatan," ungkap dia.
Pernyataan ini dilontarkan Tito karena realisasi anggaran Pilkada 2024 di wilayah Sumatera masih jauh dari target.
Sebagai informasi, berbeda dengan Pemilu 2024 yang bersumber dari APBN, pendanaan Pilkada 2024 bersumber dari APBD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
"Ada kepala-kepala daerah yang habis masa jabatan, dan mereka yang habis masa jabatan di tahun 2023 dilempar bolanya (anggaran) kepada pj (penjabat kepala daerah) di tahun 2024. Bola panasnya untuk memenuhi anggaran itu terpaksa dikerjakan oleh PJ dengan melihat turunan dari anggaran yang ada," jelas dia.
Sejak tahun lalu, Kemendagri telah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.
Tito menjelaskan, ini merupakan siasat supaya pemerintah daerah (pemda) tak mengalami beban anggaran terlalu besar.
"Karena ada daerah-daerah yang uangnya minim dan hanya mengandalkan dari pemerintah pusat seperti Nias dan daerah-daerah pemekaran baru, PAD-nya (pendapatan asli daerah) kecil," sebut dia.
"Daerah-daerah yang baru mengandalkan dari pemerintah pusat sehingga uangnya sudah habis untuk belanja pegawai dan begitu ada biaya besar untuk pilkada kelabakan," terang Tito.
Namun, faktanya, realisasi minim juga ditemukan di beberapa kota besar.
Untuk Kota Medan, misalnya, Tito menegur Wali Kota Medan yang juga ipar Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, lantaran realisasi anggaran Pilkada 2024 bahkan belum mencapai 50 persen.
Eks Kapolri itu mengamini, pemenuhan anggaran untuk Pilkada memang menjadi masalah rumit sejak pilkada sebelumnya.
Ia memberi contoh, pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, dia harus rutin berkeliling ke daerah-daerah untuk "menggedor" satu per satu pemda merealisasikan anggaran pilkada yang telah disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Dalam data Kemendagri per 8 Juli 2024, baru 85 dari 164 pemda di Sumatera yang telah 100 persen memenuhi realisasi anggaran Pilkada 2024 untuk KPU setempat.
Sementara itu, masih tersisa 48,2 persen atau 79 pemda lainnya di Sumatera yang belum sepenuhnya merealisasikan anggaran Pilkada 2024 untuk KPU setempat, sehingga masih menyisakan dana untuk dicairkan.
Pada sisi pengawasan, dari data yang sama, baru 78 dari 164 pemda di Sumatera yang telah 100 persen memenuhi realisasi anggaran Pilkada 2024 untuk Bawaslu/Panwaslu setempat.
Sebanyak 86 pemda baru mencairkan sebagian anggaran untuk Bawaslu/Panwaslu, sedangkan 23 pemda se-Provinsi Aceh sama sekali belum meneken NPHD dengan Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota.