Wapres Pastikan Pemerintah Beri Perhatian Khusus untuk Pembangunan Papua
Wapres Ma'ruf mengakui bahwa wilayah Indonesia timur, khususnya Papua, masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan hingga layanan kesehatan. Halaman all
(Kompas.com) 10/07/24 14:53 10313101
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengatakan, pemerintah bakal terus memberi perhatian untuk pembangunan wilayah Papua.
Pasalnya, ia mengungkapkan, Indonesia dihadapkan pada persoalan pemerataan pembangunan manusia, terutama dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah terpencil termasuk Papua.
"Daerah-daerah di kawasan timur Indonesia terutama di wilayah Papua, masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan dan juga kesenjangan ekonomi," kata Ma\'ruf saat memberikan kuliah umum kepada peserta PPRA LXVI dan PPRA LXVII Lemhanas RI, dikutip dari siaran YouTube Wapres RI, Rabu (10/7/2024).
"Untuk itu pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus pada pembangunan di wilayah ini dengan mengakselerasi pembangunan dan memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat Papua," ucapnya.
Ia menuturkan, saat ini pemerintah telah membentuk badan pengarah Papua sebagai bagian upaya percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Badan ini, kata dia, akan mengkoordinasikan program pembangunan sesuai dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua yang sudah diluncurkan di Sorong bulan lalu.
Pembangunan Papua akan dilakukan dengan melibatkan orang asli Papua dan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta keamanan sehingga mampu memberikan manfaat nyata.
"Program-program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara wilayah di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional," ucapnya.
Lebih lanjut, Ma\'ruf memastikan, pemerintah akan melanjutkan program-program pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.
Terlebih saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan kompleks seperti ketidakpastian geopolitik global, perubahan iklim, ancaman kesehatan yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi, serta risiko keamanan siber yang akan mempengaruhi ketahanan nasional.
"Pemerintah akan terus memastikan bahwa program-program pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," jelasnya.