Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi terkait dengan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Teranyar, penyidik KPK melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti terkait dengan dugaan korupsi itu di Kantor Setda Papua, Senin (4/11/2024).

"Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Dan selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik saat penggeledahan, lanjut Tessa, lalu dikonfirmasi ke sejumlah saksi. Mereka diperiksa di Polda Papua, Jumat (8/11/2024).

Terdapat delapan saksi yang hadir dalam pemeriksaan yaitu di antaranya Staf Bendahara Pemprov Papua Muhajir Suronoto serta Direktur CV Walibhu Irianti YY Telenggen Yoman. Kemudian, ada tiga orang swasta masing-masing yaitu Frederik Banne, Astract Bona dan Yulce Wenda.

Selain itu, terdapat empat PNS yang ikut diperiksa yakni Jhon Kennedy Thesia, Sahar, Anies Liando serta Magdalena Widayati.

"[Saksi] didalami terkait dengan dana operasional kepala daerah dan wakil provinsi Papua 2020-2022," ujar Tessa pada keterangan terpisah.

KPK masing belum mengungkap secara terperinci kasus tersebut. Namun, diduga terjadi kerugian keuangan negara pada dugaan korupsi dana operasional kepala daerah di Papua yang berasal dari anggaran negara itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sempat menyampaikan tengah mendalami dugaan korupsi itu pada 2023 lalu. Pada saat itu, lembaga antirasuah juga tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat gubernur saat itu, Lukas Enembe.

Pada Juni 2023, KPK menyampaikan bahwa dana operasional yang dialokasikan untuk Lukas yakni mencapai Rp1 triliun. Terdapat dugaan bahwa dana operasional yang berasal dari APBD Papua itu turut dipakai olehnya untuk berjudi di luar negeri.

"Dari sisi aliran dana itu yang mungkin bisa kita lihat sebagian besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi. Dari mana dana-dana itu diperoleh sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD," terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers, Senin (26/6/2023).

Meski demikian, Lukas meninggal dunia saat masih mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan pengadilan terhadapnya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Soebroto pada Desember 2023.

Pada saat itu, Lukas dijatuhi vonis delapan tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama. Hukuman itu lalu diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta di tingkat banding menjadi 10 tahun. Di sisi lain, dia juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang.

JAYAPURA, iNews.id - Aske Mabel, mantan anggota Polres Yalimo, menjadi target operasi Satgas Ops Damai Cartenz. Respons tegas ini menyusul beredar video deklarasi Aske Mabel sebagai Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Yalimo.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, sosok dalam video tersebut tampak mendeklarasikan diri sebagai panglima OPM atau dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yalimo itu memperkuat dugaan keterlibatannya dalam aksi kriminal bersenjata di Papua. 

“Sosok dalam video yang beredar ini diduga kuat memiliki kemiripan dengan mantan anggota Polres Yalimo, Aske Mabel. Karena itu, upaya penegakan hukum akan kami lakukan,” ujar Brigjen Faizal dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Bayu Suseno menyampaikan, telah melakukan investigasi mendalam atas video tersebut. 

“Aske Mabel akan menjadi target utama dalam penegakan hukum oleh Operasi Damai Cartenz-2024 serta berlanjut pada Operasi Damai Cartenz-2025 mendatang,” ucap Kombes Bayu.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, JAKARTA – Tanah Papua tak hanya kaya akan sumber daya alam emasnya, namun juga ada segudang potensi dari calon generasi emas yang belum terjamah pendidikan merata. Anak-anak di Papua sejatinya memiliki mimpi besar, namun sulitnya akses ke pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.

Setidaknya, itulah kesaksian dari Diana Cristiana Da Costa, yang mengabdikan hidupnya menjadi seorang guru muda dalam program Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT) di Kampung Atti, Kabupaten Mappi, Papua Selatan sejak 2018 silam.

Pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua, Diana mengisahkan perjuangannya untuk sampai ke tempatnya mengajar yang harus menempuh perjalanan kurang lebih satu hari dari pusat kota, menyusuri sungai dengan perahu kayu, hingga berjalan kaki melintasi hutan.

Diana mengemban tugas untuk mengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri Atti, satu-satunya sekolah di Kampung Atti. Perlu diketahui, ada sekitar 200 kepala keluarga di Kampung Atti, namun banyak anak yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tua mencari makan di hutan.

Aktivitas belajar-mengajar memang sudah terhenti lama sebelum Diana tiba, karena guru dari luar jarang datang. Bahkan, siswa kelas 6 SD belum bisa membaca maupun menulis.

Perbesar

Guru Diana bersama murid-muridnya di tepi sungai / dok.pribadi

"Jadi, anak-anak ini dulunya tidak bisa membaca, menulis, atau berhitung. Maka, kami mengisi sekolah-sekolah yang dulunya kosong, dengan adanya program GPDT ini, maka sekolah itu yang dulunya 'mati suri', menjadi aktif kembali, dan pembelajarannya bisa dibilang sudah 80% efektif," jelas Diana kepada Bisnis, dikutip Jumat (8/11/2024).

Proses adaptasi Diana untuk mengajar di pedalaman Papua itu pun tidaklah mudah. Perlu waktu setidaknya dua tahun untuk mengajarkan baca tulis, serta mengubah pola pikir masyarakat di Kampung Atti mengenai pentingnya pendidikan. Tak patah arang, Diana pun terus merajut asa dari anak-anak Kampung Atti untuk memiliki cita-cita setinggi mungkin.

"Sebenarnya dulu mereka tidak tahu apa itu cita-cita. Tetapi, dengan adanya Program Guru Penggerak Daerah Terpencil ini, kami mengajarkan mereka tentang arti sebuah mimpi. Jadi, sekarang mereka itu punya mimpi untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada yang bermimpi menjadi dokter, suster, bupati, bahkan guru," tuturnya.

Sebagai gambaran, SD Negeri Atti memiliki tiga ruang kelas yang serba terbatas. Para siswa duduk di lantai, lantaran terbatasnya jumlah bangku dan meja di sana. Sehari-hari, Diana fokus mengajarkan baca-tulis, berhitung, dan nasionalisme.

Setelah kehadiran Diana dan dua rekannya dari program GPDT, anak-anak Kampung Atti mulai bisa membaca dan menulis, serta mulai banyak murid-murid Diana yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

'Barang Mewah' Bernama Pendidikan

Sebagai tenaga pengajar yang mengabdi di pelosok Papua, menurut Diana, pendidikan merupakan barang mewah yang masih sukar diakses oleh anak-anak Papua, terkhusus di Kampung Atti.

Terbukti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Indikator Pendidikan Papua tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 31,02% penduduk usia 15 tahun ke atas belum atau bahkan tidak pernah sekolah, sedangkan 3,36% penduduk lainnya tidak punya ijazah SD.

Selanjutnya, penduduk tamatan SD tercatat sebanyak 14,30%, disusul tamatan SMP sebanyak 18,07% dan tamatan SMA 24,56%. Hanya 8,68% penduduk Papua yang berhasil tamat perguruan tinggi.

"Sejak mereka SD, kami selalu mendoktrin mereka untuk terus bermimpi yang tinggi. Karena kalau mereka hanya bermimpi sebatas tamat SD, lalu putus sekolah, akan sulit untuk menjadi orang sukses. Nanti hidup mereka hanya sebatas sampai di sini saja," tuturnya.

Perjuangan Diana untuk mencerdaskan generasi bangsa itu tentu saja tak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, menurutnya kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia saat ini tidak kontekstual dengan kondisi secara riil di provinsi paling timur Tanah Air itu.

“Sangat tidak kontekstual. Ini contoh paling sederhananya, bagaimana kita mengajarkan anak-anak masuk ke perpustakaan untuk membaca? Sedangkan anak-anak di sana tidak mengerti perpustakaan itu apa? Di sana tidak ada bentuk perpustakaan,” jelasnya.

Terlebih, sulitnya akses internet juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Diana dan rekan-rekan sesama guru di Kampung Atti. Tentu saja, kondisi di sana sangat timpang dibandingkan sekolah-sekolah di Pulau Jawa.

“Berarti selama ini orang-orang hanya melihat bahwa Pulau Jawa dan Jakarta itu hanya sebagai suatu kemegahan saja. Tetapi di Papua sama sekali tidak tersentuh,” kata Diana.

Harapan untuk Pemerintahan Baru

Dengan segala tantangan yang ada, Diana menaruh harapan kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa membenahi sistem pendidikan agar lebih merata hingga ke ujung paling timur Indonesia.

Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk menteri baru di bidang pendidikan untuk menggantikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Ada tiga menteri yang ditunjuk Presiden Prabowo untuk menangani bidang pendidikan dan kebudayaan. Pertama, Prof. Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan.

Adapun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji ulang penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN).

Harapan Diana sederhana, dia hanya ingin pemerintah menaruh perhatian lebih untuk para murid, tenaga pengajar, maupun fasilitas pendidikan di Papua, agar pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia itu tidak lagi dianggap sebagai “barang mewah” oleh masyarakat di Tanah Papua.

“Harapan saya ya cobalah sekali-sekali pemerintah datang ke pedalaman Papua untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Karena kalau mereka hanya terima datanya dari kursi Ibu Kota memang agak susah. Nanti tidak akan nyambung dengan kami yang mengalami langsung di lapangan,” pungkasnya.

Perbesar

Suasana belajar mengajar di Kampung Atti, Papua / dok.pribadi

Perjuangan Diana mencerdaskan generasi bangsa di tanah Papua itu pun layak mendapatkan apresiasi. Salah satunya, Diana menerima apresiasi 14th SATU Indonesia Awards 2023 oleh emiten konglomerasi PT Astra International Tbk.

Tepat setahun yang lalu, pada November 2023, PT Astra International Tbk. mengapresiasi lima pemuda-pemudi yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan masyarakat melalui lima bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, lingkungan dan teknologi serta satu kategori kelompok yang mewakili kelima bidang tersebut.

“Begitu banyaknya anak muda Indonesia, yang tersebar dari ujung barat Sumatra hingga ujung timur Papua, dengan segala keterbatasannya, yang memiliki semangat dan inovasi yang luar biasa untuk membuat perubahan positif bagi masyarakat sekitarnya,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro dalam sambutannya kala itu.

Di bidang pendidikan, penghargaan diberikan kepada pemudi asal Papua, Diana Cristiana Dacosta Ati. Selanjutnya, penghargaan di bidang kesehatan diberikan kepada seorang bidan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu Theresia Dwiaudina Sari Putri, Kemudian di bidang Kewirausahaan ada Alan Efendhi dan bidang Teknologi Reza Permadi. Sementara untuk kategori Kelompok, penghargaan diberikan kepada Rengkuh Banyu Mahandaru.

Para penerima apresiasi 14th SATU Indonesia Awards 2023 itu mendapatkan dana bantuan kegiatan sebesar Rp65 juta dan juga pembinaan kegiatan yang dapat dikolaborasikan dengan kontribusi sosial berkelanjutan Astra, seperti Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menggeledah Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua pada Senin (4/11/2024).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya paksa itu dilakukan terkait penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dana operasional dan program peningkatan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Adapun kasus ini menyangkut dugaan korupsi dana operasional mendiang Gubernur Papua Lukas Enembe yang disebut mencapai Rp 1 triliun selama 2019-2022. Dana itu paling banyak digunakan untuk belanja makan dan minum.

“Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Tessa mengatakan, penyidik akan melanjutkan pengusutan kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi.

Ia meminta publik menunggu perkembangan berikutnya dari satuan tugas (Satgas) penyidikan yang menangani kasus tersebut.

“Selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi,” tutur Tessa.

Pada hari ini, penyidik juga memanggil 10 orang untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait dugaan rasuah ini di Markas Polda Papua.

Berdasarkan informasi dari pihak internal KPK, mereka adalah istri mendiang Lukas Enembe, Yulce Wenda dan anak mendiang Lukas, Astract Bona.

Kemudian, staf bendahara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Muhajir Surono, honorer bendahara pembantu Setda Nopiles Gombo, dan pihak swasta bernama Fredrik Banne.

Lalu, Direktur PT Walibhu Irianti YY Tenggen Yoman, pegawai negeri sipil (PNS) bernama Jhon Kennedy Thesia, Sahar, Anies Liando, dan Magdalena W Widayati.

Pada 26 Juni 2023 lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, Lukas diduga menyalahgunakan dana operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Alex, kebanyakan uang itu disebut digunakan untuk makan dan minum. Penyidik telah menemukan ribuan kuitansi pembelian makan dan minum yang diduga fiktif.

“Belanja makan minum, bayangkan kalau Rp 1 triliun itu sepertiganya digunakan untuk belanja makan minum itu satu hari berarti Rp 1 miliar untuk belanja makan minum,” ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

(shc/ara)

Jakarta -

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dirinya berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi saat menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Gibran di depan para pejabat daerah yang hadir di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024.

Gibran memaparkan sewaktu dirinya menjadi Wali Kota Solo pertumbuhan ekonomi melonjak dari awalnya minus 1,74% naik menjadi 6,25%.

"Bapak ibu perlu kerja keras semua. Dulu waktu saya dilantik menjadi wali kota, pada waktu COVID-19 pertumbuhan ekonomi Solo minus 1,74%. Kita kerja keras, kerja sama dengan TPID, dari minus 1,74% lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi ini butuh kerja keras kita semua," ungkap Gibran dalam acara yang dihelat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan beberapa kepala daerah juga sudah berhasil menggenjot pertumbuhan ekonominya. Misalnya saja, Provinsi Papua Barat, ekonominya melonjak karena pertumbuhan ekspor LNG.

Kemudian, ada juga Sulawesi Tengah yang berhasil mendongkrak ekonominya karena hilirisasi nikel. Ada juga Provinsi Maluku yang berhasil naik ekonominya karena menggenjot sektor pertanian sekaligus perdagangan.

Anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu meminta agar semua pejabat daerah bekerja keras untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Dia menekankan Prabowo sudah meminta agar pertumbuhan ekonomi hingga 8% bisa dicapai secara nasional.

"Sekali lagi ini target dari Presiden Prabowo sudah jelas 8%" tegas Gibran.

(hal/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

"Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. "Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan," tuturnya.

Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

"Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan," ucapnya.

Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk."Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi," ucapnya.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

IDXChannel - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah telah menyiapkan 10 lokasi di Papua sebagai tujuan para transmigran.

Secara rinci, 10 lokasi tersebut berada di Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama 2 wilayah, Kota Manokwari, Kabupaten Fakfak 2 wilayah, Jayapura, Kabupaten Keerom, dan 2 wilayah di Merauke.

"Visi besar bapak Presiden soal transmigrasi ada 2, pertama kesejahteraan, kedua kesatuan. Ini ibarat 2 sisi mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Harus menjadi satu," kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Rabu (7/11/2024).

Pada kesempatan itu, Iftitah menegaskan program transmigrasi era Prabowo berbeda dari era Soeharto. Perbedaan ini terletak dari skema pengiriman transmigran.

Jika pada era Soeharto pemerintah mengirim langsung penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, transmigrasi era Prabowo lebih menunggu permintaan kebutuhan SDM dari Pemerintah Daerah wilayah tujuan transmigrasi.

"Itu sudah tidak seperti zaman orde baru lagi, jadi harus ada KSAD (kerja sama antar daerah), jadi Pemda setempat menyediakan lahan, kemudian meminta kepada Pemda yang akan mengirim transmigran," kata Iftitah.

Menurutnya, permintaan ini berkaitan dengan kebutuhan SDM di sektor industri. Sehingga para transmigran yang akan dikirim nantinya akan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah tujuan.

"Ada 3 yang akan kita lengkapi, pertama pengetahuannya, karakternya, dan keterampilannya, itu yang akan dilengkapi (calon transmigran)," tutur Iftitah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan program transmigrasi khusus di Papua akan mengutamakan perpindahan penduduk lokal.

"Membaca transmigrasi hari ini harus utuh dalam konteks ruang dan waktu. Jadi tidak berorientasi pada konsep pemindahan penduduk dari Jawa misalnya ke Papua. Tapi lebih diarahkan pada bagaimana memobilisasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut," kata AHY.

"Tidak hanya antar pulau, tapi bisa juga di pulau yang sama, tetapi kita bisa mendistribusikan pendudukan. Harapannya bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di sebuah daerah," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Jakarta: Proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan menuai sorotan publik setelah muncul kabar adanya penolakan dari masyarakat adat setempat. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas membantah hal tersebut dan memastikan bahwa proyek ini didukung oleh warga lokal.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024, Amran menyatakan telah melakukan pengecekan langsung di Papua Selatan, khususnya di Merauke, sebanyak delapan kali, dan tidak menemukan adanya penolakan dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat di Distrik Kurik bahkan sangat antusias untuk segera melaksanakan program cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.
Baca juga: K/L Terkait Diminta Bantu Kementan Kejar Swasembada Pangan dalam 4 Tahun

Amran menambahkan, dukungan dari masyarakat disebabkan oleh fasilitas yang disediakan pemerintah dalam proyek cetak sawah ini, termasuk alat mesin pertanian (alsintan), bibit, dan perbaikan saluran irigasi yang diberikan secara gratis. “Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis,” tegasnya.

Kekhawatiran Masyarakat Adat

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Edoardus Kaize, mengungkapkan adanya pro-kontra dalam proyek tersebut. Menurutnya, keberatan dari masyarakat adat muncul karena kurangnya keterlibatan mereka sejak awal proyek.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," ujar Edoardus.

Edoardus juga mengingatkan bahwa sagu merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Papua, bukan beras. Dia berharap proyek cetak sawah ini memperhatikan keberadaan lahan sagu yang ada, dan menyarankan agar komoditas pangan selain beras, seperti sagu, tetap dikembangkan di Papua Selatan.

"Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," tambahnya.

Pendekatan Komprehensif

Menanggapi kekhawatiran DPR, Menteri Amran menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan lokal, sembari memastikan proyek berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah dan pemenuhan pangan yang lebih beragam, diharapkan proyek cetak sawah ini dapat berjalan tanpa hambatan di Papua Selatan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta -

Proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan disebut mengalami penolakan dari masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah.

Dia mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Hal itu menjawab keterangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize. Edoardus mengatakan pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana proyek cetak sawah. Namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," katanya.

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Edoardus juga menyebut bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize mengatakan ada protes dari masyarakat adat di Papua Selatan terkait proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha). Pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana cetak sawah, namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Mentan Bantah Ada Penolakan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Lalu, Edoardus kembali menanggapi bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

(ada/ara)

JAKARTA, investor.id – Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6% pada kuartal III-2024. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,94%. Provinsi Maluku dan Papua memberikan kontribusi sebesar 2,66% ke pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024.

“Pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua utamanya didorong oleh pertumbuhan di Provinsi Papua Barat dimana sumber pertumbuhan ekonomi untuk Maluku dan Papua ini ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Selasa (5/11/2024).

Jika dirinci provinsi yang menyokong pertumbuhan ekonomi di kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua adalah Papua Barat (3,77%), Papua (0,92%), Maluku (0,66%), Maluku Utara (0,65%). Sumber pertumbuhan utama Pulau Maluku-Papua adalah industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi untuk provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi mencapai 5,87% dan memberikan kontribusi 7,23% pada kuartal III-2024. Bila dirinci pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi terbagi dalam Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,27%, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,09%, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,66%; Provinsi Sulawesi Utara 0,61%; Provinsi Gorontalo sebesar 0,15%; dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,09%.

“Sumber pertumbuhan utama Sulawesi adalah industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan,” terang Amalia.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,28% dan memberikan kontribusi sebesar 2,82% pada kuartal III-2024. Bila dirinci pertumbuhan provinsi Bali dan Nusa Tenggara terbagi dalam Provinsi Bali sebesar 2,55%, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,93%, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,8%.

“Sumber pertumbuhan utama dari wilayah Bali Nusra adalah akomodasi dan makan minum; pertambangan dan penggalian; dan perdagangan,” kata Amalia.

Kontribusi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan sebesar 5,2% dengan andil 8,15% ke pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024. Bila dirinci terbagi dalam Kalimantan Timur sebesar 2,89%, Kalimantan Selatan sebesar 0,78%, Kalimantan Barat sebesar 0,74%, Kalimantan Tengah sebesar 0,5%, Kalimantan Utara sebesar 0,29%.

“Penyumbang utama pertumbuhan di Pulau Kalimantan adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian kemudian konstruksi dan perdagangan,” terang Amalia.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92% dan memberikan kontribusi terbesar yaitu 56,84% pada kuartal III-2024 Bila dirinci terbagi dalam Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,37%, Provinsi Jawa Timur sebesar 1,26%, Provinsi Jawa Barat sebesar 1,12%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,75%, Provinsi Banten sebesar 0,34%, dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,08%.

“Sumber pertumbuhan utama Pulau Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi,” terang dia.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera adalah 4,48% dan memberikan kontribusi sebesar 22,3% ke pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024. Angka ini terbagi dalam Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,2%, Provinsi Riau sebesar 0,74%, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,71%, Provinsi Lampung sebesar 0,51%, Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,37%, Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,31%, Provinsi Aceh sebesar 0,29%, Provinsi Jambi sebesar 0,26%, dan Provinsi Bengkulu sebesar 0,09%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News