Eriko Sotarduga: PDI-P, PKS, dan PKB Tak Ada yang Ngotot Jadi Gubernur Jakarta
Menurut Eriko, sikap itu sangat baik demi terciptanya kerja sama politik antara PDI-P dengan PKS dan PKB. Halaman all
(Kompas.com) 11/07/24 11:08 10407147
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menilai, partainya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ngotot menjagokan seseorang sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
Menurut Eriko, sikap itu sangat baik demi terciptanya kerja sama politik antara PDI-P dengan PKS dan PKB.
"PKS, PKB, dan saya lihat PDI-P, tidak ada yang ngotot jadi gubernur. Di sinilah menurut saya PKB, PDI-P, PKS tidak ego. Tinggal sekarang bicara, mana yang paling mungkin menang," ujar Eriko dalam acara Satu Meja Kompas TV, Rabu (11/7/2024).
Eriko mengatakan, tidak ada satu pun partai politik (parpol) di Jakarta yang mampu mengusung pasangan calon kepala daerah sendiri. Parpol harus berkoalisi demi dapat mengusung jagoannya.
"Oleh sebab itu, kemenangan sekarang jadi hal paling penting bagi siapa pun, sehingga satu partai pun tidak boleh egois," ujar Eriko.
Eriko menambahkan, PDI-P memiliki pengalaman menjalin kerja sama politik dengan PKS dan PKB di berbagai pilkada di Indonesia.
Di sisi lain, menurutnya, PKB dan PKS harus melihat bahwa Pulau Jawa adalah kunci elektoral.
Hal itu semestinya jadi dorongan bagi PKB, PKS, dan PDI-P untuk menjalin kerja sama politik pada pilkada mendatang.
"Sentralnya kan ada di Jawa, kira-kira begitu dari sisi politik. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Kami bisa kerja sama, itu akan cukup banyak memastikan (kemenangan pilkada)," ujar Eriko.
Kerja sama politik itu, lanjut Eriko, bisa mengarah ke dua bentuk. Pertama, mendukung sosok yang memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi di Jakarta. Kedua, membentuk poros baru dengan mengusung sosok lain.
"Yang bisa menentukan (ada atau tidaknya) poros ketiga hanya tiga partai ini. Tinggal sekarang pembicaraan mau dibawa ke mana, gitu kan," ujar dia.
Sebagai informasi, untuk dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta, butuh sedikitnya 22 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Adapun PKS sebagai partai pemenang pemilihan legislatif (2024) diprediksi memperoleh 18 kursi. Lalu, PDI-P 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 11 kursi, dan Golkar 10 kursi.
Ada juga PKB 10 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PSI 8 kursi, Perindo 1 kursi, dan PPP 1 kursi.