JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, mendapat dukungan dari masyarakat Batak dalam Pesta Gotilon di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cakung, Jakarta Timur, Minggu (10/11/2024).

“Etnis Batak telah menjadi bagian integral dari kehidupan perkotaan Jakarta, menghadirkan keragaman budaya yang dinamis di tengah hiruk-pikuk metropolitan,” ujar Suswono dalam keterangannya.

Suswono menilai dukungan dari masyarakat Batak pada Pilkada Jakarta merupakan capaian signifikan, mengingat pertumbuhan komunitas Batak yang semakin mendominasi berbagai bidang di Jakarta.

Menurut dia, kehadiran masyarakat Batak bisa dilihat dalam berbagai profesi, mulai dari pengacara, musisi, hingga pengusaha.

“Etnis Batak tidak hanya membawa kekayaan budaya, tetapi juga menghidupkan semangat perantauan yang kuat, menjadikan mereka elemen penting dalam membangun karakter kota ini,” tambah Suswono.

Selain itu, Suswono juga menyoroti kehadiran 81 gereja HKBP di Jakarta, yang menunjukkan kekuatan dan semangat rantau etnis Batak untuk tetap menjaga budaya leluhur mereka.

“Keberadaan gereja-gereja ini mencerminkan bagaimana masyarakat Batak tidak hanya beradaptasi, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai leluhur di tengah dinamika kota besar,” jelasnya.

Ke depan, Suswono menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan kerukunan antarumat beragama di Jakarta. Ia berharap kota ini dapat terus mengedepankan toleransi dan kedamaian di tengah keragaman etnis yang ada.

“Kerukunan antarumat beragama adalah cerminan persatuan yang perlu dijaga. Jakarta sebagai miniatur Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa toleransi dan kedamaian dapat diwujudkan di tengah keberagaman,” tutup Suswono.

JAKARTA, investor.id - Ketua Persepi, Philips J. Vermonte, menegaskan bahwa data survei Poltracking Indonesia tidak mengandung kesalahan. Klarifikasi ini membuktikan bahwa Dewan Etik Persepi tidak menemukan data survei Poltracking memiliki kesalahan dalam Pilkada Jakarta.

"Dewan etik tidak mengatakan surveinya (Poltracking) salah," tegas Philips dalam konferensi pers, membedah hasil sidang dewan etik secara terbuka di Hotel Mercure Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) malam.

Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa survei Pilkada Jakarta 2024 oleh Poltracking Indonesia telah melalui proses yang sesuai dengan standar survei. Hasil survei Pilkada Jakarta yang dirilis Poltracking Indonesia diperkuat dengan pernyataan Philips, yang menepis tudingan miring. 

Dengan penjelasan ini, Philips turut menunjukkan bahwa keputusan Dewan Etik Persepi yang sebelumnya sempat mengundang perdebatan, tidak memiliki alasan kuat untuk menyatakan survei Poltracking Indonesia cacat. 

Sebelumnya, dalam konferensi pers "Mengungkap Kebenaran" terkait survei Pilkada Jakarta, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menegaskan bahwa integritas Poltracking tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas data tanpa kompromi.

"Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas. Terhadap hasil survei Pilkada Jakarta Oktober 2024. Tidak ada dan tidak pernah mengubah elektabilitas walaupun dalam skala 0,000000001% pun. Poltracking tidak pernah kompromi mengenai hasil dengan klien," ujar Hanta Yuda dengan tegas.

Poltracking Indonesia dikenal luas sebagai lembaga survei yang selalu menunjukkan akurasi tinggi dalam berbagai kontestasi demokrasi. Proses ketat pengambilan data serta analisis yang presisi menjadi landasan reputasi mereka di dunia survei.

Hanta menekankan bahwa standar operasional prosedur (SOP) ketat yang diterapkan Poltracking menjadi jaminan keandalan hasil survei mereka. Hal ini membuktikan bahwa Poltracking tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya hanya demi survei tunggal.

“Dengan SOP yang sangat ketat ini, tidak mungkin Poltracking mempertaruhkan reputasinya hanya untuk satu survei Pilkada Jakarta,” tutupnya dengan yakin

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang nelayan Pulau Untung Jawa, Haji Ali Ardi, mengeluhkan mahalnya harga alat tangkap ikan kepada calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, yang mengunjungi pulau tersebut, Minggu (10/11/2024).

Pulau Untung Jawa, yang merupakan destinasi wisata di Kepulauan Seribu, sebagian besar dihuni oleh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.

"Sebetulnya masyarakat sini nelayan lagi susah. Yang lagi susah itu kayak (pembelian) alat nelayan, ini paling susah, Pak," ungkap Ali kepada Ridwan Kamil.

Menanggapi keluhan ini, Ridwan Kamil bertanya apakah kesulitan nelayan dalam mendapatkan alat tangkap juga disebabkan oleh kenaikan harga.

"Bisa juga (karena itu), alat-alatnya sedang mahal. Harapannya pemerintah bisa membantu, di sini semua nelayan, Pak," jawab Ali.

Ali menambahkan bahwa nelayan di Pulau Untung Jawa harus berlayar setiap hari, bahkan ada yang menginap hingga seminggu di laut untuk menangkap ikan merah dan ikan kerapu di perairan utara hingga Lampung.

Penghasilan nelayan setempat juga tidak menentu, bergantung pada hasil tangkapan. Ali menyebutkan, rata-rata pendapatan per bulannya sekitar Rp 2 juta.

"Enggak tentu, Pak, kira-kira paling Rp 2 jutaan kecil perbulan kalau dihitung-hitung," ujar Ali.

Selain itu, seorang ibu rumah tangga bernama Rohyana, istri seorang nelayan, juga menyampaikan harapannya kepada Ridwan Kamil terkait lapangan pekerjaan bagi generasi muda di Pulau Untung Jawa.

Ia berharap anak-anak di pulau itu tidak menganggur meskipun mayoritas berasal dari keluarga nelayan.

"Masalah kerja untuk anak di Pulau Untung Jawa, Pak, kalau bisa anak-anak jangan sampai ada pengangguran. Sebagaian besar bapaknya nelayan, tapi alhamdulillah ada yang sarjana," kata Rohyana.

Menurut Rohyana, sulitnya mendapatkan pekerjaan seringkali karena tidak adanya koneksi.

"Kalau kita tidak punya orang dalam, tidak masuk anak kita, ini yang saya utamakan, lapangan kerja untuk Pulau Untung Jawa," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang warga kehilangan ponsel atau handphone saat menghadiri kampanye calon gubernur (cagub) nomor urut 3, Pramono Anung, di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (10/11/2024).

Peristiwa tersebut terjadi tak lama setelah Pramono meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, ia sempat memberikan sambutan singkat dan menyapa warga yang hadir. Namun, karena jadwal yang padat, Pramono hanya berada di lokasi kampanye kurang dari satu jam.

Sekitar 10 menit setelah Pramono meninggalkan area, panitia kampanye mengumumkan adanya handphone yang hilang.

"Mohon perhatian, ada kawan kita yang kehilangan HP OPPO A11," ujar panitia dari atas panggung.

Mendengar pengumuman itu, warga yang hadir spontan merespons dengan teriakan, "Wuuuu ilang," kata mereka serempak.

Panitia meminta agar barang tersebut dikembalikan jika ditemukan.

"Yang berbaik hati tolong diserahkan ke panggung," imbau panitia.

Selain itu, panitia juga mengingatkan para pengunjung agar menjaga barang berharga mereka masing-masing.

"Dijaga dengan baik-baik, tolong dijaga dompet dan handphone," tambah panitia.

Diketahui, kampanye Pramono Anung di Danau Sunter pagi ini ramai dihadiri warga yang ingin bertemu dan berinteraksi langsung dengannya.

Acara tersebut juga menghadirkan berbagai stand UMKM dan kuliner.

Tak hanya itu, Pramono menyiapkan tiga ton ikan mas dan lele untuk ditebar di danau, yang bebas dipancing warga secara gratis. Selain itu, ada panggung hiburan untuk warga yang ingin bernyanyi dan berjoget bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Vika merasa gembira setelah mendapatkan ikan mas dan lele saat menghadiri kampanye calon gubernur (cagub) nomor urut 3, Pramono Anung, di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (10/11/2024).

"Senang banget (bisa dapat ikan)," ujar Vika kepada Kompas.com di lokasi.

Vika berencana memasak ikan-ikan tersebut menjadi gulai lezat untuk keluarganya di rumah.

"Dimasak, digulai, enak kalau ikan mas digulai," tambahnya.

Dalam acara tersebut, Pramono Anung menyiapkan tiga ton ikan mas dan lele untuk dibagikan ke warga.

Setelah ditebar di danau, warga bebas memancing ikan tersebut secara gratis.

Namun, hingga Pramono meninggalkan lokasi, seluruh ikan belum selesai ditebar.

Beberapa warga yang tidak membawa alat pancing kemudian menyerbu mobil bak yang membawa ikan-ikan tersebut.

Vika bahkan terus membujuk pedagang agar memberinya beberapa ekor ikan mas dan lele.

"Ayo dong Pak, karena kalau mancing enggak dapat," katanya.

Vika pun telah menyiapkan plastik besar untuk membawa ikan-ikan tersebut pulang.

Dia tidak menargetkan jumlah tertentu, beberapa ekor ikan saja sudah membuatnya senang.

"Sedapatnya aja, biar bisa dibawa pulang ke rumah," kata Vika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) ditemani istrinya, Atalia Praratya mengunjungi Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Minggu (10/11/2024).

RK berangkat dari Pelabuhan Penumpang Muara Angke, Jakarta Utara, menggunakan kapal tradisional wisata yang sering digunakan masyarakat sebagai moda transportasi penyebrangan ke beberapa pulau.

Perjalanan ke Pulau Untung Jawa memakan waktu satu jam. Sekitar 10 menit sebelum sampai di tujuan, RK menyempatkan diri untuk mendengar curhatan pemilik kapal.

Kepada RK, pemilik kapal yang bernama Syarifuddin (60) meminta agar perizinan kapal tradisional wisata lebih dipermudah.

"Kita kan kapal tradisional, tapi surat-surat internasional. Kami penginnya dipermudah, Pak. Kami punya lima surat yang harus diperbaharui terus. Ada yang dua bulan, lima bulan, setahun," ucap Syarifuddin kepada RK di atas kapal tradisional.

Selain keluhan soal perizinan, Syarifuddin juga meminta RK membantu soal ketersediaan bahan bakar kapal yang kini sulit terjangkau.

"Kendalanya itu Pak, BBM, kami kan pakai 10.000 per liter. Tahun 2011 sampai 2015 itu ada yang namanya SPBU di Wilayah Kepulauan Seribu, itu sangat terbantu sekali, Pak. Sekarang sudah enggak ada," ucapnya.

RK lalu menanyakan apakah kehadiran SPBU di pulau-pulau di Kepulauan Seribu akan lebih membantu para nelayan untuk bekerja.

"Bukan lagi, Pak, membantu sekali itu. Supaya kami kalau beli BBM enggak perlu jauh-jauh (ke Jakarta), di pulau masing-masing ada Pertamina," imbuhnya.

Untuk diketahui, Pulau Untung Jawa merupakan salah satu destinasi wisata di wilayah Kepulauan Seribu. Rata-rata warga yang tinggal di pulau ini bekerja sebagai nelayan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Saiful Mujani membenarkan kalau dirinya adalah sosok yang mengirim pesan di grup WhatsApp internal Persepi, yang dibongkar oleh Poltracking Indonesia ke publik.

“Ya, saya yang chat,” ujar Saiful Mujani saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (9/11/2024).

Namun, Saiful membantah memberikan ancaman khusus kepada Poltracking Indonesia dalam pesan itu.

Dia mengatakan, percakapan yang disampaikannya itu ditujukan kepada semua anggota Persepi yang bergabung di grup whatsapp tersebut.

“Ancaman tidak berlaku khusus, berlaku bagi semua anggota yang melanggar. Tidak ada lembaga yang disebut khusus,” jelas Saiful.

Pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini menegaskan, menyinggung soal hasil survei LSI dalam pesan itu, agar para anggota Persepi juga memperhatikan hasil yang dirilis lembaga lain.

Hal ini menjadi perhatian karena hasil survei elektabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Voxpol Center dan Indikator Politik menunjukkan hasil yang sangat berbeda.

“Sebelum chat itu mulai (soal Poltracking-LSI), saya mention kasus NTT beda hasil antara Indikator dan Voxpol. Minta dibantu dilaporkan kalau ada kasus semacam itu untuk dilaporkan,” imbuh dia.

Saiful mengatakan, dirinya tidak pernah bermaksud untuk menjadikan hasil survei LSI sebagai tolak ukur elektabilitas Pilkada Jakarta. Survei LSI disebut karena hasilnya keluar lebih dahulu dari pada Poltracking.

“Bukan mengatakan LSI jadi standar, tapi karena itu (rilis) duluan maka itu jadi bahan perbandingan,” kata Saiful lagi.

Perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking yang signifikan membuat kedua lembaga survei ini diperiksa oleh Persepi.

Dewan Etik Persepi pun akhirnya menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia, yang surveinya menunjukkan potensi kemenangan bagi pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran.

Poltracking diberi sanksi tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.

Lebih lanjut, Saiful juga mengklarifikasi terkait dengan pernyataan dalam grup tersebut yang menyinggung soal “membingungkan masyarakat dan konsumen”.

Saiful mengatakan, konsumen yang dimaksudnya adalah pengguna jasa lembaga survei. Dia mengaku, tidak ada pihak khusus yang dia maksud saat mengirim pesan tersebut.

“Pengguna jasa survei. Siapa saja yang berkepentingan dengan hasil survei, enggak ada yang khusus,” kata dia lagi.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (8/11/2024), Poltracking Indonesia mengungkapkan rangkaian percakapan di sebuah grup Whatsapp yang disebutkan adalah grup internal Persepi.

Pada layar, Poltracking memperlihatkan rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.

Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.

Kemudian, ditulis lagi, “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya”.

Saat memperlihatkan rangkaian percakapan ini, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyebutkan, pihaknya sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.

Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024

Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi whatsapp.

Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.

Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.

Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.

“Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.

“Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.

Sebut Poltracking ditarget sejak awal

Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

“Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.

Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup whatsapp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.

“Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.

Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.

Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

Jawaban Persepi

Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).

Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.

"Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking," kata dia.

Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup Whatsapp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja.

"Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota," kata Saiful.

Duduk perkara

Sebelumnya, Poltracking disanksi karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.

Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.

Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.

Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.

Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.

Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah berita di Jabodetabek menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Jumat (8/11/2024), salah satunya mengenai duduk perkara kericuhan di Teluknaga.

Selain itu, berita tentang pernyataan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang kecewa terkait ketidakhadiran dua dari tiga calon gubernur Jakarta juga ramai dibaca.

Sementara itu, berita mengenai protes warga Teluknaga terkait operasi truk tanah sebelum terjadi kericuhan yang mengakibatkan kaki bocah terlindas turut menarik perhatian.

Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:

1. Duduk perkara kericuhan di Teluknaga, berawal dari kaki bocah terlindas truk tanah

Bocah berinisial ANP (9) terluka parah setelah terlindas truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (7/11/2024) sekitar pukul 09.00 WIB.

Truk dengan nomor polisi B 9304 KYW yang dikemudikan oleh DWA (21) melindas kaki kiri ANP saat bocah tersebut dibonceng seorang wanita berinisial SD (20).

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, ANP dan SD bergerak dari arah Kosambi menuju Teluknaga.

Ketika SD mencoba mendahului truk dari sebelah kiri, mereka kehilangan keseimbangan dan terjatuh.

"SD terjatuh ke arah kiri, sementara ANP terjatuh ke kanan dan masuk ke kolong truk hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri kendaraan," ujar Kombes Zain.

ANP yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca selengkapnya di sini

Baca juga: Truk Tanah yang Lintasi Teluknaga Disebut Sering Jadi Biang Kerok Kecelakaan

2. Undang 3 cagub Jakarta tapi hanya dihadiri Pramono, mahasiswa UI: tidak profesional

Pramono Anung menjadi satu-satunya calon gubernur (cagub) yang hadir dalam acara Dialog Jakarta bertema "Ragam Perspektif Membangun Kota" yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, pada Kamis (7/11/2024).

Sebenarnya, ketiga cagub diundang dalam acara ini. Namun, Ridwan Kamil (RK) berhalangan hadir, sementara Dharma Pongrekun diwakili oleh Kun Wardana.

"Tadi pagi kami mendadak menerima informasi pembatalan secara sepihak. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan cagub dan kurangnya penghargaan terhadap ruang akademik dan ilmiah," ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI 2024, Muhammad Rihandi, dalam sambutannya.

Rihandi menambahkan bahwa acara ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.

Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang awalnya menyatakan akan hadir tetapi membatalkan secara sepihak.

Di sisi lain, Pramono mengakui bahwa memiliki kesempatan untuk menghadiri acara tersebut merupakan hal yang menyenangkan.

Pasalnya, ia bisa mendapatkan banyak masukan tajam dari para panelis, salah satunya soal literasi.

Seorang mahasiswa UI mengeluhkan minimnya keberadaan perpustakaan di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

3. Warga Teluknaga sudah protes operasional truk tanah sebelum terjadi kericuhan dan bocah terlindas

Atmo Prakoso (45), warga Teluknaga, menyampaikan bahwa protes warga terkait operasional truk tanah sudah berlangsung tiga kali dalam tiga hari berturut-turut sebelum kericuhan pecah pada Kamis (7/11/2024) pagi.

Menurut Atmo, aksi pertama dilakukan di Kantor Kecamatan Kosambi, Jalan Salembaran, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (5/11/2024).

“Sebelum kejadian ini (truk melindas bocah berusia 9 tahun), sudah ada protes dan demo selama tiga hari berturut-turut. Bahkan, di kantor kecamatan sendiri ada aksi protes,” ungkap Atmo.

Aksi protes berlanjut pada Rabu (6/11/2024) di Kampung Melayu, Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

“Besoknya ada protes di Kampung Melayu ke pemerintah. Lalu besoknya kejadian itu terjadi,” ungkap Atmo.

Dalam insiden pada Kamis pagi, Atmo menyebutkan bahwa sopir truk sempat menjadi sasaran amukan massa.

"Sopirnya sempat diamuk karena emosi warga yang meledak saat itu. Namun, ada juga yang berusaha mengamankannya," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda akan mengumumkan keputusan untuk bergabung atau mendirikan asosiasi lembaga survei baru pada Senin depan (11/11/2024).

“Mungkin besok Senin kami sudah akan ada asosiasinya bergabung ke mana dan seterusnya,” ujar Hanta Yuda usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Hanta menyebutkan, pihaknya telah diundang dan diajak bergabung oleh sejumlah asosiasi lembaga survei lain setelah keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

“Memang asosiasi lembaga survei di Indonesia itu ada enam. Nah, ketika kami menyatakan mundur di Persepi, ada rekan-rekan dari asosiasi lain yang mengundang kami untuk bergabung,” kata dia.

Kendati demikian, Hanta mengaku masih mempertimbangkan apakah mereka akan membuat asosiasi sendiri atau bergabung dengan asosiasi yang telah ada.

“Kami bisa membuat asosiasi sendiri, ada yang mengajak mendirikan asosiasi sendiri, tapi ada juga sambutan dan itu akan kami putuskan segera,” lanjut Hanta.

Lebih lanjut, keputusan untuk bergabung atau membuat asosiasi lembaga survei dinilai penting oleh Poltracking karena ini menjadi salah satu aturan jika lembaga survei mau melakukan quick count pemilu.

“Kalau mau mempublikasikan quick count itu harus punya Izin atau sertifikat dari KPU, KPUD. Nah, salah satu persyaratan di dalam sertifikat KPU, KPUD itu harus menjadi salah satu anggota asosiasi,” imbuh dia.

Karena Poltracking telah memutuskan untuk keluar dari Persepi, syarat dan izin untuk melakukan quick count menjadi tidak terpenuhi. Untuk itu Poltracking harus segera menentukan sikap mereka terkait dengan asosiasi lembaga survei.

“Karena kami sudah keluar dari Persepi berarti kami harus memperbaiki persyaratan tadi, harus menukarkan pemberitahuan, memberikan pemberitahuan sertifikat dari asosiasi baru. Asosiasi barunya apa? Insya Allah hari Senin akan kami sampaikan,” tutup Hanta.

Diberitakan, Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Selasa (5/11/2024).

Keputusan ini muncul setelah dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi terhadap Poltracking Indonesia, buntut perbedaan hasil survei elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” ujar Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Kendati demikian, Masduri menggarisbawahi, Poltracking Indonesia keluar dari keanggotaan Persepi bukan karena melanggar etik.

“Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, Poltracking Indonesia pada 2024 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.

“Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” tegas Masduri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengadakan pasar sembako murah di Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

Dalam kegiatan ini, Ridwan Kamil blusukan ke permukiman warga, ditemani sejumlah petinggi DPW PKB Jakarta, termasuk Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas.

Ridwan tiba di lokasi sekitar pukul 10.06 WIB dan terlebih dahulu menyapa warga dengan berkeliling dari rumah ke rumah.

Mengenakan baju koko putih, celana krem, dan peci hitam, Ridwan menyapa warga yang antusias menyambutnya.

Beberapa warga yang mengenakan kaus bergambar Ridwan dan pasangannya, Suswono, terlihat berebut bersalaman dan berfoto dengannya.

Pada pukul 10.19 WIB, Ridwan dan rombongan tiba di lokasi pasar sembako murah. Di sisi halaman, terdapat kantong sembako berisi dua kilogram beras dan satu liter minyak, dihiasi gambar pasangan Rido.

Program ini memungkinkan warga mendapatkan paket sembako dengan harga yang jauh lebih murah.

“Ini nanti ditebus ya. Ini contoh yang harusnya Rp 20.000 mungkin hanya dibayar 10 persennya,” kata Ridwan Kamil kepada warga.

Setiap warga membawa kupon bertuliskan "Kupon Pasar Rakyat Tebus Murah" dan uang sebesar Rp 5.000 untuk menebus paket sembako tersebut.

Ridwan juga menjanjikan program sembako murah ini akan digelar setiap bulan di berbagai kelurahan.

Tahapan kampanye Pilkada berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024, diikuti masa tenang pada 24-26 November 2024, sebelum pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal melanjutkan rencana pembangunan SPBU apung di Kepulauan Seribu.

Politikus PDI-P itu menyebut, SPBU bagi masyarakat Kepulauan Seribu mestinya tidak hanya dibangun di satu titik.

Hal itu bakal menyulitkan masyarakat untuk mengakses sumber daya minyak bagi kendaraan mereka.

Hal itu pula yang membuat harga bahan bakar di Kepulauan Seribu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jakarta.

"Ya salah satu hal yang belum pernah terselesaikan adalah konsistensi untuk menyelesaikan SPBU apung. Karena enggak mungkin kepulauan seperti Pulau Seribu ini SPBU-nya hanya dipusatkan di salah satu tempat," kata Pramono Anung di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jumat (8/11/2024).

Pramono menyebut, sudah saatnya rencana tersebut direalisasikan dengan serius.

Mantan sekretaris kabinet itu bahkan menyebut tidak ada ruang bagi perdebatan mengenai hal tersebut.

"Harus ada di beberapa titik untuk SPBU apung. Saya sangat setuju dengan usulan yang ada dan sudah waktunya direalisasikan. Tidak perlu diperdebatkan," kata Pramono.

Pasalnya, beberapa warga di Kepulauan Seribu menyebut harga BBM di sana bervariatif.

Untuk membeli solar, mereka mesti merogoh kocek Rp 10.000 perliter dan Rp 17.000 perliter untuk pertalite.