Hendak Duetkan Anies-Sohibul, PKS Dinilai Mainkan Negosiasi Politik dengan Parpol Lain
Gun Gun menilai, langkah PKS mengumumkan rencana duet Anies-Sohibul sangat berisiko. Sebab, ruang komunikasi dengan parpol lain menjadi terbatas. Halaman all
(Kompas.com) 11/07/24 13:31 10417110
JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai, langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 merupakan strategi negosiasi dengan partai politik lain.
"Itu bisa saja dianggap (partai politik lain) mengunci. Strategi negosiasi yang diambil oleh PKS itu namanya reservation price, titik terendah yang bisa ditolerir untuk ikut dalam kesepakatan,” kata Gun Gun dalam Satu Meja Kompas TV, dikutip Kamis (11/7/2024).
Memang, kata Gun Gun, PKS merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) DKI Jakarta 2024 yang diprediksi mendapat 18 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
Sebagaimana ambang batas pencalonan kepala daerah, partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu hanya perlu empat kursi tambahan untuk bisa mengusung pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Situasi tersebut dianggap memudahkan PKS untuk melakukan negosiasi dengan partai politik lain terkait calon yang akan diusung pada Pilkada Jakarta.
“Lebih mudah untuk melakukan persuasi politik. (Tapi) tidak salah juga PKS. Kenapa? Karena melakukan positioning kan sebenarnya, dengan menunjukkan kader internalnya, Pak Sohibul Iman, untuk menjadi calon wakil gubernur,” ujar Gun Gun.
Namun demikian, Gun Gun menilai, langkah PKS mengumumkan rencana duet Anies-Sohibul sangat berisiko. Sebab, ruang komunikasi dengan parpol lain menjadi lebih terbatas.
“Contoh misalnya, kan juga harus mendengar PKB, mendengar PDI-P, mendengar Nasdem, sehingga kemudian ini dibutuhkan yang disebut rekalkulasi dalam konteks penentuan posisi calon gubernur dan calon wakil gubernur,” tutur Gun Gun.
Sebagai informasi, untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024, butuh sedikitnya 22 kursi DPRD.
Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Adapun PKS sebagai partai pemenang Pileg DKI Jakarta 2024 diprediksi memperoleh 18 kursi. Lalu, PDI-P 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 11 kursi, dan Golkar 10 kursi.
Ada juga PKB 10 kursi, PAN 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PSI 8 kursi, Perindo 1 kursi, dan PPP 1 kursi.