Pembelian Subsidi BBM Dibatasi, Pemerintah Harus Beri Sosialisasi yang Jelas
Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah memberi sosialisasi yang jelas jika membatasi pembelian BBM subsidi. Halaman all
(Kompas.com) 11/07/24 13:22 10417114
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas jika akhirnya memutuskan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ia mengatakan, langkah itu perlu dilakukan agar tak menimbulkan gejolak psikologis pada masyarakat.
“Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas,” ujar Eddy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Eddy mencontohkan, masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi misalnya sopir angkot, pelaku UMKM, sopir ambulans, hingga sopir ojek online.
Informasi atau kriteria masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi harus benar-benar jelas.
“Jelaskan bahwa mereka tetap berhak BBM bersubsidi sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah,” ucap dia.
Selain itu, pemerintah juga harus memperjelas ketentuan sanksi yang bakal diterima masyarakat yang tak berhak, jika tetap menggunakan BBM bersubsidi.
Ia pun mendukung keinginan pemerintah itu. Eddy mengklaim pembatasan penggunaan BBM sebenarnya sudah sering dibahas di internal Komisi VII DPR RI.
“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja,” sebutnya.
“Bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan,” imbuh Edy.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah tengah mendorong penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Tujuannya, agar BBM bersubsidi tak digunakan oleh mereka yang kaya.
Hal itu disampaikan menyambung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan, mulai 17 Agustus 2024 , pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
#pembatasan-pembelian-bbm-subsidi #bbm-subsidi-dibatasi #pembelian-bbm-subsidi-dibatasi