JAKARTA, KOMPAS.com - Ilham (27), pengemudi taksi online, mengaku sepakat dengan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Kendati demikian, Ilham menggarisbawahi, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat dalam menjalankan aturan ini.

“Setuju saja sih (soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi), asal pembatasannya jelas dan ketat di lapangan,” ujar Ilham di SPBU Pertamina, Jalan Margasatwa Raya, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Dia sudah merasa jengah dengan banyaknya mobil mewah yang berseliweran di jalan, tapi mengisi BBM subsidi seperti Pertalite.

“Tapi dengan catatan ya, kalau mau pembatasan (pembelian) BBM bersubsidi, kendaraan yang digunakan untuk operasional seperti taksi online, ojol, atau bidang usaha yang masih kecil, bisa lolos atau masuk kategori diperbolehkan,” lanjut dia.

Menurut Ilham, pendapatan pengemudi taksi online sehari-hari sangat bergantung dengan harga BBM yang dijual Pertamina.

“Kalau kita pakai bukan yang bersubsidi, pasti ada perbedaan harga yang lumayan bagi kita dan itu akan berpotensi menurunkan daya jual jasa kita kalau ada perbedaan harga BBM,” ujar Ilham.

Dengan begitu, sebagai pengemudi taksi online, dia merasa berhak membeli BBM bersubsidi.

“Karena penggunaannya untuk produksi, bukan pemakaian konsumtif. Artinya, ada kegiatan ekonomi di situ yang bisa membantu meningkatkan ekonomi,” tegas Ilham.

Berbeda dengan Ilham, pengemudi taksi online bernama Nazelia Amira (36) mengaku tidak sepakat dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi.

Menurut dia, kalau pun ingin ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, pemerintah sebaiknya memberikan solusi atau alternatif lain.

“Kalau dibatasi, tapi enggak ada solusi, ya kasihan rakyat di kalangan bawah kan. Apalagi kebutuhan driver online, itu bakal menghambat kita juga sih buat mencari rezeki,” ujar Nazel.

Saat ditanya mengapa dia merasa pantas menerima BBM bersubsidi, Nazel menegaskan bahwa dia selalu taat pajak.

“Jadi, wajar dong kalau warga sudah bayar pajak dapat subsidi. Kalau warga sudah bayar pajak tapi enggak dapat subsidi, ngapain bayar pajak,” kata dia.

Di sisi lain, pengemudi mobil bernama Andhika Yoga (27) berpendapat, pemerintah seharusnya tidak usah repot-repot untuk menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi.

Toh, bagi Andhika, aturan tersebut tidak lantas membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, jika pemerintah sampai saat ini belum bisa memilah antara masyarakat berekonomi mampu dan tidak mampu.

“Jadi, menurut saya, ya enggak usah dibatasi. Sudah, jalani yang sekarang ada saja. Kecuali, pemerintah bisa langsung memilah-milah, mana orang kaya mana orang miskin,” ujar Andhika.

“Buat apa ada pembatasan BBM bersubsidi kalau pemerintah belum bisa memilah orang kaya dan miskin. Mau memilah saja enggak bisa, ini mau membatasi. Yang ada sama saja bohong,” lanjut dia.

Andhika berujar, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak orang kaya yang mempunyai mobil mewah, tapi bukan atas nama dia pribadi.

“Banyak kasus kayak gitu soalnya. Meskipun pengisian BBM sudah pakai sistem pelat nomor dicatat petugas, tetap saja banyak yang akal-akalan kayak gitu, buat pakai BBM bersubsidi,” tutur dia.

Oleh karena itu, Andhika merasa tetap berhak mendapatkan BBM bersubsidi sebelum pemerintah bisa memilah orang kaya dan tidak mampu secara ekonomi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendara mobil bernama Eki (24), menyarankan pemerintah agar menurunkan harga Pertamax di tengah wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Saran saya sih kalau memang Pertalite mau dibatasi atau nanti suatu saat Pertalite dihilangkan, Pertamax-nya juga harus bisa turun harga per liternya semaksimal mungkin lah," kata Eki (24) seorang pekerja kantoran, saat diwawancarai Kompas.com di SPBU Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (11/7/2024).

Pegawai swasta itu mengatakan, seharusnya perbandingan harga Pertalite dengan Pertamax tidak terlalu jauh. Misalnya, selisih harga antara dua jenis BBM tersebut hanya terpaut Rp 1.000 per liternya.

Pasalnya, saat ini harga Pertalite Rp 10.000 per liter, sementara Pertamax Rp 13.200 per liter.

Menurutnya, selisih harga sekitar Rp 3.200 itu menjadi salah satu pertimbangan dirinya masih menggunakan Pertalite.

"Tapi, saya juga masih awam lah faktor-faktor yang menyebabkan Pertamax itu perbandingan harganya dengan Pertalite lumayan juga, mungkin karna faktor ekonomi, minyak dunia, dan lainnya," ujar Eki.

Sementara itu, pengendara mobil lainnya bernama Rieke (47) yang berprofesi sebagai kurir berharap, agar pemerintah lebih bijak dalam mengatur masalah BBM ke depannya.

"Harapannya, pemerintah harus bijak untuk mengatur masalah BBM, kasihan rakyat menengah ke bawah dampaknya ke semua-muanya akan naik, seperti sembako dan lainnya," kata Rieke saat ditemui di Pom Bensin Pramuka, Jakarta Utara, Kamis.

Rieke juga meminta pemerintah lebih tegas jika nantinya pembelian BBM bersubsidi benar-benar dibatasi. Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai Agustus 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini.

Pembatasan itu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

Pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu berlaku untuk mobil pribadi di atas 1.300 cc, dan motor di atas 250 cc.

Namun, syarat kendaraan yang akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi masih akan dibahas ulang oleh kementerian terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendara mobil bernama Eki (24) mengatakan, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dirasa lebih irit dibandingkan Pertamax saat digunakan di mobilnya.

"Yang saya rasain terkadang bensin Pertamax sih lebih boros dibanding Pertalite (penggunaannya)," kata Eki (24) saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Eki mengatakan, dirinya pernah melakukan perbandingan tingkat keiritan antara Pertalite dengan Pertamax.

"Saya pernah coba isi full tank mulai hari Senin, dengan jarak tempuh yang sama. Di hari Kamis Pertamax sudah mulai habis. Sementara jika isi dengan Pertalite, maka habisnya bisa sampai hari Sabtu," ujar Eki.

Pegawai swasta ini mengaku pernah membaca suatu riset di mana penggunaan Pertamax memang terbukti lebih boros dibanding Pertalite yang harganya lebih murah.

Namun, Eki menyadari bahwa kualitas Pertamax memang lebih unggul dibanding Pertalite.

"Ya, tapi balik lagi lah, ya, kualitas BBM dari Pertamax juga enggak bisa diragukan lagi karena dari nilai oktan juga maupun kelebihan-kelebihan lainnya," terang Eki.

Sementara itu, pengendara mobil lain bernama Rieke (47) lebih memilih menggunakan Pertalite karena harganya yang lebih terjangkau dibanding BBM jenis lainnya.

"Karena Pertalite memang harganya terjangkau dibanding BBM yang lain," ujar Rieke, Kamis.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai Agustus 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini.

Pembatasan itu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

Pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu berlaku untuk mobil pribadi di atas 1.300 cc, dan motor di atas 250 cc.

Namun, syarat kendaraan yang akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi masih akan dibahas ulang oleh kementerian terkait.

IDXChannel – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendukung rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite. Tak hanya itu, dia menilai liquefied petroleum gas (LPG) dan listrik bersubsidi juga perlu dibatasi.

Alasannya, impor LPG masih sangat tinggi. Di sisi lain, masyarakat dengan ekonomi menegah ke atas alias orang kaya masih menggunakannya LPG bersubsidi.

Hal serupa juga terjadi di golongan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Erick khawatir listrik subsidi ini masih digunakan oleh mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi.

“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik,” tutur Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite mulai 17 Agustus 2024 mendatang, Erick menyatakan dukungannya. Dia pun menyebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 untuk menjalankan program tersebut.

Dia juga memastikan BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi perlu dilakukan agar distribusinya bisa tepat sasaran.

“Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Erick

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia.

Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu di atas 500 ppm.

"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," ujar Luhut.

(FRI)

IDXChannel - Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Solar dan Pertalite, mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyebut rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014. Dia memastikan BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan tersebut.

Menurutnya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi perlu dilakukan agar distribusinya bisa tepat sasaran.

“Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Erick mengatakan BUMN sebagai korporasi akan mendukung kebijakan tersebut. Dia pun ikut mendorong adanya revisi Perpres 191 Tahun 2024.

Tak hanya Solar dan Pertalite, Erick menilai liquefied petroleum gas (LPG) dan listrik bersubsidi juga perlu dibatasi. Alasannya, impor LPG masih sangat tinggi saat ini, namun masih digunakan masyarakat dengan ekonomi menegah ke atas alias orang kaya.

Hal serupa juga terjadi di golongan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Erick khawatir listrik subsidi ini masih digunakan oleh mereka yang memiliki kekayaan melimpah.

“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia.

Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu di atas 500 ppm.

"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," ujar Luhut.

(FRI)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mulai membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi bertambah hingga akhir tahun dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2024 sebelumnya.

Sri Mulyani mengatakan pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi terjadi sebagai akibat dari pergerakan harga minyak yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah.

“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar,” kata dia.

Secara keseluruhan, belanja negara diperkirakan naik Rp87,1 triliun hingga akhir tahun. Sementara itu, dampak dari depresiasi rupiah juga mendorong tambahan subsidi dan kompensasi energi.

Sepanjang semester I/2024, pemerintah telah menyalurkan anggaran subsidi untuk 7.167.700 kiloliter BBM atau hampir sama dengan tahun lalu dengan penyaluran volumenya 7.164.200 kiloliter BBM atau turun 0,05%.

Sementara penyaluran LPG 3 kg meningkat 1,4% (yoy) menjadi sepanjang Januari hingga Juni 2024. Untuk penyaluran listrik bersubsidi, tercatat adanya peningkatan jumlah pelanggan dari 39,2 juta pelanggan tahun lalu, tahun ini mencapai 40,6 juta pelanggan.