Kepastian Pasokan Gas Jadi Tantangan Terbesar Program HGBT
Ketersediaan pasokan gas pipa di dalam negeri yang terus menurun dan tingginya harga LNG sebagai subtitusi gas pipa akan menyulitkan konsumen industri Halaman all
(Kompas.com) 12/07/24 07:30 10501862
Dengan situasi itu, dia menilai cadangan gas tidak bisa lagi menjadi acuan utama karena pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengetahui adanya natural decline tersebut.
“Melimpahnya gas itu bukan jadi suatu topik lagi saat ini karena pemerintah kan juga sudah tahu ada declining sumur yang ada di Sumatera,” jelasnya.
Achmad menegaskan, yang dibutuhkan sebenarnya adalah kepastian skema dan kebijakan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.
“Di posisi seperti ini kita bisa tahu apa yang akan menjadi pegangan kita di industri 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu intinya,” ungkap dia.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, dalam kesempatan yang sama mengingatkan bahwa pemerintah memang perlu berhati-hati dalam kebijakan gas bumi terutama HGBT ini.
Terlebih, pada akhirnya juga akan mengoptimalkan LNG sebagai solusi terjadinya natural declining ini.
”Kemampuan fiskal pemerintah sanggup tidak untuk intervensi? Kalau misalkan ICP (Indonesia Crude Price) 100, kita tergantung pada LNG, paling tidak harga LNG-nya sudah 10 dollar AS,” kata Komaidi.
“Kalau diminta 6 dollar AS (sesuai HGBT) pemerintah harus intervensi sekitar 4 dollar AS, dan tidak punya bagian sama sekali ya ini di dalam LNG,” jelasnya.
Belum lagi jika nantinya bahan baku LNG harus impor penuh. Dalam situasi ini, kata Komaidi, terdapat potensi bahwa pasokan gas ke industri tidak selalu bisa terealisasi.
”Ini yang jauh lebih mengkhawatirkan. Nah karena itu perlu diinformasikan kebijakan yang lebih pas. Kalau hanya kasih HGBT dalam satu sampai dua tahun ke depan, tahun ketiga dan seterusnya menjadi bencana, saya kira ini pilihan kebijakan yang perlu dikaji ulang,” jelasnya.
Komaidi berharap pemerintah sebagai fasilitator diyakini bisa berlaku adil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kuncinya adalah keadilan untuk seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya industri konsumen gas bumi saja tetapi juga industri hulu, midstream, dan downstream migas.
”Kalau misalkan dari hulu sampai hilir ada untungnya 4 dollar AS, yang untung itu didistribusikan, hulu dapat berapa, tengah dapat berapa, industri pengguna dapat pasokannya dan marginnya dapat berapa. Nah pemerintah sebagai fasilitator atau sebagai wasit, harus adil ke semua pemain,” tegas Komaidi.