Sopir Taksi Online: Saya Setuju Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Asal Pengawasannya Ketat
Ilham (27) mengaku sepakat dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Halaman all
(Kompas.com) 12/07/24 11:57 10520179
JAKARTA, KOMPAS.com - Ilham (27), pengemudi taksi online, mengaku sepakat dengan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
Kendati demikian, Ilham menggarisbawahi, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat dalam menjalankan aturan ini.
“Setuju saja sih (soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi), asal pembatasannya jelas dan ketat di lapangan,” ujar Ilham di SPBU Pertamina, Jalan Margasatwa Raya, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).
Dia sudah merasa jengah dengan banyaknya mobil mewah yang berseliweran di jalan, tapi mengisi BBM subsidi seperti Pertalite.
“Tapi dengan catatan ya, kalau mau pembatasan (pembelian) BBM bersubsidi, kendaraan yang digunakan untuk operasional seperti taksi online, ojol, atau bidang usaha yang masih kecil, bisa lolos atau masuk kategori diperbolehkan,” lanjut dia.
Menurut Ilham, pendapatan pengemudi taksi online sehari-hari sangat bergantung dengan harga BBM yang dijual Pertamina.
“Kalau kita pakai bukan yang bersubsidi, pasti ada perbedaan harga yang lumayan bagi kita dan itu akan berpotensi menurunkan daya jual jasa kita kalau ada perbedaan harga BBM,” ujar Ilham.
Dengan begitu, sebagai pengemudi taksi online, dia merasa berhak membeli BBM bersubsidi.
“Karena penggunaannya untuk produksi, bukan pemakaian konsumtif. Artinya, ada kegiatan ekonomi di situ yang bisa membantu meningkatkan ekonomi,” tegas Ilham.
Berbeda dengan Ilham, pengemudi taksi online bernama Nazelia Amira (36) mengaku tidak sepakat dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi.
Menurut dia, kalau pun ingin ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, pemerintah sebaiknya memberikan solusi atau alternatif lain.
“Kalau dibatasi, tapi enggak ada solusi, ya kasihan rakyat di kalangan bawah kan. Apalagi kebutuhan driver online, itu bakal menghambat kita juga sih buat mencari rezeki,” ujar Nazel.
Saat ditanya mengapa dia merasa pantas menerima BBM bersubsidi, Nazel menegaskan bahwa dia selalu taat pajak.
“Jadi, wajar dong kalau warga sudah bayar pajak dapat subsidi. Kalau warga sudah bayar pajak tapi enggak dapat subsidi, ngapain bayar pajak,” kata dia.
Di sisi lain, pengemudi mobil bernama Andhika Yoga (27) berpendapat, pemerintah seharusnya tidak usah repot-repot untuk menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi.
Toh, bagi Andhika, aturan tersebut tidak lantas membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, jika pemerintah sampai saat ini belum bisa memilah antara masyarakat berekonomi mampu dan tidak mampu.
“Jadi, menurut saya, ya enggak usah dibatasi. Sudah, jalani yang sekarang ada saja. Kecuali, pemerintah bisa langsung memilah-milah, mana orang kaya mana orang miskin,” ujar Andhika.
“Buat apa ada pembatasan BBM bersubsidi kalau pemerintah belum bisa memilah orang kaya dan miskin. Mau memilah saja enggak bisa, ini mau membatasi. Yang ada sama saja bohong,” lanjut dia.
Andhika berujar, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak orang kaya yang mempunyai mobil mewah, tapi bukan atas nama dia pribadi.
“Banyak kasus kayak gitu soalnya. Meskipun pengisian BBM sudah pakai sistem pelat nomor dicatat petugas, tetap saja banyak yang akal-akalan kayak gitu, buat pakai BBM bersubsidi,” tutur dia.
Oleh karena itu, Andhika merasa tetap berhak mendapatkan BBM bersubsidi sebelum pemerintah bisa memilah orang kaya dan tidak mampu secara ekonomi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.
"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).
Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.
#pembatasan-pembelian-bbm-subsidi #pembelian-bbm-subsidi-dibatasi #pemerintah-akan-batasi-bbm-subsidi