Minat Seleksi Capim Turun, Dampak Lunturnya Independensi KPK
KPK yang tidak lagi idendependen dinilai menjadi salah satu penyebab seleksi calon pimpinan KPK sepi peminat Halaman all
(Kompas.com) 15/07/24 06:37 10817250
JAKARTA, KOMPAS.com - Lunturnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadi penyebab sedikitnya jumlah pendaftar calon pimpinan KPK yang pendaftarannya akan ditutup pada Senin (15/7/2024) malam ini.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK mencatat, ada 160 orang pendaftar capim KPK hingga Minggu (14/7/2024) siang kemarin. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan seleksi tahun 2019 yang jumlah pendaftarnya mencapai 376 orang ketika pendaftaran ditutup.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono berpandangan, KPK yang tidak lagi independen sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu membuat lembaga itu tidak menarik lagi di mata para tokoh.
“Kooptasi dari kelompok-kelompok elite ini sesungguhnya berdampak terhadap independensi KPK itu sendiri. Jadi faktornya independensi KPK, rumpun eksekutifnya gitu ya, dan KPK sudah benar-benar di tepi jurang itu dalam kondisi hari ini ya. Jadi agak sulit untuk mengembalikan, kalau ngomong marwah KPK itu juga agak sulit banget,” kata Agus di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu.
Ia menyebutkan, revisi UU KPK yang mengubah syarat usia capim KPK menjadi minimal 50 tahun juga menjadi faktor yang membuat pendaftaran sepi peminat.
Menurut Agus, ketentuan tersebut mempersulit pihak-pihak yang peduli terhadap persoalan korupsi untuk mendaftar.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menambahkan, minimnya minat untuk mendaftar seleksi capim KPK turut diesebabkan adanya ketidakpercayaan terhadap Presiden Joko Widodo dan pansel yang dibentuknya
“Orang tidak percaya sama pak Jokowi. Jadi bagaimana orang mau mendaftar kalau seandainya di kepala orang bahwa pimpinan KPK yang lolos sudah ada di kepala pak Jokowi,” kata Feri.
Menurut Feri, banyak pihak yang meyakini bahwa calon pimpinan KPK yang akan lolos dan terpilih adalah orang-orang dekat Jokowi.
Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Pansel Capim KPK 2024-2029 bisa bersikap independen karena sebagian besar mereka berasal dari institusi pemerintahan.
“Bagaimana Pansel bisa independen kalau orang orangnya dari institusi pemerintah, kalau orang-orangnya punya list di masa lalu sebagai ahli dari para koruptor. Bagaimana kita bisa berharap kan?” kata Feri.
KPK harus diselamatkan
Meski begitu, Koalisi Masyarakat Sipil tetap berharap ada sosok-sosok berintegritas dengan rekam jejak baik, yang bersedia memanfaatkan sisa waktu untuk mendaftarkan diri sebagai capim KPK.
Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan, publik tetap menginginkan capim yang mau berupaya mengembalikan marwah KPK. Kemudian, menjadikan lembaga anti-rasuah lebih baik dari kondisi hari ini.
“Karena KPK harus diselamatkan, dan yang bisa menyelamatkan itu hanya pimpinan KPK. Enggak bisa lagi kita serahkan KPK ini ke tokoh-tokoh yang pasti akan jadi proxy war-nya perang politik antara istana (negara) dengan oposisi,” kata Praswad.
Menurut Praswad, ia dan Koalisi Masyarakat Sipil sudah mendatangi sejumlah tokoh yang dianggap layak menjadi pimpinan KPK. Para tokoh itu dibujuk agar bersedia mendaftar diri dalam proses seleksi Capim KPK yang sedang berlangsung.
Langkah jemput bola ini dilakukan agar peserta seleksi memang kredibel dan serius mengatasi persoalan korupsi. Para Capim KPK juga diharapkan benar-benar memiliki rekam jejak yang baik.
“Kami mendatangi tokoh-tokoh yang umurnya lebih dari 50 tahun. Kami ajak ngobrol, ajak ngopi, datangi rumahnya,” kata Praswad.
Beberapa sosok yang didatangi itu di antaranya adalah Alamsyah Saragih, Sudirman Said hingga Gandjar Laksmana Bonaprapta.
“Kami bilang, Pak Sudirman Said kan punya track record yang baik. Beliau pula yang membongkar kasus ‘Papa Minta Saham’ Freeport, kongkalikong, itu Pak Sudirman Said yang membuat geger Indonesia saat itu,” kata Praswad.
“Ada Bang Gandjar Laksmana dari UI. Dua hari lalu saya temui secara pribadi minta daftar. Apalagi beliau adalah pengajar kami pada saat penyidik KPK. Mentor bagi teman-teman penyidik di KPK,” ujar dia.
Namun, Praswad mengakui tidak semua tokoh yang ia datangi langsung bersedia mendaftarkan diri. Alasannya, KPK saat ini sudah menjadi lembaga yang berada di bawah kendali Istana Negara.
“Orang-orang yang baik ini akhirnya pikir-pikir bahkan enggan untuk masuk di dalam lembaga yang diintervensi oleh kekuasaan,” kata Praswad.
#kpk #feri-amsari #capim-kpk #calon-pimpinan-kpk #seleksi-calon-pimpinan-kpk #transparency-international-indonesia-tii #im57-institute