JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan tidak menarik 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) hasil seleksi yang telah disampaikan Presiden ke-7 Joko Widodo ke DPR.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, 10 nama capim KPK saat ini adalah yang terbaik.

"10 Calon Pimpinan dan Dewas KPK saat ini adalah yang terbaik," kata Tessa saat dihubungi, Minggu (10/11/2024).

Tessa mengatakan, KPK berharap Pimpinan KPK dan Dewas KPK terpilih merupakan yang terbaik dari calon-calon yang ada.

"KPK berharap terpilih Pimpinan KPK dan Dewas yang terbaik dari calon-calon tersebut yang namanya sudah masuk saat ini ke DPR RI," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan DPR RI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK yang dikirim Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, langkah itu diambil oleh Prabowo agar tidak ada kekosongan jabatan pimpinan KPK karena masa bakti pimpinan KPK yang sedang menjabat akan segera berakhir.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini insya Allah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi Pansel yang telah disampaikan Presiden Jokowi ke DPR.

Ia mengatakan, pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 UU KPK dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan Pimpinan KPK yang akan berakhir di penghujung bulan Desember 2024.

Sementara pertimbangan hukum Putusan MK tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon Pimpinan KPK ke DPR.

"Untuk mengatasi kondisi di atas, Pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Presiden Jokowi, membentuk Pansel baru dan memilih calon-calon baru atau tidak," ujarnya.

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan.

"DPR dipersilahkan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama untuk ditetapkan oleh Presiden," ucap dia.

Berikut ini 10 nama calon pimpinan yang lolos seleksi wawancara:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitroh Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky indarti

10. Setyo Budiyanto

JAKARTA, investor.id  - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan arahan pemerintah.

"Nah itulah, lihat nanti pemerintah bagaimana. Kita kan di Komisi III mengikuti proses dari pemerintah, masalah dia lanjut atau tidak itu nanti pemerintah," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

DPR RI akan menjadi pihak akhir yang menyeleksi susunan capim dan dewas KPK.

Sebelumnya, Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama Capim dan Dewas KPK, setelah surat tersebut dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada Prabowo Subianto.

Sahroni menambahkan bahwa jika pemerintah ingin efisien, sebaiknya Prabowo meneruskan daftar Capim dan Calon Dewas KPK yang telah diajukan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo, kepada DPR RI.

"Ya kalau mau efisien ya diterusin. Tapi kalau namanya presiden baru, pemerintah baru, ya tinggal tergantung pemerintahan baru saja. Sifatnya DPR ngikut aja," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK.

Dari surat tersebut, Prabowo disebut menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi.

”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Yasonna enggan berspekulasi lebih jauh mengenai hal tersebut, menegaskan bahwa semua keputusan terkait isi surpres merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengubah nama-nama Capim dan calon Dewas yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum purnatugas.

"Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.

Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.

"Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya," ucap Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah nama-nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) yang telah diajukan oleh Presiden Ketujuh Joko Widodo sebelum purnatugas.

Adapun Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama capim dan calon dewas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Surat itu dikirim karena sempat dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada Prabowo.

Nama-nama capim dan dewas tersebut telah disampaikan oleh Jokowi melalui surpres sebelum purnatugas pada 20 Oktober 2024.

"Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo menambahkan, pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.

Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.

"Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya," ucap Prasetyo.

Meskipun demikian, Prasetyo enggan menyebut bahwa Prabowo mempertahankan nama-nama yang telah dipilih sebelumnya.

Ia hanya menyatakan bahwa pemerintah akan mengikuti proses yang telah berjalan untuk diteruskan oleh Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengaku akan memeriksa terlebih dahulu apakah surpres berisi nama-nama tersebut sudah dikembalikan lagi kepada DPR RI atau sebaliknya.

"Nanti kami cek, ya, kalau secara administrasi tampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden, tinggal dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, menyampaikan bahwa ia mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari surat yang dikirim tersebut, Prabowo disebut telah menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Yasonna tidak ingin berspekulasi terlalu jauh mengenai hal tersebut. Menurutnya, apa pun isi surpres itu, semua merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

”Beliau punya otoritas untuk itu,” tuturnya.

Untuk diketahui, berikut adalah 10 nama capim KPK dan 10 calon dewas KPK yang sudah diseleksi panitia seleksi (Pansel) serta diserahkan ke Jokowi sebelum purnatugas.

Pansel menyerahkan nama-nama tersebut kepada Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Pada Selasa (1/10/2024) siang.

Berikut ini 10 nama calon pimpinan KPK:

1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Berikut ini 10 nama calon dewas KPK:

1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisea Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai, Preisden Prabowo Subianto dapat menganulir proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ghufron mengatakan, proses seleksi capim dan Dewas KPK kini berada di tangan Prabowo meski prosesnya sudah dijalankan pada penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pak Prabowo, saat ini, sebagai presiden, juga memiliki kewenangan untuk itu (capim dan Dewas KPK), untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya presiden," kata Ghufron di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ghufron menuturkan, berkaca dari hasil judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap masa jabatan pimpinan KPK, pemilihan pimpinan KPK dan Dewas mestinya dilakukan oleh Presiden yang baru.

Tujuannya agar pimpinan KPK yang baru tidak memiliki relasi dengan Presiden yang lama.

"Bahwa, untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Sehingga dia tidak memiliki relasi yang berketergantungan dengan Presiden yang lama, untuk menjamin independensi," ujar Ghufron.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa Prabowo bisa saja melanjutkan proses seleksi yang sudah berjalan atau mengajukan nama-nama kandidat yang baru.

Unutk diketahui, Jokowi sebelumnya telah menyerahkan 10 nama capim KPK ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

”Tergantung Presiden (Prabowo). Boleh dua-duanya, beliau mau mengegolkan nama-nama yang sama, (atau) memakai pansel (panitia seleksi) yang lain, tergantung Presiden. Atau mau mengusulkan (nama capim atau calon dewas) yang lain, kita tergantung Presiden,” kata Supratman, Selasaa (4/11/2024) kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut Presiden Prabowo Subianto bisa menganulir 10 nama calon pimpinan maupun dewan pengawas (dewas) KPK yang telah diserahkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR.

Jokowi sebelum lengser telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan dewas KPK baru yang telah selesai disaring oleh Panitia Seleksi (Pansel), melalui surat presiden (supres) ke DPR. Namun, sampai saat ini tindak lanjutnya belum menemui titik terang karena kepemimpinan sudah berganti ke Prabowo.

"Pak Prabowo, saat ini, sebagai Presiden, juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Adapun Ghufron mengaitkan hal tersebut dalam konteks pengajuan uji materi UU KPK olehnya ke Mahkamah Konstitusi pada 2023 lalu. Pada saat itu, MK mengabulkan judicial review oleh Ghufron yang salah satunya mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan dan dewas KPK menjadi lima tahun.

Konsekuensinya, masa jabatan pimpinan KPK era Ghufron dari 2019–2023 diperpanjang menjadi 2019–2024. Menurut dia, alasan di balik pengajuan uji mater itu untuk menjaga independensi pimpinan lembaga antirasuah dengan cara memastikam setiap periode pimpinan diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu mengatakan, tujuannya agar tidak keterikatan relasi yang berlanjut.

"Supaya misalnya nanti, siapapun nanti yang kemudian diusung oleh Pak Prabowo dalam proses ini kemudian dalam periode berikutnya dia terlepas, sehingga dia tidak memiliki relasi yang berketergantungan dengan Presiden yang lama, untuk menjamin independensi," paparnya.

Meski demikian, dia menyebut proses seleksi calon pimpinan dan dewas KPK yang sebelumnya sudah bergulir memang masih berada di bawah wewenang Jokowi saat menjadi presiden. Begitu pula Prabowo kini memiliki wewenang untuk melanjutkan atau mengkaji kembali nama-nama yang sudah diseleksi pansel era Jokowi.

"Bahwa kemudian itu belum selesai karena per 21 Oktober berganti Presiden, merupakan kewenangan Presiden lebih lanjut, untuk melanjutkan termasuk mereview kembali, ataupun kemudian mengubah itu sekali lagi kewenangan Presiden," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto segera memberikan keputusan terkait kelanjutan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta calon anggota Dewan Pengawas KPK.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dalam menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Senin (4/11/2024).

“Nanti pasti presiden pada akhirnya akan memberikan keputusan. Tunggu aja keputusan presiden terkait itu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/11/2024).

Dia menekankan bahwa dalam waktu dekat, Prabowo juga akan segera menjawab surat dari pimpinan DPR tersebut. Mengingat masa jabatan pimpinan KPK dan Dewas KPK periode sekarang akan berakhir pada 20 Desember 2024.

“Pasti pak presiden mengantisipasi terkait hal tersebut,” tandas Supratman.

Menurut catatan Bisnis, Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyerahkan masing-masing 10 nama kepada pemerintah untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan itu dilakukan masih kepada Presiden Ke-7 RI Jokowi yang saat itu masih menjabat.

Jokowi sempat mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena masih menerima nama-nama yang diberikan Pansel KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, Prabowo yang seharusnya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR.

"Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU No.19/2019 tentang KPK ke MK pada 2023 lalu. Permohonan uji materi itu salah satunya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan yang hanya empat tahun. MK lalu mengabulkan gugatan Ghufron dan memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga antirasuan satu tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan dirinya tidak membahas sama sekali terkait calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Senin (4/11/2024) sore.

Pasalnya, muncul desakan agar Prabowo membentuk ulang panitia seleksi (pansel) capim KPK.

"Enggak ada. Belum ada, tadi sama sekali enggak disinggung soal KPK, belum ada," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin.

Saat ditanya apakah pemerintahan Prabowo bakal meninjau ulang capim KPK yang telah diajukan oleh pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR, Supratman menyebut Prabowo pada akhirnya akan bersikap.

Dia meminta agar publik menunggu saja keputusan presiden (keppres) terkait capim KPK.

"Kita tunggu saja keppres terkait hal itu," ucapnya.

Sementara itu, terkait masa jabatan pimpinan KPK yang akan segera habis tapi belum ada penggantinya, Supratman mengatakan Prabowo pasti akan mengantisipasi hal tersebut.

Yang pasti, kata dia, dalam pertemuan sore ini, Prabowo tidak mengungkit soal capim KPK.

"Betul-betul yang dibahas tadi terkait dengan putusan MK terkait dengan klaster ketenagakerjaan," imbuh Supratman.

Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk ulang pansel capim KPK dan calon anggota Dewan Pengawas KPK.

Ia mengatakan, langkah tersebut bisa diambil Prabowo apabila tidak puas dengan 10 nama capim KPK yang telah diserahkan ke DPR oleh pemerintahan Joko Widodo.

"Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya, bahwa pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang, membentuk pansel ulang, dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK," kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Ini belum terlambat, kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel," sambungnya.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto diminta menelusuri rekam jejak nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diserahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Jika Prabowo kurang sreg dengan nama-nama itu, proses seleksi disarankan diulang.

“Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya buat pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang,” kata mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Samad mengatakan, pengulangan seleksi capim KPK boleh dilakukan Prabowo untuk memastikan pemberantasan rasuah pada eranya berjalan dengan baik. Kepala Negara dinilai harus memastikan isu pemberantasan korupsi berjalan dengan maksimal selama memimpin.

“Membentuk pansel ulang dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK. Ini belum terlambat, kalau kita mau menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel,” ucap Samad.

Samad menilai masih ada waktu jika Prabowo mau mengulang proses seleksi capim KPK. Itu, kata dia, tergantung dari kemauan pemerintah.

“Bisa pada saat sekarang, atau walaupun sudah sampai ke DPR, kalau pemerintah punya keinginan yang kuat dan melihat bahwa ada kondisi setelah menelusuri, memprofiling kesepuluh orang ini ternyata orang-orang ini belum bisa diharapkan maksimal, maka dia bisa membentuk pansel baru,” terang Samad.

Ada sepuluh nama yang diserahkan pansel ke Jokowi. Mereka yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Irjen Kementan Setyo Budiyanto.

Lalu, Agus Joko Purwono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Basuki, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR sudah tepat.

Yusril menyebut bahwa DPR sudah menerima nama-nama calon pimpinan komisi antirasuah yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Menurutnya, langkah Jokowi sudah benar karena sebelumnya ada perubahan Undang-undang (UU) No.19/2019 berkaitan dengan panjang masa jabatan pimpinan KPK. Setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu, periode masa jabatan pimpinan KPK bertambah dari empat menjadi lima tahun.

"Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa Presiden hanya memiliki kesempatan satu kali ajukan pimpinan KPK, Pak Jokowi kan mau enggak mau jadi dua kali [mengajukan], oleh karena ada perpanjangan [masa jabatan pimpinan KPK]," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sebagai Menko yang salah satunya mengurus soal hukum, Yusril menilai tindakan Jokowi sudah benar karena menghindari kekosongan kepemimpinan lembaga tersebut. Namun, dia tidak menampik bahwa konsekuensinya Jokowi dalam satu periode pemerintahannya dua kali mengirim nama-nama calon pimpinan KPK.

Padahal, dalam putusan MK No.112/PUU-XX/2022 itu, hakim konstitusi menuturkan bahwa jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK lima tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR periode 2019-2024.

"Oleh karena itu beliau sudah menyampaikan dan tetapi konsekuensinya dua kali, seperti yang di situ dalam putusan Mahkamah Konstitusi presiden tidak boleh dua kali, tapi bagaimana karena ada perubahan jadi ada masa transisi ini, kita mesti mencari jalan keluar dan sudah ketemu jalan keluar," paparnya.

Adapun Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyerahkan masing-masing 10 nama kepada pemerintah untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan itu dilakukan masih kepada Presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat.

Jokowi sempat mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena masih menerima nama-nama yang diberikan Pansel KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, Prabowo yang seharusnya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR.

"Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU No.19/2019 tentang KPK ke MK pada 2023 lalu. Permohonan uji materi itu salah satunya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan yang hanya empat tahun. MK lalu mengabulkan gugatan Ghufron dan memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga antirasuan satu tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi juga mengungkapkan bahwa nama-nama yang telah lolos seleksi segera diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan Amanah Youth Creative Hub yang digelar di Gedung Pusat Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH), Kabupaten Aceh Besar, Selasa (15/10/2024).

“Capim KPK sudah saya tandatangani kemarin sore. Sudah saya tandatangani, kalo calon nya, baik calon untuk capim nya, maupun untuk dewas nya, kita dibatasi oleh waktu,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut catatan Bisnis, dari 10 nama itu seluruhnya merupakan penegak hukum atau pejabat negara, baik aktif maupun sudah pensiun.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) KPK, lima orang berasal dari unsur penegak hukum. Bahkan, tiga orang di antaranya pernah atau sedang bertugas di KPK.

Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) Komjen Pol Setyo Budiyanto dan Jaksa Fitroh Rohcahyanto adalah dua mantan pejabat KPK setingkat direktur yang kini lolos sampai ke tahap 10 besar. Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan, sedangkan Fitroh pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan.

Satu jaksa lainnya yang lolos yakni tidak lain dari Johanis Tanak. Jaksa senior itu kini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2024. Johanis menjadi satu-satunya petahana KPK yang lolos sampai dengan tahap 10 besar.

Unsur penegak hukum lainnya yang lolos yakni Hakim Ibnu Basuki Widodo serta Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Djoko Poerwanto.

Lima orang lainnya yang lolos hingga ke meja Jokowi memiliki latar belakang cukup beragam di institusi publik. Ada mantan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, mantan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih serta mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati.

Dua orang lainnya masih aktif yaitu Komisoner Kompolnas Poengky Indarti serta Kepala BPKD Jakarta sekaligus Komisaris Utama Bank DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Bisnis.com, JAKARTA — IM57+ Institute, yang berisikan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi berwenang menyerahkan masing-masing 10 besar nama calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) periode 2024–2029 ke DPR.

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menjelaskan, ada dua poin mengapa Presiden petahana sudah tidak lagi berwenang menyerahkan nama calon pimpinan dan dewas hasil penyaringan oleh Panitia Seleksi (Pansel) jelang seminggu lengser.

Pertama, hal tersebut sudah sesuai dengan Putusan MK No.112/PUU-XX/2022. Putusan itu menyatakan bahwa pemilihan calon pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden yang baru karena jangan sampai Presiden dalam satu periode memilih dua kali Pimpinan KPK.

Seperti diketahui, Jokowi dalam periode keduanya sudah satu kali menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR yakni untuk periode 2019–2023 (sekarang 2019–2024), pada 2019 lalu.

"Artinya harusnya, secara hukum, Presiden baru yang bukan hanya menyerahkan tetapi memilih 10 kandidat yang akan menjadi Pimpinan KPK," kata Praswad melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (13/10/2024).

Praswad berpendapat, dengan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK diserahkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya, maka diharapkan tidak ada potensi pengamanan kasus-kasus selama masa jabatan presiden yang telah berakhir.

"Proses ini penting agar tidak terjadi lagi rangkaian tindakan-tindakan yang tidak sesuai konstitusi," ujarnya.

Kedua, dipilihnya para calon pimpinan dan dewas KPK oleh Presiden yang baru dinilai akan memudahkan proses pemberantasan korupsi karena ada sinergi dalam strategi pemberantasan korupsi.

Apalagi, terang mantan penyidik senior KPK itu, pemberantasan korupsi dari segi koordinasi juga akan dipermudah karena secara de facto panglima pemberantasan korupsi adalah Presiden.

"10 tahun telah terjadi kemunduran signifikan pemberantasan korupsi karena adanya problem dalam kepemimpinan pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Senada, sebelumnya Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut Presiden Jokowi dilarang untuk mengirimkan nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang baru ke DPR.

Orang tua Almas Tsaqibbirru yang juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyebut penyerahan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) KPK ke DPR dari Panitia Seleksi (Pansel), sudah merupakan kewenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Boyamin, Prabowo yang nantinya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR kendati Pansel telah menyerahkannya ke Jokowi, Selasa (1/10/2024).

"Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).