Rapat Paripurna DPD Ricuh, Senator Papua: Kekecewaan terhadap Kepemimpinan La Nyalla
Anggota DPD dapil Papua, Yorrys Raweyai menilai kericuhan saat momen paripurna Jumat lalu disebabkan kekecewaan pada La Nyalla. Halaman all
(Kompas.com) 15/07/24 16:11 10857184
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai menilai kericuhan yang terjadi saat momen paripurna DPD RI pada Jumat (12/7/2024) lalu merupakan akibat dari kepemimpinan La Nyalla Mattalitti dan Nono Sampono.
LaNyalla adalah Ketua DPD sedangkan Nono Wakil Ketua.
Menurut Yorrys, keduanya memberikan contoh tipikal otoriter dan eksklusif selama periode 2019-2024.
"Ini adalah respons mayoritas Anggota DPD yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” kata Yorrys dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).
Ketua Komite II DPD ini menerangkan, sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada pimpinan agar membawa lembaga ini menjadi lebih baik.
Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan dirasa tak kunjung terwujud.
Sebaliknya, lanjut Yorrys, DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif.
“Pak La Nyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, di mana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan,” tutur Yorrys.
Menurutnya, puncak dari keresahan para senator itulah yang ditumpahkan pada Paripurna DPD kemarin.
Tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan di paripurna, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.
“Tata Tertib itu dibuat untuk mengatur dan mengelola kinerja DPD agar lebih maksimal dalam memberi dampak bagi rakyat. Karena itu, Tata Tertib harus dipahami dan disepakati bersama, termasuk setiap urgensi perubahan yang hendak ditawarkan,” ujar Yorrys.
Lebih jauh, Yorrys memandang LaNyalla dan Nono Sampono telah gagal menakhodai DPD.
Sebab menurutnya, perubahan Tata Tertib yang hendak disahkan lebih mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok.
Apalagi, lanjut Yorrys, keduanya diketahui telah mendeklarasikan diri sebagai calon pimpinan DPD periode mendatang.
“Bisa dibayangkan, betapa rusaknya lembaga DPD masa depan jika gaya kepemimpinan Pak LaNyalla dan Pak Nono dilanjutkan,” tutup dia.
Diberitakan sebelumnya, sidang paripurna DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat pekan lalu berlangsung ricuh.
Para senator berbondong mendatangi meja pimpinan DPD RI dan berusaha menyerobot palu La Nyalla Mahmud Mattaliti.
Dari tayangan di Kompas TV, keributan terjadi karena La Nyalla kekeuh ingin mengesahkan tata tertib DPD RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna tersebut.
Persoalannya, tata tertib itu mengakomodasi paket pimpinan DPD RI periode mendatang.
“Pamdal silakan (tertibkan) pamdal,” ujar La Nyalla yang mulai dikerubungi para senator.
Salah satu anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Angelius Wake Kalo menyatakan, mestinya tata tertib DPD RI tidak disahkan saat ini.
Pasalnya, panitia khusus (pansus) yang bertugas membahas aturan itu belum melaporkan hasilnya pada para senator.
“Kalau ini didorong (begitu saja) kita ribut pasti,” sebut dia.
#dewan-perwakilan-daerah #dpd #dpd-ri #sidang-paripurna-dpd-ricuh