KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fahira Idris kembali melanjutkan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, serta donor darah secara berkala. Kegiatan tersebut digelar di 44 kecamatan di Jakarta.

Selain memastikan ketersediaan pasokan darah, kegiatan tersebut diinisiasi untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan solidaritas antarwarga dan para pemangku kepentingan di Jakarta.

Fahira mengatakan, setiap kegiatan bakti sosial memiliki semangat untuk menumbuhkan solidaritas dan kolaborasi yang sejatinya merupakan denyut nadi dari Jakarta.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi wadah bagi siapa saja untuk berkontribusi nyata bagi sesama, mempererat tali silaturahmi, dan menggalang semangat kebersamaan agar semakin kokoh.

“Semangat solidaritas dan kolaborasi di Jakarta harus terus kita rawat,” ujar Fahira dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (27/10/2024).

Fahira yang juga Ketua Umum Ormas Bang Japar menilai, kegiatan donor darah yang digelar secara konsisten bertujuan untuk memastikan stok darah di Jakarta selalu mencukupi. Sebagai kota dengan populasi padat, kebutuhan darah di Jakarta sangat tinggi.

Kegiatan donor darah rutin membantu menjamin pasokan darah yang cukup. Khususnya, bagi pasien yang memerlukan transfusi mendesak akibat kecelakaan, operasi, atau penyakit tertentu seperti anemia dan thalasemia. Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan stok darah selalu tersedia dan siap digunakan.

Selain itu, senator Jakarta itu berharap, kegiatan bakti sosial dan donor darah secara rutin dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan masyarakat Jakarta.

“Komitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara berkelanjutan juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun Jakarta yang lebih kuat dan tangguh,” tuturnya.

Selain di 44 kecamatan, Fahira Idris menggelar kegiatan baksos di tingkat kelurahan. Sebelumnya, Fahira juga menggelar baksos di di lima kota administrasi, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, serta Jakarta Timur.

Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan menjadi adalah Kecamatan ke-15 kegiatan bakti sosial dan donor darah Fahira Idris digelar. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, seperti Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Camat Kemayoran Lama. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-7 Ormas Bang Japar.

JAKARTA, KOMPAS.com -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menetapkan susunan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) mulai dari komite hingga badan-badan.

Susunan AKD ini disahkan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam rapat paripurna DPD RI digelar Rabu (9/10/2024) kemarin.

DPD RI periode 2024-2029 memiliki empat komite, dua panitia, dan empat badan.

Komite I DPD RI membidangi tugas terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Komite II DPD RI membidangi tugas terkait pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Komite III DPD RI membidangi lingkup tugas terkait kesejahteraan rakyat (kesra) seperti isu pendidikan dan agama.

Komite IV DPD RI membidangi tugas terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; keuangan pusat dan daerah; membuat pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK, pajak, dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Berikut susunan pimpinan AKD di DPD RI:

Pimpinan DPD RI

Ketua: Sultan B Najamudin (Bengkulu)

Wakil Ketua: Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Wakil Ketua: Yorrys Raweyai (Papua Tengah)

Wakil Ketua: Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan)

Komite I

Ketua: Andi Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)

Wakil Ketua I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)

Wakil Ketua II: Bahar Buasan (Babel)

Wakil Ketua III: Muhdi (Jawa Tengah)

Komite II

Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)

Wakil Ketua I: Angelius Wake Kako (NTT)

Wakil Ketua II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)

Wakil Ketua III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

Komite III

Ketua: Filep Wamafma (Papua Barat)

Wakil Ketua I: Dailami Firdaus (Daerah Khusus Jakarta)

Wakil Ketua II: Jelita Donal (Sumatera Barat)

Wakil Ketua III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

Komite IV

Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)

Wakil Ketua I: Novita Anakotta (Maluku)

Wakil Ketua II: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

Wakil Ketua III: Arif Eka Saputra (Riau)

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI

Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)

Wakil Ketua I: Riedno Graal Taliawo (Maluku Utara)

Wakil Ketua II: Sewitri (Riau)

Wakil Ketua III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI

Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)

Wakil Ketua I: Elisa Ermasari (Bengkulu)

Wakil Ketua II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)

Wakil Ketua III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI

Ketua: Abdul Hakim (Lampung)

Wakil Ketua I: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)

Wakil Ketua II: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Wakil Ketua III: Nelson Wenda (Papua Pegunungan)

Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah (BKSP) DPD RI

Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)

Wakil Ketua I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)

Wakil Ketua II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)

Wakil Ketua III: Lis Tabuni (Papua Tengah)

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI

Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)

Wakil Ketua I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)

Wakil Ketua II: Abdul Hamid (Riau)

Wakil Ketua III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

Badan Kehormatan (BK) DPD RI

Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)

Wakil Ketua I: Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat)

Wakil Ketua II: Siti Aseanti (Kalimantan Tengah)

Wakil Ketua III: Hasby Yusuf (Maluku Utara)

IDXChannel - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diyakini memiliki peranan strategis dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Upaya perimbangan tersebut, penting dilakukan dalam rangka mengawal desentralisasi fiskal, yaitu proses distribusi anggaran dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (12/8/2024).

"Dalam perspektif pembangunan daerah, sinergi untuk mengawal desentralisasi pemerintahan dan kemandirian fiskal daerah terwujud, sehingga pemerataan pembangunan melalui otonomi daerah tercapai," ujar Misbakhun, dalam penjelasannya.

Misbakhun pun merinci angka dana transfer dari pemerintah pusat ke seluruh pemda dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 2019, kata Misbakhun, jumlah dana transfer ke daerah mencapai Rp813 triliun, atau setara 35,2 persen dari APBN 2019.

Namun, jumlah dana transfer ke daerah pada APBN 2020 turun menjadi Rp762,5 triliun atau hanya 29,4 persen. Porsi dana transfer ke daerah kembali turun pada APBN 2021, yakni di angka 28,2 persen, meski jumlahnya meningkat menjadi Rp785,7 triliun.

Penurunan porsi dana transfer ke daerah berlanjut pada APBN 2022, yakni menjadi 26,4 persen. Namun, jumlahnya naik menjadi Rp816,2 triliun.

Selanjutnya pada 2023, dana transfer meningkat menjadi Rp825,4 triliun. Meski demikian, porsinya di APBN 2024 tetap 26,4 persen. Sedangkan pada APBN 2024, jumlah dana transfer ke daerah mencapai Rp857 triliun. Hanya saja, porsinya justru turun menjadi 25,8 persen.

Dari data-data tersebut, Misbakhun menggarisbawahi bahwa meski dana APBN yang nilainya ribuan triliun, ternyata dana transfer ke daerah tidak mencapai 50 persen.

"Apakah ini yang disebut profil desentralisasi fiskal kita," ujar Misbakhun.

Karenanya, Misbakhun menegaskan pentingnya mengingatkan pemerintah soal porsi dana transfer ke daerah.

"Nah, inilah pentingnya BPK RI untuk mengingatkan pemerintah bahwa desentralisasi fiskal kita butuh keseimbangan baru," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga menyinggung soal peran para senator yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Misbakhun menegaskan DPD memiliki peran yang sangat fundamental dalam desentralisasi fiskal. DPD, kata Misbakhun, mewakili aspirasi daerah dan pemda.

"Aspirasi masyarakat daerah ini kalau tidak terwujud dalam desentralisasi fiskal, dalam bentuk transfer daerah, maka saya katakan ini adalah sebuah proses yang harus dikoreksi," ujar Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun juga mengingatkan pentingnya BPK dan DPD menguatkan sinergi.

"Secara kelembagaan, BPK RI dan DPD dalam sebuah cabang keleluasaan yang setara, ada anggota di dalamnya, dan anggota inilah yang membangun sinergi di dalamnya," ujar Misbakhun.

(taufan sukma)

Jakarta: Polemik yang muncul akibat kericuhan terkait pembentukan tata tertib (tatib) DPD RI disorot, karena terkesan hanya memuat kepentingan pimpinan. Padahal, semua anggota perwakilan atau senator, mestinya mendapat hak sama dalam menentukan tatib.

"Tatib itu milik semua anggota. Semua anggota itu sederajat," kata Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, dalam keterangan yang dikutip Senin, 22 Juli 2024.

Menurut Zainal, kericuhan itu muncul lantaran Ketua La Nyalla Mataliti mengesahkan tatib secara sepihak. Tatib yang hendak disahkan, berbeda dari draf panitia khusus (pansus) dan tim kerja (timja) DPD.
Zainal melihat kericuhan dalam proses politik itu sebagai hal yang wajar, karena senator merasa tak didengar dan dilibatkan. Hal tersebut, berpotensi mencederai hak-hak yang dimiliki para senator.

"Karenanya, yang menentukan adalah mekanisme yang disepakati oleh seluruh anggota, bukan hanya pimpinan," kata Zainal.

Menurut dia, polemik pengesahan tatib mestinya disudahi. Caranya, dengan mengembalikan perumusan tatib pada seluruh senator, sesuai regulasi.

"Kembalikan ke seluruh anggota mau diselesaikan dengan mekanisme (seperti) apa," kata Zainal.

?Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024, sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.

Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai, mengkritik Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.

"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys, Selasa, 16 Juli 2024.

(ADN)

Jakarta: Pengamat politik Hendri Satrio mendorong regenerasi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sehingga, anggota muda dan yang baru terpilih mendapat ruang memimpin DPD periode 2024-2029.

Hendri menilai tokoh muda seperti Sultan Bachtiar Najamudin dan Alfiansyah Komeng layak. Sehingga, dapat memimpin lembaga tersebut.

"DPD, dewan perwakilan daerah, harus menyediakan ruang buat orang orang muda untuk coba memimpin dpd, dan mempersilakan orang orang baru juga mengambil peran dalam mengelola atau memimpin DPD," kata Hendri saat dikonfirmasi, Minggu, 21 Juli 2024.
Menurut Hendri, mereka mesti diberi ruang memimpin. DPD, kata Hendri, butuh pembaruan.

Hal tersebut, diharapkan bisa lebih berkontribusi kepada Indonesia. Ia menilai para anggota DPD yang sudah senior membuka jalan untuk gerakan perubahan ini.

"Nah untuk menuju ke sana, sebaiknya memang para anggota DPD yang sudah senior bisa membuka jalan buat mereka," kata dia.

Baca juga: Polemik Tatib DPD, Langkah La Nyalla Dikritik

Lebih lanjut, Hendri menilai gerakan perubahan yang terjadi di DPD mesti mendapat dukungan masyarakat. Supaya, peran DPD lebih nyata bagi pembangunan di Indonesia.

Sebaiknya, kata Hendri, tokoh-tokoh yang pernah memimpin DPD legawa. Mereka disarankan untuk meneruskan tongkat estafet kepada yang muda dan baru untuk memimpin DPD.

"Siapa tahu era muda dan baru bisa membawa DPD lebih maju, lebih punya kontribusi kepada negara, dan yang terpenting adalah bisa berjuang lebih matang lebih dewasa dan lebih all out untuk kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024, sempat diwarnai kericuhan. Lantaran sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.

Rapat Paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Masa Sidang V 2023-2024 itu pun berakhir buntu. Tidak ada kesepakatan terkait penyempurnaan tata tertib DPD RI.

Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai mengkritik gaya kepemimpinan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.

"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys dalam keterangan yang dikutip Selasa, 16 Juli 2024.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa biaya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat di 17.569 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 19 kabupaten/kota menghabiskan biaya hingga Rp350 miliar.

"Ya, memang benar (biaya PSU di Sumbar Rp350 miliar), memang benar 17.000 TPS. Itu yang kita apa, mungkin teman-teman tidak memikirkan situasi itu," kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Afifuddin juga menjelaskan sempat terjadi hilang kontak dengan kapal yang membawa logistik PSU ke Mentawai. Meski begitu, penyelenggaraan PSU harus tetap dilaksanakan.

"Kurang-kurang ada, tapi KPU ini dengan waktu yang sangat sedikit, 13 hari. Sudah kita lakukan semua sebisa mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (18/7/2024), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan kepada KPU RI untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) agar menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan Bagja pada Pernas XII JPPR yang bertajuk Navigasi Masyarakat Sipil Menghadapi Krisis Demokrasi di Jakarta, Kamis.

Awalnya dia mengungkapkan bahwa, PSU Pemilu Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat di 17.569 TPS yang tersebar pada 19 kabupaten/kota menghabiskan biaya hingga Rp350 miliar. "Teman coba tebak biaya PSU di Sumatera Barat untuk satu kotak suara, ayo berapa? Rp100 miliar? Tebak saja, untuk 17.000 TPS sampai Rp350 miliar," kata Bagja.

Untuk diketahui, Irman Gusman menjadi tokoh di balik terjadinya PSU tersebut lantaran gugatannya diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, KPU dianggap abai terhadap putusan MA untuk mengikuti aturan yang telah diputuskan MK mengenai ketentuan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Namun, KPU saat itu tidak melakukan revisi peraturan KPU (PKPU) sampai batas akhir tahapan pencalonan anggota legislatif selesai. Oleh karena itu, Bagja meminta KPU dapat menentukan PKPU terkait dengan syarat calon kepala daerah sesuai dengan putusan MA. Apabila tidak dijalankan sesuai putusan, dia khawatir akan ada banyak PSU yang harus dilaksanakan.

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional. Dalam konsep idealnya, posisi DPD sangat strategis untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah di panggung politik nasional.

Namun, dalam praktiknya, sepanjang usianya yang tahun ini genap 20 tahun, DPD tidak pernah lebih sebagai pelengkap sistem parlemen bikameral (dua kamar). Disebut pelengkap karena kewenangan mereka, terutama dalam pembentukan legislasi, sangat jomplang bila dibandingkan dengan kewenangan kamar sebelahnya, yakni DPR.

Kedua kamar itu sebetulnya memiliki fungsi yang sama, yaitu legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Akan tetapi, dari sisi kewenangan tidak setara. Dalam proses pembuatan kebijakan, DPR dan pemerintah cenderung mendominasi tanpa memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi DPD.

Boleh kita bilang, dalam relasi sistem bikameral itu, DPR sangat superior, sedangkan DPD begitu inferior. Gemuruh dinamika di DPR amat riuh, sebaliknya gerak DPD begitu senyap, nyaris tak terdengar.

Sejujurnya, di tingkat masyarakat pun, tidak banyak yang tahu bahwa di dalam sistem ketatanegaraan kita ada lembaga tinggi bernama DPD. Publik baru ngeh kalau mereka punya representasi di Senayan selain DPR ketika ada peristiwa yang justru tidak ada hubungannya dengan kiprah dan peran para senator. Sebagai amsal, nama DPD cukup terangkat ke permukaan saat calon senator dari daerah pemilihan Jawa Barat bernama Alfiansyah Bustami alias Komeng berhasil meraup 5,3 juta suara dalam Pemilu 2024 lalu. Perolehan suara pelawak senior itu menjadi rekor baru suara caleg DPD di Indonesia. Perbincangan publik soal Komeng mesti diakui ikut membantu mengerek tingkat pengenalan masyarakat terhadap DPD.

Contoh lain, secara periodik nama DPD mencuat di pemberitaan gara-gara keributan atau pertengkaran antaranggota di saat rapat atau sidang paripurna. Mengapa dikatakan periodik? Karena kericuhan di ruang sidang DPD hampir secara periodik terus saja terjadi. Ironisnya, sebagian besar keributan itu tidak ada urusannya dengan kepentingan publik, tetapi lebih untuk kepentingan mereka sendiri.

Ricuhnya rapat paripurna DPD RI ke-12 masa sidang V tahun sidang 2023-2024 pada Jumat, 12 Juli 2024, hanyalah satu contoh dari sekian banyak pertengkaran memalukan yang dilandasi syahwat kuasa di internal DPD, bukan didasari perdebatan demi kepentingan aspirasi rakyat di daerah yang mereka wakili. Lebih mengenaskan lagi, keributan bahkan kerap terjadi saat mereka baru membahas tata tertib rapat. Betul-betul absurd.

Kalau tidak percaya, mari kita kilas balik ke beberapa kejadian serupa. Rapat paripurna penutupan masa sidang DPD pada Kamis, 17 Maret 2016, diwarnai keributan yang dipicu perubahan tata tertib. Lalu, kericuhan juga terjadi saat sidang paripurna DPD pada Senin, 3 April 2017, yang agendanya ialah pembacaan putusan Mahkamah Agung terkait dengan tata tertib 2016 dan 2017.

Pun, sidang paripurna luar biasa ke-2 DPD RI pada Kamis, 19 September 2019, ricuh saat perangkat sidang hendak mengesahkan tata tertib pemilihan pimpinan DPD untuk periode 2019-2024. Yang terbaru, yang terjadi Jumat pekan lalu itu, hujan interupsi datang dari sejumlah anggota DPD untuk memprotes perubahan tata tertib sepihak yang dilakukan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dalam rapat paripurna.

Baik anggota maupun pimpinan DPD selama ini kerap mengeluhkan soal kewenangan mereka yang tidak berimbang jika dibandingkan dengan DPR. Dengan kelemahan itu, kiprah mereka menjadi tidak menonjol dalam pembentukan kebijakan, bahkan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di pelosok daerah.

Keluhan itu tidak salah, 100% benar. Kewenangan DPD memang semestinya dikuatkan agar tak sekadar menjadi pelengkap bikameral. Segenap 'warga' DPD mesti bahu-membahu memperjuangkan penguatan kewenangan itu. Pada saat yang sama, secara internal DPD juga mesti meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota. Perlu senator-senator hebat untuk menaikkan muruah dan posisi tawar DPD sekaligus meraup dukungan publik.

Namun, perilaku yang acap mereka tunjukkan di sidang malah menjadi antitesis perjuangan itu. Kalau mereka terus menghabiskan energi demi kegemaran mereka ribut dan bertengkar di internal lembaga, apalagi yang diributkan bukan untuk kepentingan rakyat, bagaimana bisa berharap publik akan menyokong perjuangan mereka menguatkan kewenangan?

DPD saat ini ibarat kamar besar yang reyot dan kumuh. Reyot karena pemilik kamar tidak memiliki otoritas cukup untuk menegakkannya, kumuh karena penghuninya bermentalitas kerdil dan gemar mengedepankan ego.

Tak ada jalan lain, kiranya hanya merekalah yang bisa memupus kereyotan dan kekumuhan itu. Apakah Komeng dan kawan-kawan yang akan menempati kamar senat pada periode mendatang bakal mampu membuat kamar itu menjadi tegak dan indah? Mari sama-sama kita tunggu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai menilai kericuhan yang terjadi saat momen paripurna DPD RI pada Jumat (12/7/2024) lalu merupakan akibat dari kepemimpinan La Nyalla Mattalitti dan Nono Sampono.

LaNyalla adalah Ketua DPD sedangkan Nono Wakil Ketua.

Menurut Yorrys, keduanya memberikan contoh tipikal otoriter dan eksklusif selama periode 2019-2024.

"Ini adalah respons mayoritas Anggota DPD yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” kata Yorrys dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Ketua Komite II DPD ini menerangkan, sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada pimpinan agar membawa lembaga ini menjadi lebih baik.

Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan dirasa tak kunjung terwujud.

Sebaliknya, lanjut Yorrys, DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif.

“Pak La Nyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, di mana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan,” tutur Yorrys.

Menurutnya, puncak dari keresahan para senator itulah yang ditumpahkan pada Paripurna DPD kemarin.

Tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan di paripurna, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

“Tata Tertib itu dibuat untuk mengatur dan mengelola kinerja DPD agar lebih maksimal dalam memberi dampak bagi rakyat. Karena itu, Tata Tertib harus dipahami dan disepakati bersama, termasuk setiap urgensi perubahan yang hendak ditawarkan,” ujar Yorrys.

Lebih jauh, Yorrys memandang LaNyalla dan Nono Sampono telah gagal menakhodai DPD.

Sebab menurutnya, perubahan Tata Tertib yang hendak disahkan lebih mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok.

Apalagi, lanjut Yorrys, keduanya diketahui telah mendeklarasikan diri sebagai calon pimpinan DPD periode mendatang.

“Bisa dibayangkan, betapa rusaknya lembaga DPD masa depan jika gaya kepemimpinan Pak LaNyalla dan Pak Nono dilanjutkan,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, sidang paripurna DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat pekan lalu berlangsung ricuh.

Para senator berbondong mendatangi meja pimpinan DPD RI dan berusaha menyerobot palu La Nyalla Mahmud Mattaliti.

Dari tayangan di Kompas TV, keributan terjadi karena La Nyalla kekeuh ingin mengesahkan tata tertib DPD RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna tersebut.

Persoalannya, tata tertib itu mengakomodasi paket pimpinan DPD RI periode mendatang.

“Pamdal silakan (tertibkan) pamdal,” ujar La Nyalla yang mulai dikerubungi para senator.

Salah satu anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Angelius Wake Kalo menyatakan, mestinya tata tertib DPD RI tidak disahkan saat ini.

Pasalnya, panitia khusus (pansus) yang bertugas membahas aturan itu belum melaporkan hasilnya pada para senator.

“Kalau ini didorong (begitu saja) kita ribut pasti,” sebut dia.