Bos Pupuk Indonesia Ungkap Penyaluran Pupuk Bersubsidi Rumit, Terlalu Banyak Aturan Halaman all
Bos Pupuk Indonesia mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi rumit, harus melewati aturan dari enam kementerian. Halaman all
(Kompas.com) 18/07/24 08:20 11158283
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengungkapkan penyaluran atau penebusan bubuk bersubsidi ke petani penerima manfaat rumit lantaran terlalu banyak regulasi yang harus dipenuhi.
Rahmad mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi harus melewati aturan dari enam kementerian.
"Saya merasa pupuk ini over regulated terlalu banyak yang mengurusi sementara smallholder itu dapat subsidi dari pemerintah ya enggak lebih dari 1 juta, tapi kita tahu bahwa 6 Kementerian bahkan 7 Kementerian ditambah KLHK," kata Rahmad dalam diskusi Bincang Kompas di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Rahmad mengatakan, selain regulasi dari kementerian terkait, penyaluran pupuk bersubsidi 9,5 juta ton juga harus menunggu penerbitan aturan turunan dari pemerintah daerah berupa Surat Keputusan Gubernur.
Ia mengatakan, hal tersebut sudah memakan waktu. Kemudian setelah seluruh aturan rampung, baru diketahui bahwa pemerintah tak bisa melakukan kontrak dengan Pupuk Indonesia lantaran anggaran belum tersedia.
"Namun, Alhamdulillah pada saat rapat pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri Pak Menteri Pertanian langsung geral cepat di hari yang sama menelepon bapak presiden dan melalui surat resmi ke beliau, kami diinstruksikan untuk tidak menyetop penyaluran pupuk bersubsidi," ujarnya.
Lebih lanjut, Rahmad mengatakan, banyaknya regulasi juga berdampak terhadap penagihan pupuk bersubsidi. Padahal, kata dia, pemerintah bisa melakukan penyederhanaan regulasi agar dapat menghemat kas negara.
"Kita sudah hitung dari sisi ini (dana untuk pupuk bersubsidi) bunganya saja itu triliunan per tahun, ini yang sebenarnya jika ini bisa disederhanakan (regulasi) akan menghemat uang negara," ucap dia.
Sebagai informasi, dilansir Kontan.co.id, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per 15 Juni 2024 tercatat 2,8 juta ton atau setara 29 persen dari total alokasi 9,55 juta ton.