JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji akan menindak pihak-pihak yang membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Amran usai mendengar keluhan para kepala desa pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masih mengeluhkan sulitnya petani mendapat pupuk bersubsidi di lapangan.

“Kami tidak tahu, Pak. Hanya petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujar salah satu kepala desa asal Cilacap, Jawa Tengah.

Amran pun berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir dalam acara tersebut.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Rahmad.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk hingga akhir tahun 2024.

Namun, Amran masih mendengar keluhan petani yang belum mendapat informasi tersebut.

“Gini deh, Pak Menteri Desa (Yandri Susanto), ini aku janji koordinasi dengan menteri desa, kami tindaklanjuti nanti. Itu sudah pasti, apakah managernya atau distributornya. Kami pasti tindak. Karena ini menghambat swasembada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden,” ujar Amran.

Mendengar itu, Rahmad Pribadi menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk.

“Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

Amran juga menegaskan bahwa syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup untuk mengambil pupuk,” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji akan menindak pihak-pihak yang membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Amran usai mendengar keluhan para kepala desa pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masih mengeluhkan sulitnya petani mendapat pupuk bersubsidi di lapangan.

“Kami tidak tahu, Pak. Hanya petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujar salah satu kepala desa asal Cilacap, Jawa Tengah.

Amran pun berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir dalam acara tersebut.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Rahmad.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk hingga akhir tahun 2024.

Namun, Amran masih mendengar keluhan petani yang belum mendapat informasi tersebut.

“Gini deh, Pak Menteri Desa (Yandri Susanto), ini aku janji koordinasi dengan menteri desa, kami tindaklanjuti nanti. Itu sudah pasti, apakah managernya atau distributornya. Kami pasti tindak. Karena ini menghambat swasembada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden,” ujar Amran.

Mendengar itu, Rahmad Pribadi menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk.

“Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

Amran juga menegaskan bahwa syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup untuk mengambil pupuk,” kata Amran.

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan memberantas oknum-oknum yang menghambat distribusi pupuk. Sebab, komoditas itu merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi pertanian.

Bahkan, dia memastikan tidak boleh ada pihak-pihak yang coba main-main atau menyelewengkan pupuk di internal PT Pupuk Indonesia (Persero).

“Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di Pupuk, kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat,” ujar Erick usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Data hingga 9 Agustus 2024, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah belum maksimal alias hanya mencapai 4,3 juta ton atau setara 41,95 persen dari alokasi 9,55 juta ton.

Rendahnya realisasi serapan disebabkan oleh lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

Penyebab lain yaitu kebimbangan dan kekhawatiran distributor dan kios pupuk bersubsidi karena tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Adapun, koreksi distribusi pupuk di 2023 sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari-Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton. Angka ini akan terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Terkait dengan perkara tersebut, Ombudsman RI sebelumnyamenemukan masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data audit penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir.

Ombudsman menilai, jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah, akan berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) terus berupaya mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi dengan mengidentifikasi komoditas pertanian strategis, salah satunya singkong.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 terdapat sembilan komoditas sebagai penerima pupuk bersubsidi, terdiri dari padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

Sementara itu, pada awal tahun 2024 pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi awal 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

DOK. Humas Kementan Kementan mengeluarkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024 untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi akurat dan tepat sasaran

"Kebijakan penambahan volume ini diperlukan upaya optimalisasi dalam meningkatkan serapannya. Optimalisasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi komoditas-komoditas strategis daerah yang berpotensi mendapatkan pupuk bersubsidi. Harapannya berdampak terhadap optimalisasi serapan pupuk bersubsidi, nilai ekonomi dan peningkatan produktivitas pertanian," ujar Tri Wahyudi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Ia menambahkan, singkong yang juga dikenal sebagai ubi kayu dapat dikategorikan sebagai komoditas alternatif pangan yang memiliki kandungan karbohidrat setara beras.

Indonesia menduduki urutan kelima sebagai negara produsen singkong terbesar di dunia, dengan total produksi 18,3 juta ton pada tahun 2020. Dari produksi tersebut memasok 87 persen untuk kebutuhan nasional.

Sebagian besar atau 97 persen produksi singkong digunakan untuk pangan. Hal ini menunjukkan bahwa singkong mempunyai peran strategis sebagai penyangga pangan nasional.

Untuk itu, menurutnya, upaya peningkatan produktivitas singkong harus diwujudkan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

Dok. Kementan Ilustrasi pupuk.

“Komponen budidaya yang berperan dalam peningkatan produktivitas singkong adalah penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, varietas yang sesuai (tahan cekaman biotik dan abiotik), dan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan),” jelas dia.

Tri Wahyudi mengaku mendapatkan masukan dari stakeholder, salah satunya Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) yang berharap singkong masuk menjadi komoditas yang berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Dengan demikian kesejahteraan petani meningkat, industri singkong Tanah Air dapat berkembang, ketahanan pangan nasional terjaga.

Tri Wahyudi mengatakan bahwa Pupuk Indonesia mempunyai teknologi memformulasikan pupuk NPK sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan tanaman memiliki NPK khusus tanaman singkong, yaitu pupuk NPK 17-6-25.

Pupuk ini memiliki kandungan Nitrogen 17 persen, Phosphatase 6 persen, dan KCL 25 persen.

Berdasarkan hasil uji coba di sejumlah daerah, khususnya di Sumatera pengaplikasian pupuk ini mampu meningkatkan produktivitas tanaman singkong.

Rata-rata hasil panen petani singkong pada saat pengaplikasian pupuk tersebut sebesar 45 ton per hektare, dari rata-rata panen sebelumnya 27 hingga 28 ton per hektare.

"Petani singkong yang sebelumnya mendapatkan pupuk bersubsidi bisa terobati dengan kehadiran NPK singkong. Persoalannya apakah pupuk ini bisa masuk ke dalam skema subsidi," ungkap Tri Wahyudi.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok pupuk subsidi untuk musim tanam Oktober 2024-Maret 2025 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan (Sulsel) mencukupi.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah, mengatakan untuk 2024, alokasi pupuk bersubsidi untuk pertanian Pangkep sebesar 13.376 ton, terdiri dari pupuk urea 5.154 ton dan NPK 7.222 ton. Namun, apabila terjadi kekurangan, petani dapat mengajukan penaambahan.

"Untuk kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada satu atau beberapa wilayah di tingkat kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota, agar terlebih dahulu dilakukan upaya optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia melalui realokasi antar kecamatan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota," kata dia melalui keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Jika setelah dilakukan realokasi tetapi masih kekurangan alokasi akibat tingginya kebutuhan pupuk oleh petani, maka Satuan Kerja Kabupaten/Kota dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Satuan Kerja Provinsi.

"Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait. Apabila masih belum memungkinkan untuk dilakukan realokasi antar Kabupaten/Kota, maka Satuan Kerja Provinsi dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian," kata Andi.

Namun, produsen telah menyiapkan stok untuk satu bulan ke depan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan pada saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam.

Jenis pupuk yang disalurkan berupa Urea, SP36, NPK, ZA dan pupuk organik. Kemudian pengawasan pupuk dan pestisida juga dilakukan agar petani yang berhak menerimanya secara langsung.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan, pihaknya bersama PT Pupuk Indonesia sebagai pemegang hak produksi dan distribusi pupuk subsidi senantiasa melakukan pengawasan intensif akan peredaran pupuk subsidi.

"Pupuk bersubsidi hanya untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani. Perbaikan sistem dibuat untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep Andi Sadda menjelaskan, kebutuhan untuk musim tanam Oktober 2024-Maret 2025 (Okmar) meliputi pupuk urea 2.796 ton dan NPK 4.471 ton. Sedangkan rencana tanam sebesar sekitar 16.848 hektare (Ha).

"Untuk musim tanam Okmar dipastikan alokasinya cukup sesuai RDKK tahun 2024. Untuk 2025, RDKK tercatat 26.601 orang," tutur Andi Sadda.

Nantinya, lanjut Andi Sadda, ada proses evaluasi dan monitoring untuk mengetahui apakah alokasi yang diterima terpenuhi atau masih kurang.

"Petani di Pangkep tidak perlu khawatir akan kekurangan pupuk bersubsidi karena pemerintah dipastikan tetap memenuhinya sesuai kebutuhan petani," kata dia.

Dia mengungkapkan, di Pangkep mekanisme pembelian pupuk bersubsidi menggunakan KTP. Dia berharap, petani yang alokasinya belum digunakan agar segera menebus pupuk untuk musim tanam saat ini.

"Bagi petani yang sudah menyusun RDKK dan ter-input dalam e-RDKK untuk musim tanam ini. Dan memang untuk pertanaman, bisa menebus di pengecer di pengecer dimana terdaftar," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id–Pemerintah mendorong para petani untuk mengoptimalkan percepatan tanam padi, terutama masa tanam pada Oktober tahun ini. Percepatan tanam padi harus dilakukan mengingat saat ini sebagian wilayah sentra telah memasuki musim hujan sehingga ketersediaan air dalam posisi mencukupi.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat melakukan Gerakan Percepatan Tanam bersama para petani di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), pada 3 Oktober 2024. Apabila percepatan tanam tersebut bisa dilakukan serentak maka di Januari dan Februari 2025 Indonesia tidak akan lagi kekurangan beras karena hasil produksi bulan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan.

“Saya datang ke sini (Demak) untuk memberi semangat ke petani bahwa kita harus mempercepat tanam supaya dalam setahun ini makin produktif. Sekarang sudah mulai masuk musim hujan, ayo para petani kita segera menanam. Intinya, begitu panen langsung di ditanami karena sebagian sentra mulai turun hujan sehingga sudah ada air," ujar Wamentan.

Dalam keterangan yang dikutip Minggu (06/10/2024), Wamentan Sudaryono juga menuturkan, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk melakukan penyerapan secara maksimal, yakni di angka 600 ribu ton atau 1 juta ton beras. “Saya sendiri sudah berbicara dengan Bulog dan mereka siap menyerap 600 ribu minimal, tapi kita dorong untuk bisa menyerap 1 juta ton beras dari masyarakat agar tidak jatuh harganya,” tutur dia.

Karenanya, Kementan terus mendorong petani untuk mempercepat tanam padi. “Sekali lagi, kita dorong para petani agar cepat tanam di Oktober ini agar Januari nanti kita sudah panen dan memiliki beras yang cukup. Ingat, target kita menambah luas tanam 1,2 juta hektare (ha) di semua daerah,” papar dia.

Wamentan Sudaryono juga meminta agar berbagai pihak mendukung penuh upaya produksi yang dilakukan para petani setiap hari. Karena itu, pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton tahun ini. Tambahan alokasi pupuk bersubsidi itu merupakan komitmen pemerintah terhadap nasib petani agar lebih sejahtera.

“Saya ingin betul-betul petani ini mendapatkan dukungan dari publik bahwa rakyat kita ini adalah rakyat yang susah, hari-hari dia pergi ke kebun, ke sawah, dia darma baktikan untuk mendapatkan rezeki halal tapi tugasnya ini mulia. Jadi, petani ini enggak boleh dipersulit, harus dipermudah, dan harus kita memudahkan dengan menyiapkan segalanya,” tandas Sudaryono. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mengakui ada permasalahan soal distribusi pupuk bersubsidi ke para petani.

Hal ini disampaikan Sudaryono saat meninjau percepatan tanam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2024).

"Memang ada masalah pupuk tapi yang terkait dengan distribusi. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan dan saya ingin memastikan pupuk yang disubsidi pemerintah betul-betul sampai ke petani karena Oktober bulan ini harus kita push percepatan tanamnya agar di bulan Januari nanti sudah bisa panen," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi tumpukan pupuk di salah satu kios di Kota Malang, Jawa Timur.

Ke depan, Sudaryono menginginkan sistem dan tata kelola pupuk harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Sudaryono tidak ingin petani yang tengah bersemangat produksi malah lesu akibat kurangnya pasokan pupuk bersubsidi.

"Kita akan selesaikan masalah pupuk ini satu per satu dan saya sepakat ingin membawa persoalan ini. Nanti tata kelola pupuknya tentu saja harus kita perbaiki untuk bagaimana memastikan Pupuk Indonesia sebagai produsen dan distribusinya itu betul-betul sampai ke petani," kata Sudaryono.

Diketahui, pemerintah juga telah menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun ini.

Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk untuk produksi pada Oktober ini dalam kondisi aman.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi juga memperjuangkan syarat petani dalam mengambil pupuk bersubdisi dipermudah.

Hal itu disampaikan Rahmad saat menggelar acara “Rembuk Tani” bersama ratusan perwakilan petani Nusa Tenggara Barat (NTB) di kaki gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, NTB, Sabtu (28/9/2024).

Adapun Ketua Kelompok Tani Sinar Baru dan Amplem Mas, Miradi (36) menilai, pengambilan pupuk bersubsidi saat ini masih ribet.

“Bawa KTP, terus difoto, masih ribet. Ini supaya harus ada jalan praktisnya,” kata Miradi saat sesi diskusi.

Perwakilan petani juga mengeluhkan data-data penerima subsidi yang hilang. Rahmad menyebutkan, koordinasi dengan Kementerian Pertanian terus dilakukan agar pengambilan pupuk bersubdisi dipermudah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mengakui ada permasalahan soal distribusi pupuk bersubsidi ke para petani.

Hal ini disampaikan Sudaryono saat meninjau percepatan tanam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2024).

"Memang ada masalah pupuk tapi yang terkait dengan distribusi. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan dan saya ingin memastikan pupuk yang disubsidi pemerintah betul-betul sampai ke petani karena Oktober bulan ini harus kita push percepatan tanamnya agar di bulan Januari nanti sudah bisa panen," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi tumpukan pupuk di salah satu kios di Kota Malang, Jawa Timur.

Ke depan, Sudaryono menginginkan sistem dan tata kelola pupuk harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Sudaryono tidak ingin petani yang tengah bersemangat produksi malah lesu akibat kurangnya pasokan pupuk bersubsidi.

"Kita akan selesaikan masalah pupuk ini satu per satu dan saya sepakat ingin membawa persoalan ini. Nanti tata kelola pupuknya tentu saja harus kita perbaiki untuk bagaimana memastikan Pupuk Indonesia sebagai produsen dan distribusinya itu betul-betul sampai ke petani," kata Sudaryono.

Diketahui, pemerintah juga telah menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun ini.

Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk untuk produksi pada Oktober ini dalam kondisi aman.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi juga memperjuangkan syarat petani dalam mengambil pupuk bersubdisi dipermudah.

Hal itu disampaikan Rahmad saat menggelar acara “Rembuk Tani” bersama ratusan perwakilan petani Nusa Tenggara Barat (NTB) di kaki gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, NTB, Sabtu (28/9/2024).

Adapun Ketua Kelompok Tani Sinar Baru dan Amplem Mas, Miradi (36) menilai, pengambilan pupuk bersubsidi saat ini masih ribet.

“Bawa KTP, terus difoto, masih ribet. Ini supaya harus ada jalan praktisnya,” kata Miradi saat sesi diskusi.

Perwakilan petani juga mengeluhkan data-data penerima subsidi yang hilang. Rahmad menyebutkan, koordinasi dengan Kementerian Pertanian terus dilakukan agar pengambilan pupuk bersubdisi dipermudah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mengakui ada permasalahan soal distribusi pupuk bersubsidi ke para petani.

Hal ini disampaikan Sudaryono saat meninjau percepatan tanam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2024).

"Memang ada masalah pupuk tapi yang terkait dengan distribusi. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan dan saya ingin memastikan pupuk yang disubsidi pemerintah betul-betul sampai ke petani karena Oktober bulan ini harus kita push percepatan tanamnya agar di bulan Januari nanti sudah bisa panen," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi tumpukan pupuk di salah satu kios di Kota Malang, Jawa Timur.

Ke depan, Sudaryono menginginkan sistem dan tata kelola pupuk harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Sudaryono tidak ingin petani yang tengah bersemangat produksi malah lesu akibat kurangnya pasokan pupuk bersubsidi.

"Kita akan selesaikan masalah pupuk ini satu per satu dan saya sepakat ingin membawa persoalan ini. Nanti tata kelola pupuknya tentu saja harus kita perbaiki untuk bagaimana memastikan Pupuk Indonesia sebagai produsen dan distribusinya itu betul-betul sampai ke petani," kata Sudaryono.

Diketahui, pemerintah juga telah menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun ini.

Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk untuk produksi pada Oktober ini dalam kondisi aman.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi juga memperjuangkan syarat petani dalam mengambil pupuk bersubdisi dipermudah.

Hal itu disampaikan Rahmad saat menggelar acara “Rembuk Tani” bersama ratusan perwakilan petani Nusa Tenggara Barat (NTB) di kaki gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, NTB, Sabtu (28/9/2024).

Adapun Ketua Kelompok Tani Sinar Baru dan Amplem Mas, Miradi (36) menilai, pengambilan pupuk bersubsidi saat ini masih ribet.

“Bawa KTP, terus difoto, masih ribet. Ini supaya harus ada jalan praktisnya,” kata Miradi saat sesi diskusi.

Perwakilan petani juga mengeluhkan data-data penerima subsidi yang hilang. Rahmad menyebutkan, koordinasi dengan Kementerian Pertanian terus dilakukan agar pengambilan pupuk bersubdisi dipermudah.