Muhammadiyah Setuju Kelola Tambang, Jokowi: Kalau Ada Keinginan, Regulasinya Sudah Ada
Terkait konsesi tambang Muhammadiyah, Presiden Jokowi memastikan hal itu atas keinginan ormas terkait, bukan atas desakan pemerintah. - Halaman all
(InvestorID) 26/07/24 19:53 12211364
JAKARTA, investor.id – PP Muhammadiyah dikabarkan telah menyetujui untuk menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah. Merespons hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut izin tambang ormas keagamaan ditujukan kepada mereka yang punya minat dan keinginan.
“Kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan itu, ndak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada,” ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan usai Meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang, pada Jumat (26/7/2024), dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.
Kepala Negara menegaskan, sejatinya izin konsesi tambang tidak langsung diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, melainkan kepada badan hukum terkait, baik yang berbentuk koperasi, CV, maupun PT.
Dia juga menerangkan bahwa izin pengelolaan tambang berlatar pada dialog langsung dengan sejumlah ormas keagamaan, yang salah satunya terjadi di pesantren dan masjid. Dalam kesempatan itu, mereka meminta supaya diberikan peluang untuk mengelola tambang.
“Banyak yang komplain kepada saya, ‘Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan yang besar? Kami pun kalau diberikan konsesi, itu juga sanggup kok’,” ungkap Presiden Jokowi.
Dia menambahkan, regulasi menyangkut konsesi tambang ormas merupakan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan aspek pemerataan dan keadilan ekonomi. “Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi,” demikian pungkas Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah dikabarkan menerima tawaran dari pemerintah mengenai konsesi tambang. Tawaran ini datang langsung dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Namun demikian, PP Muhammadiyah menyangkal telah menyetujui konsesi tambang tersebut, lantaran keputusan resmi baru akan disepakati dalam Konsolidasi Nasional pada 27-28 Juli 2024 mendatang, di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi, setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangannya, pada Kamis (25/7/2024).
Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Baca Berita Lainnya di Google News
#berita-terkini #berita-hari-ini #konsesi-tambang-ormas #konsesi-tambang-muhammadiyah #izin-tambang-ormas #tambang-ormas-keagamaan #presiden-jokowi #berita-ekonomi-terkini