JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespons konsesi tambang dari pemerintah yang diperoleh dari pemerintah. Ia menyebut masyarakat tak perlu meremehkan ormas dalam mengelola tambang.

“Jangan underestimate, kami Muhammadiyah itu kan juga bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha bisa bikin hotel, insyaallah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas,” ungkap Haedar kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Haedar menekankan masyarakat perlu memahami bahwa ormas mengelola tambang adalah bagian dari bidang bisnis yang selama ini hanya dikelola konglomerat saja.

“Saya pikir masyarakat perlu diajak untuk lebih memahami persoalan tambang itu bahwa ini program sebagaimana program pada umumnya, yakni di bidang usaha, di bidang bisnis yang mungkin berbeda itu selama ini dikuasai oleh mereka yang disebut dengan konglomerat, bergeser ke ormas,” ujar Haedar

Selanjutnya, Haedar menekankan aspek lingkungan yang bakal menjadi fokus Muhammadiyah dalam mengantisipasi perubahan iklim dan dampak pengelolaan tambang.

“Kita punya Muhammadiyah Climate Center, satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat. Jadi insyaallah bahwa kami mengelola tambang, dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan,” papar Haedar.

Ia pun meminta kepada rekan media untuk memahami persoalan Muhammadiyah dalam mengelola tambang secara proporsional, objektif, dan konstruktif. “Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kita, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Kamis (22/8/2024). Yahya dan Jokowi membahas konsesi tambang batu bara untuk PBNU.

Yahya mengungkapkan PBNU menerima konsesi tambang 26.000 Hektare di Kalimantan Timur. Lahan tambang tersebut merupakan bekas Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie.

“Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu, sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi,” jelas Yahya kepada wartawan.

Yahya menargetkan, lahan tambang tersebut mulai dieksplorasi pada Januari 2025 dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Segera, karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari (2025) sudah bisa bekerja. Sudah (legal),” terangnya.

Namun, Yahya mengakui sampai saat ini PBNU belum membuat struktur posisi perusahaan yang akan mengelola tambang tersebut.

“Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya,” pungkas Yahya.

“Lah iya, iya belum kami belum sampai ke sana lah (hilirisasi). IUP-nya belum ditanda tangani, kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan,” lanjutnya.

Yahya pun mengucapkan terima kasih atas pemberian izin konsesi dari Jokowi. Ia mengaku siap akan mengerjakan usaha pertambangan tersebut.

“Kami sampaikan terima kasih ke presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP, jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan,” imbuh Yahya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Wapres menyebut bahwa hal terpenting yang harus menjadi catatan dalam konsesi tambang ormas supaya memastikan aspek lingkungan.

“Nah yang penting menyadari bahwa dalam pengelolaan tambang itu ada hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan,” tutur Wapres dalam keterangannya di Kereta Cepat Whoosh, Bandung, Kamis (1/8/2024).

Ma’ruf Amin menekankan, segala aturan harus dipatuhi ormas keagamaan saat terjun menjadi pemain tambang. Terkait kritik kepada NU-Muhammadiyah terkait izin tambang, Wapres mengatakan kritikan itu menjadi wajar jika pelaksanaannya tidak berjalan baik.

“Oleh karena itu, kita harapkan ormas yang sudah mengambil, mengurus, supaya menjalankannya sesuai dengan tata aturan pengelolaan tambang yang benar,” terang Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa pemerintah juga membuka peluang untuk ormas-ormas lainnya mendapatkan izin usaha pertambangan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun, kata Wapres, tidak mungkin semua ormas akan mendapatkan izin usaha pertambangan di Indonesia.

“Tentu tidak semua ormas, kalau semua ormas kan berapa (banyak) itu? Ratusan. Berapa tambang yang bisa dibagikan. Saya kira mungkin ada prioritas-prioritas berdasarkan kriteria,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan upaya pemerintah untuk menyokong pemerataan ekonomi. Hal ini disampaikan Jokowi selepas PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan, setelah keputusan serupa untuk NU.

“Kita ingin keadilan ekonomi. Banyak yang komplain kepada saya, ‘Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan yang besar? Kami pun kalau diberikan konsesi, itu juga sanggup kok’,” ungkap Jokowi, pada Jumat (26/7/2024).

Jokowi mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finace (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi atau pemberian izin tambang dari pemerintah. Dia mengakui bahwa tawaran tersebut memang menggiurkan secara ekonomi, namun kurang tepat jika dikelola oleh ormas keagamaan yang berfungsi sebagai penjaga bagi pemerintah.

“Keputusan sudah diambil ya, pasti ada pro dan kontra. Kalau bagi saya secara ekonomi karena bagaimanapun itu oke dianggap sebagai peluang, tapi saya lebih melihat namanya lembaga ormas keagamaan saya kok cenderung berpendapat bahwa itu tidak perlu diterima karena dia (Muhammadiyah) sebagai The Guardian dari sisi yang lain,” kata Eko saat ditemui di sela acara Economic Gathering ‘The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency’ yang digelar di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Eko mengatakan, dalam aspek kelembagaan, Muhammadiyah memiliki peran yang sangat luas, dan bisa saja memungkinkan dalam menerapkan tata kelola pertambangan yang baik atau good mining practices. Namun, menurutnya, independensi ormas adalah yang utama.

“Tapi sejauh yang saya tahu peran ormas-ormas keagamaan ini lebih strategis ketika berada di luar pagar dari IUP, karena katakanlah begitu arah perjalanan bangsa agak melenceng dengan cepat kan dia independen. Independensi ini mahal sekali untuk mengingatkan pemerintah. Dengan begini, aspek independensinya akan dipertanyakan, reputasi dipertaruhkan,” terangnya.

Namun kenyataannya, keputusan Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha tambang dari pemerintah telah terjadi, sehingga bagaimanapun itu sudah menjadi keputusan bersama di internal ormas keagamaan tersebut.

“Sudah jadi keputusan, tapi bagi saya sendiri saya bukan orang Muhammadiyah tapi agak kecewa ya,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, PP Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

“Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finace (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi atau pemberian izin tambang dari pemerintah. Dia mengakui bahwa tawaran tersebut memang menggiurkan secara ekonomi, namun kurang tepat jika dikelola oleh ormas keagamaan yang berfungsi sebagai penjaga bagi pemerintah.

“Keputusan sudah diambil ya, pasti ada pro dan kontra. Kalau bagi saya secara ekonomi karena bagaimanapun itu oke dianggap sebagai peluang, tapi saya lebih melihat namanya lembaga ormas keagamaan saya kok cenderung berpendapat bahwa itu tidak perlu diterima karena dia (Muhammadiyah) sebagai The Guardian dari sisi yang lain,” kata Eko saat ditemui di sela acara Economic Gathering ‘The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency’ yang digelar di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Eko mengatakan, dalam aspek kelembagaan, Muhammadiyah memiliki peran yang sangat luas, dan bisa saja memungkinkan dalam menerapkan tata kelola pertambangan yang baik atau good mining practices. Namun, menurutnya, independensi ormas adalah yang utama.

“Tapi sejauh yang saya tahu peran ormas-ormas keagamaan ini lebih strategis ketika berada di luar pagar dari IUP, karena katakanlah begitu arah perjalanan bangsa agak melenceng dengan cepat kan dia independen. Independensi ini mahal sekali untuk mengingatkan pemerintah. Dengan begini, aspek independensinya akan dipertanyakan, reputasi dipertaruhkan,” terangnya.

Namun kenyataannya, keputusan Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha tambang dari pemerintah telah terjadi, sehingga bagaimanapun itu sudah menjadi keputusan bersama di internal ormas keagamaan tersebut.

“Sudah jadi keputusan, tapi bagi saya sendiri saya bukan orang Muhammadiyah tapi agak kecewa ya,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, PP Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

“Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

YOGYAKARTA, investor.id – Muhammadiyah secara resmi mengumumkan siap mengelola tambang, seiring dengan regulasi yang terbit baru-baru ini terkait konsesi tambang untuk ormas. Namun demikian, Muhammadiyah mengungkapkan sejumlah alasan atas keinginan dan tujuan mengelola tambang tersebut, termasuk janji untuk mengembalikan izin kelola tambang ke pemerintah jika lebih banyak menimbulkan kerusakan.

Keputusan mengelola tambang ini menjadi salah satu bahasan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada Sabtu-Minggu (27-28/7/2024) di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Acara ini diikuti Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyampaikan, kesiapan Muhammadiyah untuk mengelola tambang disepakati setelah menganalisis berbagai masukan, kajian, mencermati kritik, dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, majelis dan lembaga lingkungan.

“Muhammadiyah, (dalam) Rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 (PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara),” ungkap Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Dia menerangkan, ada tujuh pertimbangan dari Muhammadiyah yang pada akhirnya memutuskan ikut mengelola tambang. Pertama, kekayaan alam merupakan anugerah Allah, yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemasalahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual.

Menurut Abdul Mu'ti, pengelolaan usaha pertambangan sejalan dengan Anggaran Dasar pasal 7 (1): Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan. Anggaran Rumah Tangga pasal 3 (8) “Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; (10)”; “Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan”.

“Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) antara lain menyatakan bahwa ‘Pertambangan (at-ta’dīn) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhrāj al-ma’ādin min baṭn al-arḍ) masuk dalam kategori muamalah atau al-umūr al-dunyā (perkara-perkara duniawi), yang hukum asalnya adalah boleh (al-ibāḥah) sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (al-aṣl fi al-mu’āmalah al-ibāḥah ḥatta yadulla ad-dalīl ‘alā taḥrīmih),” urai Abdul Mu’ti.

Kedua, merujuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Abdul Mu’ti.

Janji Kembalikan Izin, Jika Merusak

Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya.

Selanjutnya pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

“Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik,” kata Abdul Mu’ti.

Kelima, lanjut dia, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggungjawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” jelas Abdul Mu’ti.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” pungas Abdul Mu'ti.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

YOGYAKARTA, investor.id – Muhammadiyah secara resmi mengumumkan siap mengelola tambang, seiring dengan regulasi yang terbit baru-baru ini terkait konsesi tambang untuk ormas. Namun demikian, Muhammadiyah mengungkapkan sejumlah alasan atas keinginan dan tujuan mengelola tambang tersebut, termasuk janji untuk mengembalikan izin kelola tambang ke pemerintah jika lebih banyak menimbulkan kerusakan.

Keputusan mengelola tambang ini menjadi salah satu bahasan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada Sabtu-Minggu (27-28/7/2024) di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Acara ini diikuti Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyampaikan, kesiapan Muhammadiyah untuk mengelola tambang disepakati setelah menganalisis berbagai masukan, kajian, mencermati kritik, dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, majelis dan lembaga lingkungan.

“Muhammadiyah, (dalam) Rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 (PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara),” ungkap Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Dia menerangkan, ada tujuh pertimbangan dari Muhammadiyah yang pada akhirnya memutuskan ikut mengelola tambang. Pertama, kekayaan alam merupakan anugerah Allah, yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemasalahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual.

Menurut Abdul Mu'ti, pengelolaan usaha pertambangan sejalan dengan Anggaran Dasar pasal 7 (1): Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan. Anggaran Rumah Tangga pasal 3 (8) “Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; (10)”; “Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan”.

“Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) antara lain menyatakan bahwa ‘Pertambangan (at-ta’dīn) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhrāj al-ma’ādin min baṭn al-arḍ) masuk dalam kategori muamalah atau al-umūr al-dunyā (perkara-perkara duniawi), yang hukum asalnya adalah boleh (al-ibāḥah) sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (al-aṣl fi al-mu’āmalah al-ibāḥah ḥatta yadulla ad-dalīl ‘alā taḥrīmih),” urai Abdul Mu’ti.

Kedua, merujuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Abdul Mu’ti.

Janji Kembalikan Izin, Jika Merusak

Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya.

Selanjutnya pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

“Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik,” kata Abdul Mu’ti.

Kelima, lanjut dia, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggungjawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” jelas Abdul Mu’ti.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” pungas Abdul Mu'ti.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PP Muhammadiyah dikabarkan telah menyetujui untuk menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah. Merespons hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut izin tambang ormas keagamaan ditujukan kepada mereka yang punya minat dan keinginan.

“Kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan itu, ndak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada,” ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan usai Meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang, pada Jumat (26/7/2024), dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara menegaskan, sejatinya izin konsesi tambang tidak langsung diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, melainkan kepada badan hukum terkait, baik yang berbentuk koperasi, CV, maupun PT.

Dia juga menerangkan bahwa izin pengelolaan tambang berlatar pada dialog langsung dengan sejumlah ormas keagamaan, yang salah satunya terjadi di pesantren dan masjid. Dalam kesempatan itu, mereka meminta supaya diberikan peluang untuk mengelola tambang.

“Banyak yang komplain kepada saya, ‘Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan yang besar? Kami pun kalau diberikan konsesi, itu juga sanggup kok’,” ungkap Presiden Jokowi.

Dia menambahkan, regulasi menyangkut konsesi tambang ormas merupakan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan aspek pemerataan dan keadilan ekonomi. “Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi,” demikian pungkas Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah dikabarkan menerima tawaran dari pemerintah mengenai konsesi tambang. Tawaran ini datang langsung dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Namun demikian, PP Muhammadiyah menyangkal telah menyetujui konsesi tambang tersebut, lantaran keputusan resmi baru akan disepakati dalam Konsolidasi Nasional pada 27-28 Juli 2024 mendatang, di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi, setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangannya, pada Kamis (25/7/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News