Ambil Izin Tambang, Muhammadiyah Janji Tak Rusak Lingkungan dan Hindari Konflik Sosial
'Kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup,' ujarnya. Halaman all
(Kompas.com) 28/07/24 14:39 12418275
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berjanji pihaknya tidak akan merusak lingkungan setelah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, hari ini.
Selain itu, Muhammadiyah juga berjanji pengelolaan tambang itu tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial di wilayah pertambangan.
"Kami masuk ingin mengelola termasuk mengelola tambang dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," kata Haedar dalam tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu (28/7/2024).
"Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup," ujarnya.
Meski demikian, diakuinya hal itu tidak mudah bagi Muhammadiyah.
Hal itu diakuinya meskipun Muhammadiyah disebut selama ini merupakan organisasi yang bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial dan belakangan merambah ke bisnis.
"Maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggungjawab untuk jika IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat," ungkap Haedar.
Ia pun berjanji, Muhammadiyah akan mengembalikan IUP itu jika pada prosesnya didapati kegagalan dalam pengelolaan tambang.
"Tapi, karena usaha tambang ini juga yang lain kan ada di lalu lintas persoalan-persoalan dan pelaku tambang yang demikian rupa, kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggungjawab pula IUP itu kami kembalikan," tegas Haedar.
Sebelumnya diberitakan, Muhammadiyah resmi menerima IUP dari pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta.
"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.
#muhammadiyah #muhammadiyah-menerima-izin-tambang #muhammadiyah-izin-tambang #izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan #pp-muhammadiyah-kelola-tambang