YOGYAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan, setiap orang dapat menjadi pahlawan dengan keberanian membela kebenaran dan kepentingan bangsa tanpa menunggu tanda jasa.

“Justru sebelum ajal tiba, mari berbuat yang terbaik dan tidak berbuat yang tercela di negeri Indonesia yang kita cintai,” ujar Haedar dalam peringatan Hari Pahlawan pada Ahad (10/11).

Haedar menegaskan agar para elit bangsa, terutama pejabat yang baru menjabat, mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Haedar menyinggung ajakan Presiden Prabowo Subianto saat berpidati di hadapan sidang MPR-DPR. Presiden Prabowo, tuturnya, mengajak berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia.

“Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Haedar. 

Haedar juga mengajak pejabat untuk menerapkan arahan Presiden dalam tindakan nyata. Ia menyoroti kondisi rakyat yang masih banyak hidup dalam keterbatasan. Ketimpangan sosial terlihat mencolok saat pejabat hidup dalam kemewahan, sementara banyak rakyat masih berjuang dalam kemiskinan.

“Pahlawan itu berperilaku baik, setia dan tidak menghianati bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana penjara. Artinya para pejabat dan elite bangsa yang niscaya jadi teladan, jangan berbuat tercela dan menghianati negara dengan korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kuasa,” tegas Haedar.

Ia berharap pejabat yang berkomitmen menjaga integritas, seperti para pahlawan terdahulu, dapat mengantarkan Indonesia pada kemajuan. Sebaliknya, jika para elit hanya mengejar kekayaan dan kekuasaan, Indonesia akan kian tertinggal dari negara lain. Ia mengingatkan peringatan Hari Pahlawan 10 November ini tidak cukup hanya sebagai seremonial.

"Teladanilah jejak hidup dan perjuangan Para Pahlawan Nasional itu dengan sepenuh jiwaraga," pesannya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Organisasi Islam Muhammadiyah kini mempunyai 167 Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA). Sejak awal, Muhammadiyah terbuka memberikan akses pendidikan bagi seluruh kalangan, termasuk non-Muslim.

Manfaat lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, semakin dirasakan oleh masyarakat luas, baik di Indonesia maupun mancanegara. Di Indonesia sendiri, tak sedikit lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah mayoritas non-Muslim membuka pintu bagi siswa dan mahasiswa non-Muslim.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, misalnya memiliki jumlah mahasiswa non-Muslim dominan, bahkan mencapai lebih dari 70 persen. Kepercayaan masyarakat non-Muslim terhadap pendidikan Muhammadiyah ini semakin menguat, tak hanya bagi siswa, tetapi juga tenaga pendidik, karyawan, dan staf lain di lingkungan sekolah maupun kampus.
Bagaimana jika non-Muslim ingin mengajar di sekolah Muhammadiyah tanpa mengenakan atribut Islami seperti busana muslimah? Yuk simak penjelasannya dikutip dari laman muhammadiyah.or.id:

Kehadiran dosen non-Muslim di beberapa PTM bukan hal baru. Mereka hadir sebagai tenaga pengajar, pemateri seminar, atau narasumber pada lokakarya akademik tanpa diwajibkan mengenakan busana Islami.

Keberadaan guru umum non-Muslim di sekolah Muhammadiyah juga sudah menjadi bagian dari dinamika pendidikan. Dalam Islam, interaksi muamalah dengan non-Muslim di luar konteks ibadah dan akidah diperbolehkan selama dapat memberikan manfaat bersama.

Rasulullah SAW memiliki sejarah muamalah dengan non-Muslim, seperti dalam urusan jual beli dan kerja sama. Hadis riwayat Aisyah RA mengisahkan Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjaminkan baju besi beliau.

Ini menunjukkan hubungan sosial dan kerja sama dengan non-Muslim diperkenankan selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama.



“Dari ‘Aisyah r.a. (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau.” [H,R. al-Bukhari dan Muslim].

Al-Qur’an juga menegaskan tentang toleransi terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam. Dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah SWT berfirman,



“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” [Q.S. al-Mumtahanah (60): 8].

Prinsip ini menekankan hubungan baik dengan non-Muslim selama untuk kemaslahatan bersama adalah hal yang diperbolehkan.

Sehingga, dari segi muamalah, tidak ada larangan bagi non-Muslim untuk mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Namun, beberapa hal tetap perlu diperhatikan demi menjaga identitas dan misi dakwah lembaga pendidikan Muhammadiyah, yaitu:

1. Aturan pakaian: Guru non-Muslim, khususnya wanita, hendaknya berpakaian sopan dan tertutup meskipun tidak diwajibkan berjilbab. Aturan ini bisa disampaikan sejak awal agar kedua belah pihak merasa nyaman.
2. Identitas keagamaan: Penggunaan atribut keagamaan seperti kalung salib atau simbol-simbol non-Islam lainnya sebaiknya dibatasi untuk menjaga kenyamanan dan citra lembaga sebagai bagian dari pendidikan Islam.
3. Materi pembelajaran: Guru non-Muslim sebaiknya mengajar mata pelajaran umum seperti matematika, sains, atau keterampilan, tanpa masuk ke wilayah yang berkaitan dengan akidah atau ibadah.
4. Evaluasi dan pembinaan: Jika ada hal yang tidak sesuai dengan misi dan visi Muhammadiyah, evaluasi serta pembinaan secara berkala bisa diterapkan agar tetap selaras dengan tujuan dakwah Muhammadiyah.

Sebagai lembaga dakwah, sekolah Muhammadiyah tidak hanya bertujuan memberikan pendidikan akademik tetapi juga menjadi sarana dakwah menyeluruh. Sivitas akademika di lingkungan Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi teladan dalam kebaikan dan keteladanan bagi guru-guru non-Muslim, mewujudkan nilai-nilai dakwah bil-hal yang dapat dirasakan melalui tindakan nyata.

Baca juga: Cerita Irma Amelia, Seorang Kristen yang Pilih Kuliah di UMJ

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni, mengungkapkan pihaknya berencana mendirikan museum dokumentasi penderitaan rakyat Palestina akibat agresi Israel. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Grand IKADI Award 2024.

Syafiq menuturkan Muhammadiyah telah mempersiapkan konsep museum mirip dengan Museum Holocaust. Namun, berfokus pada pengalaman rakyat Palestina sebagai korban kekejaman oleh Israel.

“Kami sesungguhnya sudah delapan bulan ini merencanakan untuk membangun sebuah museum semacam museum Holocaust dengan korban masyarakat Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel,” beber Guru Besar Studi Islam itu dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Senin, 4 November 2024.
Awalnya, Muhammadiyah sempat mendapatkan lokasi di Jakarta. Namun, menghadapi kendala dalam pengadaan tempat.

“Ya semula kita sudah mendapatkan satu tempat di Jakarta tapi kemudian tidak jadi. Lalu kita sekarang masih mencari tempat,” ujar Syafiq.

Muhammadiyah mempertimbangkan lokasi lain di luar Jakarta bila kesulitan mencari tempat di ibu kota. Syafiq mengajak para dai yang hadir untuk turut membantu merealisasikan museum tersebut.

“Mungkin tidak harus di Jakarta, mungkin bisa di tempat lain dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting bahwa telah terjadi kezaliman, telah terjadi kejahatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kepada masyarakat yang lain,” ujar dia.

Museum ini diharapkan menjadi pusat edukasi dan pengingat akan penderitaan rakyat Palestina. Sekaligus, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perjuangan hak asasi manusia dan perdamaian di Timur Tengah.

Inisiatif ini merupakan bentuk solidaritas internasional yang ditegaskan oleh Muhammadiyah sebagai bagian dari gerakan Islam rahmatan lil’alamin.

Baca juga: 6 Alasan Pergi ke Museum Itu Keren

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Alasan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit gara-gara Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dinilai mengada-ada. Pasalnya, peraturan itu baru terbit pada Mei 2024.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dedi Irawan meragukan penerbitan Permendag 8/2024 jadi pemicu utama Sritex, yang sudah berdiri sejak 1966, pailit.

"Sulit membayangkan perusahaan sebesar Sritex bisa hancur karena peraturan yang baru 5 bulan. Menurut saya ini janggal sekali," tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10).

Dedi menduga pailit yang diderita Sritex murni karena kesalahan manajemen. Apalagi nama Sritex sempat melambung tinggi dalam 10 tahun terakhir.

Dedi mengingatkan bahwa pada Mei lalu Sritex pernah membuat rencana lini bisnis baru, yakni produksi pakaian alat pelindung diri (APD) dan masker kain. Rencana dibuat saat perusahaan tersebut resmi berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di bulan Mei, Sritex merasa rencana penambahan lini bisnis APD dan masker kain memiliki potensi pasar yang cukup baik untuk adaptasi kebiasaan baru di seluruh dunia.

Rencana proyek ini setidaknya butuh investasi sebesar Rp 280,5 miliar dan rencananya akan menggunakan dana internal perseroan, yaitu biaya modal sebesar 10,21 persen

"Jadi saya rasa ini murni karena masalah manajerial perusahaan. Sritex juga tercatat punya utang ke 28 bank dengan nilai mencapai Rp 12,7 triliun. Ini angka besar yang membutuhkan tim manajerial hebat," tegasnya.

Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan sempat menyebut bahwa Permendag 8/2024 telah mengganggu operasional industridalam negeri.

Dia menilai Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," tutupnya.

(ada/hns)

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasca adanya penarikan dana di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah lainnya kini bisa mengincar untuk menjadi persinggahan baru Muhammadiyah. Terlebih, ada rumor yang mengungkapkan bahwa Muhammadiyah sedang ada pendekatan dengan bank-bank syariah untuk menjadi pemegang saham.

Adapun, saat ini ada dua bank syariah yang kerap dikait-kaitkan dengan Muhammadiyah. Mereka adalah PT Bank KB Bukopin Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN Syariah).

Direktur Utama KB Bukopin Syariah Tom Lee membenarkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan Muhammadiyah. Namun, ia bilang diskusi tersebut masih berjalan belum sampai ke tahap pembelian saham.

Ia bilang pihaknya tentu akan senang jika Muhammadiyah bisa bergabung dengan KB Bukopin Syariah. Sebab, Muhammadiyah memiliki ekosistem yang besar sehingga pihaknya bisa semakin luas memperluas pangsa produk keuangan syariah yang dimiliki.

“Kapan pun itu kami bisa bekerja sama dengan Muhammadiyah dan organisasi apapun kami sangat terbuka. Untuk penjualan saham dan lainnya itu belum pada tahapnya untuk kami bisa informasikan kepada media,” ujar Tom, belum lama ini.

Selanjutnya, kabar masuknya Muhammadiyah ke BTN Syariah juga beredar dengan skema organisasi Islam ini akan masuk setelah spin off dilakukan. Seperti diketahui, BTN Syariah bakal melakukan spin off dengan terlebih dahulu mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama Bank Victoria Syariah Derry Januar pun mengungkapkan bahwa jika nantinya Muhammadiyah akan masuk ke BTN Syariah akan semakin mewarnai produk hasil merger dari kedua bank tersebut. Sebab, jika BTN Syariah dan Bank Victoria syariah, ia meyakini produknya akan beragam karena keduanya memiliki segmen pasar yang berbeda.

“Saya kira positif ya karena apalagi Muhammadiyah sudah punya ekosistem yang cukup kuat dan sangat bagus. mudah-mudahan bisa menambah semarak perbankan syariah,” ujar Dery.

Sayangnya, ia tak mau banyak berkomentar terkait perkembangan dari akuisisi yang bakal dilakukan terhadap Bank Victoria Syariah. Menurutnya, itu sudah masuk dalam ranah pemegang saham.

“Kita kan bagaimanapun mungkin pemegang saham punya rencana lain yang pasti akan dukung perbankan syariah tumbuh lebih besar lagi mungkin dengan cara akuisisi ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas membenarkan bahwa memang ada perbincangan di kalangan masyarakat Muhammadiyah yang menginginkan untuk masuk ke bank-bank tersebut. Hanya saja, itu belum menjadi concern utama dari organisasi Muhammadiyah sendiri.

Ia bilang bahwa semenjak ada sebagian penarikan dana di BSI, pihaknya juga telah menyebar dana-dananya di beberapa bank syariah. Dengan alasan, agar dana muhammadiyah tidak hanya berpusat di BSI tapi terpencar di bank syariah lainnya.

“Yang penting bagaimana caranya supaya perbankan itu punya komitmen untuk memajukan ekonomi umat dan masyarakat,” ujarnya.

Jakarta: Irma Amelia tak ragu memilih kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) meski perguruan tinggi itu lekat dengan ke-Islamannya. Irma sendiri merupakan seorang kristen.

Pegawai di RS Mitra Keluarga Kemayoran itu memutuskan mendaftar kuliah Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIK UMJ). Dia lebih memilih FIK UMJ, ketimbang di STIKes yang disediakan tempat kerjanya.

“Saya sangat tidak ragu masuk ke kampus Islam karena mulai dari kepala ruangan hingga manajer di RS itu lulusan dari UMJ. Mereka juga meyakinkan saya tidak ada diskriminasi di sana,” beber Irma dikutip dari laman umj.ac.id, Senin, 28 Oktober 2024.
Irma menyebut UMJ tidak jauh dari tempatnya bekerja. Selain itu, UMJ merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) terakreditasi Unggul bersama 12 PTMA lain di seluruh Indonesia.

Dia juga bisa bertemu dengan teman-teman yang bekerja dari berbagai rumah sakit, seperti RSCM, RS Koja, dan lainnya. Sehingga, bisa memperluas jejaring dan saling berbagi pengalaman.

Selama studi di UMJ, Irma tidak merasakan diskriminasi. Bahkan, dari masa studinya di kampus Muhammadiyah tertua ini, Irma mendapat pengalaman berharga yaitu nilai-nilai toleransi.

Irma juga diberi kelonggaran oleh pihak kampus terkait dengan mata kuliah Al Islam-Kemuhammadiyahan (AIK). Dia menyerahkan surat keterangan keaktifan di gereja tempatnya mengabdi yang kemudian dikonversikan menjadi nilai mata kuliah.

Irma bukan satu-satunya mahasiswa beragama Kristen di FIK UMJ, melainkan ada dua mahasiswa lainnya. Keduanya juga berasal dari RS Mitra Keluarga. Dia mengaku perbedaan itu menumbuhkan rasa kepedulian antarsesama manusia.

Setelah menjalani studi, Irma berhasil lulus dan menjalani diwisuda. Dia merupakan salah satu dari 1.572 mahasiswa UMJ yang diwisuda di Auditorium KH. Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia, UMJ pada 25 Oktober 2024.

Baca juga: Belum Banyak yang Tahu, Ada 8 Kampus Kristen Muhammadiyah Lho!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespons insiden penusukan yang menimpa santri dan pembimbingnya di PP Al Fatimiyah Krapyak, Kota Yogyakarta, yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ketua LHKP PWM DIY, Farid Bambang Siswantoro, menyampaikan bahwa insiden ini memicu rasa solidaritas di masyarakat. Namun, ia berharap semua pihak dapat menahan diri guna mencegah konflik horizontal.

“Mengharapkan semua pihak untuk dapat menahan diri sehingga meminimalisasi eskalasi konflik sehingga tetap tercipta kehidupan yang harmonis di Yogyakarta,” kata Farid kepada awak media di Kantor PWM DIY, Sabtu (26/10).

“Kita tidak ingin terjadi konflik horizontal yang begitu rupa karena kita tahu Jogja bahwa perasaan solidaritas itu muncul akibat kasus beberapa waktu lalu,” lanjutnya.

Farid mengimbau para tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga agar bentuk solidaritas ini tidak berubah menjadi konflik.

“Skalanya bisa tidak terkendali, nah itu yang perlu diantisipasi kita semua. Para tokoh ulama dan masyarakat penting menjaga supaya tidak terjadi chaos, konflik horizontal,” katanya.

Meski demikian, LHKP PWM DIY mengutuk keras insiden penusukan tersebut dan menuntut aparat kepolisian untuk menegakkan hukum dengan tegas.

“Mengutuk aksi kekerasan yang menimpa santri dan pembimbing di PP Al Fatimiyah Krapyak dan menuntut kepada aparat kepolisian agar dapat melakukan langkah-langkah penegakkan hukum untuk menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Farid.

LHKP PWM DIY juga mengusulkan agar distribusi minuman keras di DIY diatur lebih ketat guna mencegah insiden serupa. Pasalnya, insiden tersebut terjadi saat rombongan pelaku sedang minum minuman keras.

“Perlu ditetapkan pengaturan distribusi miras secara lebih ketat dan tegas di wilayah DIY sebagai daerah berbasis pengembangan Pendidikan Karakter dan Nilai-nilai Budaya Jawa yang adiluhung,” kata Farid.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) resmi melakukan pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah). Pembaruan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara Danamon dengan PP Muhammadiyah sejak tahun 2012,

Ejima selaku Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, manyampaikan apresiasinya terhadap Muhammadiyah atas kepercayaan yang telah diberikan dalam kerja sama yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade. Pembaharuan ini fokus utamanya terkait pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan filantropi.

“Kami berharap kesempatan ini dapat membuka lebih banyak peluang kolaborasi di masa depan, dan memperkuat hubungan yang telah terbina dengan baik selama ini," ungkap Ejima dikutip dalam siaran pers, Rabu (23/10).

Dalam kesempatan yang sama, Herry Hykmanto, Direktur Syariah dan Sustainability Finance Danamon, menyatakan bahwa MoU ini akan semakin memperkuat peran Danamon dalam mendukung ekosistem perbankan Muhammadiyah, khususnya dalam pengelolaan keuangan secara holistik. Pihaknya berharap dapat memperkuat ekosistem layanan perbankan untuk Muhammadiyah.

“Kami sangat optimis bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi Danamon, tetapi juga bagi komunitas Muhammadiyah. Danamon Syariah siap menjadi mitra strategis yang mendukung digitalisasi ekonomi, khususnya dalam bidang pendidikan, rumah sakit, LAZISMU, dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)," jelas Herry.

Kolaborasi antara Danamon dan PP Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada satu bidang, tetapi telah menjangkau berbagai sektor yang berperan penting dengan melibatkan dukungan Danamon terhadap seluruh Majelis dan Amal Usaha Muhammadiyah, termasuk Majelis Diktilitbang, Dikdasmen & Pendidikan Non-Formal dan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah.

Danamon berkomitmen untuk mendukung digitalisasi Muhammadiyah dengan bekerjasama di beberapa lembaga amil zakat (LAZ) dan wakaf di bawah naungan Muhammadiyah, serta pengembangan sistem Pendidikan dan pembayaran di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah.

Dukungan juga diberikan kepada berbagai BPRS yang berada di bawah naungan Muhammadiyah melalui Solusi pembiayaan untuk pengembangan Lembaga, fasilitas maupun anggota Muhammadiyah (Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah, Haji & Umrah, dan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Syariah), serta literasi keuangan untuk membantu sustainabilitas dan resiliensi Muhammadiyah.

Danamon, sebagai bank yang memiliki jangkauan lokal dan global, menawarkan solusi keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Melalui Danamon Syariah, Danamon berharap kerja sama ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat, termasuk seluruh warga Muhammadiyah dan institusi di bawah naungan Muhammadiyah. Dengan adanya layanan perbankan yang terintegrasi, Muhammadiyah diharapkan dapat mengelola keuangan dengan lebih efisien dan transparan, baik untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan filantropi, terutama melalui pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang lebih efektif.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, Danamon berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan layanan digital dan inovasi perbankan yang akan memberikan kemudahan bagi semua pihak di lingkungan Muhammadiyah. Dengan semangat yang sama, Danamon dan Muhammadiyah siap menghadapi berbagai tantangan ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kerja sama yang berkelanjutan.

Jakarta: Organisasi Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah, berencana membangun universitas di Kamboja. Hal itu dibahas Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Saad Ibrahim, dan Menteri Senior Penanggung Jawab Misi Khusus Urusan Islam Kerajaan Kamboja Oknha Datuk, Kamboja, Dr. Othsman Hassan.

Kiai Saad mengatakan langkah-langkah Muhammadiyah dalam konteks kerja sama pendidikan ini merupakan suatu kepentingan untuk membawa misi-misi Islam ke Kamboja.

“Kami di Muhammadiyah akan segera menyiapkan delegasi kami untuk ke Kamboja sebagai langkah tindak lanjut dari kerja sama ini,” kata dia dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Rabu, 23 Oktober 2024.
Muhammadiyah juga bakal memberikan beasiswa Magister kepada 20 mahasiswa Kamboja. Beasiswa untuk program studi manajemen, bisnis, IT, dan studi keagamaan.

“Diharapkan nantinya lulusan dari beasiswa tersebut dapat kita siapkan untuk mengisi kursi dosen di universitas yang akan kita bangun di Kamboja,” ujar Saad.

Kiai Saad mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari pihak Kamboja. Kunjungan ini juga bagian dari langkah Muhammadiyah melakukan internasionalisasi.

“Insyaallah tujuan baik ini akan segera terwujud. Tentunya ini merupakan salah satu dari wujud gerak global dari Muhammadiyah dan hal ini merupakan implikasi dari misi islam rahmatan lil alamin. Muhammadiyah akan terus bergerak terutama dalam konteks gerakan yang mengglobal,” tutur Saad.

Othsman mengungkapkan kedatangannya karena Kamboja berminat membuka satu universitas Islam di Kamboja. Tujuan tersebut di latar belakangi karena belum adanya universitas Islam di negara Kamboja.

“Kami lihat Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang besar dan memiliki jaringan internasional yang luas, sehingga kami berminat untuk melakukan kerja sama khusus dengan Muhammadiyah,” tutur dia.

Othsman juga mengucapkan terima kasih karena Muhammadiyah memberikan beasiswa Magister kepada 20 mahasiswa Kamboja untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah karena telah menerima kunjungan dan kerja sama kami. Serta, kami juga merasa sangat terhormat karena Muhammadiyah telah memberikan beasiswa kepada 20 mahasiswa Kamboja di tingkat perguruan tinggi,” tutur dia.

Baca juga: Tertarik Belajar Dakwah Islamiyah? Ada Beasiswa S-1 ke Libya Nih, Intip Yuk!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan selamat kepada menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat dalam Kabinet Merah Putih.

Haedar berharap semoga segala tugas dan wewenang yang diemban oleh para menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat dapat mendatangkan rahmat serta keberkahan bagi bangsa dan negara.

"Kami berharap seluruh tugas yang diemban dapat terlaksana dengan baik, serta mendapat rahmat dan keberkahan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10).

Haedar pun mengutip pesan Presiden Prabowo yang berharap jajaran Kabinet Merah Putih kerja keras, bekerja dengan baik, menjauhi praktik korupsi serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

"Pesan moral tersebut tentunya sangat tinggi yang tentu akan menjadi guidance spiritual dalam menjalankan tugas," Haedar.

Profesionalitas para jajaran menteri pun turut disinggung oleh Haedar.

"Dengan keprofesionalitasan dalam kabinet Merah Putih yang dibentuk sesuai dengan bidang masing-masing, kami percaya bahwa dapat menjalankan amanat memajukan kehidupan bangsa dan negara, menjaga tanah air Republik Indonesia sebagaimana amanat dalam konstitusi," bebernya.

Selanjutnya, hal yang tak kalah penting menurut Haedar adalah integritas dalam pemerintahan. Para pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas tanpa terlibat dalam korupsi dan segala bentuk penyimpangan lainnya. Sehingga dapat menjadi teladan bagi seluruh warga dan anak bangsa Republik Indonesia.

"Kami percaya bahwa seluruh menteri, wakil menteri dan pejabat yang sejajar lainnya dapat menunaikan amanat yang terbaik dan menjadi pejabat publik, pejabat politik, pejabat negara yang berjiwa kenegarawanan yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri," katanya.

Abdul Mu'ti resmi menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Abdul Mu'ti sempat dipanggil khusus oleh Prabowo setelah dilantik. Menurutnya, Prabowo menitip dua hal penting kepadanya terkait masalah pendidikan di Indonesia.

"Sesi setelah pelantikan Pak Prabowo secara khusus menyampaikan kepada saya untuk pertama meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah," kata Mu'ti.

"Kedua juga bagaimana kita berusaha untuk bisa saling bersinergi satu kementerian dengan kementerian lainnya," tambah dia.

Sekum PP Muhammadiyah ini mengatakan, jabatan ini merupakan sebuah amanah yang sangat besar. Mu'ti menilai, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya (SDM).

"Saya kira sebuah kepercayaan, sebuah amanah sangat besar karena kualitas bangsa kita di masa depan ditentukan kualitas SDM-nya dan kualitas SDM di antara yang sangat menentukan adalah kualitas layanan pendidikan," ucap Mu'ti.

"Jadi saya ingin mengedepankan pendidikan sebagai layanan untuk seluruh anak-anak Indonesia dan saya ingin agar bagaimana ke depan kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua," tambah dia.

Abdul Mu'ti mengatakan dirinya dalam waktu dekat tidak akan mengambil keputusan strategis berhubungan dengan pendidikan.

Ia menyebut, dirinya selama ini banyak menyampaikan masukan namun setelah menjadi menteri ia akan fokus menerima masukan dari rakyat.

"Saya dalam waktu dekat akan minta masukan banyak pihak. Kalau selama ini banyak ceramah, nanti dalam waktu-waktu tertentu saya akan banyak mendengar, saya akan banyak serap aspirasi dari berbagai kelompok dan kedua bagaimana melihat persoalan pendidikan secara saksama melalui berbagai kajian," jelas Mu'ti.

"Saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu 1 bulan ini sebelum mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar dan nasional," tutup dia.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto mempercayakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kabinetnya kepada Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Saya lengkapi tadi 17, Prof. Dr Abdul Mu'ti M.Ed Menteri Pendidikan Dasar Menengah" ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Abdul lahir di Kudus pada 2 September 1968. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mendampingi Ketua Umum Haedar Nashir pada periode 2022-2027.

Kiprahnya di Muhammadiyah sudah berlangsung sejak tahun 2000. Jabatan pertama yang ia pegang adalah sebagai PWM Jateng periode 2000-2002. Lalu, memegang jabatan selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada 2002-2006.

Kemudian, ia mendapatkan amanah menjadi Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005-2010. Adapun jabatan sekretaris di PP Muhammadiyah ia lakoni juga pada dua periode sebelumnya (2010-2015 dan 2015-2022).

Abdul sendiri adalah akademisi. Ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991.

Lalu, ia melanjutkan studi ke School of Education, Flinders University of South Australia, pada tahun 1997; Short Course on Governance and Shariah the University of Birmingham tahun 2005; dan kuliah di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah tahun 2008.

Ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan guru besar ke-1.050 tersebut dilaksanakan pada 2 September 2020. Bahkan, ia juga menjadi pengajar di sana.

Abdul Mu'ti terkenal mendalami soal pluralisme dan berbagai keilmuan mengenai Islam terkini. Misalnya pada penelitian atau riset yang ditemukan di Google Scholar, banyak kajian mengenai konvergensi Muslim dan Kristen dalam pendidikan, kekerasan seksual di pesantren, pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah, yang pernah ia bahas.

Karena itu, di kancah internasional ia menjadi bagian dari anggota Dewan Indonesia dan Amerika Serikat pada Agama dan Pluralisme, dan masyarakat eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Tunjuk Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/21304731/prabowo-tunjuk-sekum-pp-muhammadiyah-abdul-muti-sebagai-menteri-pendidikan.