Menko Hadi Minta Tak Ada Rotasi Pejabat TNI-Polri sampai Pilkada Tuntas
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta TNI dan Polri untuk tidak merotasi penempatan anggotanya sebelum Pilkada tuntas. Halaman all
(Kompas.com) 30/07/24 17:59 12674356
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memerintahkan pimpinan TNI-Polri tidak merotasi jajarannya sampai tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 selesai.
Permintaan itu disampaikan Hadi dalam sambutannya pada “Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara” di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/7/2024).
“Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI-Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan Pilkada serentak selesai,” kata Hadi, dipantau dari Youtube Kemenko Polhukam, Selasa.
“Supaya apa? Yang direncanakan, termasuk anggaran yang sudah disiapkan, ini bisa di-manage dengan baik,” tutur Menko Polhukam.
Hadi meminta rotasi dan mutasi tidak dilakukan sebelum pilkada, kecuali bagi personel yang memasuki usia pensiun.
“Kecuali yang sudah pensiun sebelum pilkada, ya harus pensiun. Tapi yang belum, TNI-Polri seyogyanya tetap, termasuk Kajati (Kejaksaan Tinggi) tetap, karena harus menangani Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) nantinya,” kata Hadi.
Hadi akan berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait permintaannya itu.
Terbaru, TNI melakukan mutasi, rotasi hingga promosi terhadap 256 jabatan perwira tinggi.
Surat itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/851/VII/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 24 Juli 2024.
Kemudian, Polri melakukan 157 perwira tinggi dan perwira menengah Polri.
Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram ST/1554/VII/Kep/2024 yang diterbitkan pada 26 Juli 2024.
#hadi-tjahjanto #tni-polri #mutasi-tni #menko-polhukam-hadi-tjahjanto