JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kini berganti nama dan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Perubahan ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat melantik para menteri baru pada Senin (21/10/2024).

Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan ditunjuk untuk menduduki kursi Menkopolkam, menggantikan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto Sampaikan Pekerjaan Rumah kepada Budi Gunawan

Dalam serah terima jabatan yang berlangsung pada Selasa (22/10/2024), Hadi menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh Budi.

"Sudah saya sampaikan beberapa pending matters yang harus segera diselesaikan juga saya sampaikan," katanya.

Di antara pekerjaan rumah tersebut adalah penyelesaian kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan maraknya perjudian online di masyarakat.

"Beberapa hal lainnya adalah seperti permasalahan-permasalahan penambangan liar," tambah Hadi.

Ia juga menekankan pentingnya pengaduan masyarakat yang masih menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan meskipun telah terpisah dari Kementerian Koordinator Hukum.

"Itulah yang saya sampaikan tadi, dan Beliau (Budi Gunawan) juga sudah komitmen, apalagi ditambah sekarang ada perkuatan, ada wamen, itu akan lebih fokus, lebih kuat untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, untuk bisa menangani pengaduan-pengaduan dari masyarakat," ujar Hadi.

Budi Gunawan Berkomitmen Jaga Stabilitas Nasional

Setelah serah terima jabatan, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik di Indonesia.

"Hal yang paling pertama yang akan kita lakukan adalah komitmen kami untuk bisa memastikan terciptanya dan terjaganya stabilitas keamanan, khususnya di bidang politik dan keamanan," imbuhnya.

Budi juga mengingatkan bahwa situasi geopolitik dunia yang tidak menentu mempengaruhi rantai pasok global, termasuk di bidang pangan, energi, dan logistik dalam negeri.

Oleh karena itu, ia berencana untuk menyelaraskan seluruh program kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

"Agar selaras dan mendukung visi-misi, dan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan agar target-target yang telah ditentukan itu tercapai," jelasnya.

Budi Gunawan juga menyebut, stabilitas nasional menjadi prioritas utama agar ekonomi bisa berjalan dengan baik dan pembangunan bisa berlanjut.

Fokus pada Pemberantasan Judi Online dan Penyelundupan

Budi Gunawan menegaskan akan serius menangani kejahatan judi online.

"Tidak boleh main-main lagi, harus ditangani dengan baik, dan lebih tajam, lebih maksimal," ujar eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Pemberantasan judi online dianggap penting karena dampaknya yang meresahkan masyarakat dan lingkungan sekitar, bahkan hingga tingkat rumah tangga.

Selain itu, Budi juga berkomitmen untuk menangani masalah penyelundupan barang-barang dari luar negeri yang masih terjadi.

Dia akan menyelaraskan kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polkam untuk bekerja maksimal memberantas judi online.

"Banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian/lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum," tuturnya.

Budi juga berkomitmen untuk menangani persoalan penyelundupan dari negeri yang masih terjadi. Akibat penyelundupan tersebut, terjadi kebocoran devisa yang semestinya dapat masuk ke dalam kas negara.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, telah menekankan menjadi prioritas menangani kasus penyelundupan. Banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini, itu harus bisa ditertibkan," tegasnya.

Keamanan Siber Menjadi Prioritas Utama

Budi Gunawan juga menyoroti pentingnya keamanan siber yang semakin rentan.

"Siber juga menjadi salah satu perhatian yang harus dilakukan oleh kita. Khususnya di dalam defense cyber, keamanan siber, dan keamanan data. Ini menjadi prioritas," ungkapnya.

Ia berencana untuk mengorkestrasi lembaga dan kementerian terkait agar dapat bekerja secara maksimal dalam menangani masalah keamanan siber di masa depan.

"Ini yang perlu kita sinergikan agar lebih optimal dan maksimal dalam menghadapi permasalahan di bidang siber ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hadi Tjahjanto membeberkan agenda kegiatannya usai lengser dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dia mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan kegiatannya sebagai Ketua Umum PB Forum Karate-Do Indonesia (PB FORKI).

"Saya yang pertama masih aktif sebagai Ketua Umum PB Forki. Jadi saya akan terus melakukan pembinaan BP Forki supaya mendapatkan prestasi," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Hadi juga mengaku bakal lebih banyak berkegiatan dengan keluarga, terutama dengan anak dan cucunya. Selain itu, eks Panglima TNI ini juga bakal menghabiskan waktunya untuk menjalani hobi blusukan ke masyarakat.

"Saya ingin ngobrol dengan masyarakat, petani, nelayan, kemudian mungkin bisa juga kita koordinasi dengan filantropi untuk memberikan bantuan kesehatan di desa-desa. Jadi hobi-hobi blusukan masih senang," tambahnya.

Adapun, Hadi juga kini mengaku lebih merasa lebih lega lantaran telah berhasil merampungkan tugasnya di ATR/BPN maupun Polhukam dengan baik.

"Ya lega, karena menurut saya apa yang saya inginkan itu bersama-sama dengan staff saya bisa diraih. Baik di ATR maupun di Polhukam, dan tu kan bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto mengaku telah memberikan sejumlah tugas yang belum diselesaikannya kepada MenkopolkamBudi Gunawan.

Hadi mengatakan tugas tersebut di antaranya terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan judi online.

"Di antaranya adalah menyelesaikan kasus BLBI, ini berkait dengan obligor dan debitur. Kemudian berikutnya juga saya sampaikan tadi singgung adalah judi online," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, kata Hadi, terdapat juga persoalan penambang liar emas seperti di Miangas, Sulawesi Utara dan penambang liar pasir di Merapi, Jogja. Kedua penambangan liar diduga telah merugikan masyarakat sekitar.

"Juga itu oknum juga bermain di sana, sehingga masyarakat sekitar hanya menerima akibatnya saja, debu dan sebagainya, ini supaya juga diselesaikan," tutur Hadi.

Adapun, persoalan tanah terkait tumpang tindih lahan dengan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN di Sumatera juga akan menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh Budi Gunawan.

"Banyak-banyak lagi permasalahan-permasalahan lain seperti di Sumatera adalah tumpang tindih dengan PTBN, itu adalah Polhukam yang harus diselesaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, eks Menkopolhukam Hadi telah melakukan sertijab ke Menkopolkam Budi Gunawan pada Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, serah terima jabatan itu berlangsung tertutup di Kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Pelaksanaan sertijab itu dilakukan mulai dari 11.00 WIB hingga 12.30 WIB. Terlihat, usai keluar dari kantor Kemenpolhukam, Hadi dan Budi saling bersalaman dan memberikan hormat. Setelah itu, Budi kemudian mengantarkan Hadi ke mobil pribadinya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyatakan bakal memprioritaskan pertahanan atau pengamanan siber di Indonesia.

Dia mengatakan, salah satu pengamanan siber yang diprioritaskan pada lembaga yang dipimpinnya itu yakni terkait dengan keamanan data.

"Kalau siber, siber juga menjadi salah satu perhatian yang harus dilakukan oleh kita. Khususnya di dalam defense siber dan keamanan data. Ini menjadi prioritas," ujar Budi di kantornya, Rabu (22/10/2024).

Eks Kepala BIN itu menambahkan, peningkatan tersebut bakal dilakukan melalui peningkatan sinergitas antar lembaga terkait pengamanan siber dengan lebih maksimal.

"Kita tahu masih banyak instrumen kementerian lembaga yang menangani permasalahan yang siber. Ini yang perlu kita sinergikan agar lebih optimal dan maksimal," pungkasnya.

Sebagai informasi, salah satu serangan siber yang menjadi sorotan publik yakni soal gangguan server PDN disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 pada akhir Juni 2024.

Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. LockBit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware.

Hadi Tjahjanto, eks Menkopolhukam telah menyerahkan jabatannya pada Budi Gunawan (BG). BG sendiri akan menggantikan Hadi, pada Kementerian diubah jadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan itu.

Pada acara pisah sambut itu, Hadi menyampaikan beberapa PR yang mesti dikerjakan BG saat ia menjabat. Salah satunya adalah masalah tambang pasir liar di Merapi.

"Beberapa hal lainnya adalah seperti permasalahan-permasalahan penambangan liar, baik di Miangas, penambangan emas, karena itu sudah ditutup, namun masih ada oknum yang bermain di sana, termasuk juga penambangan pasir di Merapi, Jogja," kata Hadi, di Gedung Kemenkopolkam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Masalah tambang liar di Merapi ini jadi masalah menahun yang tak kunjung usai. Beberapa kali pemerintah telah menutup tambang pasir liar itu, tapi mereka kembali muncul karena adanya oknum.

"Juga itu oknum juga bermain di sana, sehingga masyarakat sekitar hanya menerima akibatnya saja, debu dan sebagainya, ini supaya juga diselesaikan," ucap Hadi.

Masalah oknum yang bermain bahkan punya bekingan juga sebelumnya sempat dikeluhkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pada 2022, kala Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia sempat mencuit adanya tambang pasir ilegal yang tak bisa ia berantas.

"Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri," cuit akun resmi Gibran, @gibran_tweet, pada 27 November 2022.

Saat itu, Gibran merespons salah satu keluhan warga yang minta dirinya menyampaikan masalah tambang pasir ilegal di Merapi ke Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, Hadi Tjahjanto telah melakukan serah terima jabatan atau sertijab kepada Menkopolkam, Budi Gunawan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, serah terima jabatan itu berlangsung tertutup di Kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Budi Gunawan mengatakan bahwa akan memprioritaskan persoalan di luar maupun dalam negeri. Salah satunya terkait dengan situasi geopolitik dunia.

"Saat ini kondisi [geopolitik] memang tidak menentu. Nah, oleh karenanya tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia termasuk juga Indonesia, yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik. Itu menjadi juga prioritas kita," ujar Budi di kantornya, Selasa (22/10/2024).

Kemudian, Menkopolkam di bawah Budi juga akan menyelesaikan persoalan mulai dari penyelundupan yang mempengaruhi pemasukan negara atau Devisa.

Selain itu, persoalan judi online yang telah meresahkan seluruh kalangan masyarakat, masalah siber hingga sejumlah ancaman terkait NKRI akan menjadi prioritas Menkopolkam 2024-2029.

"Kedua judi online, karena sudah meresahkan, sangat meresahkan. oleh perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya, juga tidak boleh main-main lagi," tambahnya.

Di samping itu, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa dirinya telah melakukan sertijab sekaligus menyerahkan sejumlah tugas kepada Menkopolkam baru.

Sejumlah tugas itu di antaranya soal kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), judi online hingga persoalan tambang liar.

"Beberapa pending matters yang harus segera diselesaikan juga saya sampaikan. Di antaranya adalah menyelesaikan kasus BLBI. Kemudian berikutnya juga saya sampaikan tadi singgung adalah judi online, juga saya sampaikan untuk bisa di segera di tindak lanjuti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto bakal melakukan sertijab kepada Menko Polkam Budi Gunawan hari ini, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kedua tokoh itu telah tiba di Kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Hadi tiba pukul 10.49 WIB dengan menggunakan mobil Land Rover berkelir hitam dan berplat dinas Kemenkopolhukam. Dia mengenakan jas dan kopiah hitam.

Sementara, Budi Gunawan tiba sekitar 11.08 WIB dengan menggunakan mobil hitam berplat sipil. Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengenakan setelan yang sama dengan Hadi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Budi Gunawan atau biasa disapa BG diketahui mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo–Gibran di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Kemudian, pejabat yang dikenal sebagai orang dekat Megawati itu dilantik oleh Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

"Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" tanya Prabowo kepada menteri dan pejabat setara menteri.

"Bersedia," jawab pejabat Kabinet Merah-Putih, termasuk Budi Gunawan.

Vientiane: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri untuk Pilar Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Vientiane, Laos pada 8 Oktober 2024.

Pertemuan mengidentifikasi capaian blueprint pilar Politik Keamanan ASEAN. Dalam pernyataan nasional Indonesia, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengapresiasi capaian blueprint pilar APSC yang telah mencapai 99,6%.

Ia juga menyoroti perlunya menyepakati Rencana Strategis untuk Visi Komunitas ASEAN 2045 agar ASEAN dapat terus beradaptasi dengan dinamika strategis di kawasan dan mampu mengatasi berbagai tantangan masa depan. Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi perhatian Indonesia.
“Kita perlu memperkuat penegakan hukum, pengelolaan perbatasan dan kerja sama ASEAN dalam mengatasi kejahatan lintas negara ini,” ujar Menko Polhukam Hadi, seperti dikutip Kemlu.go.id.

Sementara itu, Menlu Retno secara khusus mengangkat dua isu penting lainnya di kawasan:

Laut China Selatan

Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia memantau dari dekat perkembangan situasi Laut China Selatan dan berharap eskalasi tidak terjadi di wilayah ini.

Menlu menegaskan pentingnyanya terus menghormati UNCLOS 1982. Selain itu, Menlu Retno juga menegaskan pentingnya untuk segera menyelesaikan Perundingan Kode Etik (COC) Laut China Selatan.

Pelindungan Hak Asasi Manusia

“Di mana-mana kita menyaksikan berbagai tantangan terkait isu HAM. Ini menegaskan bahwa isu pelindungan Hak Asasi Manusia sangat rentan,” ujar Retno.

Menlu Retno menegaskan pentingnya ASEAN memperkuat dan memajukan pembahasan isu HAM, khususnya melalui penguatan AICHR dan juga melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN lainnya.

Hal ini penting dilakukan dalam rangaka menghadapi tantangan tradisional dan non-tradisional di kawasan.

Dalam kesempatan ini, Menlu juga menyinggung mengenai hak untuk membangun (Right to Development) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menciptakan HAM dan perdamaian dunia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

JAKARTA, investor.id  - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menekankan bahwa pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan Pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat.

JAKARTA, investor.id - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto optimistis pembentukan angkatan siber sebagai matra TNI keempat bakal segera terwujud. Menurut Hadi, Prabowo Subianto selaku presiden terpilih sudah setuju dengan rencana pembentukan angkatan siber tersebut. 

“Pak Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk presiden terpilih concern dengan matra angkatan keempat,” tutur Hadi kepada wartawan di Komplek DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

Dikatakan Hadi, angkatan siber merupakan hal yang krusial dalam mengantisipasi perang di masa depan, yakni perang siber. Layaknya, peperangan, angkatan siber pun memerlukan peralatan sistem untuk menghalau serangan lawan.

Angkatan siber pun bertugas layaknya anggota TNI, yakni melakukan patroli hingga mitigasi.

"Saya sampaikan angkatan keempat, matra siber ini adalah perang pikiran. Bagaimana kita bisa mempengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan. Saya ingatkan bahwa waktu Timor Leste, kita sudah melakukan perang siber, namun waktu itu kita belum menyiapkan perang siber tersebut," sambungnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemulihan data di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya yang terdampak serangan ransomware telah selesai.

Hal itu disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pencegahan serangan siber terhadap PDN pada masa mendatang, Senin (23/9/2024).

“Kami sampaikan bahwa progres perbaikan sistem dan recovery yang kita laksanakan bahwa proses dekripsi terhadap seluruh data di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024 kurang lebih 1 bulan,” ujar Hadi di Gedung DPR RI.

Saat ini, kata Hadi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang membangun kembali sistem di PDNS 2 Surabaya, sekaligus meningkatkan keamanannya.

Hal ini dilakukan karena sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi pengguna layanan PDNS 2 Surabaya, masih berkeinginan untuk tetap datanya di lokasi tersebut.

“Saat ini kita sedang melaksanakan rebuild system PDNS 2 Surabaya yang direncanakan selesai pada akhir September 2024,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PDN Sementara di Surabaya diretas pada 20 Juni 2024. Kejadian ini membuat sejumlah sistem pelayanan pemerintah terganggu karena data yang terkunci.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah soal tidak adanya cadangan data untuk PDN tersebut. Kejadian peretasan ini pun disebut bukan masalah tata kelola, melainkan kebodohan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memperingatkan intelijen TNI-Polri untuk melakukan pengawasan ketat terhadap Pilkada Serentak 2024.

Dia menyampaikan, dinamika kerawanan saat pemilihan umum selalu ada saja, termasuk pada Pilkada. Oleh sebab itu, pihaknya telah melakukan pemetaan kerawanan pada Pilkada 2024 ini melalui pihak terkait, seperti kepolisian.

"Saya selalu wangi-wanti kepada aparat intelijen karena kekuatan kita TNI-polri dibagi habis di seluruh wilayah, sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam, mengantisipasi jangan sampai ada gangguan," ujarnya dalam acara Bawaslu, di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia menambahkan, intelijen baik TNI maupun Polri harus bekerja lebih ekstra. Tujuannya, untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan ancaman yang bakal mengganggu perhelatan Pilkada 2024.

"Artinya, intelijen ini harus benar-benar memperhatikan, melihat jangan sampai ada kerawanan sekecil pun," tambahnya.

Di samping itu, Hadi juga menyatakan kondisi stabilitas politik di Tanah Air merupakan hal yang menjadi sorotan oleh pihaknya. Sebab, stabilitas politik ini juga dapat mempengaruhi jalannya Pilkada 2024.

Alhasil, eks Panglima TNI itu menegaskan bakal menjaga sinergitas antara kementerian lembaga terkait sesuai aturan yang berlaku.

"Kemenkopolhukam sebagai kementerian koordinator akan terus mendorong terselenggaranya sinergitas antara kementerian lembaga, dan akan terus meningkatkan nya melalui koordinasi sinkronisasi dan pengendalian sesuai dengan regulasi yang berlaku," pungkasnya.