DPR: Kebijakan BMAD Harus Segera Direalisasikan
Pemerintah harus segera melakukan kebijakan BMAD untuk menyelamatkan industri manufaktur - Halaman all
(InvestorID) 01/08/24 17:13 12892425
JAKARTA, Investor.id -Kegiatan industri manufaktur Indonesia terpantau dalam level kontraksi Hal ini Berdasarkan data Purchasing Managers\' Index (PMI) Indonesia yang dirilis S&P Global yang menunjukkan manufaktur berada di level 49,3, turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7. Meskipun marginal, posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan berturut-turut terus ekspansi.
Melihat hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai pemerintah harus segera mengimplementasikan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), sebagaimana akan diterapkan terhadap industri keramik. "Kebijakan BMAD untuk keramik impor China itu cukup relevan sebagai upaya memperkuat sektor industri tanah air, hanya saja implementasi kebijakan tersebut harus segera dilakukan," ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Kendati demikian, Darmadi memandang, kebijakan BMAD dan langkah penegakkan hukum dalam menyelamatkan sektor industri belumlah cukup memadai dalam menyelesaikan persoalan ini. Dia menjelaskan, pemerintah harus segera melakukan transformasi di sektor industri. “Contoh positif dengan adanya transformasi bisa kita lihat di mana ketika para importir keramik bertransformasi menjadi industri terbukti bisa menarik investasi-investasi baru," kata dia.
Sekali lagi, Darmadi menegaskan, penegakkan hukum barang-barang illegal dan kebijakan BMAD harus cepat dilakukan "Tidak boleh berlarut-larut saat ini saja sudah terlambat," ucap dia.
Penyebab Kontraksi Darmadi menerangkan, ada beberapa faktor yang membuat PMI terkontraksi. Pertama, banyak industri dalam negeri yang sudah terlanjur gulung tikar Ini karena buruknya iklim usaha, banyaknya pungli dan rendahnya produktivitas produksi serta infrastruktur yang tidak memadai.
Kedua, anjloknya PMI imbas bertumbangannya industri dalam negeri karena derasnya barang-barang impor yang masuk tanpa prosedur yang jelas. Dia mengatakan, meski sebagian barang sudah termasuk barang larangan terbatas atau lartas impor, namun barang tersebut masih bisa diimport oleh sebagian pengusaha dengan memakai berbagai jasa yang ditawarkan. “Tentu dengan harus membayar mahal, untuk mendapatkan kuota impor. Sebagian barang yang dilarang impor juga bisa menggunakan jasa borongan/under name untuk dimpor. Tentu hal ini diduga melibatkan oknum Bea Cukai," kata Politikus PDIP tersebut.
Darmadi menguraikan, faktor-faktor tersebut juga menyebabkan banyak industri yang produksinya menurun. "Tak hanya menururn, PHK terjadi di mana-mana karena utilisasi turun. Akibatnya PMI pun turun," terang dia.
Kondisi itu, kata Darmadi sebenarnya sudah dirasakan oleh sejumlah industri tanah air. Dia mengungkapkan, hampir 80%~90 % pabrik textil, pakaian, alas kaki dan keramik yang sudah bangkrut. “Selain industri-industri tersebut, masih banyak sederetan industri-industri yang sedang bergumul untuk survive," ujar dia.
Darmadi memandang, langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah tidak efektif atau sulit menolong kondisi sektor industri. "Karena para pengusaha industri sudah pada trauma dan supply chain sudah rusak parah," ungkap dia.
Tak hanya itu, Darmadi juga menilai, sidak di lapangan semakin meresahkan pengusaha dan tidak bisa menolong apa-apa. "Barang-barang impor tersebut sudah terlanjur masuk ke Indonesia melalui jalur tidak benar. Barang-barang tersebut telah membanjiri Indonesia, sulit dimusnahkan seluruhnya, paling-paling jadi sasaran pemerasan oknum saja," terang dia.
Darmadi mengungkapkan, para pelaku usaha cemas atas kondisi yang carut-marut seperti ini "Sekarang banyak pedagang di toko-toko dan mall, tidak berani buka toko, karena tidak jelas barang yg didagangkan ditoko yang dibeli dari importir, apakah melalui jalur benar atau tidak?" ungkap da.
Darmadi menyarankan, pembenahan harus segera dilakukan mulai sekarang dengan memperbaiki sistem dan pengawasan yang ketat. "Agar tidak banyak lagi industri lokal yang ambruk, dan PHK massal tidak terjadi," tegas dia.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, pihaknya mengharapkan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan (Menkeu) segera memutuskan dan menerapkan kebijakan BMAD untuk keramik impor dari China setelah sebulan dikeluarkannya Laporan Hasil Akhir Penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia(KADI).
”Ini menyebabkan para importir memanfaatkan celah waktu tersebut dengan melakukan importasi dalam jumlah yang sangat besar untuk menghindari pengenaan BMAD. Hal tersebut tentunya sangat merugikan industri keramik nasional,” ucap dia.
Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Baca Berita Lainnya di Google News
#berita-terkini #berita-hari-ini #pmi-manufaktur #bmad-keramik #kadi #dpr #berita-ekonomi-terkini
https://investor.id/business/368846/dpr-kebijakan-bmad-harus-segera-direalisasikan