Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menjelaskan, pada prinsipnya DPR menginginkan agar skema yang diwacanakan pemerintahan baru tersebut bisa tepat sasaran.

“Jika memang subsidi BLT dapat dirasakan langsung kepada masyarakat dan mampu tepat sasaran, saya mendukung. Paling tidak dengan metode seperti ini tidak banyak terjadi kebocoran. Pasalnya bantuan subsidi yang diterapkan saat ini, dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati masyarakat mampu,” katanya seperti yang dikutip laman DPR di Jakarta, akhir pekan ini.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, BLT ini diharapkan mampu menjangkau siapa saja kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga harus jelas sumber datanya.

“Persoalannya selama ini jika bersinggungan dengan data masih banyak data yang tidak akurat. Untuk itu perlu diperbaiki, sehingga pemerintah bisa menjalankan wacana tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam data penerima bantuan serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif. Data yang akurat dan pengawasan yang kuat, tegasnya, adalah kunci utama dalam menghindari kebocoran subsidi.

"Prinsipnya, jika mau membenahi subsidi bisa tepat sasaran, mau itu subsidi orang, mau subsidi barang kunci utamanya adalah pada data. Di samping data adalah pengawasan. Sebaik apapun sistem yang dibikin kalau pengawasan lemah namanya orang nakal pasti ada celah-celah untuk berbuat tidak baik," tambahnya.

Oleh karena itu, pengawasan juga menjadi penting. Sehingga, dengan sistem dan pengawasan yang baik serta data yang akurat, diharapkan tentu bisa meminimalkan kebocoran terkait penyaluran BBM bersubsidi dan gas bersubsidi.

Di samping itu, ia juga mengingatkan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang mencoba menyalahgunakan sistem ini.

"Perlu ada tindakan tegas dan hukuman yang sepadan terhadap oknum-oknum yang bermain. Gak mungkin mereka berdiri sendiri pasti ada yang nge-backing-in. Untuk itu guna mewujudkan penyaluran subsidi energi tepat sasaran harus betul-betul melakukan penindakan secara hukum siapapun yang terindikasi terlibat harus hukuman yang setimpal,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memperhatikan peternak lokal.

Hal ini merespons adanya peternak di Pasuruan, Jawa Timur, yang membuang susu sapi perah karena tidak mampu bersaing dengan susu impor.

"Kita berharap ya bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, dalam rangka memenuhi kebutuhan susu nasional, pemerintah harus memberi perhatian khusus.

Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah diminta memprioritaskan pasokan susu lokal untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

"Jadi jangan sampai peternak-peternak kita itu susunya enggak laku, bahkan tidak bisa bersaing dengan yang impor. Jadi proteksi terhadap para peternak lokal itu menjadi penting," ujar Saan.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tambah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi "pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar".

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Sumuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11/2024).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya.

Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Kondisi (industri) susu saat ini mengerikan, menyedihkan. Intinya tidak ada serapan dari IPS," kata Danang, dikutip dari TribunSolo.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memperhatikan peternak lokal.

Hal ini merespons adanya peternak di Pasuruan, Jawa Timur, yang membuang susu sapi perah karena tidak mampu bersaing dengan susu impor.

"Kita berharap ya bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, dalam rangka memenuhi kebutuhan susu nasional, pemerintah harus memberi perhatian khusus.

Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah diminta memprioritaskan pasokan susu lokal untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

"Jadi jangan sampai peternak-peternak kita itu susunya enggak laku, bahkan tidak bisa bersaing dengan yang impor. Jadi proteksi terhadap para peternak lokal itu menjadi penting," ujar Saan.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tambah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi "pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar".

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Sumuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11/2024).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya.

Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Kondisi (industri) susu saat ini mengerikan, menyedihkan. Intinya tidak ada serapan dari IPS," kata Danang, dikutip dari TribunSolo.com.

Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.

"Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional," kata Zulfikar.
Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.

"Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru," tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.

"Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat," tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.

Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA, investor.id  - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

Jakarta -

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

(hal/fdl)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

(acd/acd)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menjaring masukan untuk menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Salah satu rancangan undang – undang (RUU) yang rencananya masuk adalah RUU tentang Komoditas Strategis.

Rencananya 10 komoditas akan masuk dalam RUU tentang Komoditas Strategis. Antara lain, cengkeh, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, sagu, tebu, teh, dan tembakau.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai, sejauh ini yang kerap menjadi perhatian pemerintah masih di komoditas pangan strategis. Sehingga sebagian besar alokasi anggaran dan dukungan kebijakan berfokus kesana.

Sementara untuk komoditas perkebunan selain kelapa sawit kurang diperhatikan dan dukungannya kurang memadai. Seperti misalnya pupuk subsidi yang didesain khuusus tanaman perkebunan ini belum ada.

Padahal potensi pengembangan tanaman perkebunan ini terbilang sangat besar dan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Menurut Eliza, dengan adanya RUU komoditas strategis setidaknya pengembangan komoditas perkebunan dapat semakin terarah dan mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai.

Eliza menyatakan bahwa yang paling penting dari RUU ini adalah tindak lanjut pemerintah dalam membuat perencanan yang komprehensif dan sesuai kaidah ilmiah untuk membangun industri turunannya. Ini yang akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

“Karena jika hanya RUU tanpa ada tindaklanjutnya, ini hanya akan menjadi angan angan saja dalam pengembangan komoditas. Pemerintah harus serius membangun ekosistem industrinya agar tidak keropos ditengah dan membangun linkage usaha menengah kecil dengan usaha besar,” jelas Eliza kepada Kontan, Jumat (8/11).

Sebelumnya Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Safwani menjelaskan, saat ini luas kebun kelapa sawit sekitar lebih 16,38 juta hektar dengan produksi 48 juta ton. Dari jumlah tersebut, 59% perkebunan sawit dimiliki BUMN dan swasta, dan 41% dimiliki oleh pekebun rakyat.

Safwani mengungkapkan sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi industri sawit. Diantaranya, produksi sawit relatif stagnan dan cenderung turun dan banyaknya kementerian/lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (37 instansi terlibat).

Dia juga mengatakan maraknya kampanye negatif terhadap produk industri kelapa sawit di dalam maupun di luar negeri.

“Kadang – kadang (aturan) tidak sinkron dan saling bertabrakan satu sama lain,” ujar Safwani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Senin (4/11).

Padahal, lanjut Safwani, prospek sawit kedepan masih sangat menjanjikan. Baik untuk swasembada pangan, energi, industry oleokimia, dan ekspor. Maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Pengembangan industri hilir berbasis sawit untuk meningkatkan nilai masih sangat memungkinkan.

Sebab itu, Gapki menilai sudah saatnya diperlukan undang – undang (UU) khusus yang mengatur pengembangan sawit dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Sehingga peran sawit dapat dipertahankan Bahkan ditingkatkan.

“UU Perkebunan sudah ada, tapi undang – undang yang khusus mengenai kelapa sawit dengan kontribusinya yang begitu besar, masih belum ada. Mohon bisa menjadi pertimbangan di Badan Legislasi (DPR) ini,” pungkas Safwani.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI akan membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus terkait kejahatan siber.

Salah satu fokusnya adalah mengawasi kinerja mitra kerja dalam hal penanganan hoaks menjelang Pilkada serentak 2024.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah menjelaskan, penyebaran hoaks terkait Pilkada menjadi salah satu kejahatan siber yang juga perlu di antisipasi.

Sebab, penyebaran berita bohong berpotensi mempertajam polarisasi di masyarakat.

“Kita besok itu bikin tim pokja khusus terkait kejahatan siber. Dari komisi III sudah berusaha untuk mendorong bahwa hoaks ini termasuk kejahatan siber. Yang paling berbahaya hoaks ini kan polarisasi yang terlalu ekstrem,” ujar Abdullah di Gedung DPR RI, Jumat (8/11/2024).

“Polarisasi dari isu-isu yang tidak benar itu akhirnya menimbulkan gesekan di masyarakat yang akhirnya pembelahan di masyarakat lebih tajam,” sambungnya.

Menurut Abdullah, pembentukan pokja khusus tersebut sudah disepakati dalam rapat internal. Jajaran Komisi III DPR RI juga telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah polda di beberapa wilayah.

Salah satu yang ditekankan adalah mendorong kepolisian untuk turut serta mencegah peredaran berita bohong, guna mencegah terjadinya gesekan di masyarakat.

“Jadi dari awal kita sudah diskusikan itu untuk antisipasi, untuk konkretnya kita sudah tanyakan ke masing-masing Polda bahwa antisipasi hoaks ini, bahayanya terkait Pilkada ini kan gesekan-gesekan yang perlu dihindari,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, lanjut Abdullah, Komisi III DPR RI juga mengingatkan aparat kepolisian untuk bersikap netral selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Dari sisi kepolisian yang punya instrumen langsung di bawah itu sudah kita ingatkan, antisipasi terkait bahaya hoaks di Pilkada. Terus kami tekankan bahwa netralitas mereka yang harus dijaga,” pungkasnya.

Adapun pencoblosan Pilkada serentak 2024 bakal digelar pada 27 November, sedangkan untuk masa tenang setelah tahapan kampanye berlangsung pada 24-26 November 2024.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra mengungkapkan, BIN telah memetakan peran intelijen untuk mendeteksi gerakan tersembunyi pada masa tenang. Sebab, masa tenang dianggap sebagai fase krusial dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Banyak gerakan yang tidak terdeteksi, tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada," jelas Herindra saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

Peran intelijen menjadi vital karena berbagai bentuk disinformasi dan ancaman politik uang di lapangan berpotensi menggiring opini publik ke arah negatif.

Tidak hanya itu, intimidasi dan hoaks juga menjadi ancaman selama minggu tenang. Di tengah suasana yang diharapkan damai, informasi palsu justru sering kali menyebar lebih intensif.

Herindra pun menekankan pentingnya kerja intelijen yang terkoordinasi dalam mendeteksi mobilisasi terselubung.

JAKARTA, Investor.id – Komisi IX DPR RI mendukung obat berbahan alam yang telah tersertifkasi fitofarma masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komisi IX akan memastikan penggunaan fitofarmaka sampai ke hilir.

“Dengan begini, kemandirian produk obat, suplemen, dan obat tradisional bisa optimal mulai dari hulu sampai ke hilir,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari dalam kunjungan kunjungan kerja ke PT Ferron Par Pharmaceuticals, bagian dari Dexa Group, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Putih, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan rapat kerja di DPR untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung ketahanan dan perkembangan industri farmasi di Indonesia.

Sementara itu, kunjungan kerja Komisi IX ke Ferron bertujuan untuk melihat langsung fasilitas produksi fitofarmaka serta proses manufaktur farmasi dan obat tradisional yang aman dan berkualitas.

Putih Sari mengapresiasi fasilitas produksi Ferron yang memenuhi standar cara pembuatan obat dan obat tradisional yang Baik (CPOB dan CPOTB) untuk memastikan keamanan, khasiat, mutu, keterjangkauan, dan kepatuhan terhadap ketentuan halal.

“Kami juga mendorong agar percepatan terhadap ketahanan industri obat, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengedepankan dan mengembangkan bahan baku obat dalam negeri, untuk bisa kita utamakan,” ujar dia.

Putih Sari menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung industri farmasi, terutama dalam pengembangan riset yang memanfaatkan kekayaan bahan baku alam Indonesia.

Lebih lanjut Putih Sari mendorong industri obat seperti Ferron untuk bisa terus mengembangkan research and development dalam pemanfaatan bahan baku dari alam untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan

"Komisi IX DPR RI mendorong percepatan ketahanan industri obat, termasuk obat tradisional dan suplemen kesehatan bisa dilaksanakan secara baik. Hal ini sesuai dengan amanat UU Kesehatan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto,,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang  bisa dikembangkan menjadi obat melalui riset.

“Pastinya ada dampaknya bagi petani-petani lokal yang ada di seluruh Indonesia. Tadi juga dikatakan ada banyak tanaman-tanaman sekitar 2.000 - 3.000 tanaman yang ada di Indonesia, yang bisa dikembangkan untuk riset dan juga pengembangan untuk obat tradisional,” kata dia.  

Dengan begini, dia mengatakan, di samping bisa berswasembada obat tradisional asli, juga Indonesia bisa melakukan bantuan pertumbuhan ekonomi bagi petani lokal.

Komisaris Ferron Par Pharmaceuticals Raymond Tjandrawinata menyampaikan paparan mengenai riset dan pengembangan obat modern asli Indonesia (OMAI), yang merupakan salah satu fokus Dexa Group.

"OMAI adalah bukti dari kekayaan alam Indonesia yang bertransformasi menjadi solusi kesehatan yang ilmiah dan terpercaya. Kami percaya bahwa dengan penelitian yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, OMAI dapat menjadi produk yang membawa manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi dunia," kata Raymond.

Sementara itu, Direktur Ferron Par Pharmaceuticals Benny Sutisna Suwarno menyampaikan fasilitas produksi Ferron memiliki sertifikasi nasional seperti dari BPOM dan sertifikasi internasional.

“Sejak 2008, kami mendapat sertifikasi dari Inggris, yakni dari UK-MHRA. Sejak saat itu kami aktif mengekspor produk ke Inggris dan dipertahankan hingga saat ini, bahkan meluas hingga ke Polandia dan Belanda. Selain itu kami mendapat audit dari Portugal dan kami memburu sertifikasinya. Kita juga mendapat sertifikasi dari Australia, Jerman,” jelasnya.

Benny melanjutkan, untuk mendukung kemandirian farmasi, Ferron juga memproduksi obat kanker yang saat ini untuk memenuhi kebutuhan JKN.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun, sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

"DPR dipersilakan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden," kata Yusril dilansir dari Antara, Jumat (8/11/2024).

Yusril menegaskan Prabowo tidak akan menarik nama-nama hasil seleksi panitia yang telah disampaikan Jokowi ke DPR pada pemerintahan sebelumnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir pada pengujung Desember 2024.

Sementara pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan bahwa presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

Menanggapi hal tersebut, Yusril menuturkan pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat yang menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Jokowi, membentuk panitia seleksi baru, dan memilih calon-calon baru atau tidak.

Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR tersebut dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan, sebagai jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dan putusan MK dipatuhi.

"Jalan tengah ini Insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir pada pengujung Desember yang akan datang," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo memiliki wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon limpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024–2029.

"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk menganulir, kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya presiden," kata Ghufron di Jakarta, Selasa (5/11).

Ghufron mengatakan salah satu alasan agar calon pimpinan dan Dewas KPK dipilih oleh panitia seleksi bentukan presiden pada periode yang sama adalah dalam rangka menjaga independensi sehingga calon pimpinan dan Dewas KPK tidak mempunyai relasi dengan presiden periode sebelumnya.

Sejumlah pihak pun juga sempat minta Presiden Prabowo mengulang seleksi calon pimpinan dan Dewas KPK karena menilai pansel yang sah merupakan pansel yang dibentuk Prabowo selaku Presiden saat ini.

Salah satunya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang mengajukan uji materi ke MK secara pribadi, terkait keabsahan Pansel KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

Boyamin mengajukan permohonan pengujian materiel Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.