Tuduhan Monopoli Armada Jaklingko yang Seret Nama Anggota DPRD DKI...
Operator Jaklingko menilai PT TransJakarta memonopoli dan tidak adil dalam memberikan kuota armada kepada setiap operator. Halaman all
(Kompas.com) 02/08/24 06:48 12968562
JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pengadaan armada Mikrotrans JakLingko yang diduga mendiskriminasi kuota antar operator menyeret nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Pada Selasa (30/7/2024) lalu, para sopir JakLingko melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk adanya dugaan menganakemaskan salah satu operator terkait pengadaan kuota armada.
Mereka menilai, PT TransJakarta memonopoli dan tidak adil dalam memberikan kuota armada kepada setiap operator. Totalnya, ada 11 operator Miktrotrans JakLingko di Jakarta.
Menyeret nama anggota DPRD
Wakil Ketua Operator Mikrotrans Purimas Jaya, Rahmadoni, menyebutkan, satu operator yang dianggap mendapat kuota pengadaan lebih banyak adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK).
Rahmadoni menuturkan, Ketua Umum Mikrotrans KWK adalah Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufik Azhar.
Komisi B membidangi perekonomian yang meliputi pengawasan pelaksanaan anggaran pada badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, termasuk Transjakarta.
"Kebetulan yang bersangkutan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK, jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," ucap Rahmadoni saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2024).
Rahmadoni mengatakan, jika tuntutan yang telah disampikan tak dipenuhi, para sopir JakLingko akan membuka peluang untuk melaporkan dugaan kongkalikong pengadaan Mikrotrans ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bisa saja kami lakukan (lapor KPK) kalau tidak ada penyelesaian yang baik dari pemprov DKI, Dishub DKI, dan TransJakarta. Tapi, sejauh ini kami belum ada rencana," kata dia.
Taufik menampik tuduhan
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Taufik Azhar membantah tudingan bahwa koperasinya mendapat kuota pengadaan lebih banyak daripada operator Mikrotrans lainnya.
"Itu enggak benar (soal dianakemaskan). Saya kerja di sini, jadi Dewan (Perwakilan Rakyat) di sini," ujar Taufik saat dikonfirmasi wartawan, Rabu.
Taufik menjelaskan soal persentase jumlah kendaraan KWK yang masuk menjadi Mikrotrans. Dari total 6.238 kendaraan, yang sudah berjalan hanya 1.435 atau mencapai 51 persen.
Taufik justru melihat operator lainnya yang bergabung dengan JakLingko sudah mencapai 97 persen dan 75 persen. Lebih besar dari KWK jika dilihat dari persentase.
"Mereka (pedemo) enggak tahu asal potong (data) saja. Jumlah armada kami sebelum gabung JakLingko itu ada 6.238. Hanya 44 persen (2.801 kendaraan) yang terintegrasi (gabung JakLingko). Realisasinya hanya 1.435 atau 51 persen (yang sudah berjalan)," kata dia.
PT TransJakarta bantah ada monopoli armada
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza menegaskan, tidak ada diskriminasi terkait pengadaan kendaraan JakLingko antar operator.
Welfizon menyebutkan, semua operator diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk bergabung dengan program JakLingko.
"Tidak ada monopoli, semuanya kami berikan kesempatan yang sama, tinggal mereka mengajukan diri (untuk gabung JakLingko). Jadi tidak ada monopoli, dari persentase operator itu kami lihat tidak ada yang mau monopoli," ujar Welfizon saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.
Pembagian kuota atas penyerapan kendaraan disesuaikan dengan Public Service Obligation (PSO) atau kebutuhan publik.
Penambahan unit, kata Welfizon, tergantung kebutuhan masyarakat di lapangan sebagai pengguna JakLingko. Makin banyak pengguna, semakin bertambah kendaraannya.
"Penambahan unit, penambahan armada, kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau makin banyak penggunanya di situ, unitnya terbatas, kami akan tambah unit," ucapnya.
Sementara, jika pengguna tidak banyak, Transjakarta tidak bisa serta-merta menambah unit karena akan memboroskan PSO yang anggarannya diambil dari APBD.
Heru Budi evaluasi tuntutan sopir
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, Dinas Perhubungan akan mengevaluasi sejumlah tuntutan yang disampaikan para sopir saat demonstrasi.
"Dinas Perhubungan akan mengevaluasi. Intinya tentu semua kan harus sesuai aturan. Mungkin regulasi yang dilakukan tidak sesuai aturan," kata Heru ketika ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.
Heru mengaku tidak masalah dengan tuntutan yang disampaikan para sopir JakLingko. Asalkan, tuntutan itu tidak keluar dari kewenangan aturan.
"Kalau poin-poinnya (tuntutan) tidak melanggar aturan ya (diterima)," ucapnya.
Para sopir JakLingko memberikan waktu selama 14 hari atau dua pekan bagi jajaran direksi PT TransJakarta dan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini.
#demo-sopir-jaklingko #sopir-jaklingko-demo-di-balai-kota #gaji-sopir-jaklingko #jaklingko-mikrotrans