JAKARTA, KOMPAS.com - Insan pekerja PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menyebut, sistem upah sopir JakLingko Mikrotrans sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Terkait dengan tuntutan teman-teman ya, bahwa gaji (pengemudi JakLingko) itu di bawah UMP, saya mau katakan bahwa itu sudah sesuai aturan," kata perwakilan insan pekerja TransJakarta, Jan Oratmangun kepada wartawan di Kantor Pusat TransJakarta, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (9/8/2024) malam.

"Sepengetahuan kami, pembayaran gaji pramudi di TransJakarta, pembayaran gaji pramudi operator di TransJakarta, itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku, ketentuan aturan tenaga kerja yang berlaku," jelas dia.

Jan menambahkan, apabila ada pembayaran gaji pengemudi JakLingko yang tidak sesuai dengan aturan, maka hal itu patut dipertanyakan kepada operator masing-masing.

"Kalau ada statement yang menyatakan bahwa pembayaran gaji (pengemudi JakLingko) itu di bawah UMP, ini harus dipertanyakan kepada operator terkait, kenapa gajinya dibayar di bawah UMP," ujar dia.

Aksi mogok yang dilakukan oleh sekitar 1.000 sopir JakLingko pada 30 Juli 2024 sempat menyebabkan gangguan pada 29 rute TransJakarta.

Insan pekerja TransJakarta menyatakan kekecewaan mereka terhadap aksi tersebut, yang dianggap merugikan masyarakat pengguna transportasi umum.

Menurut Jan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terpenuhi tanpa mengorbankan pelayanan publik.

"Kami berharap semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tidak mengganggu layanan kepada masyarakat," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, operator JakLingko Mikrotrans dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota pada Selasa (30/7/2024).

Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru ini melakukan aksi unjuk rasa mulai dari 08.00-16.00 WIB.

Aksi unjuk rasa dilakukan oleh operator atau sopir dari JakLingko Mikrotrans untuk menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi mekanisme upah mereka.

Pasalnya, upah para operator tergantung pada target kilometer. Namun, kemacetan di Jakarta membuat target ini sering tidak tercapai.

"Kita menyampaikan pada hari ini adalah yang paling urgent, kenapa sampai hari ini transportasi masih macet, ini adalah sebuah kelalaian dari Pemda yang langsung mengurus soal transportasi," ujar perwakilan dari Komilet Jaya, Jhon Kenedy saat ditemui di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa.

Padahal, Jakarta macet atau tidak, semua sopir atau operator JakLingko Mikrotrans ditargetkan untuk bisa mencapai 100 km setiap harinya.

"Kontrak yang kita tanda tangani. Satu hari itu 200 km karena satu mobil dua shift, sopir pagi dan sopir siang. Ternyata, (target) ini pun banyak yang belum mencapai. Artinya, berdampak pada upah yang kita terima," jelas Jhon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan insan pekerja PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), Jan Oratmangun, memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang dilakukan sopir JakLingko Mikrotrans pada 30 Juli 2024.

Menurut dia, setiap pekerja berhak menyampaikan aspirasi, tetapi tidak boleh sampai mengganggu layanan yang menjadi hak masyarakat.

"Penyampaian aspirasi itu oke-oke saja. Tapi yang terpenting jangan sampai mengganggu layanan publik, layanan Transjakarta buat masyarakat," kata Jan kepada wartawan di Kantor Pusat TransJakarta, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (9/8/2024) malam.

"Jadi, kami sangat kecewa terhadap aksi mogok kerja itu," lanjut dia.

Jan menyatakan, aksi mogok kerja yang menyebabkan terganggunya 29 rute mikrotrans telah berdampak buruk pada kualitas layanan TransJakarta.

Ia menyayangkan aksi tersebut, mengingat tugas utama pekerja TransJakarta adalah memastikan layanan publik tetap berjalan lancar.

"Concern kita dari awal dituntut bagaimana kita fokus untuk menjalankan kualitas TransJakarta, meningkatkan kualitas TransJakarta," terang dia.

"Tetapi, yang terjadi pada 30 Juli itu yang kita lihat itu kondisi yang bertolak belakang. Di mana masyarakat yang harusnya menggunakan transportasi dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, pada saat itu terganggu karena aksi mogok tersebut," ucap Jan.

Sebelumnya diberitakan, operator JakLingko Mikrotrans dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota pada Selasa (30/7/2024).

Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru ini melakukan aksi unjuk rasa mulai dari 08.00-16.00 WIB.

Unjuk rasa operator dan sopir JakLingko Mikrotrans itu menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi mekanisme upah mereka.

Pasalnya, upah para operator tergantung pada target kilometer. Namun, kemacetan di Jakarta membuat target ini sering tidak tercapai.

"Kita menyampaikan pada hari ini adalah yang paling urgent, kenapa sampai hari ini transportasi masih macet, ini adalah sebuah kelalaian dari Pemda yang langsung mengurus soal transportasi," ujar perwakilan dari Komilet Jaya, Jhon Kenedy saat ditemui di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa.

Padahal, Jakarta macet atau tidak, semua sopir atau operator JakLingko Mikrotrans ditargetkan untuk bisa mencapai 100 km setiap harinya.

"Kontrak yang kita tanda tangani. Satu hari itu 200 km karena satu mobil dua shift, sopir pagi dan sopir siang. Ternyata, (target) ini pun banyak yang belum mencapai. Artinya, berdampak pada upah yang kita terima," jelas Jhon.

Imbas dari aksi tersebut, 29 rute JakLingko di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat tidak beroperasi atau tidak melayani penumpang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan pekerja PT TransJakarta, Jan Oratmangun, menyatakan kekecewaannya terhadap aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang dilakukan oleh sekitar 1.000 sopir Mikrotrans JakLingko pada Kamis (30/7/2024).

Jan menekankan aksi ini berdampak negatif terhadap layanan TransJakarta yang seharusnya berjalan lancar demi kepentingan masyarakat.

"Kami sangat kecewa terhadap aksi mogok kerja itu karena masyarakat yang seharusnya bisa menggunakan transportasi dengan aman dan nyaman menjadi terganggu," ujar Jan kepada wartawan di Kantor Pusat TransJakarta, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (9/8/2024) malam.

Menurut Jan, aksi yang dilakukan oleh Aliansi Laskar Biru tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat dan tanggung jawab insan pekerja TransJakarta yang selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Dia menegaskan, aksi unjuk rasa seharusnya tidak mengorbankan kepentingan publik. Terutama dalam hal layanan transportasi umum yang menjadi kebutuhan sehari-hari warga DKI Jakarta dan sekitarnya.

Jan juga mengimbau agar dalam menyampaikan aspirasi, para pengemudi dan pekerja tetap memperhatikan dampaknya terhadap pelayanan publik.

"Menyampaikan aspirasi itu oke-oke saja, tapi jangan sampai mengganggu layanan publik," tambah Jan.

Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan semua pihak dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih bijak.

Sebelumnya diberitakan, operator JakLingko Mikrotrans dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota pada Selasa (30/7/2024).

Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru ini melakukan aksi unjuk rasa mulai dari 08.00-16.00 WIB.

Aksi unjuk rasa dilakukan oleh operator atau sopir dari JakLingko Mikrotrans untuk menuntut Pemerintah Provinsi Jakarta membenahi mekanisme upah mereka.

Pasalnya, upah para operator tergantung pada target kilometer. Namun, kemacetan di Jakarta membuat target ini sering tidak tercapai.

"Kita menyampaikan pada hari ini adalah yang paling urgent, kenapa sampai hari ini transportasi masih macet, ini adalah sebuah kelalaian dari Pemda yang langsung mengurus soal transportasi," ujar perwakilan dari Komilet Jaya, Jhon Kenedy saat ditemui di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa.

Padahal, Jakarta macet atau tidak, semua sopir atau operator JakLingko Mikrotrans ditargetkan untuk bisa mencapai 100 km setiap harinya.

"Kontrak yang kita tanda tangani. Satu hari itu 200 km karena satu mobil dua shift, sopir pagi dan sopir siang. Ternyata, (target) ini pun banyak yang belum mencapai. Artinya, berdampak pada upah yang kita terima," jelas Jhon.

Imbas dari aksi tersebut, sebanyak 29 rute JakLingko di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat tidak beroperasi atau tidak melayani penumpang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Macetnya lalu lintas di Jakarta menjadi kendala para sopir JakLingko memenuhi target jarak tempuh kendaraan.

Pasalnya, untuk bisa mendapat upah maksimal sebesar Rp 4,8 juta per bulan, para sopir harus berkendara 100 kilometer per hari.

"Sebenarnya tidak susah (menempuh jarak 100 kilometer per hari) kalau tidak ada kendala. Kenapa ada kendala, sebenarnya tujuan diadakannya JakLingko untuk mengurangi kemacetan, tapi faktanya di lapangan kita tidak bisa seperti itu, ada saja kendalanya," kata Jhon (53), salah seorang sopir JakLingko saat diwawancarai Kompas.com di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/7/2024).

Selain lalu lintas yang macet, ditutupnya jalan karena adanya acara atau pekerjaan tertentu juga membuat para sopir JakLingko kesulitan memenuhi target jarak tempuh.

Senada dengan Jhon, sopir JakLingko lain bernama Manalu (63) juga merasa kesulitan memenuhi target jarak tempuh kendaraan.

"Jadi, akhir-akhir ini, dari bulan Maret sampai sekarang, kilometer kita tidak bisa mencapai (target) disebabkan kemacetan karena terkait pembangunan proyek PAM," ujar Manalu.

Oleh sebab itu, Manalu berharap ke depannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa memberikan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) Jakarta ke para sopir JakLingko dan tidak lagi berdasarkan capaian kilometer.

"Tapi, maksud kita mengusulkan kepada Pemda DKI dan melalui TransJakarta karena mereka adalah mitra kerja kita, kita pengin upah kita UMP, kalau tergantung kilometer dalam sehari hanya bisa mencapai 40 kilometer, karena selalu macet," ungkap Manalu.

Adapun gaji para sopir JakLingko terdiri dari gaji pokok dan capaian jarak tempuh kendaraan dalam sehari.

Gaji pokok sebesar Rp 1 juta hanya bisa didapat jika para sopir bekerja minimal 20 hari dalam sebulan. Kurang dari itu, para sopir tidak akan menerima gaji pokok dan hanya mendapat upah yang dihitung berdasar capaian jarak tempuh kendaraan.

Setiap satu kilometer perjalanan dihargai sekitar Rp 1.393. Sementara, dalam sebulan, para sopir bekerja maksimal 26 atau 27 hari lantaran mereka mendapatkan satu hari libur setiap minggu.

Ditargetkan, setiap sopir dapat menempuh perjalanan hingga 100 kilometer per hari. Jika target tersebut terpenuhi, sopir akan mendapat penghasilan sekitar Rp 3,8 juta dari hitungan jarak tempuh kendaraan.

Apabila ditambah gaji pokok Rp 1 juta, maka setiap sopir JakLingko bisa mengantongi kisaran Rp 4,8 juta per bulan.

Sebelumnya, para sopir JakLingko melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Para sopir JakLingko berharap agar gajinya tidak dihitung berdasarkan jarak tempuh kendaraan, namun disesuaikan dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 5.067.381 per bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sopir JakLingko di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengeluhkan gajinya yang dibayar telat oleh PT Transjakarta dalam beberapa bulan terakhir.

"Akhir-akhir ini sering terjadi keterlambatan tentang pembayaran upah. Sudah 1-2 bulan belakangan ini ada keterlambatan," kata salah seorang sopir angkot bernama Jhon (53) saat diwawancarai Kompas.com di Terminal Tanjung Priok, Jumat (2/8/2024) sore.

Biasanya, kata Jhon, para sopir JakLingko menerima gaji setiap tanggal 10. Namun, beberapa bulan belakangan ini bisa meleset hingga lima hari hingga sepekan.

Jhon dan sopir lain sudah sering bertanya kepada pihak koperasi yang menaunginya selama ini soal keterlambatan gaji.

"Iya, sudah nanya dengan koperasi kita, tapi mereka cuma jawab memang belum ada dananya dari Transjakarta," tutur Jhon.

Sama seperti Jhon, sopir angkot lain bernama Manalu (63) juga memprotes tentang keterlambatan pembayaran gaji di beberapa bulan terakhir.

"Iya, itu memang ada keterlambatan sudah ada tiga bulanan dari abis Lebaran," katanya.

Para sopir JakLingko memiliki gaji pokok sebesar Rp 1 juta.

Namun, tidak setiap bulan para sopir bisa mendapatkan gaji pokok tersebut.

Pasalnya, jika ingin mendapatkan gaji pokok Rp 1 juta per bulan, para sopir harus bekerja full selama 20 hari dalam satu bulan.

Jika kurang satu hari saja, maka gaji pokok Rp 1 juta itu hangus dan tidak bisa didapatkan.

Apabila tak mendapat gaji Rp 1 juta maka para sopir JakLingko hanya dibayar berdasarkan total jarak tempuh selama sebulan.

Satu kilo meter jarak tempuh dibayar sebesar Rp 1.393. Dalam sehari para sopir JakLingko diwajibkan menempuh jarak 100 kilo meter jika ingin mendapatkan upah sebesar Rp 4.800.000 per bulan.

"Itu yang gaji Rp 1 juta tidak setiap bulan dibayarkan apabila tidak 20 hari kerja, jadi hanya kilo meter saja yang dibayarkan," kata Hendra sopir JakLingko lain.

Sebagai informasi, para sopir Jaklingko melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Para sopir Jaklingko berharap, agar gajinya tidak dihitung berdasarkan kilometer yang ditempuh setiap bulannya.

Namun, berharap bisa dibayarkan berdasarkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 5.067.381 per bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sopir JakLingko mengeluhkan gaji mereka yang masih di bawah upah minimum provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp 5.067.381

Untuk gaji pokok saja, para sopir mengaku hanya menerima Rp 1 juta setiap bulan.

"Jadi, akumulasinya seperti ini, gaji pokok itu sesuai yang kita terima Rp 1 juta selama kita bekerja selama 20 hari berturut-turut dalam kurun waktu satu bulan," kata Jhon (53) salah seorang sopir JakLingko saat ditemui di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/8/2024).

Selain gaji pokok, sopir JakLingko sedianya mendapat tambahan pendapatan dari capaian jarak tempuh kendaraan per hari. Setiap satu kilometer perjalanan dihargai sekitar Rp 1.393.

Sementara, dalam sebulan, para sopir bekerja maksimal 26 atau 27 hari lantaran mereka mendapatkan satu hari libur setiap minggu.

Ditargetkan, setiap sopir dapat menempuh perjalanan hingga 100 kilometer per hari.

Jika target tersebut berhasil, sopir akan mendapat penghasilan sekitar Rp 3,8 juta dari hitungan jarak tempuh kendaraan.

Apabila ditambah gaji pokok Rp 1 juta, maka setiap sopir JakLingko bisa mengantongi kisaran Rp 4,8 juta per bulan.

Namun, sopir JakLingko di Terminal Tanjung Priok bernama S Manalu (63) mengatakan bahwa gaji pokok Rp 1 juta hanya bisa didapat jika sopir bekerja penuh 20 hari.

Jika kurang dari itu, sopir tidak akan mendapat gaji pokok dan hanya mengantongi penghasilan dari capaian jarak tempuh kendaraan dalam sebulan.

"Gaji pokok ada Rp 1 juta, kalau kita mencapai 20 hari kerja, kalau tidak mencapai 20 hari maka gaji itu hilang," tutur Manalu.

Sementara, untuk mencapai target capaian jarak 100 kilometer dalam sehari hampir mustahil. Akibat kemacetan Jakarta, Manalu hanya bisa berkendara rata-rata 40 kilometer dalam sehari.

"Kalau tergantung kilometer dalam sehari hanya bisa mencapai 40 kilometer satu shift, karena selalu macet," ucapnya.

Sopir Jaklingko lain di Terminal Tanjung Priok bernama Hendra mengatakan, aturan masuk minimal 20 hari menjadi syarat mutlak untuk sopir mendapatkan gaji pokok Rp 1 juta.

Sekalipun izin sakit, jika masa bekerja kurang dari 20 hari, sopir JakLingko hanya akan mendapat gaji yang dihitung dari capaian kilometer kendaraan.

"Walaupun kurang sehari (masuknya) karena sakit tetap saja tidak diberikan Rp 1 jutanya itu," kata Hendra.

Hal itulah yang membuat pendapatan sopir JakLingko tak menentu setiap bulannya.

Sebelumnya diberitakan, para sopir JakLingko menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan jajaran direksi TransJakarta, massa aksi menyampaikan tuntutan terkait pengupahan yang dinilai tidak adil.

Selama ini, para sopir JakLingko Mikrotrans digaji berdasar capaian jarak tempuh dalam sehari (per kilometer) dan jumlah hari bekerja dalam sebulan. Massa meminta supaya upah sopir JakLingko dibuat permanen, bukan berdasar capaian kilometer.

“Upah sopir JakLingko itu harusnya Rp 5.068.000 UMP (upah minimum provinsi) DKI. Dengan catatan, harus 100 km per hari selama 28 hari. Artinya dalam sebulan dia harus mencapai 2.800 km,” kata Ketua Forum Komunikasi Laskar Biru, Berman Limbong.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo memastikan penemenuhan kuota bakal dibenani sesuai asas keadilan.

"Terkait dengan perhitungan rupiah per kilometer itu harus berdasarkan kesepakatan bersama dan perhitungan yang cermat," ucap Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Syafrin menuturkan, perhitungan upah harus berdasar kesepakatan terhadap parameter-parameter atau variabel yang menjadi pembentuk dari rupiah per kilometer yang nantinya akan ditetapkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para sopir JakLingko rute Tanjung Priok, Jakarta Utara, ikut berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024) lalu.

Sejumlah sopir turun ke jalan karena tak setuju dengan sistem pengupahan yang berdasar capaian kilometer. Para sopir ingin agar penggajian disesuaikan dengan upah minumum provinsi (UMP) Jakarta.

"Kita pengin upah UMP," ucap S Manalu (63), salah seorang sopir Jaklingko saat ditemui Kompas.com di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/8/2024).

Manalu menyebut, sulit bagi para sopir mencapai target capaian kilometer. Hal ini karena kendala jalanan Jakarta yang sehari-harinya macet.

"Kalau tergantung kilometer dalam sehari hanya bisa mencapai 40 kilometer satu shift," ujarnya.

Senada dengan Manalu, sopir JakLingko rute Tanjung Priok lain bernama Jhon juga mengeluhkan hal yang sama.

"Tuntutan kita adalah terkait upah, yang sampai hari ini belum mendapatkan upah yang layak seperti yang didengungkan oleh pemerintah bahwa (upah) UMP," ujar Jhon.

Tuntutan lain yang disuarakan para sopir rute Tanjung Priok dalam aksi demo kemarin adalah keterlambatan pembayaran gaji.

Seharusnya, gaji dibayarkan setiap tanggal 10. Namun, dua bulan belakangan, pembayaran gaji mengalami keterlambatan 5-7 hari.

"Akhir-akhir ini sering terjadi keterlambatan tentang pembayaran upah. Sudah 1-2 bulan belakangan ini ada keterlambatan," terang Jhon.

Selain itu, para sopir JakLingko protes karena PT TransJakarta sering kali menanggapi laporan pelanggan secara sepihak, tanpa meminta klarifikasi sopir.

Jhon mengatakan, ia dan sopir JakLingko lainnya sebenarnya siap menerima konsekuensi atas laporan pelanggan jika benar-benar terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, kata dia, PT TransJakarta seharusnya mengkaji laporan pelanggan secara detail dan mendengarkan kedua pihak.

"Terutama tentang aduan-aduan pelanggan yang sepihak, menurut kami sangat merugikan para pengemudi, karena laporan itu ditanggapi sepihak oleh petugas TransJakarta di lapangan," terang Jhon.

Sebelumnya diberitakan, para sopir JakLingko menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan jajaran direksi TransJakarta, massa aksi menyampaikan tuntutan terkait pengupahan yang dinilai tidak adil.

Selama ini, para sopir JakLingko Mikrotrans digaji berdasar capaian jarak tempuh dalam sehari (per kilometer) dan jumlah hari bekerja dalam sebulan.

Massa meminta supaya upah sopir JakLingko dibuat permanen, bukan berdasar capaian kilometer.

“Upah sopir JakLingko itu harusnya Rp 5.068.000 UMP (upah minimum provinsi) DKI. Dengan catatan, harus 100 km per hari selama 28 hari. Artinya dalam sebulan dia harus mencapai 2.800 km,” kata Ketua Forum Komunikasi Laskar Biru, Berman Limbong.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo memastikan penemenuhan kuota bakal dibenani sesuai asas keadilan.

"Terkait dengan perhitungan rupiah per kilometer itu harus berdasarkan kesepakatan bersama dan perhitungan yang cermat," ucap Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Syafrin menuturkan, perhitungan upah harus berdasar kesepakatan terhadap parameter-parameter atau variabel yang menjadi pembentuk dari rupiah per kilometer yang nantinya akan ditetapkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pengadaan armada Mikrotrans JakLingko yang diduga mendiskriminasi kuota antar operator menyeret nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pada Selasa (30/7/2024) lalu, para sopir JakLingko melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk adanya dugaan menganakemaskan salah satu operator terkait pengadaan kuota armada.

Mereka menilai, PT TransJakarta memonopoli dan tidak adil dalam memberikan kuota armada kepada setiap operator. Totalnya, ada 11 operator Miktrotrans JakLingko di Jakarta.

Menyeret nama anggota DPRD

Wakil Ketua Operator Mikrotrans Purimas Jaya, Rahmadoni, menyebutkan, satu operator yang dianggap mendapat kuota pengadaan lebih banyak adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

Rahmadoni menuturkan, Ketua Umum Mikrotrans KWK adalah Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufik Azhar.

Komisi B membidangi perekonomian yang meliputi pengawasan pelaksanaan anggaran pada badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, termasuk Transjakarta.

"Kebetulan yang bersangkutan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK, jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," ucap Rahmadoni saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2024).

Rahmadoni mengatakan, jika tuntutan yang telah disampikan tak dipenuhi, para sopir JakLingko akan membuka peluang untuk melaporkan dugaan kongkalikong pengadaan Mikrotrans ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bisa saja kami lakukan (lapor KPK) kalau tidak ada penyelesaian yang baik dari pemprov DKI, Dishub DKI, dan TransJakarta. Tapi, sejauh ini kami belum ada rencana," kata dia.

Taufik menampik tuduhan

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Taufik Azhar membantah tudingan bahwa koperasinya mendapat kuota pengadaan lebih banyak daripada operator Mikrotrans lainnya.

"Itu enggak benar (soal dianakemaskan). Saya kerja di sini, jadi Dewan (Perwakilan Rakyat) di sini," ujar Taufik saat dikonfirmasi wartawan, Rabu.

Taufik menjelaskan soal persentase jumlah kendaraan KWK yang masuk menjadi Mikrotrans. Dari total 6.238 kendaraan, yang sudah berjalan hanya 1.435 atau mencapai 51 persen.

Taufik justru melihat operator lainnya yang bergabung dengan JakLingko sudah mencapai 97 persen dan 75 persen. Lebih besar dari KWK jika dilihat dari persentase.

"Mereka (pedemo) enggak tahu asal potong (data) saja. Jumlah armada kami sebelum gabung JakLingko itu ada 6.238. Hanya 44 persen (2.801 kendaraan) yang terintegrasi (gabung JakLingko). Realisasinya hanya 1.435 atau 51 persen (yang sudah berjalan)," kata dia.

PT TransJakarta bantah ada monopoli armada

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza menegaskan, tidak ada diskriminasi terkait pengadaan kendaraan JakLingko antar operator.

Welfizon menyebutkan, semua operator diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk bergabung dengan program JakLingko.

"Tidak ada monopoli, semuanya kami berikan kesempatan yang sama, tinggal mereka mengajukan diri (untuk gabung JakLingko). Jadi tidak ada monopoli, dari persentase operator itu kami lihat tidak ada yang mau monopoli," ujar Welfizon saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.

Pembagian kuota atas penyerapan kendaraan disesuaikan dengan Public Service Obligation (PSO) atau kebutuhan publik.

Penambahan unit, kata Welfizon, tergantung kebutuhan masyarakat di lapangan sebagai pengguna JakLingko. Makin banyak pengguna, semakin bertambah kendaraannya.

"Penambahan unit, penambahan armada, kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau makin banyak penggunanya di situ, unitnya terbatas, kami akan tambah unit," ucapnya.

Sementara, jika pengguna tidak banyak, Transjakarta tidak bisa serta-merta menambah unit karena akan memboroskan PSO yang anggarannya diambil dari APBD.

Heru Budi evaluasi tuntutan sopir

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, Dinas Perhubungan akan mengevaluasi sejumlah tuntutan yang disampaikan para sopir saat demonstrasi.

"Dinas Perhubungan akan mengevaluasi. Intinya tentu semua kan harus sesuai aturan. Mungkin regulasi yang dilakukan tidak sesuai aturan," kata Heru ketika ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.

Heru mengaku tidak masalah dengan tuntutan yang disampaikan para sopir JakLingko. Asalkan, tuntutan itu tidak keluar dari kewenangan aturan.

"Kalau poin-poinnya (tuntutan) tidak melanggar aturan ya (diterima)," ucapnya.

Para sopir JakLingko memberikan waktu selama 14 hari atau dua pekan bagi jajaran direksi PT TransJakarta dan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Welfizon Yuza buka suara perihal tuntutan sopir layanan Jaklingko alias Mikrotrans terkait sistem upah per kilometer.

Dia menjelaskan, Transjakarta menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana kontrak dengan pihak koperasi atau operator yang tergabung dalam program Jaklingko.

“Kami membayar ke koperasi [dengan hitungan] X rupiah per kilometer. Misalnya X rupiah berjalan 100 kilometer, berarti kita akan bayar 100 [dikali] X, kami akan bayar itu ke operator,” katanya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, tahap berikutnya menjadi tanggung jawab dari operator untuk mendistribusikan hasil perhitungan tersebut.

Menurut Welfizon, distribusi tersebut seyogianya mencakup pemilik operator, pramudi armada, hingga karyawan lain.

Dengan demikian, Transjakarta disebut tidak memiliki wewenang lain di luar prosedur itu.

“Tanggung jawab kami adalah kontrak kita dgn koperasi atau operator ini. Setiap bulan nanti kita hitung produksinya berapa, lalu kita bayarkan,” bebernya.

Ketika ditanya perihal nominal harga penentuan sendiri (HPS) yang menentukan perhitungan upah tersebut, Welfizon menyebut bahwa kisarannya berada pada angka Rp4.000–5.000 untuk masing-masing operator.

Menurut dia, nominal tersebut bervariasi tergantung hasil negosiasi harga penawaran rupiah per kilometer dari operator dengan Transjakarta.

“Kisarannya sama. Bedanya sedikit, itu kan tergantung negosiasi. Begitu harga telah kita tetapkan, bedanya mungkin sekian rupiah, ada yang beda Rp5 per kilometer,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa yang terdiri dari sopir dan operator unit Mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024) lalu.

Ketua FKLB Berman Limbong menyebut bahwa pihaknya juga meminta agar kebijakan upah bagi pengemudi Mikrotrans dirombak ulang. Pasalnya, menurut dia, para sopir tetap dipatok jarak minimal 100 km per harinya agar bisa mendapatkan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dia menjelaskan, para pengemudi harus melakukan hal tersebut selama 28 hari kerja. Upah yang ada masih dapat dipotong jika terdapat masalah seperti kerusakan kendaraan.

Sementara itu, koordinator lapangan aksi FKLB, Fahrul Fatah, mengatakan bahwa mereka menuntut sejumlah hal seperti transparansi pembagian kuota dari angkutan reguler yang bergabung dengan program Jaklingko yang selama ini dianggap tidak adil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza menegaskan tidak ada diskriminasi terkait pengadaan armada Jaklingko Mikrotrans antar operator.

Setidaknya, ada 11 operator yang tergabung dengan program Jaklingko. Welfizon menyebut, semua operator diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk bergabung.

"Tidak ada monopoli, semuanya kami berikan kesempatan yang sama, tinggal mereka mengajukan diri (untuk gabung Jaklingko). Jadi tidak ada monopoli, dari presentase operator itu kami lihat tidak ada yang mau monopoli," ujar Welfizon saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.

Welfizon menuturkan, pembagian kuota atas penyerapan armada disesuaikan dengan Public Service Obligation (PSO) atau kebutuhan publik.

Penambahan unit, kata Welfizon, tergantung kebutuhan masyarakat di lapangan sebagai pengguna Jaklingko. Makin banyak pengguna, semakin bertambah armadanya.

"Penambahan unit, penambahan armada, kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau makin banyak penggunanya di situ, unitnya terbatas, kami akan tambah unit," ucapnya.

Sementara, jika pengguna tidak banyak, TransJakarta tidak bisa serta merta menambah unit karena akan memboroskan PSO yang anggarannya diambil dari APBD.

"Kalau misal penggunanya sedikit terus kami dipaksa untuk menambah unit, kemudian ketika unitnya banyak tapi enggak ada naik, dikit, itu juga akan jadi pemborosan PSO," tuturnya.

Welfizon menuturkan, TransJakarta diberikan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengelola itu dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, para sopir JakLingko menggelar aksi demonstrasi menyampaikan sejumlah tuntutan mereka di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP dan jajaran direksi PT TransJakarta, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pengupahan yang dinilai tidak adil dan dugaan diskriminasi pengadaan armada.

Para sopir Jaklingko memberikan waktu 14 hari atau dua pekan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan dalam tuntutan mereka.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membantah adanya tuduhan yang menyebut Direksi Transjakarta menganakemaskan atau mendiskriminasi satu operator mitra Jaklingko.

Syafrin memastikan pemenuhan kuota armada telah disesuaikan dengan asas keadilan.

"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya (penyerapan kendaraan) ada yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," jelas Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, Dinas Perhubungan akan mengevaluasi sejumlah tuntutan yang disampaikan para sopir JakLingko saat demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa lalu.

"Dinas Perhubungan akan mengevaluasi. Intinya tentu semua kan harus sesuai aturan. Mungkin regulasi yang dilakukan tidak sesuai aturan," kata Heru saat ditanyai awak media mengenai tuntutan sopir JakLingko ketika ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.

Heru menuturkan, Pemprov juga telah berkoordinasi dengan PT TransJakarta. Karena itu, Dinas Perhubungan telah melakukan audiensi dengan perwakilan massa.

"Iya itu (audiensi) dengan Dinas Perhubungan dan PT TransJakarta yang mengelola permasalahan ini," tuturnya.

Heru mengaku tidak masalah dengan tuntutan yang disampaikan para sopir JakLingko. Asalkan, tuntutan itu tidak keluar dari kewenangan aturan.

"Kalau poin-poinnya (tuntutan) tidak melanggar aturan ya (diterima)," ucapnya.

Sebelumnya, para sopir JakLingko menggelar aksi demonstrasi menyampaikan sejumlah tuntutan mereka di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP dan jajaran direksi PT TransJakarta, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pengupahan yang dinilai tidak adil dan dugaan diskriminasi pengadaan kendaraan.

Para sopir JakLingko memberikan waktu 14 hari atau dua pekan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan dalam tuntutan mereka.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membantah adanya tuduhan yang menyebut Direksi Transjakarta menganakemaskan atau mendiskriminasi satu operator mitra JakLingko.

Syafrin memastikan pemenuhan kuota kendaraan telah disesuaikan dengan asas keadilan.

"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya (penyerapan kendaraan) ada yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," jelas Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Di sisi lain untuk perhitungan upah, kata Syafrin, harus berdasarkan kesepakatan parameter pembentuk upah per kilometer yang telah ditetapkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji bakal memperhatikan kesejahteraan sopir Mikrotrans Jaklingko yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa lalu.

"Yang kemarin demo, saya akan perhatikan. Akan tetapi berlandaskan dengan aturan yang ada," kata Heru kepada awak media saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.

Heru lalu menyoroti Peraturan Gubernur yang berlaku sejak 2019. Ia menilai, aturan mengenai Public Service Obligation (PSO) itu tidak berubah sesuai yang telah disepakati dalam Pergub.

Oleh karenanya, kata Heru, ia meminta para sopir yang keberatan dengan aturan dalam Pergub itu untuk audiensi dengan Dinas Perhubungan.

"Pergubnya kan sudah dibuat sejak lama, dari tahun 2019/2020. Aturan itu tidak berubah, jadi jika keberatan, bicarakan dengan Dishub, pasti kami akan fasilitasi," kata Heru.

Sementara itu, Heru sempat mengatakan bakal melaporkan operator Jaklingko yang ketahuan pemalsuan dokumen agar Mikrotrans mereka bisa beroperasi di Jakarta.

Berkait tindak lanjut laporan itu, Heru menyerahkan ke PT TransJakarta yang memiliki wewenang untuk memproses secara hukum.

"Itu tugasnya TransJakarta. TransJakarta kan komisarisnya ada yang polisi, ada yang TNI. Jadi kalau ada pemalsuan itu ditindaklanjuti karena itu kan menyerap PSO," ucapnya.

Sebelumnya, para sopir JakLingko menggelar aksi demonstrasi menyampaikan sejumlah tuntutan mereka di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP dan jajaran direksi PT TransJakarta, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pengupahan yang dinilai tidak adil dan dugaan diskriminasi pengadaan armada.

Para sopir Jaklingko memberikan waktu 14 hari atau dua pekan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan dalam tuntutan mereka.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membatah adanya tuduhan yang menyebut Direksi Transjakarta menganakemaskan atau mendiskriminasi satu operator mitra Jaklingko.

Syafrin memastikan penemenuhan kuota armada telah disesuaikan dengan asas keadilan.

"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya (penyerapan kendaraan) ada yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," jelas Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Di sisi lain untuk perhitungan upah, kata Syafrin, harus berdasarkan kesepakatan parameter pembentuk upah per kilometer yang telah ditetapkan.