32,34 Juta Rumah Tangga Indonesia Punya Masalah Perumahan
Oleh karena itu, SMF mengusulkan agar intervensi di sektor perumahan dapat berjalan efektif dan efisien dari sisi anggaran. Halaman all
(Kompas.com) 05/08/24 09:30 13349776
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 32,34 juta rumah tangga di Indonesia atau sekitar 44,27 persen memiliki masalah perumahan pada tahun 2023.
Angka ini diketahui berdasarkan data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang diolah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
Rinciannya, sebanyak 26,92 juta rumah tangga Indonesia atau sekitar 36,85 persen masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
Sedangkan backlog kepemilikan mencapai angka 9,91 juta atau 13,56 persen rumah tangga.
SMF menemukan irisan antara isu RTLH dan backlog kepemilikan, sehingga isu perumahan terbagi ke dalam tiga kelompok.
Pertama, masyarakat yang tinggal di hunian milik tidak layak sebanyak 22,43 juta rumah tangga atau sekitar 30,71 persen, kedua adalah masyarakat yang tinggal di hunian non-milik tidak layak sebanyak 4,49 juta rumah tangga atau sekitar 6,15 persen, dan ketiga adalah backlog kepemilikan 5,42 juta rumah tangga atau sekitar 7,42 persen.
Oleh karena itu, SMF mengusulkan agar intervensi di sektor perumahan dapat berjalan efektif dan efisien dari sisi anggaran.
Maka, intervensinya harus tersegmentasi berdasarkan empat dimensi sosio ekonomi, yaitu isu yang dihadapi, kemampuan ekonomi, lokasi tinggal, dan jenis pekerjaan.
Fokus utama intervensi pemerintah ada pada kelompok masyarakat miskin, rentan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Backlog kepemilikan dari ketiga kelompok tersebut sebesar 8,33 juta ruta dengan sebaran 6,38 juta di perkotaan, 1,19 juta di perdesaan pesisir, dan 0,75 juta di perdesaan non-pesisir.
Sedangkan untuk isu kelayakan hunian dari ketiga kelompok tersebut berjumlah 19,81 juta ruta yang tersebar 9,32 juta di perkotaan, 6,84 juta di pedesaan pesisir, dan 3,66 juta perdesaan non-pesisir.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, pemerintah perlu segera mengambil intervensi yang konkret, efektif, dan terfokus pada backlog kepemilikan dan kelayakan hunian di kelompok masyarakat miskin, rentan, dan MBR.
"Melalui program FLPP Tapak/Susun, Rent to Own Tapak/Susun, Kredit Bangun Rumah (KBR), Rumah sosial, Rumah sewa, Bedah rumah, Housing Micro Finance (HMF), Kredit Renovasi Rumah (KRR), dan program lainnya dengan memerhatikan tiga dimensi sosio ekonomi lainnya, yaitu lokasi, penghasilan, dan jenis pekerjaan, sehingga intervensi yang diimplementasikan juga efisien dari sisi anggaran," tutur Ananta, dikutip dari keterangan resmi.
Berdasarkan simulasi dampak ekonomi dan sosial yang dilakukan SMF, dalam 5 tahun ke depan diperkirakan sektor perumahan dapat berkontribusi pada peningkatan PDB hingga Rp 1.628 triliun dan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan sebanyak 5,23 juta orang atau sekitar 20,2 persen.