Jakarta, Investor.id- Harmoni Park Group menggandeng PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) guna memberi kemudahan konsumen dalam memiliki rumah.

Anak usaha Vista Land Group itu menggulirkan perumahan real estat  dengan harga terjangkau (affordable real estate).

“Kami melihat ada peluang besar untuk terus tumbuh sebagai pengembang properti  di next level. Oleh karena itu direncanakan 30 persen dari jumlah perumahan kami akan dikembangkan sebagai perumahan komersial kelas real estat, tapi tetap dengan harga kompetitif atau terjangkau,” kata Alexander Tirta, CEO Harmoni Park Group dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, Jumat (25/10/2024).

Untuk merealisasikan program tersebut, lanjut Alexander, pihaknya membangun Harmoni Park Group. Brand ini akan fokus  untuk menciptakan hunian dan tempat usaha komersial idaman bagi konsumennya. Apalagi mengingat masih tingginya backlog perumahan di Indonesia menjadi tantangan, sekaligus peluang bisnis di masa datang.

”Backlog perumahan di Indonesia sekitar 12,7 juta, dimana berksiar 3-4 jutaan itu adalah segmen menengah, yang sebagian besarnya merupakan segmen antara MBR dan menengah ini yang sangat membutuhkan rumah berkualitas. Kami ingin menjawab bahwa rumah dan lingkungan berkualitas bagus itu tidak mesti mahal, tapi dapat terjangkau (affordable) sesuai kemampuan,” katanya.

Awalnya, tahun 2019 pengembang ini mulai bangun perumahan dengan konsep cluster di Harmoni Park Citayam, Depok yang direspons sangat positif oleh masyarakat. Kurang dari setahun sekitar 100 rumah affordablereal estate sold out. Kini ada enam proyek perumahan di bawah naungan Harmoni Park Group.

”Lima tahun sudah mengembangkan rumah affordable real estate, hingga kami tahu bahwa banyak konsumen mencari tipe rumah sedikit lebih besar, kualitas lebih bagus, tapi cicilan KPR-nya masih berkisar Rp1 jutaan hingga Rp3 jutaan, dengan harga rumah mulai Rp300 jutaan hingga Rp800 jutaan. Segmen ini yang belum banyak digarap oleh pengembang. Dan kami bersyukur telah raih penghargaan Property Guru Indonesia Property Award 2024 sebagai Highly Recommended Best Low Cost Housing Development (Greater Jakarta),” kata Alexander.

Selain itu, di tahun ini Harmoni Park Group juga menyabet penghargaan sebagai Most Favorite Affordable Real Estate In Bogor dan New Prospective Affordable Real Estate In Bekasi di ajang Indonesia Property & Bank 2024,

Dalam lima tahun saja lebih dari 3.300 unit properti telah dikembangkan di atas lahan seluas lebih dari 40 hektare, menjadikan Harmoni Park Group diperhitungkan di sektor properti nasional. Terbukti dari tiga penghargaan yang diperoleh dari berbagai lembaga kredibel.

Menurut Oka Mahendra, general manager Harmoni Park Group kerja sama pihaknya dengan BTN diwujudkan dalam Harmoni Fest.

Lewat Harmoni Fest dihadirkan program cicilan rumah mulai Rp1,3 juta per bulan dengan suku bunga rendah tetap (fix) selama tiga tahun.  Harmoni Fest ini mulai berlaku 15 Oktober hingga 15 Desember 2024, dengan target sales Rp50 miliar.

Selain itu, Harmoni Park Group akan membantu biaya proses, membebaskan provisi administrasi, dan biaya appraisal. Dengan penawaran ini, pembeli dapat merasa tenang tanpa khawatir akan kenaikan angsuran yang mendadak.

”Meski pendapatan setiap tahun naik, namun sebagian besar konsumen ragu dengan gelojak bunga KPR dalam rukun waktu 1 hingga 3 tahun pertama. Makanya Harmoni Park Group dan Bank BTN berinovasi buat program cicilan fix selama 3 tahun pertama, dengan cicilan sebesar Rp1,3 juta untuk harga rumah Rp300 jutaan,” kata Oka.

Sementara itu, Mochamad Yut Penta, kepala Divisi Mortgage & Secured Loan BTN menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor perumahan di Indonesia dan membantu masyarakat mendapatkan rumah impian mereka dengan proses yang lebih mudah.

”Kami berharap kerja sama ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, serta membuka peluang lebih luas bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian melalui skema KPR yang mudah dan terjangkau,” kata Penta.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA—Industri manufaktur menyimpan harapan besar pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan performa ekspor yang terpuruk.

Artikel bertajuk Menanti Langkah Penyelamatan Manufaktur Kabinet Prabowo menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (24/4/2024):

1. Menanti Langkah Penyelamatan Manufaktur Kabinet Prabowo

Industri manufaktur menyimpan harapan besar pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan performa ekspor yang terpuruk.

Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang diterbitkan S&P Global berada di zona kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Hal itu menggambarkan industri manufaktur sedang menghadapi tekanan baik eksternal dan internal.

Ditambah lagi dengan rapor ekspor sampai September yang masih landai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sektor industri pengolahan turun 6,38% secara bulanan (month-to-month/MtM) pada September 2024.

Industri tekstil yang masih merana setelah rentetan PHK massal pabrik di berbagai daerah terjadi akibat produk impor murah menggempur produk lokal.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menjanjikan kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

2. Kala Buruh Mendamba Upah Lebih Layak

Penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) yang lebih layak selalu menjadi harapan para pekerja, setidaknya setiap menjelang pergantian tahun. Reaksi keras dari buruh hingga demonstrasi besar-besaran biasanya mulai menggema pada akhir Oktober, menyikapi wacana upah minimum tahun berikutnya.

Pun tahun ini, kendati tren kenaikan UMP Indonesia selama dipimpin oleh Presiden Joko Widodo tidak pernah menyentuh level dua digit sejak 2017, para buruh menaruh harapan besar pada pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Kaum pekerja ini menantikan formula UMP 2025 dari Kabinet Merah Putih yang lebih layak dari yang sudah-sudah, dengan persentase kenaikan dua digit. Adapun, keputusan kenaikan upah minimum 2025 bakal diputuskan pada 21 November 2024.

Menjelang penetapan pada November tersebut, pembahasan terkait dengan penetapan upah minimum 2025 sudah berjalan dan terus berproses. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) disebut-sebut merekomendasikan pelonggaran formula pengupahan pada 2025, yaitu menyangkut indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Sementara itu, formula yang digunakan untuk penetapan upah minimum pada tahun depan disebut-sebut juga masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

3. Menilik Rencana Program Hunian Murah Prabowo Awal 2025

Program 3 juta unit rumah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal mulai direalisasikan pada Januari 2025.

Adapun rencananya, program 3 juta rumah per tahun ini terdiri dari 2 juta di desa dan 1 juta di perkotaan. Di desa dalam bentuk rumah tapak, sedangkan di perkotaan dalam bentuk hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan tanah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan saat ini kementerian PKP yang baru dibentuk setelah berpisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan proses administrasi terlebih dahulu.

“Saat ini kan sekretaris jenderal (Sekjen) cuma satu kan harus jadi dua. Dirjennya nanti akan dipecah sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ujarnya Selasa (22/10/2024) malam.

Penyelesaian administrasi kementerian baru ini akan sejalan dan paralel dalam program pembangunan rumah yang ada. Pada sisa 2024, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya.

Adapun Kementerian PUPR era Pemerintahan Joko Widodo memiliki program sejuta rumah. Hingga bulan September 2024, realisasi pembangunan program sejuta rumah tersebut baru mencapai 700.000 unit.

4. Momentum Industri Asuransi di Pemerintahan Era Prabowo

Pelaksanaan berbagai program startegis yang di tawarkan pemerintahan baru Prabowo Subianto tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi secara langsung, melainkan juga membuka peluang bagi industri asuransi untuk ikut berperan aktif.

Dari industri asuransi jiwa, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengaku optimistis memasuki masa pemerintahan baru. Keyakinan tersebut didorong oleh peluang besar untuk berkolaborasi dalam program prioritas pemerintah.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu menyebut industri siap memperkenalkan produk-produk yang relevan dan meningkatkan literasi asuransi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Tidak hanya sampai disitu, industri asuransi jiwa juga siap berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menyediakan produk asuransi yang selaras dengan transformasi sistem kesehatan dan inisiatif sosial.

“Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan asuransi jiwa,” kata Togar saat dihubungi Bisnis dikutip Rabu (23/10/2024).

Togar menambahkan salah satu kontribusi penting yang dapat diberikan industri asuransi jiwa adalah melalui produk asuransi jiwa kredit, yang menawarkan perlindungan bagi nasabah dalam hal pelunasan kredit jika terjadi risiko meninggal dunia atau ketidakmampuan total. Inovasi ini mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

5. Berkah Emiten dari Janji Swasembada Energi Prabowo

Rencana swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi katalis positif bagi saham emiten batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), geotermal, hingga mineral logam.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya pada Minggu (20/10/2024) optimistis Indonesia mampu melakukan swasembada energi. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki tanaman-tanaman seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin.

Selain itu, Indonesia memiliki energi bawah tanah geotermal yang cukup, batu bara, serta sumber energi air yang sangat besar. “Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” tegasnya.

Associate Director of Research Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan rencana swasembada energi akan memberikan sentimen positif bagi emiten terkait, bahkan hingga sektor logam mineral.

“Kalau menilik swasembada, kami melihat ada potensi batu bara, emas, tembaga, timah, dan nikel,” ujar Nico, Selasa (22/10/2024).

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyambut positif kebijakan pemerintah yang menggabungkan kembali sektor perumahan di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurut Joko, kebijakan ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki ekosistem sektor properti dan menciptakan sinergi lintas sektor yang lebih baik.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo. Kebijakan ini menunjukkan perhatian serius terhadap permasalahan perumahan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Namun lebih dari itu, kebijakan ini juga mengubah sudut pandang pemerintah terhadap industri properti," kata Joko kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Ia menekankan bahwa selama ini sektor properti belum dilihat sebagai penumbuh ekonomi, meskipun kontribusinya sangat besar. "Properti berkontribusi 14% terhadap PDB, 9% terhadap APBN, dan menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja," ujar dia.

Namun, selama ini properti hanya dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, bukan motor penggerak ekonomi. Dengan kebijakan baru ini, properti mulai dianggap sebagai sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Joko juga memperkenalkan konsep "propertinomik," yaitu pandangan baru terhadap properti sebagai sektor penumbuh ekonomi. Menurutnya, properti memiliki industri turunan yang sangat besar, melibatkan hingga 185 industri lain seperti cat, besi, paku, mebel, dan kaca.

Dengan adanya kebijakan yang tepat terhadap sektor perumahan, industri turunan ini akan tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru, dan menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah.

"Pemerintah, melalui Kementerian PKP, harus menjadi pemimpin yang memiliki tiga fungsi utama: perencana, eksekutor, dan public officer untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Ekosistem properti, baik dari sisi kebijakan maupun finansial, harus dibenahi agar sektor ini bisa bertumbuh optimal," tambahnya.

Salah satu pekerjaan rumah besar Kementerian PKP menurut Joko adalah pembenahan ekosistem finansial. Program pembiayaan seperti FLPP dan Tapera, yang melibatkan perbankan dan lembaga sekuritisasi seperti SMF, harus lebih disederhanakan dan dipercepat agar dana dapat berputar lebih cepat dan mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat.

Selain itu, proses perizinan yang lambat juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor properti. "Saat ini, izin membangun gedung bertingkat bisa memakan waktu lebih dari enam bulan, bahkan lebih dari satu tahun. Ini harus diperbaiki agar sektor properti bisa tumbuh lebih cepat," kata Joko.

Ia menekankan pentingnya duduk bersama lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian PUPR, ATR/BPN, dan Kemendagri untuk mempercepat proses perizinan dan menyelesaikan hambatan regulasi yang ada.

Terkait prospek investasi, Joko optimis bahwa dengan kebijakan perumahan yang lebih terfokus, baik investor lokal maupun internasional akan semakin tertarik berinvestasi di sektor properti.

"Dengan adanya kebijakan yang jelas dan dukungan dari pemerintah, sektor properti akan semakin menarik bagi investor. Apalagi, Indonesia masih memiliki backlog perumahan sekitar 10-12 juta unit, yang berarti peluang pasar masih sangat besar," ujarnya.

Joko juga menyebut bahwa program pemerintah untuk membangun 2 juta rumah di pedesaan akan menjadi salah satu pendorong ekonomi baru di daerah, menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan perumahan dan infrastruktur yang mendukungnya.

"Dengan konsep propertinomik dan dukungan kebijakan yang tepat, kami di REI siap menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan perumahan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," pungkasnya.

IDXChannel - Knight Frank Indonesia menilai program 3 juta rumah Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan efektif menurunkan angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta.Hal ini lantaran akan ada penambahan dari sisi supply atau pasokan rumah yang lebih besar di tengah masyarakat.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, menjelaskan pasokan rumah akan menekan harga menjadi lebih kompetitif di pasar. Sehingga harapannya, masyarakat bisa semakin mudah untuk memiliki hunian, dan angka backlog bisa berkurang.

"Backlog merupakan kondisi yang menunjukan permintaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasokan. Program 3 juta rumah, seharusnya menjadi jawaban dalam mengatasi backlog secara bertahap," ujarnya saat dihubungi, Rabu (16/10/2024).

Meski demikian, Syarifah menilai ada beberapa faktor lain yang mendorong masyarakat untuk membeli hunian. Selain supply, skema pembiayaan hingga keterjangkauan lokasi hunian juga merupakan faktor penting untuk mendorong masyarakat membeli rumah.

"Jika produk hunian tersedia, dengan sistem pembayaran cukup menarik. Maka lokasi, atau aksesibilitas dari hunian perlu dipastikan terkoneksi baik dengan wilayah sekitarnya, dan memiliki infrastruktur yang baik," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan program 3 juta rumah dalam pelaksanaannya akan terbagi dalam 2 skema.

Pertama pembangunan 1 juta unit rumah vertikal yang berlokasi di perkotaan, dan 2 juta unit rumah akan berada di pedesaan yang dikerjakan oleh kontraktor lokal.

(NIA DEVIYANA)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog). Bank Tanah dan SMF bersepakat melaksanakan program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam nota kesepahaman ini, Badan Bank Tanah bakal menyediakan lahan dengan harga yang kompetitif. Sedangkan SMF menyediakan pendanaan untuk pembangunan rumah sekaligus dapat menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) kepada subjek-subjek reforma agraria di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyambut baik kerja sama ini. Ia berharap, kolaborasi dengan SMF dalam pembangunan permukiman dapat mengatasi backlog perumahan serta menciptakan multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“MoU ini sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan umum,” kata Parman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Parman mengatakan, pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk Pembangunan perumahan MBR akan terus diperluas di seluruh Indonesia yang mnejadi HPL Badan Bank Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini sangat penting. Mengingat saat ini angka backlog perumahan untuk kepemilikkan kurang lebih 10 juta rumah dan backlogkelayakan kurang lebih 26 juta rumah.

Merujuk data Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), angka backlog hunian di Inonesia saat ini sebesar 12,7 juta unit. Menurut Heliantopo, dukungan dari Badan Bank Tanah menjadi peluang untuk mengakselerasi penyediaan rumah MBR dalam mengatasi backlog. Selain itu, SMF dapat menyediakan rumah MBR dengan spesifikasi yang lebih bagus dan layak.

“Ini memperlihatkan kolaborasi yang dilakukan dengan dukungan Badan Bank Tanah dengan perbankan serta developer, kami bisa buat dengan harga yang sama seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), itu rumahnya lebih bagus dan lebih layak. Kami akan buat hal yang sama di seluruh Indonesia terkait pemanfaatan lahan Badan Bank Tanah untuk MBR,” katanya.

Saat ini dua HPL Badan Bank Tanah di Kabupaten Kendal dan Brebes, Jawa Tengah, seluas total 4,3 hektare telah dimanfaatkan untuk Pembangunan rumah MBR melalui kolaborasi dengan Kementerian PUPR, Perusahaan Umum Perumahan Nasional atau Perumnas, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., dan SMF. Ke depan, SMF berencana untuk menyediakan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya.

IDXChannel - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, telah memasang target tinggi dalam bidang ketersediaan hunian bagi masyarakat.

Salah satunya dengan menyiapkan program pembangunan tiga juta hunian per tahun, guna mengatasi kondisi backlog perumahan yang masih demikian tinggi.

Meski demikian, banyak pihak meragukan target tiga juta hunian tersebut dapat benar-benar direalisasikan sesuai harapan, mengingat dengan berbagai tantangan dan hambatan yang selama ini ada di lapangan.

Seolah menjawab keraguan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pun turut angkat bicara.

Tak seperti pendapat kebanyakan, Basuki mengaku optimistis bahwa target pembangunan tiga juta hunian per tahun bakal bisa terealisasi di era kepemimpinan Prabowo.

Optimisme tersebut didasarkan Basuki pada wacana bakal dipisahnya Kementerian PUPR menjadi dua lembaga terpisah, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

"Saya kira pemisahan antara (Kementerian) Pekerjaan Umum dan (Kementerian) Perumahan Rakyat itu bagus sekali. Jadi, Kementerian Perumahan dapat lebih fokus menekan angka backlog rumah," ujar Basuki, dalam keterangan resminya, Jumat (4/10/2024).

Berdasarkan paparan Kementerian PUPR, nantinya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menggunakan anggaran hingga Rp53 triliun pada 2025 mendatang. Anggaran sebesar itu diharapkan dapat mengurangi backlog rumah yang saat ini telah mencapai 9,9 juta unit.

Sebagaimana diketahui, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah memiliki program pembangunan satu juta unit rumah per tahun. Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada periode 2015-2024 total rumah yang berhasil dibangun mencapai 10,2 juta unit, atau secara rata-rata mencapai 1,02 juta rumah per tahun.

Namun, dari jumlah rumah terbangun sebanyak itu, 1,6 juta unit di antaranya, atau setara dengan 15,68 persen, dibangun dengan menggunakan anggaran negara. Sedangkan mayoritas rumah yang terbangun, atau lebih dari 93 persen, dibangun melalui Program Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

(taufan sukma)

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie mengaku diminta memberi masukan kepada tim pemerintahan mendatang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait program 3 juta rumah. Pihaknya telah bertemu beberapa kali dengan Tim Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Djojohadikusumo.

"Kami kebetulan diminta memberikan masukan kepada tim pemerintahan mendatang Prabowo-Gibran, memang mereka kan salah satu prioritas programnya adalah program 3 juta rumah, ini kami sangat-sangat optimis, sangat-sangat bergairah untuk menghadapi program ini," kata Hari Ganie dalam sebuah diskusi di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Setelah beberapa kali bertemu dan diskusi, Hari Ganie mengatakan yang dimaksud program 3 juta rumah Prabowo-Gibran bukan semuanya dibangun baru. Pasalnya kapasitas pengembang hanya bisa membangun sekitar 300-400 ribu unit rumah/tahun.

Hari Ganie menyebut program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan menyasar 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir dan 1 juta rumah di perkotaan. Itu pun yang di pedesaan dan pesisir 70% konsepnya hanya bedah rumah, mengingat tingginya rumah tidak layak huni.

"Setelah kita bertemu, berdiskusi beberapa kali dengan tim Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Pak Hasyim langsung, yang dimaksud 3 juta rumah ini adalah sebenarnya 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah yang di perkotaan," bebernya.

Untuk di perkotaan, Hari Ganie menyebut tingginya kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (housing backlog). Ia menyarankan agar pembangunan 1 juta rumah di perkotaan itu difokuskan di 10 kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, dan Manado.

"Fokus kita tetap untuk pembangunan di perkotaan yang 1 juta rumah. Kami memberikan masukan kepada Tim Transisi Prabowo-Gibran bahwa fokuslah hanya kepada 10 kota metropolitan saja karena kalau pembangunan pedesaan tadi jiwanya adalah pengentasan kemiskinan. Tapi kalau yang 1 juta di perkotaan spiritnya adalah untuk meningkatkan produktivitas, untuk memberikan kontribusi terhadap PDB," jelasnya.

Hari Ganie membeberkan 1 juta rumah yang dibangun di perkotaan akan berbentuk rumah tapak sebanyak 500 ribu unit dan hunian vertikal (rusun) sebanyak 500 ribu unit. Rusunnya pun dibagi dua, ada rusun yang bisa dibeli dan dimiliki, atau rusun yang bisa disewa.

"Tentunya untuk yang rusun ini atau apartemen katakanlah, itu sebetulnya hanya layak untuk di kota-kota paling 3 kota metropolitan yaitu Jakarta, Surabaya dan Bandung. Itu dari pasar yang kita lihat, yang lainnya belum siap secara culture, secara daya beli untuk apartemen atau rusun itu," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Lantas, apa urgensi pembentukan kementerian tersebut?

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini sebelumnya dilontarkan oleh adik Prabowo sekaligus Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo. Dia menyatakan bahwa rencana pembentukan Kementerian Perumahan tengah digodok.

Program satu juta rumah per tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjalan hampir 10 tahun. Namun, target menekan backlog atau kekurangan pasokan hunian masih belum tercapai.

Pada 2015 atau awal ide program Jokowi dilontarkan, data backlog mencapai 11,4 juta. Dengan program satu juta rumah per tahun, Jokowi menargetkan bisa menekan backlog menjadi ke level 6,8 juta dalam kurun waktu 5 tahun.

Melihat target tersebut, seharusnya dalam 10 tahun angka backlog dapat ditekan ke level 1 juta. Namun, Jauh panggang dari api, hingga 2023 angka backlog malah naik.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat angka backlog mencapai 12,7 juta pada tahun lalu.

Terkait realisasi program satu juta rumah, Kementerian PUPR mencatat sejak dicanangkan pada 2015 realisasi program ini telah mencapai 9.206.379 unit per akhir 2023.

Adapun selama empat tahun terakhir realisasi program satu juta rumah per tahun bisa dibilang mencapai target secara kuantitas. Lihat saja, pada 2021 realisasi program tersebut mencapai 1.105.707 rumah.

Angka tersebut terdiri dari 826.500 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit sisanya non MBR.

Lalu, pada 2022 realisasi program satu juta rumah terealisasi sebanyak 1.117.491 unit, naik dari tahun sebelumnya. Angka itu terdiri dari 835.597 unit untuk MBR dan 281.894 sisanya non MBR.

Realisasi program itu juga kembali naik pada 2023, yakni menjadi 1.217.794 unit. Angka itu terdiri dari 1.010.142 unit untuk MBR dan 207.652 unit non MBR.

Khusus 2024, telah ditetapkan prognosis sebesar 1.042.738. Sementara, hingga akhir Juli, capaian program satu juta rumah baru mencapai 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional.

Angka tersebut meliputi pembangunan bagi MBR sebesar 484.119 unit dan non MBR 133.503 unit di seluruh Indonesia.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menitipkan pesan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pemberian subsidi untuk sektor perumahan.

Hingga saat ini angka backlog perumahan di Indonesia masih sebesar 12,7 juta. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperbaiki sisi suply alias ketersediaan kaitannya dengan harga rumah, maupun sisi demand alias masyarakat sebagai konsumen kaitannya dengan keterjangkauan.

"Mau tidak mau kita harus siapkan subsidi perumahan, atau memperbanyak subsidi perumahan (untuk atasi backlog)," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat (23/8/2024).

Lebih lanjut, Basuki memberikan gambaran terkait penyerapan perumahan pada program satu juta rumah yang digagas pada periode Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lewat program yang digagas sejak 2015 itu, realisasi hingga 2024 sudah mencapai sekitar 9,2 juta rumah.

Menurutnya, percepatan penyerapan program rumah murah yang diberikan pemerintah menjadi stimulus optimalnya penyediaan hunian terjangkau di tengah masyarakat. Sebab,masyarakat masih dihadapkan dengan tantangan daya beli, sehingga penyediaan rumah murah menjadi salah satu solusi mengentaskan backlog perumahan.

"Rumah (subsidi) dengan harga Rp144-160 juta itu daya belinya masih oke banget," kata Menteri Basuki.

Selain penyediaan rumah subsidi, Basuki juga mendorong perbankan sebagai penyedia kredit perumahan untuk memberikan suku bunga yang lebih kompetitif untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hal ini untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat dalam memiliki hunian.

Basuki menilai saat ini bunga KPR yang ditawarkan oleh bank negara masih cukup tinggi jika berada diangka 9 persen. Idealnya, dikatakan Basuki bunga KPR yang disedikan oleh bank Himbara berada di angka 5 persen.

"Itu yang kita kejar (menurunkan bunga KPR bank Himbara), makanya ini Bank Mandiri kasih bunga 9 persen, itukan masih mahal, padahal BCA kan 5 persen," kata Basuki.

"Jadi memang itu harus lebih efisien, bank-bank Himbara, bisa memberikan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau," tuturnya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 32,34 juta rumah tangga di Indonesia atau sekitar 44,27 persen memiliki masalah perumahan pada tahun 2023.

Angka ini diketahui berdasarkan data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang diolah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Rinciannya, sebanyak 26,92 juta rumah tangga Indonesia atau sekitar 36,85 persen masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

Sedangkan backlog kepemilikan mencapai angka 9,91 juta atau 13,56 persen rumah tangga.

SMF menemukan irisan antara isu RTLH dan backlog kepemilikan, sehingga isu perumahan terbagi ke dalam tiga kelompok.

Pertama, masyarakat yang tinggal di hunian milik tidak layak sebanyak 22,43 juta rumah tangga atau sekitar 30,71 persen, kedua adalah masyarakat yang tinggal di hunian non-milik tidak layak sebanyak 4,49 juta rumah tangga atau sekitar 6,15 persen, dan ketiga adalah backlog kepemilikan 5,42 juta rumah tangga atau sekitar 7,42 persen.

Oleh karena itu, SMF mengusulkan agar intervensi di sektor perumahan dapat berjalan efektif dan efisien dari sisi anggaran.

Maka, intervensinya harus tersegmentasi berdasarkan empat dimensi sosio ekonomi, yaitu isu yang dihadapi, kemampuan ekonomi, lokasi tinggal, dan jenis pekerjaan.

Fokus utama intervensi pemerintah ada pada kelompok masyarakat miskin, rentan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Backlog kepemilikan dari ketiga kelompok tersebut sebesar 8,33 juta ruta dengan sebaran 6,38 juta di perkotaan, 1,19 juta di perdesaan pesisir, dan 0,75 juta di perdesaan non-pesisir.

Sedangkan untuk isu kelayakan hunian dari ketiga kelompok tersebut berjumlah 19,81 juta ruta yang tersebar 9,32 juta di perkotaan, 6,84 juta di pedesaan pesisir, dan 3,66 juta perdesaan non-pesisir.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, pemerintah perlu segera mengambil intervensi yang konkret, efektif, dan terfokus pada backlog kepemilikan dan kelayakan hunian di kelompok masyarakat miskin, rentan, dan MBR.

"Melalui program FLPP Tapak/Susun, Rent to Own Tapak/Susun, Kredit Bangun Rumah (KBR), Rumah sosial, Rumah sewa, Bedah rumah, Housing Micro Finance (HMF), Kredit Renovasi Rumah (KRR), dan program lainnya dengan memerhatikan tiga dimensi sosio ekonomi lainnya, yaitu lokasi, penghasilan, dan jenis pekerjaan, sehingga intervensi yang diimplementasikan juga efisien dari sisi anggaran," tutur Ananta, dikutip dari keterangan resmi.

Berdasarkan simulasi dampak ekonomi dan sosial yang dilakukan SMF, dalam 5 tahun ke depan diperkirakan sektor perumahan dapat berkontribusi pada peningkatan PDB hingga Rp 1.628 triliun dan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan sebanyak 5,23 juta orang atau sekitar 20,2 persen.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terancam kesulitan membeli rumah subsidi. Penyebabnya, kuota Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berkurang pada tahun ini.

Seperti yang diketahui, pemerintah menetapkan kuota subsidi FLPP sebanyak 166.000 unit pada 2024, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 229.000 unit.

Kuota subsidi FLPP tahun ini pun mulai menipis. Merujuk situs BP Tapera, per 31 Juli 2024 penyaluran subsidi FLPP sudah mencapai 109.719 unit atau senilai Rp 13,37 triliun.

Ada kemungkinan kuota subsidi FLPP akan habis bulan September nanti, sehingga backlog rumah di Indonesia berisiko meningkat yang mana saat ini sudah mendekati 13 juta rumah tangga.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, bulan Juni lalu pihaknya mengirim surat kepada pemerintah untuk meminta penyesuaian kuota subsidi FLPP menjadi sebesar 220.000 unit, seperti target rencana strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2024.

Usulan penyesuaian ini turut mempertimbangkan berhentinya program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Apersi juga menilai, kuota subsidi FLPP yang ideal semestinya merujuk pada data permintaan real time dari masyarakat yang ada pada aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yakni sekitar 300.000 unit per tahun.

"Namun, kami paham kapasitas fiskal pemerintah terbatas," ujar dia, Selasa (30/7).

Senada, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyebut, REI juga berkirim surat ke Kementerian PUPR perihal kuota subsidi FLPP yang berkurang pada tahun ini. Pihak REI meminta agar kuota subsidi FLPP minimal sama dengan kuota tahun 2023. Terlebih lagi, kuota subsidi FLPP tahun lalu dapat terserap maksimal, bahkan masih dianggap kurang.

"Beberapa DPD (Dewan Perwakilan Daerah) kami sudah mulai mengeluhkan kuota FLPP yang sudah habis di daerahnya," ungkap dia, Kamis (1/8).

Di sisi lain, REI juga menyadari adanya keterbatasan dana dari pemerintah untuk meningkatkan subsidi FLPP, sementara kebutuhan rumah untuk MBR terus bertambah.

Yang terang, kebijakan FLPP sudah menjadi bagian penting dalam pengembangan rumah bagi MBR. Tanpa subsidi FLPP, industri properti segmen menengah ke bawah tidak bisa berjalan dengan baik. Pemerintah pun mesti mencari solusi terbaik atas masalah kuota subsidi FLPP.

"Penyediaan rumah adalah tugas pemerintah dengan dibantu oleh pengembang, bukan urusan bisnis murni," tegas Bambang.

Apersi juga menilai, program FLPP memiliki dampak besar bagi sektor properti.Apalagi, banyak pengembang properti yang rajin membangun perumahan subsidi.

Sebagai gambaran, porsi perrumahan subsidi yang telah dibangun anggota-anggota Apersi sejak 2020 hingga 29 Juli 2024 mencapai 91%, sedangkan 9% sisanya berupa perumahan komersial.

Lagi pula, sektor properti perumahan memiliki efek berganda yang besar. Apersi mengutip kajian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan sektor perumahaN mencapai 30,34 juta orang. Pembangunan perumahan pun memiliki keterkaitan yang cukup kompleks dengan sektor-sektor industri lain yang berjumlah sekitar 185 sektor.

"Berkurangnya kuota FLPP sangat berpengaruh bagi para pengembang di Indonesia dan sektor lain yang merupakan sektor ikutan perumahan bagi MBR," tandas Junaidi.